Arsip Kategori: Dunia

Turki Kecam Pernyataan Amerika Atas Pembataian Warga Sipil di Palestina

Warga Gaza salat Idul Fitri di seputar reruntuhan bangunan. foto/bbc.com

URBANNEWS.ID – Turki melemparkan kecaman keras atas pernyataan Amerika Serikat (AS) yang menyebut serangan ke Gaza adalah bentuk pembelaan diri. Ankara menegaskan, sejak kapan membantai warga sipil tidak bersalah adalah bentuk pembelaan diri.

“Membantai warga sipil. Memaksa warga Palestina meninggalkan rumah mereka dan menduduki tanah mereka. Menyerang masjid. Membunuh anak-anak yang tidak bersalah. Sejak kapan semua kekejaman itu dianggap sebagai pembelaan diri?” kata Direktur Komunikasi Kepresidenan Turki, Fahrettin Altun.

“Apakah AS tidak bereaksi terhadap pembantaian dan aksi teroris ini?” tanya Altun di akun Twitternya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Kamis (13/5/2021).

Ketegangan meningkat di lingkungan Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur sejak pekan lalu, ketika pengadilan Israel memerintahkan penggusuran keluarga Palestina, yang kemudian ditunda.

Warga Palestina menunjukan solidaritas dengan penduduk Sheikh Jarrah dengan melakukan aksi demonstrasi, yang mendapat respon keras pasukan Israel.

Hamas kemudian merespon dengan melancarkan serangan rudal terhadap Israel. Tel Aviv kemudian membalas, dengan melancarkan serangan membabi buta terhadap Gaza yang menyebabkan puluhan orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka.

Israel menduduki Yerusalem Timur selama perang Arab-Israel tahun 1967 dan mencaplok seluruh kota pada tahun 1980, sebuah tindakan yang tidak pernah diakui oleh komunitas internasional.(hen/sindonews.com)

Bagikan

Ni Nengah Erawati, Seorang WNI yang Dipastikan Terluka saat Ledakan Besar di Beirut Kemaren

Ledakan besar di Beirut, Libanon, Selasa (4/8/2020) waktu setempat. Seorang WNI dipastikan terluka akibat ledakan itu. foto/cnbcindonesia.com

URBANNEWS.ID – Ledakan besar terjadi di Beirut, Lebanon pada Selasa waktu setempat (4/8/2020). Ledakan itu tidak hanya menghebohkan dunia karena sangat besar, namun juga karena telah memakan sangat banyak korban jiwa dan korban luka.

Bahkan, warga negara Indonesia (WNI) juga turut terluka akibat ledakan itu, sebagaimana disampaikan Kementerian Luar Negeri RI dalam rilisnya kepada CNBC Indonesia, Rabu (5/8/2020).

“Salah satu korban luka adalah WNI yang telah berhasil dikontak KBRI dan saat ini dalam kondisi stabil serta dapat berkomunikasi dengan baik. KBRI akan terus melakukan pendampingan kepada yang bersangkutan hingga pulih,” tulis Kemlu.

Menurut Reuters, sejauh ini korban meninggal yang telah ditemukan ada sebanyak 78 orang. Sementara itu total korban luka mencapai hampir 4.000 orang.

Dari laporan KBRI di Beirut, hingga pukul 05:00 waktu setempat, terdapat 73 korban jiwa dan 3700 luka-luka. Satu korban adalah WNI yang bernama Ni Nengah Erawati. Pekerja spa di Kimantra, Jal El Dib itu mengalami luka ringan dan telah ditangani oleh dokter, jelas KBRI.

“Saat ini sudah pulang dan berada di apartmen bersama 4 WNI lainnya di Jal El Dibz,” kata Duta Besar RI untuk Lebanon Hajriyanto Thohari melalui pesan singkat kepada CNBC Indonesia, Rabu.

Ledakan itu sendiri terjadi di pelabuhan Beirut (Port of Beirut), Lebanon, pada pukul 18.02 Selasa waktu setempat.(hen/cnbcindonesia.com)

Bagikan

Hagia Sophia dan Erdogan

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan.foto/net

PUTUSAN Pengadilan Turki yang mengembalikan fungsi Hagia Sophia dari Museum menjadi Masjid direspons kebijakan Presiden Recep Tayyip Erdogan dengan menyerahkan pengelolaan ibadah kepada Kepresidenan Urusan Agama. Suka cita muslim Turki setelah lama fungsi Masjid diubah menjadi Museum oleh Kemal Attaturk pada tahun 1934. 

Keputusan berani berhadapan dengan reaksi dunia yang merasa sedih atas alih fungsi tersebut. Hagia Sophia adalah Masjid yang sebelum Konstantinopel jatuh ke tangan pasukan Al Fatih adalah Gereja yang terkenal sebagai pusat keagamaan umat Kristen di kerajaan Romawi Timur, Byzantium. 

Bangunan megah yang berdiri dekat dengan Istana Topkapi dan Blue Mosque ini digunakan menjadi Masjid kembali dengan alasan bahwa hak negara Turki sendiri untuk menentukan apapun yang menjadi urusan dalam negerinya. Suatu sikap nasionalisme yang patut diacungkan jempol. Negara mandiri yang berwibawa. 

Sebenarnya Erdogan yang disebut penentangnya melakukan “provokasi peradaban” itu sebenarnya sedang melempar kritik keras atas Masjid di Cordoba Spanyol yang diubah menjadi Catedral dan juga Masjid Al Aqsha yang dikuasai Israel di Jerusalem. Erdogan sedang melakukan “perang peradaban” yang sudah diperhitungkan efek politik dan keagamaannya. 

Dunia terkejut akan sikap “Muhammad Al Fatih” abad ini. Ketidakadilan dunia harus berkaca diri. Umat Islam di berbagai belahan dunia sedang mengalami tekanan berat menghadapi hegemoni Barat, China, dan Yahudi. Penindasan dan penjajahan dilakukan dalam berbagai bentuk. Muslim minoritas tertindas, Muslim mayoritas pun dipermainkan dalam ketidakberdayaan ekonomi dan politik. 

Aksi Erdogan di dalam negeri sendiri itu merupakan langkah cerdas. Memberi pelajaran pada dunia luar dan dunia Islam. Di Negara Muslim sedikit sekali Kepala Negara atau Kepala Pemerintahannya yang memiliki karakter “mampu mengangkat muka”.  Sebagian besar pemimpin menjadi komprador penjajah. 

Komprador adalah anak bangsa yang rela dan tega menjual kepentingan bangsa dan rakyatnya demi kepentingan pribadi dan keluarganya. Kepala Negara yang menjadi kacung dari bangsa lain. Menjual tanah airnya dengan harga murah. Ia telah berkhianat pada negara dan rakyatnya. Komprador biasa berjual beli dengan bahasa investasi atau hutang luar negeri. 

Erdogan berdiri tegak menghadapi kecaman lemah yang dibingkai dengan kata “peradaban”, “heritage” atau “perdamaian”. Ia buktikan bahwa lawan nyatanya tak mampu  berbuat apa-apa. Hanya pemimpin lemah yang mudah digertak. 

Pemimpin kuat berbuat untuk agama, bangsa, dan negara dengan penuh keyakinan dan keberanian.***

Bandung, 13 Juli 2020

M Rizal Fadillah

Pemerhati Politik dan Kebangsaan

Bagikan

Soroti Undang Undang Unilateral Amerika Serikat, Azis Syamsuddin Sarankan Pemerintah Perhatikan Semua Aspek Sebelum Ambil Sikap Soal Uighur

URBANNEWS.ID – Isu kekerasan terhadap etnis Uighur yang kini menjadi perhatian serius banyak pihak di Indonesia, khususnya umat Islam, juga menjadi perhatian Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin.

Disampaikan Azis, wajar bila Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengambil sikap dengan merepon terlebih dahulu isu tersebut, sebelum masuk mempengaruhi isu politik nasional.

Terkait belum adanya respons tegas dari pemerintah Indonesia atas isu tersebut, dirinya dapat memahami lantaran ada beberapa hal, seperti data tentang adanya pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Cina terhadap etnis Uighur yang selama ini beredar, tidak bersifat objektif dan spasial.

“Apa yang disampaikan pihak luar (media barat), tidak terkonfirmasi. Demikian juga dengan apa yang menjadi pembelaan pemerintah Cina, bersifat apologi,” kata Azis, saat dihubungi wartawan, Rabu (18/12/2019).

Belum lagi, pemerintah Cina sendiri tidak pernah membuka peluang bagi pihak manapun untuk melakukan investigasi secara objektif mengenai apa yang sesungguhnya terjadi di Propinsi Xinjiang.

Azis sendiri menyoroti soal Rancangan Undang Undang (RUU) yang dikeluarkan Dewan Perwakilan Amerika Serikat, yang mana memberikan Gedung Putih kewenangan untuk menjatuhkan sanksi bagi Cina terkait dugaan persekusi yang diterima etnis minoritas Muslim Uighur di Xinjiang.

Menurut Azis, RUU yang dikeluarkan DPR AS lahir dari asumsi yang tidak cukup objektif. Ditambah lagi, sebelum mengeluarkan RUU tersebut, terjadi hanya beberapa hari setelah AS mengundangkan RUU yang mendukung gerakan protes pro-demokrasi di Hong Kong.

“Kuat asumsi bahwa keluarnya RUU tentang HAM Uighur lebih besar muatan politiknya ketimbang muatan kemanusiaannya,” kata Azis.

Terkait dengan DPR AS, RUU HAM Uighur tercatat sebagai UU kesekian yang dikeluarkan secara unilateral. Sebelumnya, mereka (DPR AS) juga sudah mengundangkan The Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act, (CAATSA), yang ditujukan untuk memberi sanksi kepada Iran, Korea Utara, dan oligarki Rusia.

“Bila RUU ini disetujui oleh pemerintah AS, maka ini adalah untuk kali kesekian AS melakukan tindakan unilateral sejak kepemimpinan Donald Trump. Mulai dari walk out-nya AS dari Konvensi Iklim di Paris menyatakan secara sepihak status Yerusalem sebagai ibu kota Israel; membatalkan sepihak perjanjian Nuklir Iran; Membatalkan perjanjian dengan Korea Utara; dan memutuskan keluar dari wilayah konflik Suriah,” kata Azis.

“Sebagaimana kita saksikan, kesemua tindakan yang bersifat unilateral tersebut, telah berdampak buruk bagi situasi keamanan global. Pada tahap tertentu, tindakan unilateral yang dilakukan negara-negara adidaya tersebut, bisa mengakibatkan turunnya legitimasi hukum internasional, dan berpotensi menyeret dunia masuk ke dalam sistem anarki internasional,” tambah Azis.

Terkait RUU yang dikeluarkan oleh DPR AS, dirinya meminta masyarakat internasional mengawal, agar implementasi RUU tersebut tidak boleh bersifat unilateral.

“Semua aksi atau kebijakan yang dilakukan AS terhadap negara lain (tidak hanya Cina) harus melalui mekanisme multilateral,” kata Azis.

Azis juga meminta agar internasional mendorong pemerintah Cina membuka ruang bagi badan independen pencari fakta internasional untuk melakukan invetigasi, dan secara objektif menilai situasi sesungguhnya yang terjadi di Xinjiang.

Terkait dengan dinamika isu ini di Indonesia, Pemerintah RI hendaknya meminta masyarakat untuk tidak mengambil sikap sebelum munculnya sikap resmi dari pemerintah Indonesia.

“Pemerintah perlu mengantisipasi adanya kelompok yang memanfaatkan isu ini untuk menyulut kebencian antar etnis dan agama,” kata Azis.

“Semua langkah yang diambil pemerintah terkait isu ini, hendaknya memperhatikan semua aspek, mulai dari kehidupan beragama di Indonesia, deversifikasi sosial, kepentingan nasional, hubungan internasional, serta pertahanan dan keamanan dalam negeri,” tutup Azis.(hen/telusur.co.id)

Bagikan

Azis Syamsuddin Pimpin Delegasi DPR Jajaki Peningkatan Kerjasama Bilateral dengan Djibouti

URBANNEWS.ID – Djibouti mungkin bukan negara yang familiar di telinga masyarakat Indonesia. Padahal letak negaranya yang strategis menjadikan Djibouti sebagai pintu masuk ke Laut Merah dan menguasai 70 persen pergerakan perdagangan melalui jalur maritim di Afrika Timur.

Tidak hanya membuka pintu masuk bagi produk-produk Indonesia ke kawasan Afrika, tetapi posisi geografis Djibouti menjadikannya sebagai penghubung menuju Eropa dan Timur Tengah. 

Hal ini mengemuka pada pertemuan bilateral antara Wakil Ketua DPR RI, Dr. Aziz Syamsuddin, dengan Ketua Parlemen Djibouti, Mohamed Ali Houmed, di sela-sela the 7th Global Conference of Parliamentarians Against Corruption di Doha, Qatar, tanggal 9-10 Desember 2019.

Berbagai aspek penguatan kerjasama dibahas dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan akrab. Djibouti memandang Indonesia sebagai sahabat dekat dan mengapresiasi langkah-langkah DPR RI untuk mempererat hubungan bilateral antara kedua parlemen. 

Pada kesempatan ini, Djibouti menyampaikan mengenai keinginan membentuk grup kerjasama bilateral dengan DPR RI. Kelompok persahabatan antar kedua parlemen tersebut dapat menjadi mekanisme yang mengeratkan kerjasama di antara kedua parlemen.

“DPR RI di periode baru ini tengah dalam proses mengidentifikasi negara-negara yang strategis sebagai mitra grup kerjasama bilateral. Permintaan dari Djibouti tentunya akan dipertimbangkan dan kami akan membuka komunikasi yang lebih intensif dengan Parlemen Djibouti sebagai tindak lanjut permintaan mereka,” kata Aziz Syamsuddin.

Penguatan kerjasama di antara kedua negara dapat berkontribusi terhadap penguatan kerjasama di level regional. Kedua negara memiliki kesamaan dari sisi keanggotaan di pasar bersama regional. 

Indonesia merupakan anggota aktif ASEAN dan Djibouti merupakan anggota Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA). Dengan adanya dialog di antara kedua parlemen, diharapkan dapat menuju kerjasama perdagangan yang lebih intensif di level kerjasama antar kawasan.

Kedua parlemen memandang masih terbuka lebar kesempatan untuk mengembangkan kerjasama di berbagai bidang. Performa perdagangan kedua negara juga masih dapat ditingkatkan. 

Di tahun 2018 tercatat nilai perdagangan Indonesia dengan Djibouti mencapai USD211 juta, surplus di pihak Indonesia sekitar 90 persen. Salah satu bidang yang sangat prospektif untuk dikembangkan dan menarik minat Djibouti adalah sektor geothermal. 

Selain itu kedua pimpinan parlemen bertukar pandangan mengenai kerjasama bidang ekonomi, budaya dan olahraga.

Untuk mengenal Djibouti secara lebih dekat, Parlemen Djibouti mengundang pimpinan DPR RI untuk melakukan lawatan resmi. Dalam pertemuan ini, Wakil Ketua DPR RI didampingi Wakil Ketua BKSAP, H.A. Hafisz Thohir (F-PAN).(hen/jpnn.com)

Bagikan

Azis Syamsuddin Jadi Pembicara Utama Koferensi Dunia Tentang Pemberantasan Korupsi

URBANNEWS.ID – Selama beberapa periode ini, penguatan institusi menjadi satu visi besar parlemen Indonesia, di bawah bendera parlemen modern, yang mampu mengikuti dinamika perkembangan abad ini.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin saat menjadi keynote speaker, dalam the 7th Global Conference of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) yang berlangsung di Doha Qatar, tanggal 9-10 Desember 2019, pada sesi Promoting Good Governance-Stepping Up SDGs 16.

Azis yang memimpin delegasi Indonesia ke pertemuan ini juga menyampaikan mengenai Open Parliament Indonesia yang merupakan salah satu upaya DPR RI untuk menerapkan rezim keterbukaan di parlemen.

“Open Parliament merupakan inisiatif yang bertujuan untuk mendorong parlemen semakin terbuka, transparan, akuntabel, dan inklusif. Terdapat keselarasan antara Open Parliament dengan inisiatif Open Government Partnership (OGP) yang mendorong keterbukaan di unsur eksekutif,” kata Azis Syamsuddin.

Di hadapan anggota parlemen dari 49 negara, 7 peninjau dan 9 organisasi internasional yang hadir di Konferensi Global ini, Wakil Pimpinan DPR RI Bidang Korpolkam ini menyampaikan komitmen DPR RI dan berbagai peran strategis anggota parlemen dalam meningkatkan keterbukaan institusi parlemen.

Upaya-upaya yang dilakukan, kata Azis, tentunya diharapkan bermuara pada peningkatan kepercayaan publik terhadap parlemen. Berbagai inisiatif yang telah dilakukan antara lain melalui Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Parlemen yang terpisah dari rencana aksi keterbukaan pemerintah.

Di Asia, DPR tercatat sebagai parlemen yang kali pertama menyampaikan Renaksi Keterbukaan secara mandiri. Untuk meningkatkan pelibatan publik, upaya berkelanjutan terus dilakukan untuk mengembangkan Sistem Informasi Legislatif (SILEG).

Termasuk juga di dalamnya pemanfaatan teknologi digital dalam merangkum partisipasi dan aspirasi masyarakat melalui aplikasi DPRNOW!.

Di sela-sela GOPAC Conference, delegasi melakukan pertemuan bilateral dengan parlemen berbagai negara anggota GOPAC. Pertemuan bilateral membahas berbagai aspek penguatan kerjasama antar parlemen.

Selain Azis Syamsudin, anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Fadli Zon; anggota DPR RI Fraksi Demokrat, Putu Supadma Rudana; anggota DPR RI Fraksi PKS, Mardani; anggota DPR RI Fraksi PAN, Hafisz Tohir, juga hadir mewakili DPR RI.(hen/realitarakyat.com)

Bagikan

Kami Mengutarakan Pendapat Kami, dan Kami Tidak Menarik atau Mengubahnya!

Mahathir Mohamad.foto/asia.nikkei.com

URBANNEWS.ID – Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menegaskan, ia tidak akan menarik kembali kecamannya atas tindakan New Delhi di Kashmir, meski asosiasi minyak nabati India menyerukan boikot minyak kelapa sawit (CPO) Malaysia.

Kebuntuan bisa memperburuk apa yang Mahathir gambarkan sebagai perang dagang antara Malaysia, produsen sekaligus pengekspor CPO terbesar kedua di dunia, dan India, pembeli terbesar komoditas asal negeri jiran tersebut sepanjang tahun ini.

“Kami mengutarakan pendapat kami, dan kami tidak menarik atau mengubahnya,” tegas Mahathir kepada wartawan di Kuala Lumpur, Selasa (22/10), seperti dikutip Reuters. “Apa yang kami katakan adalah kita semua harus mematuhi resolusi (PBB). Jika tidak, apa gunanya PBB?,” ujar dia.

Solvent Extractors Association of India (SEAI), Senin (21/10) meminta anggotanya untuk berhenti membeli CPO Malaysia, setelah Mahathir mengatakan di Majelis Umum PBB bulan lalu, bahwa India sudah “menyerbu dan menduduki” Kashmir, wilayah mayoritas Muslim yang disengketakan juga diklaim Pakistan.

Pemerintahan Perdana Menteri India Narendra Modi mencabut otonomi khusus Kashmir wilayah India pada 5 Agustus lalu, dan menyebutnya sebagai masalah internal serta mengkritik negara-negara yang menentang keputusan tersebut.

Dewan Keamanan PBB mengadopsi beberapa resolusi pada 1948, dan 1950-an tentang perselisihan antara India dan Pakistan mengenai Kashmir, termasuk yang menyatakan, plebisit harus diadakan untuk menentukan masa depan wilayah tersebut.

Mahathir mengatakan, Malaysia akan mempelajari dampak boikot SEAI yang berbasis di Mumbai dan mencari cara untuk mengatasi masalah ini. “Ini bukan pemerintah India, jadi kami harus mencari tahu, bagaimana kami bisa berkomunikasi dengan orang-orang ini, karena perdagangan adalah hal dua arah dan itu buruk untuk apa yang menyebabkan perang dagang,” katanya.

New Delhi sejauh ini menolak untuk mengomentari seruan boikot dari SEAI tersebut.

Mengacu data Pemerintah India, ekspor Malaysia termasuk CPO ke India bernilai US$ 10,8 miliar pada tahun fiskal 2018 yang berakhir pada 31 Maret lalu, sementara impor mencapai US$ 6,4 miliar. India adalah tujuan ekspor terbesar ketiga Malaysia pada 2018 untuk minyak sawit dan produk-produk turunannya senilai 6,84 miliar ringgit (US$ 1,63 miliar).

Pekan lalu, Malaysia menyebutkan, pihaknya mempertimbangkan untuk meningkatkan impor gula mentah dan daging kerbau dari India, dalam upaya untuk meredakan ketegangan perdagangan. India, importir minyak nabati terbesar di dunia, juga membeli CPO dari Indonesia serta minyak kedelai dari Argentina dan Brasil, lalu minyak bunga matahari dari Ukraina.(hen/kontan.co.id)

Bagikan

Asosiasi Muslim Turki Siapkan Aksi Protes Kebijakan Cina pada Warga Uighur di 13 Negara Eropa

Turki Protes China. foto/net

URBANNEWS.ID – Komunitas Islam Pandangan Nasional (IGMG), salah satu asosiasi Muslim-Turki terbesar Jerman, berencana untuk menggelar protes terhadap perlakuan Cina terhadap Uighur bulan depan, kata ketua kelompok tersebut pada Rabu.

“IGMG akan mengadakan protes pada 2 Februari di 20 kota di 13 negara dengan membacakan pernyataan di depan kedutaan dan konsulat Cina,” kata Kemal Ergun dikutip Anadolu Agency.

Ergun mengatakan komunitas akan memprotes kebijakan Cina yang merugikan warga Uighur yang tinggal di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang dan menyatakan solidaritas dengan mereka.

Dalam sebuah pernyataan tertulis, dia mengatakan Cina melanggar hukum hak asasi manusia internasional dengan memaksa Uighur meninggalkan agama dan budaya mereka serta memisahkan keluarga di kamp-kamp pelatihan.

“Komunitas internasional harus mengambil tindakan terhadap penindasan Cina. Hak asasi manusia tidak dapat dikorbankan demi hubungan ekonomi,” kata Ergun, mengungkapkan kekecewaannya atas kebisuan komunitas internasional soal masalah ini.

Pada sebuah pertemuan pada Agustus lalu di Jenewa, Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial mengatakan warga Uighur di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang, yang dituduh memiliki pandangan agama yang kuat dan iedeologi yang tidak benar secara politis, dipenjara atau ditahan di kamp pendidikan politik.

Perwakilan badan PBB mengatakan hingga 3 juta orang telah ditahan tanpa diadili.

Human Rights Watch sebelumnya mengumumkan bahwa pemerintah Cina sedang melakukan kampanye sistematis pelanggaran HAM terhadap warga Muslim Turk di Xinjiang.(indonesiainside.id)

Bagikan

Soal Dugaan Pelanggaran HAM terhadap Muslim Uighur, Yusril Ihza Mahendra Minta Pemerintah RI Beri Tekanan Diplomatik pada China


Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra.foto/net

URBANNEWS.ID – Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyurati Komisaris Tinggi PBB Urusan HAM (United Nations High Commission for Human Rigths) atau UNCHR di Jenewa, Swiss. Surat itu berisi permintaan kepada UNCHR untuk menyelidiki kasus dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Pemerintah China atas muslim Uighur di Xinjiang. 

Dalam keterangan pers Partai Bulan Bintang kepada wartawan, Kamis (20/12/2018), surat dalam bahasa Inggris itu juga ditembuskan kepada Sekjen Organisasi Kerja Sama Islam di Arab Saudi dan Pemerintah RI di Jakarta. Yusril dan partainya mengutuk keras perlakuan China terhadap muslim Uighur.

“Mengutuk keras tindakan kekejaman yang dilakukan Pemerintah China yang memaksa muslim Uighur untuk meninggalkan keyakinan agamanya dan beralih memeluk ateisme,” kata Yusril.

Pemerintah China, menurut Yusril, wajib mematuhi Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menjamin kebebasan memeluk agama. Ribuan muslim Uighur, kata Yusril, kini dimasukkan ke kamp-kamp konsentrasi untuk diindoktrinasi paham atesime sesuai dengan ajaran komunis yang secara resmi dianut oleh China.

Perlakuan pemerintah China terhadap muslim Uighur, kata Yusril, sangat melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia. Karena itu, Yusril meminta UNCHR segera mengirimkan tim penyelidik independen untuk mengungkapkan kepada dunia tentang dugaan pelanggaran berat HAM yang dilakukan secara sistematik, terstruktur, dan meluas di China. 

“Dunia harus memberi sanksi atas pelanggaran HAM yang berat itu,” kata dia.

Selain meminta UNCHR, Yusril mendesak Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) secara aktif memantau dugaan pelanggaran HAM atas umat Islam di China. Negara-negara OKI, katanya, dapat mengambil langkah bersama untuk menghentikan dugaan pelanggaran HAM itu.

Yusril juga mendesak Pemerintah RI mengambil inisiatif membahas dugaan pelanggaran HAM terhadap umat Islam di China.

“Sebagai negara mayoritas muslim terbesar di dunia, Pemerintah Indonesia dapat mengambil prakarsa mengajak negara-negara anggota OKI lainnya untuk melakukan pertemuan khusus membahas situasi di Xinjiang,” tegas dia.

Pemerintah RI secara mandiri pun, sambung Yusril, dapat mengambil langkah diplomatik mencegah pemerintah China melakukan pemaksaan terhadap umat Islam di sana. 

“Kepentingan China di negara kita juga cukup banyak. Karena itu, kita juga dapat memberi tekanan diplomatik kepada pemerintah China untuk menghentikan pemaksaan terhadap umat Islam di China. Ini adalah persoalan kemanusiaan dan HAM, bukan ingin mencampuri urusan dalam negeri China,” tutur Yusril.(detik.com)

Bagikan

Yayasan Soros Hengkang dari Turki Setelah Disindir Erdogan Sebagai Pemecah Bangsa

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan. foto/net

URBANNEWS.ID – Yayasan filantropis George Soros akan mengakhiri operasinya di Turki. 

Open Society Foundation milik Soros dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa yayasan berhenti beroperasi karena situasi yang tidak memungkinkan di Turki untuk melanjutkan operasi.

Langkah itu muncul setelah Presiden Turki Tayyip Erdogan mengatakan, Soros berusaha untuk membagi dan menghancurkan negara-negara.

Erdogan mengaitkannya dengan protes anti-pemerintah di Gezi Park di Istanbul pada 2013.

Dalam pidato pekan lalu, Erdogan menyoroti penangkapan baru-baru ini 13 orang sehubungan dengan protes Gezi.

Mereka dituduh mendukung aktivis Osman Kavala yang dipenjarakan dalam upaya menggulingkan pemerintah melalui protes massal.

“Orang yang membiayai teroris selama insiden Gezi, sudah dipenjara,” kata Erdogan pada pertemuan pejabat pemerintah setempat.

“Dan siapa di belakangnya? Soros Yahudi Hongaria yang terkenal. Ini adalah orang yang menugaskan orang untuk membagi bangsa dan menghancurkan mereka. Dia memiliki begitu banyak uang dan dia membelanjakannya dengan cara ini,” sambungnya.

Selang sekitar sepekan kemudian, Open Society Foundation mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa yayasan akan mengajukan permohonan likuidasi hukum dan penutupan operasinya di Turki sesegera mungkin.

Pihak yayasan dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa penyelidikan baru mencoba menghubungkannya dengan protes Gezi.

“Upaya ini tidak baru dan mereka berada di luar realitas,” tambahnya seperti dimuat BBC.

Yayasan itu bersikeras bahwa mereka telah bekerja di Turki sesuai dengan hukum negara tersebut.(dunia.rmol.co)

Bagikan