Arsip Kategori: Keuangan

Harga Emas Antam ‘Meroket’ ke Level Rp 768.000 per Gram

Harga emas Antam kembali mengalami kenaikan.foto/kompas.com

URBANNEWS.ID – Mengawali pekan, harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang (Persero) Tbk mengalami kenaikan. Sebelumnya pada pekan lalu logam mulia ini turun dalam tiga hari berturut-turut.

Seperti dikutip dari situs Logam Mulia, Senin (2/1/2019), harga emas Antam berada di posisi Rp 768.000 per gram. Angka ini naik Rp 5.000 dibandingkan akhir pekan lalu yang berada pada Rp 763.000 per gram.

Sementara itu, harga buyback atau harga yang didapat jika pemegang emas mau menjual emas batangan ke Antam adalah Rp 695.000 per gram, atau naik Rp 5.000 dibandingkan sebelumnya pada 690.000 per gram.

Sebagai informasi, harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta. Sementara di gerai penjualan emas Antam lain bisa berbeda.

Adapun sesuai dengan PMK No 34/PMK.10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9 persen. Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45 persen, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi. Setiap pembelian emas batangan akan disertai dengan bukti potong PPh 22.

Berikut rincian harga emas Antam hari ini

0,5 gram: Rp 408.500

1 gram: Rp 768.000

2 gram: Rp 1.485.000

3 gram: Rp 2.206.000

5 gram: Rp 3.660.000

10 gram: Rp 7.225.000

25 gram: Rp 18.985.000

50 gram: Rp 35.985.000

100 gram: Rp 71.900.000. (hen/kompas.com)

Bagikan

Harga Emas Diprediksi Terus Melambung

URBANNEWS.ID – Harga emas di pasar spot diprediksi bakal terus naik didorong berbagai sentimen global yang kini terjadi.

Melansir Kitco (19/8/2019), Direktur Perdagangan Global Kitco Metals Peter Hug mengungkapkan, emas telah menembus level kritis resistensinya dan momentum harga emas diperkirakan bakal cenderung terus naik.

“Melihat berbagai sentimen global yang tengah terjadi, saya optimistis akan harga emas di pasar. Mulai dari permasalahan tarif China, kemudian sejumlah bank Italia yang kini alami krisis finansial, hingga persoalan demonstran Hong Kong. Jadi banyak masalah makro ekonomi global yang membuat Anda ingin berada di pasar emas. Segala hal ini ialah peluang pembelian emas untuk Anda,” papar Hug kepada Kitco News.

Hug melanjutkan, sebagai aset aman atau safe haven, harga emas diproyeksi bakal terus naik bahkan menembus USD 1.600 per ounce. Menurutnya, inversi kurva yield secara historis 95 persen akurat dalam memprediksi resesi namun biasanya juga menyebabkan penurunan ekonomi dalam satu tahun hingga kurun waktu 18 bulan lamanya.

“Meskipun inversi akan datang, dan itu dengan asumsi inversi tetap ada, itu dapat diperbaiki dengan cukup cepat oleh penurunan suku bunga The Fed, tetapi dengan asumsi inversi tetap di tempat, kami memprediksi resesi sekitar tahun 2020,” katanya.

Kendati demikian, Hug melihat fenomena harga perak justru relatif lebih murah ketimbang harga emas bagi investor di Hong Kong. Begitu juga dengan logam putih, bahkan lebih disukai dibanding emas.

“Kami melihat permintaan ritel yang ekstrim untuk perak dari kantor kami di Hong Kong dan ini belum pernah terjadi dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Kami mengalami kesulitan memenuhi permintaan fisik bar dari kantor kami di Hong Kong sekarang,” pungkasnya.(hen/liputan6.com)

Bagikan

Harga Emas Tembus ke Level Rp 700 Ribu

URBANNEWS.ID – Harga emas Antam tembus ke level Rp700.000-an. Harga ini menjadi rekor baru untuk pembelian logam mulia.

Berdasarkan situs resmi Antam, Jumat (21/6/2019) harga emas naik Rp8.000 menjadi Rp702.000 per gram. Harga tersebut naik dari sebelumnya Rp694.000 per gram.

Kenaikan harga emas Antam mengikuti pergerakan harga emas dunia. Harga emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange melonjak 3,5% pada penutupan perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB).

Sementara itu, untuk harga emas Antam termahal yakni ukuran 500 gram sebesar Rp325.800.000 dan 1.000 gram sebesar Rp651.600.000.(okezone.com)

Bagikan

Tinjau Dampak Positif KUR di NTT, Komisi XI Dukung Budi Daya Daun Kelor dan Kayu Cendana

URBANNEWS.ID – Anggota Komisi XI DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, pada tahun 2018 pemerintah mengucurkan anggaran untuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp 12 triliun.

Komisi XI DPR RI pun ingin memastikan kecukupan anggaran yang diterima masyarakat sebagai nasabah KUR dalam mengelola produk-produk hasil usahanya.

Dari hasil pantauan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), masyarakat mengaku terbantu dengan adanya KUR.

“Dari hasil pengamatan di lapangan, masyarakat justru merasakan bahwa program KUR ini cukup banyak membantu. Dan mampu mendorong komoditas-komoditas yang ada di NTT, dari teh daun kelor, gula, hingga kerajinan dari kayu cendana,” jelas Agun usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI meninjau sentra produksi Teh Daun Kelor di Noelbaki, Kabupaten Kupang, NTT, Senin (21/1/2019).

Dari peninjauan itu, Agun menilai ada hal yang perlu menjadi perhatian kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mendapatkan KUR di NTT.

Menurutnya, perlu adanya gerakan yang sangat besar atau masif guna peningkatan budi daya daun kelor dan kayu cendana. Terlebih lagi kayu cendana yang prosesnya membutuhkan waktu yang lama.

“Gubernur NTT Viktor Laiskodat juga sudah memiliki program untuk pengembangan daun kelor dan cendana. Ternyata KUR yang diberikan oleh pemerintah, pelaksanaannya juga bersinergi dengan Program Keluarga Harapan (PKH) yang mencapai Rp 32 triliun dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT),” jelasnya.

Komisi XI DPR RI berharap agar seluruh program-program pemerintah tersebut dapat berkesinambungan dan dipertahankan, sehingga terus mendukung program KUR.

“Alokasi-alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) juga harus semakin ditingkatkan, bahkan regulasinya harus semakin disederhanakan. Termasuk KUR juga harus ditingkatkan. Jika semua hal tersebut dilakukan, maka Indonesia akan bebas impor,” yakin Agun.

Agun menambahkan, dengan keberadaan KUR, diharapkan masyarakat juga dapat meningkatkan inovasi dan kreatifitasnya. Pihaknya akan memastikan program KUR dapat terus berjalan dengan baik.

“Kami juga melihat NTT membutuhkan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh karena itu, Komisi XI sudah meminta kepada Bank Indonesia dan bank-bank lainnya, agar dapat memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat NTT,” ungkap Agun.

Menurutnya, pendidikan keterampilan SDM bagi masyarakat NTT menjadi sangat diperlukan, agar kualitas SDM dapat lebih meningkat sehingga produk-produk yang dihasilkan juga memiliki kualitas yang lebih baik.

Kunspek ini turut dihadiri mitra kerja Komisi XI DPR RI, diantaranya Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Perbankan Penyalur KUR, dan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia.(hen/detak.co)

Bagikan

Alasan Dirut Pertamina Tak Kunjung Umumkan Laporan Keuangan 2018 Dinilai Terlalu Mengada-ada

Nicke Widyawati. foto/antara

URBANNEWS.ID – Keterangan Direktur Utama PT Pertamina terkait publikasi laporan keuangan PT Pertamina tahun 2018 dinilai terlalu mengada-ada. Nicke beralasan tak kunjung mempublikasi laporan itu karena PSO sedang diaudit BPK. 

“Padahal PSO itu sudah berjalan sejak jaman ‘baholak’ dan kemaren pun secara rutin selalu disampaikan laporan keuangan per semester, dan per triwulan. Makanya sekarang yang dikejar kelaziman laporan keuangan Pertamina yang belum diaudit biasanya rutin dirilis ke publik beberapa hari setelah tutup tahun, kenapa belum disampaikan kalau memang ada,” ujar Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, Kamis (14/2/2019).

Sementara itu, dikutip dari viva.co.id, laporan keuangan PT Pertamina tahun 2018 yang belum juga disampaikan menjadi sorotan. Khususnya terkait piutang pemerintah dan obligasi global yang diterbitkan tahun lalu.

Hal itu dipertanyakan oleh Tim Ahli Ekonomi Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo-Sandiaga, Fuad Bawazier kepada Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati dalam acara diskusi “Potret Ekonomi di Tahun Politik” di tvOne, Rabu malam 13 Februari 2019.

Nicke menjelaskan, laporan yang belum dirilis hingga saat ini karena ada bagian public service obligation atau PSO yang harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. 

“Terus terang kita ada bagian PSO yang perlu dilakukan audit BPK dan perlu persetujuan pemerintah. Audit itu sampai akhir bulan ini atau minggu pertama Maret (disampaikan). Laporan keuangan tentu yang harus audited,” kata Nicke.

Nicke juga menjelaskan terkait tagihan subsidi yang harus dibayar pemerintah kepada Pertamina, mencapai US$1,3 miliar. Setidaknya, lanjut dia, sebanyak 65 persen sudah masuk ke kas dan sisanya masuk carry over pada tahun ini.

“Tagihan subsidi 1,3 billion USD. 65 persen sudah masuk dan ada yang ter-carry over tahun ini. Jadi kami masih menunggu laporan itu,” kata dia.

Lantas, Fuad Bawazier menuding bahwa laporan keuangan Pertamina semester I yang disampaikan juga belum diaudit. Fuad meminta kejelasan dari Pertamina. 

Nicke pun menjelaskan tentu laporan tersebut diaudit terlebih dahulu dan tentu butuh waktu.

“Itu semester I kita mengeluarkan dan untuk sekarang unaudited angkanya ada, laporan keuangan ada, dan Alhamduillah positif,” ujarnya.(hen/viva.co.id)

Bagikan

Defisit Neraca Perdagangan RI 2018 Terburuk Sepanjang Sejarah

Defisit Neraca Perdagangan RI. foto/net

URBANNEWS.ID – Defisit neraca perdagangan Indonesia pada 2018 menjadi yang terburuk sepanjang sejarah. Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, pada periode itu, defisit ekspor impor menyentuh angka US$8,57 miliar dolar, lebih tinggi dari rekor defisit sebelumnya yang terjadi di 2013 sebesar US$4,07 miliar.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal mengatakan, defisit itu tidak terlepas dari lonjakan impor yang dilakukan pemerintah sepanjang 2018 di tengah anjloknya harga komoditas global dan pelemahan nilai tukar rupiah. Di samping itu, kinerja ekspor Indonesia dianggap sangat lemah untuk mengimbangi laju impor yang sangat tinggi.

Sepanjang 2018, BPS memang mencatat, laju impor meroket 20,15 persen dari tahun sebelumnya menjadi sebesar US$188,63 miliar. Sementara laju ekspor hanya mampu meningkat 6,65 persen dari tahun sebelumnya ke posisi US$180,06 miliar. Di 2017, laju impor tercatat sebesar 15,7 persen, sedangkan laju ekspor sebesar 16,2 persen.

Dia mengakui, memang laju impor di 2018 yang didominasi oleh sektor migas tak terelakkan di 2018 akibat harga minyak dunia yang terus mengalami kenaikan karena Indonesia merupakan negara net importir migas. Impor migas Indonesia melonjak dari US$24,3 miliar pada 2017 menjadi US$29,8 miliar pada 2018, atau tumbuh 22,6 persen sementara ekspornya hanya meningkat 2,3 persen.

Meski demikian, pada saat harga minyak turun empat persen selama November-Desember 2018 secara tahunan, ekspor minyak turun lebih tajam 23 persen, sementara impor minyak malah tumbuh 3,5 persen pada periode yang sama (yoy). Hal itu menurutnya disebabkan perbedaan komposisi ekspor dan impor minyak Indonesia.

“Ekspor minyak Indonesia, didominasi minyak mentah yang besarnya 75,7 persen terhadap total ekspor minyak, dan harganya lebih murah dibanding minyak olahan. Sebaliknya, 66 persen dari impor minyak adalah minyak olahan,” kata dia seperti dikutip dari keterangan persnya, Rabu 16 Januari 2019.

Di sisi lain, lanjut Faisal, sektor non-migas juga menghadapi masalah yang tak kalah serius. Walaupun masih surplus, terjadi penciutan tajam surplus non-migas dari US$20,4 miliar pada 2017 menjadi US$3,8 miliar pada 2018, atau kontraksi sebesar 81,4 persen. Penciutan surplus non-migas itu juga menurutnya didorong oleh dua sisi, pertumbuhan ekspor non-migas yang jauh lebih lambat, sementara impor justru mengalami akselerasi tajam.

Sepanjang 2018, impor non-migas tumbuh 19,8 persen, jauh lebih cepat dibanding posisi di 2017 yang mencapai 13,4 persen. Peningkatan impor memang menurut dia banyak dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah, yang selama 2018 terdepresiasi 7,3 persen. 

Namun, pelemahan Rupiah bukan satu-satunya pendorong lonjakan impor. Terbukti, volume impor non-migas juga mengalami lonjakan sebesar 11 persen sepanjang 2018, lebih pesat dibanding pertumbuhan volume impor pada 2017 yang hanya 6,4 persen. Itu menurutnya menunjukkan peningkatan permintaan domestik belum mampu diimbangi dengan produksi dalam negeri.

Di sisi ekspor non-migas, perlambatan pertumbuhan yang terjadi juga cukup drastis, dari 15,8 persen pada 2017 menjadi hanya 6,25 persen di 2018. Melambannya pertumbuhan ekspor terutama didorong pada ekspor manufaktur yang hanya tumbuh 3,9 persen jauh di bawah pertumbuhan 2017 yang mencapai 13 persen serta ekspor pertanian yang terkontraksi 6,4 persen.

“Penurunan harga komoditas ekspor andalan di pasar dunia menjadi faktor krusial yang mempengaruhi kinerja ekspor non-migas, mengingat 55 persen ekspor masih dalam bentuk komoditas. Sepanjang 2018 harga sawit dan karet anjlok masing-masing -14,9 persen dan -17,9 persen secara year on year,” ungkap dia.

Meski demikian, yang menjadi persoalan adalah perlambatan ekspor Indonesia ini diperparah dengan peningkatan impor secara tajam, yang tidak terjadi negara-negara tetangga yang lain. Saat impor Indonesia tumbuh 22 persen, Vietnam hanya tumbuh 11 persen, Filipina 16 persen, dan Malaysia hanya 5 persen.(viva.co.id)

Bagikan

Bank Muamalat Kucurkan Rp 300 Miliar Biayai Jalan Tol Balikpapan-Samarinda


URBANNEWS.ID – Bank Muamalat ikut serta dalam pembiayaan sindikasi proyek pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda, Kalimantan Timur, yang merupakan jalan tol pertama di Kalimantan Chief Executive Officer (CEO) PT Bank Muamalat Indonesia Achmad K Permana mengatakan fungsi intermediasi perseroan tetap berjalan dengan baik yang sejalan dengan likuiditas yang terjaga.

Dalam sindikasi ini pihaknya berkomitmen mengucurkan dana sampai dengan Rp300 miliar. “Melalui keikutsertaan Bank Muamalat dalam sindikasi ini kami optimistis kedepannya dapat lebih ekpansif lagi. Tentunya dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan mengacu pada “risk appetite” perseroan di setiap segmen,” ujar Achmad dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (28/12/2018).

Secara total ada 14 lembaga keuangan yang terlibat dalam proyek ini, masing-masing 12 bank dan 2 lembaga pembiayaan. Total kredit sindikasi yang dikucurkan senilai Rp6,98 triliun. Pembiayaan jalan tol sepanjang 99,35 kilometer ini juga salah satunya dilakukan dengan skema pembiayaan syariah.

Proyek yang dikerjakan oleh PT Jasamarga Balikpapan Samarinda (JBS) ini membutuhkan investasi sekitar Rp9,9 triliun dengan komposisi pendanaan 70 persen pembiayaan dan 30 persen ekuitas perusahaan.

Sebelumnya Bank Muamalat Indonesia menggandeng Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) melakukan sindikasi pembiayaan untuk proyek pembangungan jalan tol Soreang-Pasir Koja (Soroja), Jawa Barat. Total plafon proyek ini sebesar Rp834 miliar.(industry.co.id)

Bagikan

Freeport Sudah Diambil Alih oleh Bangsa Indonesia, Eiits… Tunggu Dulu, Simak 30 Poin dari Hidayat Matnoer Berikut


Tambang PT Freeport Indonesia di Papua. Foto: Liputan6.com/Ilyas Istianur P

URBANNEWS.ID – Divestasi saham PT Freeport Indonesia, menuai berbagai argumen dan analisa. Ada yang ‘kegirangan’ dan ada juga yang menguliti prosesnya. Berikut 30 poin menarik dari 

Hidayat Matnoer, Pengamat Kebijakan Moneter dan Publik yang dilansir di laman www.matnoer.com.

1. Hari ini (21/12) Presiden RI, Bapak Jokowi menerima laporan dari para menterinya bahwa 51,2 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) sudah beralih ke Indonesia melalui PT Inalum.

2. Komposisi saham freeport menjadi saham Freeport-Mc Moran 49% dan saham PT Inalum 51%.

3. Beberapa orang mengklaim bahwa PTFI kini telah diambilalih oleh bangsa Indonesia, sebuah momen bersejarah dimana Freeport untuk pertama kali terjadi sejak 1973 PTFI didirikan, kini memiliki saham mayoritas di PTFI.

4. Sebagian yang lain meluruskan yang terjadi sebenarnya adalah PT Inalum membeli saham Freeport dan hal tersebut bukan masalah nasionalisasi PTFI ke Indonesia. 

5. Faktanya, kini komposisi merah putih di PTFI adalah 51,2% saham yang dibagi atas 41,2% dikuasai PT Inalum dan 10% dikelola PT Indonesia Papua Metal dan Mineral yang merupakan perusahan joint venture (JV) antara Inalum dengan BUMD Pemda Papua. 

6. Yang harus dingat adalah Inalum menguasai 51 persen saham PTFI dengan biaya yang tidak gratis.

7. Inalum membayar $3.85 miliar USD atau setara 55,7 triliun rupiah untuk meningkatkan sahamnya di PT Freeport Indonesia (PTFI) dari 9,36 persen menjadi 51,232 persen.

8. Pembayaran tersebut adalah tindak lanjut dari penandatanganan Sales & Purchase Agreement (SPA) antara PT Freeport-McMoran, PT Rio Tinto Indonesia dan PT Inalum yang disaksikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini Soemarno dan Mentei Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Dirut Inalum Budi Gunadi Sadikin dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson.

9. Pertanyaan adalah darimana Inalum mendapatkan dana $3,85 miliar USD atau 55,7 triliun IDR untuk membeli saham tersebut? Apakah ada praktek nominee atau keterlibatan oranglain/ pihak asing menggunakan bendera PT Inalum untuk menguasai PTFI? Nah ini yang menarik!

10. Ternyata, Inalum mendapatkan dana dari penerbitan surat utang global sebesar 4 miliar USD yang akan digunakan untuk membeli saham Freeport 3,85 miliar USD dan 150 juta untuk refinancing.

11. Obligasi (surat utang) global tersebut terbagi atas 4 masa jatuh tempo. Pertama obligasi senilai 1 miliar USD untuk tenor 2018-2021 (3 tahun) dengan kupon 5.99%. 

12. Kedua, obligasi global senilai 1,25 miliar USD untuk tenor 2018-2023 (5 tahun) dengan kupon 5.71%.

13. Ketiga, obligasi global senilai 1 miliar USD untuk tenor 2018-2028 (10 tahun) dengan kupon 6.53%.

14. Keempat, obligasi global senilai 750 juta USD untuk tenor 2018-2048 (30 tahun) dengan kupon 6.75%.

15. Setiap obligasi global yang akan dijual di seluruh dunia harus memiliki underwriter. Underwriter bond global tersebut ditunjuk sebagai koordinator adalah BNP Paribas (perancis), Citigroup (AS), Maybank (Malaysia), SMBC Nikko (Jepang), Standar Chartered Bank (Inggris). 

16. Obligasi global inalum mendapatkan rating Baa2 dari Moodys dan rating BBB- dari Fitch.

17. Para analis menyayangkan kenapa inalum menerbitkan global bond daripada domestik bond. Resiko global bond lebih tinggi terutama dari risiko nilai tukar dan risiko soverignty. Penerbitan domestic bond sebesar 55,7 triliun IDR akan membantu pendalaman pasar keuangan dalam negeri.

18. Sedangkan yang lain membenarkan bahwa penerbitan domestic bond saat ini tidak tepat ditengah lesunya pasar keuangan domestik.

19. Faktanya, global bond sudah diterbitkan inalum 8 Nov 2018 dan konon dananya sudah ditangan Inalum berarti perdebatan global dan domestik bond tidak relevan.

20. Inalum berpendapat global bond lebih baik dari pada pinjaman perbankan asing karena perbankan bunganya fleksibel tergantung LIBOR dan harus membayar pokok pinjaman setiap tahun dua kali. Jika global bond, perusahaan hanya membayar kuponnya satu kali setahun dan prinsipal utangnya di akhir tenor dibayarkan sehingga membantu cashflow perusahaan lebih baik. 

21. Penerbitan Bond 4 miliar USD tersebut adalah bukti kuat bahwa inalum kini memiliki kewajiban global besar sekali. Padahal sebelum rencana akuisisi freeport, PT Inalum adalah BUMN “Managable Debt”. Kini 1 Januari 2019 mendatang BUMN tersebut berstatus “potentially critical debt”.

22. Sebelum rencana akuisisi (Juli 2018), Total cash perusahan Inalum adalah 19.8 triliun IDR naik dari 16,1 triliun IDR dari Desember 2017. Pendapatan bersihnya mencapai 6 triliun IDR. Rasio Debt Equity (ROE) ada pada level moderat sebesar 22,2%. Indikator keuangan yang sehat.

23. Penerbitan global bond tersebut dilakukan oleh Inalum tercatat tanggal kamis 8 November 2018 di New York. Hebatnya, dalam kurun kurang lebih 1 bulan, Inalum berhasil mendapatkan global bond tersebut senilai 4 miliar USD dengan cukup mudah.

24. Dalam simulasi beban keuangan perusahaan, Inalum akan membayar beban kupon sebesar Rp1,7 triliun setiap tahun dari global bond tersebut. Sementara potensi keuntungan bersih Freeport diperkirakan sebesar 2 miliar USD atau 28,9 triliun IDR.

25. Hitungan diatas kertas memang selalu mengesankan namun resiko gagal bayar tetap ada dan pemerintah RI tetap menjadi penjamin global bond tersebut.

26. Risiko jangka pendek juga ada yaitu bila Juni 2019 transaksi Freeport tidak selesai, Inalum harus membayar kupon bunga 5.9%. Laba belum jelas namun beban kupon bond sudah dihadapan mata.

27. Dalam aturan global bond, apabila MacMoran ingin membeli global bond Inalum, maka tidak boleh dilarang. Hal ini memungkinkan PTFI dapat dikuasai kembali oleh MacMoran melalui tangan global bond Inalum. 

28. Skema global bond menjadikan Inalum hanya digunakan sebagai cangkang formal (Financial Vehicles) yang dapat digunakan kekuatan modal diluar nasional Indonesia untuk menguasai PTFI seperti MacMoran dan afiliasi turunannya. 

29. Singkatnya, Freeport tidak mungkin dikuasai oleh bangsa Indonesia bila menggunakan skema global bond. Karena MacMoran dan pemain global  lainnya dapat menguasai 100 persen global bond milik inalum tersebut. 

30. Sayang sekali, Freeport dikuasai oleh Bangsa Indonesia masih sebuah cita jika begini ceritanya.(*)

Bagikan

Deputi Bank Indonesia Akui Sistem Ekonomi Islam Lebih Berkeadilan

 

URBANNEWS.ID – Bank Indonesia menyatakan ekonomi dan keuangan Islam adalah salah satu solusi untuk memperkuat struktur ekonomi dan pasar keuangan saat ini dan pada masa depan. Selain itu, ekonomi syariah juga bisa menjadi solusi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, baik dalam skala global maupun dalam negeri.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo, mengatakan ekonomi dan keuangan Islam diyakini mengandung nilai-nilai yang sangat condong ke arah keadilan yang lebih besar dalam pembangunan sosio-ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan manusia.

“Keuangan Islam secara konsisten mempromosikan pembagian risiko daripada pendekatan pembiayaan utang, yang diyakini akan meningkatkan ketahanan dan stabilitas pasar keuangan,” ujar Dody, Kamis (13/12/2018).

Pernyataannya itu disampaikan dalam pidato di 4th International Islamic Monetary Economics and Finance Conference (IIMEFC) 2018, yang mengangkat tema “Strengthening National Economic Growth: The Creation of Halal Value Chains and Innovative Vehicles”.

Forum itu merupakan rangkaian dari acara tahunan BI, Indonesia Shari’a Economic Festival (ISEF), yang digelar pada 11-15 Desember 2018 di Surabaya.

Menurutnya, pengalaman krisis keuangan di masa lalu yang membuktikan fundamental ekonomi dan keuangan syariah yang tetap kuat menunjukkan bahwa ekonomi dan keuangan syariah dapat menjadi solusi untuk memperkuat ekonomi.

“Ekonomi dan sistem keuangan syariah beserta instrumen pendukungnya memiliki potensi untuk mengisi kesenjangan yang dihadapi ekonomi dan keuangan dunia saat ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, tuturnya, pertumbuhan ekonomi global yang flat dan tidak merata, disertai dengan ketidakpastian yang meluas dapat mengganggu ketahanan keuangan global.

Jika kondisi ini dihadapi dengan kebijakan atau langkah business as usual akan mengakibatkan ketidakmerataan yang semakin meningkat. World Inequality Report 2018 menyatakan bahwa ketidaksetaraan telah meningkat di berbagai belahan dunia.

“Meskipun terdapatperbedaangeografisnya yang cukup besar, tercatat kekayaan dari 1% populasi penduduk terkaya di dunia setara dengan dua kali kekayaan dari 50% populasi penduduk termiskin,” jelasnya.

Dody menambahkan bahwa penyelarasan yang kuat konsep keuangan Islam dengan pengurangan kemiskinan akan membantu mempromosikan kesetaraan dalam pembangunan ekonomi yang merupakan bagian dari tujuan strategis dari setiap pembuat kebijakan, terutama di bawah konsep Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Namun ia mengatakan, untuk dapat menciptakan perkembangan ekonomi dan keuangan Islam sehingga mampu menjadi solusi bagi berbagai permasalahan global, dibutuhkan tidak hanya inovasi maupun strategi, tapi perlu didukung oleh kebijakan yang relevan.

“Faktanya, menciptakan rantai nilai halal yang kuat tidak bisa hanya dengan membiarkan pasar menjadi inovatif saja. Kompleksitas rantai nilai halal global perlu didukung oleh kebijakan yang kuat dari lembaga ekonomi tingkat tinggi,” paparnya.

IIMEFC ini digelar sebagai media untuk menyiapkan dan merumuskan berbagai kebijakan ekonomi keuangan syariah dengan mengumpulkan berbagai ide dan pemikiran para cendekiawan yang hadir dari seluruh dunia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui sektor ekonomi dan keuangan syariah.

Langkah ini sejalan dengan upaya Bank Indonesia untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional melalui ekonomi dan keuangan syariah.

Kemudian rangkaian acara dilanjutkan dengan Journal of Islamic Monetary Economics and Finance (JIMF) Call for Papers yang mempertemukan 40 peneliti dari 13 negara yang telah melalui seleksi dari 28 negara partisipan.(cnbcindonesia.com)

Bagikan