Arsip Kategori: Public Service

100 Hari Kerja Kapolri, Pimpinan DPR Apresiasi Semangat Perubahan yang Ditawarkan Kapolri

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Foto/dpr.go.id

URBANNEWS.ID – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad memberi apresiasi kinerja Kapolri Listyo Sigit Prabowo. 

“Sebagai pimpinan DPR RI tentu saya mengapresiasi semangat perubahan dan terobosan yang ditawarkan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mewujudkan institusi Polri di era 4.0 yang yang lebih humanis dan berkeadilan sesuai dengan program dalam konsep Presisi,” ungkap Sufmi Dasco Ahmad, Sabtu (8/5/2021).

Dalam 100 hari kerja Kapolri ini, Sufmi Dasco antara lain mengapresiasi program Virtual Police (VP). Menurutnya Kapolri berhasil mewujudkan janjinya yang akan membuat penegakan hukum UU ITE lebih proporsional. 

“Melalui Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Virtual Police sudah memberikan peringatan atau teguran kepada 419 akun medsos yang dinilai melakukan pelanggaran UU ITE,” kata Sufmi Dasco.

Selain itu, lanjut Ketua Harian Partai Gerindra ini, dalam rilis lembaga survei yang menunjukan adanya peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Polri, yaitu 84,2%, adalah salah satu indikasi suksesnya Kapolri dalam melakukan reformasi birokrasi di internal kepolisian dengan melakukan penegakan hukum yang lebih humanis.

“Kemudian, terakhir, pada masa pandemi Covid-19 ini saya fikir, institusi Polri adalah salah satu institusi yang menjadi garda terdepan dalam mensukseskan program pemerintah dalam menekan laju penularan virus di Indonesia. Baik itu program PPKM Berskala Mikro, Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan juga secara khusus, program pengendalian COVID-19 di masyarakat pada masa libur hari raya dan libur nasional lainnya,” ungkap Sufmi Dasco.

Sufmi Dasco juga menyatakan DPR RI berkomitmen akan menjadi mitra strategis bagi Polri. “Dan dengan kapasitas serta kemampuan yang dimiliki oleh Kapolri beserta jajarannya, saya optimis visi Presisi yang ditawarkan oleh Kapolri itu dapat terwujud dan menjadikan institusi kepolisian yang demokratis atau Democratic Policing,” tutup Sufmi Dasco Ahmad.(hen)

Bagikan

Airlangga Hartarto: Kasus Covid Indonesia Membaik Dibanding Kondisi Global

URBANNEWS.ID – Ketua Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) sekaligus Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebutkan, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis Mikro di 25 provinsi, sebelum menjadi 30 provinsi, telah berhasil mengendalikan laju kasus aktif Covid 19 membaik dan menjadikan kondisi Indonesia membaik dari pada global.

“Tadi rapat dengan Bapak Presiden, ada beberapa hal yang tadi di jelaskan dan di arahkan Bapak Presiden. Terkait dengan perkembangan Covid-19 sampai 2 Mei 2021, kita mengalami perbaikan di bandingkan kasus global,” kata Airlangga Hartarto saat menyampaikan keterangan pers di Kantor Presiden, komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/5/2021).

Airlangga memaparkan, jumlah kasus harian Covid-19 membaik. Bila di bandingkan pada jumlah kasus harian pada Januari yang mencapai 10.000 kasus, maka pada April tercatat hanya 5.222 kasus harian.

“Kemudian kalau kita bicarakan kasus aktif, rata-rata sekitar 107.000 kasus. Sedangkan di Januari mencapai 139.963 kasus,” ujar Airlangga Hartarto.

Begitu juga dengan angka positivity rate juga mengalami penurunan. Terlihat dari angka positivity rate pada Mei 2021 mencapai 10,81%, turun bila di bandingkan dengan angka positivity rate pada Januari 2021 yang mencapai 26%.

“Terkait kasus aktif juga mengalami perbaikan. Kasus aktif tertinggi di Februari adalah 16%. Dan sekarang sekitar 6%. Jadi jauh lebih baik. Kemudian tingkat bed occupancy rate (BOR) nasional sudah 35%. Tidak ada BOR yang di atas 70%,” terang Airlangga Hartarto.(hen/beritasatu.com)

baca juga: Ironi Industri Nikel Nasional (2): Menggugat Penjajahan Negara dan TKA China

Bagikan

KPCDI Desak Menkes Tindak Dugaan Penyelewengan Pendistribusian Cairan Obat Pasien

Pasien cuci darah lewat perut (CAPD) sedang menggangkat cairan untuk kebutuhan sebulan. foto/ist

URBANNEWS.ID – Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) telah mengajukan surat pengaduan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Pengaduan itu terkait adanya dugaan penyelewengan pendistribusian cairan dianeal bagi pasien gagal ginjal kronik yang menggunakan terapi Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD). 

Menurut Ketua Umum KPCDI Tony Richard Samosir, surat resmi No: 010/KPCDI-PST/IV/2021 dikirimkan pada 26 April 2021. Isinya menyoroti pendistribusian obat atau cairan ke pasien yang tidak terlaksana dengan baik. Musababnya, distributor tidak mengirimkan cairan hingga ke rumah pasien. PT Enseval Putera Megatrading merupakan distributor.

Berdasarkan data yang di terima KPCDI, sengkarut ini telah terjadi setidaknya di 19 RS di Indonesia. Bahkan RS Hermina Bekasi sudah dua kali melayangkan surat ke PT Enseval untuk melakukan distribusi cairan CAPD ke rumah pasien akan tetapi sampai hari ini belum mendapatkan respon signifikan. 

KPCDI melihat PT Enseval melakukan tindakan diskriminasi dalam melakukan pendistribusian yang tidak merata. Misalnya, di sebagian rumah sakit, PT Enseval mendistribusikan cairan CAPD sampai ke rumah pasien. Di sisi lain, mereka justru tidak melakukan hal yang sama bagi pasien gagal ginjal kronik di rumah sakit lainnya.

“Pak Menteri Kesehatan harus bertindak tegas kepada PT Enseval. Hal ini perlu karena pendistribusian cairan CAPD bagi pasien sedianya telah di atur dalam banyak kebijakan,” kata Tony di Jakarta, Selasa (27/4). 

Sudah ada dasar hukum kuat

Dasar hukum pendistribusian cairan CAPD bagi pasien di atur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik lndonesia No: HK.01.07/MENKES/27412018 tentang Uji Coba Tatalaksana Penyakit Ginjal Tahap Akhir Dalam Rangka Peningkatan Cakupan Pelayanan CAPD.

Peraturan Menteri Kesehatan No: 812/MENKES/PER/VI/2010 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Dan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 dan 54 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

Pun, pendistribusian obat langsung ke pasien juga sudah mendapat persetujuan Badan POM sesuai Peraturan Badan POM No: 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) pada setiap tahapan operasional dan bertanggung jawab atas jaminan mutu produk dan keamanan pendistribusian serta penggunaannya.

“Kejadian ini mengindikasikan adanya dugaan penyelewengan kebijakan dan kerugian keuangan negara. Parahnya, pasien sebagai pihak yang paling di rugikan secara materi atas kejadian tersebut,” ujarnya.

Kerugian negara

Dugaan kerugian keuangan negara, karena sejatinya penggunaan consumables dan jasa pada pelayanan CAPD di bayarkan sebesar Rp7,5 juta per bulan per pasien oleh negara, sebagai tarif Non INA-CBG yang di dalamnya sudah termasuk pendistribusian obat langsung ke pasien. Hal ini lantaran berat cairan seluruhnya yang harus di bawa tiap pasien mencapai 280 kilogram yang terdiri dari 20 box cairan dianeal.

“Praktiknya hari ini, banyak pasien yang tidak bisa mengambil cairan tersebut karena terkendala masalah biaya. Mereka bahkan saling patungan uang untuk menyewa mobil box mengingat berat cairan yang tidak memungkinkan menggunakan kendaraan kecil,” tegasnya.

“Angka yang sudah di bayarkan oleh negara kemana karena hak pasien tidak terpenuhi,” lanjutnya.

Atas dasar itu, Tony mendesak agar PT Kalbe Farma dan PT Enseval Putera Megatrading sebagai pihak distributor bertanggung jawab dalam mendistribusikan obat atau cairan CAPD tersebut langsung ke pasien, baik di RS Hermina Bekasi dan sejumlah rumah sakit di lndonesia.

“Besar harapan kami pengaduan ini dapat di terima sehingga hak-hak pasien gagal ginjal tahap akhir dapat kami perjuangkan bersama-sama dan juga turut mensukseskan program pemerintah dalam hal peningkatan cakupan pelayanan CAPD dan pengendalian defisit yang di alami oleh BPJS Kesehatan,” pungkasnya.(hen)

Baca juga:

KPCDI Sambut Baik Rekomendasi PAPDI untuk Pasien Penyakit Ginjal Menjalani Vaksinasi Covid 19

Bagikan

Gubernur Riau Gandeng MUI, Ajak Ustadz Terus Ingatkan Jamaah Taati Protokol Kesehatan

Gubernur Riau Syamsuar. foto/mediacenter.riau.go.id

URBANNEWS.ID – Gubernur Riau Syamsuar menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau untuk mensosialisasikan penerapan Protokol kesehatan (Prokes) di tempat-tempat ibadah. Sosialisasi itu terutama melalui peran Ustadz saat Ramadhan seperti sekarang ini karena banyak masyarakat yang beribadah di masjid atau musholla.

“Saya sudah sampaikan kepada Ketua MUI Riau agar menyampaikan kepada para ustadz. Agar saat menyampaikan ceramah di masjid atau musholla, hendaknya menyelipkan ajakan untuk mematuhi protokol kesehatan. Ini sebagai upaya pencegahan COVID-19,” kata Syamsuar, Senin (19/4/2021) di Pekanbaru.

Menurut Syamsuar, dari laporan yang ia terima, saat ini masih ada masjid-masjid yang tidak menerapkan protokol kesehatan saat pelaksanaan ibadah selama bulan Ramadhan. Hal tersebut tentunya berbahaya dan bisa menjadi penyebab penularan COVID-19.

“Saya dapat kabar masih ada masjid yang tidak melakukan protokol kesehatan, untuk itu para ustadz atau ulama hendaknya dapat mengingatkan hal tersebut,” ujarnya.

Selain itu, Syamsuar juga berpesan kepada para ustadz saat menyampaikan ceramah hendaknya bisa menyampaikan hal-hal yang dapat meningkatkan keimanan dan menyejukkan hati para jamaahnya.

“Kepada para ustadz hendaknya juga dapat menyampaikan ceramah yang bagus-bagus, hindari ceramah yang provokatif,” imbuhnya.

Tracing kasus di Pekanbaru

Sementara itu, Gubernur Riau Syamsuar meminta Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk melaksanakan pelacakan atau tracing kasus COVID-19.

Permintaan ini menyusul setelah Pemko Pekanbaru melakukan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di dua lingkungan Rukun Warga (RW), sejak 17 April hingga 17 Mei 2021 mendatang. Yakni di RW 06 Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai dan RW 04 Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya.

Wakil Wali Kota Pekanbaru, Ayat Cahyadi mengatakan, Pemko Pekanbaru baru saja menggelar rapat evaluasi terkait PPKM tersebut, Senin (19/4/2021). Dalam rapat tersebut, ada sejumlah arahan yang disampaikan langsung oleh Gubernur Provinsi Riau, Syamsuar terkait penanganan COVID-19, khususnya di wilayah rawan.

“Tadi kita evaluasi PPKM bersama Pak Gubernur juga. Kita sampaikan bahwa PPKM kita terapkan di zona merah tingkat RW. Dari total 724 RW yang ada di Pekanbaru, kita hanya berlakukan di dua RW, yaitu yang masuk zona merah,” ujarnya.(hen/mediacenter.riau.go.id)

Baca juga:

Terapkan Kebijakan PPKM Mikro, Ekonomi Indonesia Tunjukkan Sinyal Positif

Bagikan

Terapkan Kebijakan PPKM Mikro, Ekonomi Indonesia Tunjukkan Sinyal Positif

Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto. foto/ekon.go.id

URBANNEWS.ID – Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berskala Mikro (PPKM Mikro) membawa Indonesia menjadi negara yang saat ini memiliki kondisi pandemi COVID-19 relatif lebih baik dari pada global.

Kebijakan PPKM Mikro membawa ekonomi Indonesia mulai pulih. Pemerintah memproyeksikan ekonomi akan tumbuh 4,5% hingga 5,3%. Proses pulihnya ekonomi Indonesia tersebut tentu juga dorongan dari kelanjutan percepatan Program Vaksinasi, Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan penerapan Undang-Undang Cipta Kerja.

“Rumus ini hanya di lakukan di Indonesia, tidak di negara lain. Kita memilih untuk penanganan COVID-19 di tingkat mikro. Tentunya, kalau penanganan COVID-19 di tingkat mikro, maka makronya akan lebih baik,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Diklat PIM-LAN secara virtual, Senin (19/4/2021).

Masuk jajaran 10 besar dunia

Perkembangan COVID-19 Indonesia yang relatif lebih baik dari global tercermin dari tren persentase kasus aktif di Indonesia yang lebih rendah dari global dan kasus sembuh di Indonesia yang lebih besar dari global.

Dalam hal vaksinasi, akselerasi pendistribusian vaksin COVID-19 di Indonesia hingga 18 April 2021 tercatat sebanyak 16,74 juta dosis sudah tersuntikan.

“Dalam hal vaksinasi, Indonesia masuk dalam 10 besar dan 4 besar dunia dalam hal penyuntikan oleh negara bukan produsen vaksin. Tentu kita melihat bahwa vaksinasi ini merupakan hal yang krusial untuk penanganan masalah ekonomi maupun sosial,” ujar Menko Airlangga.

Pemerintah menilai bahwa saat ini hal yang menjadi penting dalam vaksinasi adalah penanganan pada lansia. Data menyebutkan bahwa separuh kejadian fatal akibat COVID-19 terjadi pada lansia. Padahal jumlah lansia hanya 12% dari total kasus COVID-19. Menindaklanjuti hal itu, saat ini Pemerintah melakukan percepatan vaksinasi untuk kelompok lansia.

Sinyal positif indikator ekonomi

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa dari sektor ekonomi, indikator ekonomi terus menunjukkan sinyal positif. Sejumlah leading indicator ekonomi Indonesia perlahan menunjukkan tren pemulihan ekonomi dan membentuk kurva V-shape.

Sektor yang berkontribusi besar terhadap PDB yang mulai pulih adalah Industri Pengolahan, Konstruksi, dan Perdagangan. Beberapa sektor masih mampu bertahan dan tumbuh positif, seperti Infokom, Kesehatan, Pertanian, dan Jasa Pendidikan.

“Secara spasial, perekonomian Indonesia juga terus membaik. Wilayah Sulawesi, serta Maluku dan Papua merupakan daerah yang telah mengalami pertumbuhan ekonomi positif didorong oleh peningkatan harga komoditas,” jelas Menko Airlangga.

Dalam bulan Ramadan, Pemerintah juga menginisiasi program pengungkit ekonomi selama untuk meningkatkan daya beli. Mulai dari peraturan yang mempertegas pembayaran THR, penyaluran bantuan beras (BULOG) dan Program Percepatan Perlindungan Sosial (Perlinsos).

“Untuk mendorong konsumsi masyarakat Pemerintah menginisiasi program Harbolnas untuk produk dalam negeri dan bebas ongkir serta kampanye nasional Bagi-Bagi KURMA atau kado untuk keluarga di rumah,” pungkas Menko Airlangga. (hen/ekon.go.id)

Baca juga:

Jaga Transparansi, Kemenkes Luncurkan Dashboard Vaksinasi COVID-19

Bagikan

Jaga Transparansi, Kemenkes Luncurkan Dashboard Vaksinasi COVID-19

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin. foto/kemkes.go.id

URBANNEWS.ID – Keterbukaan data vaksinasi membutuhkan data yang akurat dan transparan untuk menghindari kesenjangan data program vaksinasi COVID-19. Kementerian Kesehatan meluncurkan Dashboard Vaksinasi COVID-19 melalui website vaksin.kemkes.go.id untuk mempermudah masyarakat melakukan pengecekan dan kontrol.

Kemenkes membuat website tersebut dalam rangka wujud transparansi sekaligus open data vaksinasi COVID-19. Masyarakat bisa memantau progres vaksinasi dan ini juga bisa menjadi referensi utama satu data terkait dengan vaksinasi.

Dalam dashboard tersebut berisikan informasi bukan hanya vaksinasi tapi juga berkaitan dengan fasilitas vaksinasi atau sentra vaksin, kemudian juga berkaitan dengan KIPI, distribusi vaksin dan informasi lainnya.

Kemenkes mengharapkan dengan adanya data yang transparan ini bisa membantu pemerintah dalam rangka melakukan analisis yang berkaitan dengan data-data vaksin dan vaksinasi.

Adapun informasi dashboard memuat antara lain berkaitan dengan rekapitulasi capaian koordinasi harian di level nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Kemenkes ke depan data akan menyampaikan data ke level desa ataupun kelurahan.

Welcome terima masukan masyarakat

Dalam dashboard tersebut juga akan terlihat cakupan vaksinasi berdasarkan dosisnya, dosis 1 maupun dosis 2 baik dalam bentuk chart, map maupun chart race. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan target atau sasaran penerima vaksinasi apakah sesuai dengan tahapan vaksinasi berdasarkan kategori masing-masing atau tidak.

Sumber data pada daahboard diambil dari Komite Penanganan COVID-19 (KPC-PEN) dan Aplikasi PCare milik Kemenkes. Data update saat ini baru per hari, namun demikian proses yang saat ini masih berjalan adalah pembuatan lokasi vaksin yang nantinya dikaitkan dengan map, sehingga masyarakat bisa mencari kemudian mengetahui lokasi terdekat sentral vaksinasi atau lokasi vaksinasi.

Dalam Dashboard Vaksinasi COVID-19 pada halaman pertama muncul informasi data sasaran vaksinasi per 100 penduduk yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis1. Ada pula data sasaran vaksinasi tahap 1 dan 2, total vaksinasi dosis 1, dan total vaksinasi dosis 2.

Terdapat juga tampilan cakupan vaksinasi berdasarkan kategori yaitu tenaga kesehatan, lanjut usia, dan petugas publik. Untuk masing-masing kategori akan muncul angka cakupannya sehingga nanti bisa mengetahui mana yang perlu pemberian vaksinasinya.

”Kita welcome untuk menerima masukan. intinya supaya ada kelola yang baik dan masyarakat juga bisa melihat dan bisa menilai seperti apa progress vaksinasi COVID-19,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada Forum Diskusi bersama rekan media secara virtual, Minggu (18/4/2021).(hen/rls)

Baca juga:

Jamintel Kembali Canangkan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi

Bagikan

Ongkos Naik Haji 2021 Melonjak, Pengamat Khawatir Banyak yang Batal Berangkat Jika Tidak Dibantu Pemerintah

Ilustrasi Ibadah Haji. foto/kompas.com

URBANNEWS.ID – Pascakenaikan ongkos naik haji tahun 2021, Pengamat Pariwisata Riau, Dede Firmansyah menyarankan pemerintah membantu masyarakat yang hendak melaksanakan ibadah haji. Bantuan itu menurutnya bisa dengan memberikan subsidi untuk biaya tambahan naik haji. 

“Tentu ini bagi masyarakat yang benar-benar tidak ada penghasilan lagi,” ungkap Dede kepada urbannews.id, Kamis (15/4/2021).

Menurut Dede, pada masa pandemi Covid-19 ini, semua mengetahui perekonomian dunia saat ini belum pulih sepenuhnya. Hal itu pun berimbas ke masyarakat Indonesia.

“Jika ongkos haji naik bukan tidak mungkin akan banyak masyarakat menengah ke bawah yang membatalkan keberangkatannya untuk berhaji ke tanah suci tahun 2021 ini,” ungkap Dede.

“Sebagian masyarakat tatkala hendak mengambil porsi naik haji, mereka sampai mencicil untuk mengumpulkan uangnya. Ada dari hasil menjual sawah, ada dari hasil menjual hewan ternaknya, ada juga yang menabung belasan tahun baru bisa mengambil porsi hajinya. Tidak terbayangkan, di masa Pandemi Cobid-19 saat ini, tak dapat apa-apa. Di tambah lagi naiknya Ongkos Naik Haji. Kasihan sekali, mereka yang ikut haji reguler ini sebagian besar menengah ke bawah,” lanjut Dede.

Subsidi dari pemerintah

Dede menjelaskan, pemerintah harusnya dapat membantu memberi subsidi biaya tambahan haji tersebut. 

“Jika dapat disubsidi, kenapa tidak. Pemerintah tentu bisa mengupayakan, mengalokasi dana bagi mereka yang benar-benar terbebani atas wacana kenaikan ongkos haji tersebut,” kata Dede.

Sebelumnya, BPKH dalam penyampaiannya mengatakan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021 ini mengalami kenaikan yang cukup besar senilai Rp 9,1 juta. Tahun lalu, biaya naik haji Rp35 juta. Dengan kenaikan itu, ongkos naik haji menjadi Rp 44 juta.

BPIH menjelaskan, tambahan Rp 9,1 juta tersebut sebagian besar untuk membiayai Protokol Kesehatan (Protkes) sekitar Rp 6,6 juta dan ditambah dengan kenaikan nilai tukar dollar yang mengakibatkan biaya hotel dan katering naik.

Menurut Dede, angka tersebut sangat berat bagi mereka yang tidak berpenghasilan besar saat ini. Dede mengharapkan pemerintah mengalokasikan dana untuk mengatasi pembengkakan ongkos naik haji. Ia juga mengharapkan keberpihakan DPR RI untuk memudahkan masyarakat dalam melaksanakan ibadah haji.(hen)

Baca juga:

CERI: Polri Harus Ungkap Penyebab Kebakaran Kilang Balongan

Bagikan

Jamintel Kembali Canangkan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi

Jaksa Agung MUda Intelijen Kejaksaan Agung Ri, Sunarta. Foto/bisnis.com

URBANNEWS.ID – Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung canangkan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Jamintel Kejagung RI, Sunarta dalam keterangan tertulisnya Kamis, mengatakan pencanangan pembangunan zona integritas merupakan pencanangan untuk kedua kalinya.

Menurut Sunarta, sebelumnya Jamintel telah merintis pembangunan zona integritas pada 27 Mei 2020. Jamintel kala itu telah melakukan deklarasi serta penandatanganan pakta integritas. Jajaran Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI mengkuti kegiatan ini. Kegiatan itu juga menandai mulainya pembenahan baik yang bersifat fisik maupun non fisik.

Namun, lanjut dia, musibah kebakaran beberapa waktu lalu tanpa terduga telah menghanguskan gedung utama Kejaksaan Agung. Termasuk seluruh ruangan kantor Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.

Sehingga, kondisi itu menyebabkan infrastruktur maupun beberapa dokumen terkait pembangunan zona integritas yang telah menjadi upaya bersama tidak dapat terselamatkan.

“Ini mempengaruhi penilaian dalam pengajuan zona integritas,” kata Sunarta.

Tidak patah semangat

Sunarta mengungkapkan, pihaknya tidak patah semangat meskipun pada pencanangan pertama bidang Intelijen belum mendapat kepercayaan untuk menyandang zona integritas.

“Jajaran bidang Intelijen terus melanjutkan dan menyempurnakan program-program perubahan. Program-program ini telah di canangkan sebelumnya. Tentunya dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani,” ujarnya.

Secara resmi, Jamintel canangkan pembangunan zona integritas berlangsung pada Rabu (7/4/2021) kemaren. Pencanangan berupa deklarasi dan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh jajaran Jamintel Kejaksaan Agung, pada Rabu (7/4/2021) kemarin.

Sunarta menjelaskan, pencanangan pembangunan zona integritas adalah langkah awal dan bagian dari mensukseskan reformasi birokrasi, dengan melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan pelayanan prima.

Pencanangan ini, lanjut dia, juga merupakan salah satu syarat dari penilaian mandiri reformasi birokrasi sebagaimana arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku bagian dari Tim Penilai Nasional.

“Pencanangan sebagai salah satu tahapan dalam pembangunan zona integritas mengandung pernyataan dan komitmen dari pimpinan unit kerja dalam hal ini Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani,” terang Sunarta.

Sunarta menambahkan, setelah pencanangan tersebut semua jajaran Intelijen kejaksaan Agung diperintahkan untuk segera menyiapkan rencana aksi yang konkrit yang meliputi 6 area perubahan bidang, yakni manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Saya tegaskan bahwa pencanangan pembangunan zona integritas ini merupakan upaya penting, karena mencerminkan tekad dan tanggungjawab untuk menjadikan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen menjadi zona yang berintegritas dalam rangka reformasi birokrasi,” kata Sunarta.(hen/antaranews.com)

Baca juga:

Kilang Balongan Terbakar, CERI: Penjelasan Pertamina Tak Masuk Akal

Bagikan

Pejabat Pertamina Sempat ‘Ngeles’, Kepala Dinas PKP2R Medan Akhirnya Benarkan SPBU Imam Bonjol Tak Punya IMB

SPBU di persimpangan Jalan Imam Bonjol dan Jalan Jenderal Sudirman, Medan, Sumatera Utara. foto/dok

URBANNEWS.ID – Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan, Benny Iskandar pada Kamis (18/3/2021), membenarkan bahwa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nomor 14.20.1.155 tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

SPBU ini terletak di jantung Kota Medan, tepatnya di persimpangan Jalan Imam Bonjol dan Jalan Jenderal Sudirman. “SPBU Sudirman tidak mengantongi ijin,” ungkap Benny Iskandar seperti dilansir Harian Top Metro Medan.

Sebelumnya, urbannews.id memberitakan satu unit SPBU di jantung Kota Medan diduga beroperasi tanpa legalitas lengkap. Tak hanya itu, SPBU di persimpangan Jalan Sudirman dan Jalan Imam Bonjol tersebut ditengarai berdiri di atas lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Medan. Celakanya, SPBU tersebut berada tepat di depan mess Direksi Pertamina.

Dari keterangan yang diperoleh urbannews.id, SPBU tersebut tercatat bernomor registrasi 14.20.1.155. Sejak sejak tahun 2018 SPBU ini diketahui dikelola H Arbie Abdul Gani, pemilik PT Samudera Jaya Raya.

Menurut UU Nomor 26 tahun 2009 Tentang Tata Ruang dan Perda Kota Medan Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035, lokasi berdirinya SPBU tersebut termasuk ke dalam kawasan peruntukan Ruang Hijau Terbuka (RTH) taman kota.

Adapun luas areal taman kota yang digunakan SPBU Pertamina itu diketahui sekitar dua ribu meter per segi. SPBU tersebut terletak sangat strategis di perpotongan Jalan Jendral Sudirman dengan Jalan Imam Bonjol Medan, tepatnya di depan Taman Patung Ahmad Yani.

SPBU itu diketahui telah direnovasi total sejak awal tahun 2019. Mestinya, pemilik SPBU mengurus IMB Renovasi ke Pemko Medan. Namun ironisnya, lokasi ini masuk dalam kawasan berstatus Ruang Terbuka Hijau.

Keberadaan SPBU diduga ilegal itu, tak pelak menimbulkan spekulasi di kalangan masyarakat, apakah sudah terjadi kongkalikong antara oknum pejabat Pertamina dengan pemilik SPBU agar bisa beroperasi secara melanggar aturan?

Terkait keberadaan SPBU tersebut, Commrel Pertamina Sumbagut, Haris Anza menjawab konfirmasi urbannews.id, tak memastikan SPBU tersebut sudah memiliki IMB renovasi atau tidak. Ia hanya menjawab normatif.

“Pertamina sebagai BUMN dalam operasionalnya selalu taat dan patuh terhadap peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah baik dari aspek legalitas maupun aspek safety, serta menjalankan operasionalnya sesuai dengan good corporate governance (GCG) yang berlaku di Perusahaan,” ungkap Haris.

Menurut Haris, dalam memberikan izin operasinya, Pertamina memastikan bahwa setiap SPBU yang akan menjalankan operasinya, wajib atau harus melengkapi seluruh administrasi kelengkapan, salah satu dokumen yang wajib dipenuhi adalah IMB.

Meski demikian, Haris tidak memastikan apakah SPBU di persimpangan Jalan Sudirman dan Jalan Imam Bonjop sudah memiliki IMB renovasi atau tidak.(hen)

Bagikan

Kementerian PUPR Serahkan 30 Unit Rusus Nelayan di Rohil, Bupati: Terimakasih Pak Menteri Karena Telah Memikirkan Masyarakat Kami…

URBANNEWS.ID – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau di bawah naungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sumatera III, Selasa (16/3/2021), telah meresmikan 30 unit Rumah Khusus (Rusus) Kawasan Perbatasan di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

Peresmian pekerjaan yang dilaksanakan dengan anggaran tahun 2020 tersebut juga berlangsung bersamaan dengan penyerahan Rusus tersebut kepada masyarakat penerima. Sebanyak 30 unit Rusus ini berada di kampung pinggir laut (KPL) Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Riau.

Dalam Peresmian tersebut, tampak hadir Kepala Balai BP2P Sumatera III, Zubaidi ST MT didampingi Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau, Aldino Herupriawan, ST MT, dan Bupati Kabupaten Rohil H Suyatno.

Selain itu juga hadir Kepala Dinas Perkim Kabupaten Rohil Zulfahmi ST MT, Waka Polres Rohil AKBP James Rianov Syaloom Raja Gukguk, Pasiter Kapten Inf Kairul, Kasi Intel Kejari Rohil Abdullah SH, Kapolsek Bangko Kompol Sasli Rais, Camat Bangko Rijalul Fikri, serta beberapa kepala OPD serta undangan lainnya.

Bupati Rohil H Suyatno menyampaikan ucapan terimakasih kepada Kementrian PUPR yang telah mengucurkan anggaran guna pembangunan 30 unit rumah khusus nelayan tersebut.

“Terimakasih kami dari pemerintah daerah kepada Pak Menteri yang telah berbagi belah untuk memikirkan masyarakat kami khususnya nelayan sehingga rumah ini terbangun dengan cukup megah dan cukup indah,” katanya.

Sementara itu, Kepala Balai Sumatera III Zubaidi, dalam sambutannya mengatakan, Kementerian PUPR fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur sebagai langkah yang ditempuh untuk mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Nasional (PEN), serta kualitas kehidupan sosial dampak dari pandemi Covid-19.

Pembangunan rumah khusus nelayan ini terangnya, diselenggarakan mulai anggaran APBN tahun 2020 melalui DIPA Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR dan telah selesai dalam waktu enam bulan.

Rumah khusus nelayan ini, berupa bangunan tempat tinggal sebanyak 30 unit dengan luas 28 meter persegi yang terdiri dari dua kamar tidur, ruang tengah dan kamar mandi yang diperuntukkan bagi masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang berada di Kawasan Perbatasan ataupun daerah pesisir yang belum memiliki hunian yang layak.

“Sebagaimana pesan Bapak Menteri PUPR, untuk setiap rumah Khusus yang didanai APBN di mana pun berada, saya ingin menitipkan Barang Milik Negara berupa rumah Khusus yang telah selesai terbangun dan telah berfungsi ini, kepada Masyarakat dan Pemerintah daerah yang akan berfungsi sebagai pemilik dan pengelola, agar dapat dimafaatkan dan dikelola dengan sebaik-baiknya,” ungkap Zubaidi.

“Bagi masyarakat penghuni rumah ini, rawat dan sayangi lah bangunan ini dengan sebaik mungkin, sebagaimana anda merawat diri sendiri,” tutupnya.(hen)

Bagikan

KPCDI Sambut Baik Rekomendasi PAPDI untuk Pasien Penyakit Ginjal Menjalani Vaksinasi Covid 19

URBANNEWS.ID – Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) telah memberikan rekomendasi bagi para pasien penyakit ginjal kronik, geriatri, dan kardiovaskular untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 (CoronaVac). Rekomendasi ini diajukan PAPDI kepada Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI). 

Demikian diungkapkan Ketua Umum Pengurus Pusat Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI), Tony Samosir kepada urbannews.id, Sabtu (7/3/2021).

“Adapun rekomendasi ini sehubungan dengan program vaksinasi COVID-19 yang sedang berlangsung dan sampai saat ini telah menjangkau lansia dan petugas publik. Pelbagai saran dan masukan dari para pihak dijadikan alasan utama dalam penyusunan dan pertimbangan dalam pengajuan rekomendasi ini,” ungkap Tony.

Diungkapkan Tony, Ketua PAPDI dr. Sally A. Nasution, dalam suratnya bernomor: 2272/PB PAPDI/U/III/2021 menjelaskan beberapa hal yang dijadikan bahan pertimbangan. Pertama, upaya untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok pada populasi penduduk Indonesia untuk memutus transmisi COVID-19 sehingga diperlukan cakupan vaksinasi yang luas. 

Kedua, kesepakatan dari para ahli mengenai keamanan dan manfaat vaksinasi COVID-19. Ketiga, bukti ilmiah yang terus berkembang terkait dengan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada penyakit dan kondisi tertentu khususnya penyakit ginjal kronik, geriatri, dan kardiovaskular.

“Untuk individu dengan gangguan ginjal, maka kelaikan vaksinasi sesuai dengan rekomendasi kondisi para pasien. Untuk pasien dengan kondisi Penyakit Ginjal Kronik (PGK) non dialysis rekomendasinya adalah harus dalam kondisi stabil secara klinis. Hal itu dibutuhkan karena risiko infeksi yang tinggi, risiko mortalitas serta morbiditas yang sangat tinggi pada populasi bila terinfeksi COVID-19,” lanjut Tony.

Lebih lanjut diungkapkan, untuk kondisi PGK dialisis hemodialisis dan dialisis peritoneal rekomendasinya adalah pasien memiliki kondisi stabil meliputi pasien yang bersangkutan tidak sedang mengalami komplikasi akut terkait PGK. Atau tidak dalam kondisi klinis lainnya dimana dalam penilaian dokter yang merawat tidak laik untuk menjalani vaksinasi. 

“Sementara untuk kondisi pasien transplantasi ginjal rekomendasinya adalah pasien resipien transplantasi ginjal yang mendapatkan imunosupresan dosis maintenance dan dalam kondisi stabil secara klinis. Pasien resipien transplantasi ginjal yang sedang dalam kondisi rejeksi atau masih mengkonsumsi imunosupresan dosis induksi dinilai belum laik menjalani vaksinasi,” lanjut Tony.

Untuk pasien lanjut usia, kata Tony, kelaikan vaksinasi COVID-19 tetap ditentukan oleh kriteria frailty atau kerentanan. 

Menanggapi surat rekomendasi vaksinasi PAPDI, Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI), Tony Richard Samosir menyambut baik rekomendasi tersebut. 

Baginya rekomendasi ini adalah sebuah penantian dan harapan yang ditunggu para pasien dengan penyakit ginjal di seluruh Indonesia. Baik pasien yang belum atau sedang menjalani dialisis sampai pasien yang melakukan transplantasi ginjal. 

“Dengan adanya rekomendasi yang baik ini akan meredakan kegelisahan para pasien cuci darah di indonesia yang dihantui rasa cemas akan infeksi virus yang semakin sulit terkontrol,” kata Tony di Jakarta, Jumat (5/3).

Meskipun sudah ada rekomendasi, Tony meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk segera merealisasikan rekomendasi vaksinasi untuk pasien penderita penyakit ginjal. Dengan adanya surat edaran dari Kemenkes tersebut maka para pasien bisa lebih tenang dalam menjalani dialisis dan pemulihan penyakit pada saat pandemi COVID-19.(hen)

Bagikan

IPW: Djamari Chaniago Sebaiknya Minta Maaf atas Ulah Ugal-ugalan Anggota Moge

URBANNEWS.ID – Letnan Jenderal (Purn) Djamari Chaniago harus mencabut pernyataannya, yang menganggap kasus pengeroyokan yang dilakukan anggota motor gede (moge) yang dipimpinnya terhadap dua prajurit TNI sebagai masalah kecil.

Demikian diungkapkan Ketua Presidium Ind Police Watch, Neta S Pane kepada urbannews.id, Minggu (1/11/2020).

“Ind Police Watch (IPW) menilai pernyataan Djamhari itu sangat tidak mendidik dan sangat mengedepankan sikap arogansi dari seorang pensiunan militer. Seharusnya sebagai pimpinan kelompok moge itu, Djamhari meminta maaf kepada masyarakat, karena anggota rombongannya sudah berbuat semena-mena, tidak hanya kepada masyarakat umum di jalanan, tapi juga kepada anggota TNI yang dikeroyok,” beber Neta.

Menurut Neta, sikap Djamhari yang arogan itu tidak pantas ditiru dan akan membuat dirinya dicibir oleh masyarakat luas, yang pada akhirnya akan merugikan dirinya sebagai pensiunan yang seharusnya dihormati publik.

“Untuk itu IPW berharap, Djamhari sebagai purnawirawan mau berjiwa besar mencabut ucapannya dan meminta maaf kepada masyarakat luas, khususnya kepada kedua prajurit TNI yang sedang terbaring di rumah sakit akibat dikeroyok anggota masyarakat sipil pengguna moge tersebut,” kata Neta.

Menurut Neta, seharusnya Djamhari bisa berkomentar lebih santun dan kebapakan dalam melihat kasus ini. 

“Belajar dari kasus ini, sudah saatnya para petinggi yang menjadi pimpinan motor gede mengingatkan para anggotanya agar tidak bersikap arogan di jalanan dan tidak bersikap ugal-ugalan atau tidak menjadi raja jalanan seperti geng motor yang banyak dikeluhkan masyarakat. 

“Jika pengendara moge bersikap ugal-ugalan seperti geng motor bukan mustahil masyarakat akan memberi perlawanan pada mereka dan pengendara moge akan menjadi musuh masyarakat di jalanan,” lanjut Neta.

Neta juga mengatakan, para purnawirawa yang menjadi pimpinan moge jangan mau menjadi bamper dan backing atas keugal-ugalan anggotanya. Jika tidak, mereka akan dicibir dan tidak dihargai publik. 

“IPW mendesak Polda Sumbar memproses kasus ini dengan Promoter. Selain dikenakan pasal telah melakukan penganiayaan, pengendara moge itu harus dikenakan pasal berlapis, yakni melawan aparatur negara. Dan sebaiknya kasus ini diselesaikan di pengadilan agar ada efek pembelajaran agar pengendara moge tidak bersikap seenaknya ugal ugalan dan pimpinannya tidak arogan atau menganggap sepele persoalan yang ada, yang sudah membuat masyarakat terluka,” ungkap Neta.(hen)

Bagikan

Kementerian PUPR Serahkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kuantan Singingi

Kementerian PUPR Serahkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kuantan Singingi. foto/ist

URBANNEWS.ID – Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sumatera III melalui Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau telah menyelenggarakan acara serah terima BSPS dan Rapat Evaluasi Kinerja Fasilitator Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di dua kabupaten penerima bantuan.

Kedua kabupaten tersebut yakni Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Kuantan Singingi. Serah terima di Kabupaten Kepulauan Meranti berlangsung Rabu (2/9/2020), sedangkan di Kabupaten Kuantan Singingi berlangsung Selasa (15/9/2020).

Penyamaan pemahaman mengenai standar teknis rumah layak huni menjadi salah satu pokok pembahasan dalam kegiatan evaluasi itu.

Rapat Evaluasi Kinerja Fasilitator Tahun Anggaran 2020 di Kabupaten Kuantan Singingi dihadiri Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah II (Riau dan Kepri) Balai P2P Sumatera III, Mukhlis ST, didampingi PPK Rumah Swadaya, Edison KS, ST, M.Si yang juga memberi arahan kepada Tim Fasilitator di di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Selain kegiatan evaluasi tersebut, Kepala Seksi Pelaksana Wilayah II Mukhlis, ST melakukan serah terima simbolis melalui pemotongan pita dan pemasangan peneng BSPS di salah satu rumah penerima bantuan atas nama Riniati di Desa Bandar Alai Kari Kec. Kuantan Tengah.

Rapat evaluasi ditujukan untuk menyamakan pemahaman para pelaksana program BSPS dalam menyelesaikan permasalahan yang kerap terjadi di lokasi pelaksanaan BSPS. Salah satunya yakni masyarakat penerima bantuan yang belum seluruhnya memahami standar-standar teknis rumah layak huni sehingga terdapat perbedaan kualitas pada pekerjaan konstruksi yang diswadayakan.

Dijelaskan Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau, Aldino Herupriawan, ST., MT., tahun 2020 ini Provinsi Riau mendapat alokasi BSPS sebanyak 2.900 unit yang tersebar di sembilan kabupaten/kota seluruh Provinsi Riau.

Rinciannya, Kabupaten Kuantan Singingi sejumlah 310 unit, Kepulauan Meranti 260 unit, Siak 256 unit, Kampar 1.425 unit, Pelalawan 100 unit, Indragiri Hulu 195 unit, Indragiri Hilir 165 unit, Rokan Hilir 100 unit, serta Pekanbaru yang mendapatkan alokasi sejumlah 89 unit.

“Sasaran BSPS yaitu Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang mempunyai keterbatasan daya beli sehinga perlu mendapatkan dukungan pemerintah untuk memperbaiki rumah layak huni, terutama di masa pandemi yang sangat berdampak kepada perekonomian masyarakat. Agar layak huni, setidaknya rumah harus memenuhi syarat keselamatan bangunan, kesehatan penghuni serta standar minimum luas ruangan,” ujar Aldino dalam keterangannya.

Melalui acara evaluasi kinerja ini, fasilitator BSPS diharapkan mampu mengambil langkah-langkah percepatan dalam mengantisipasi permasalahan yang ada dan mungkin terjadi di lokasi pendampingan BSPS berikutnya.(hen)

Bagikan

KPCDI Beberkan Diskriminasi BPJS Kesehatan di Hadapan Komisi IX DPR RI

KPCDI menggelar jumpa pers di Jakarta, Jumat (13/3/2020) terkait pembatalan Perpres tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan oleh Mahkamah Agung.foto/ist

URBANNEWS.ID – Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI), Tony Samosir membeberkan dampak kenaikan iuran BPJS tahun 2020 yang menurutnya sangat tinggi sekali. 

“Peserta non aktif atau peserta iuran mandiri, dari 31 Desember 2019 sampai dengan 29 Februari 2020, naik 1.374.079 orang. Mengakibatkan tunggakan iuran peserta mandiri mencapai Rp 12,33 triliun. Terjadi penurunan dari kelas satu ke kelas tiga sebanyak 854.349 orang, dan klas dua sebanyak 1.201.232 orang,” ungkapnya.

Pernyataan Ketua Umum KPCDI tersebut diungkapkan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (17/9/2020). Tony Samosir didampingi Sekjen KPCDI, Petrus Hariyanto dan tiga anggota Pengurus Pusat lainnya, yakni Supratman, Bayu, dan Susanto.

Sementara itu, Sri Rahayu dari Fraksi PDI Perjuangan memimpin jalannya rapat, didampingi Wakil Komisi IX, Emanuel Melkiades Laka Lena, dengan dihadiri dua anggota dewan yang ada dalam ruang rapat dan beberapa anggota dewan lainnya melalui virtual. Agenda utamanya, Komisi IX DPR RI meminta usulan kepada KPCDI terkait program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Lebih lanjut, Tony Samosir mengatakan kenaikan tersebut dirasa memberatkan bagi pasien cuci darah. 

“Ini contoh pasien cuci darah seorang pemulung namanya Rosida dari Tangerang. Hanya ia yang PBI (Peserta Bantuan Iuran), sementara suami dan satu anaknya harus menjadi peserta mandiri. Padahal ini masih dalam satu Kartu Keluarga,” kata Tony.

“Juga ada pasien di Kupang NTT bernama Imelda Kristina Pijor, harus dibantu Pengurus KPCDI Cabang Kupang untuk membayar iuran BPJS, dengan cara mengumpulkan sampah untuk dijual ke bank sampah. Uangnya digunakan untuk membantu pasien yang kesulitan membayar iuran BPJS dan ongkos ke rumah sakit,” ungkapnya dengan sedih.

Selain persoalan iuran BPJS Kesehatan, Ketua Umum KPCDI meminta tidak ada lagi diskriminasi tarif antara rumah sakit tipe A dan B dengan tipe C dan tipe D untuk layanan Hemodialisa, termasuk hak atas obat.

“Akibat kebijakan yang diskriminatif ini pasien yang hemodialisa di tipe C dan D masih harus mengeluarkan uang karena banyak komponen obat yang tidak diterima. Hal itu menyebabkan banyak pasien harus tranfusi darah karena HB-nya turun karena obat untuk meningkatkan sel darah merah tidak dijamin. Tragisnya, mereka terkena penularan hepatitis C. Sekitar 60 persen pasien cuci darah terpapar hepatitis C setelah menjalani hemodialisa. Iuran sekarang sudah naik, tidak ada lagi cerita obat tak dijamin,” ungkapnya.

Dalam kerangka menghemat biaya BPJS Kesehatan, pasien cuci darah yang sudah melakukan transplantasi ginjal ini mengusulkan terapi utama berdasarkan cost effective dan kualitas hidup bagi pasien gagal ginjal adalah dengan transplantasi ginjal dan yang selanjutnya dapat dipertimbangkan adalah cuci darah mandiri (CAPD).

“Biaya rata-rata pasien transplantasi ginjal perbulan berkisar Rp 3 juta sampai Rp 5 juta untuk pasien diatas satu tahun. Semakin tahun biayanya relatif semakin sangat kecil. Bandingkan dengan hemodialisa yang mencapai lebih dari puluhan juta perbulan bahkan lebih jika memiliki komplikasi penyakit. Terapi CAPD juga lebih hemat biaya dari terapi cuci darah menggunakan mesin. Ini PR pemerintah gimana caranya bisa menghemat biaya, bukannya dengan mengurangi layanan obat,” usulnya.

Ketika ditanya oleh Sekjen KPCDI, Petrus Hariyanto tentang janji Komisi IX yang akan memasukan pasien cuci darah peserta mandiri ke PBI, Sri Rahayu mengatakan sudah diupayakan. “Karena pandemi COVID-19 jadi terhambat, tapi akan kami kawal kembali,” jelasnya.

Sri Rahayu, yang juga Wakil Ketua Komisi IX itu akan menyampaikan semua usulan KPCDI kepada kementerian terkait dan BPJS Kesehatan.

“Siang ini, sekitar Pukul 14.00 WIB, Komisi IX akan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BPJS Kesehatan. Semua yang disampaikan Anda sekalian akan kami sampaikan kepada jajaran pimpinan BPJS Kesehatan,” pungkasnya.(hen)

Bagikan

Kementerian PUPR Serahkan BSPS Tahun 2020 di Riau, Warga Kuansing Girang dan Ucapkan Terimakasih

Kementerian PUPR Serahkan BSPS Tahun 2020 di Riau, Warga Kuansing Girang dan Ucapkan Terimakasih. foto/ist

URBANNEWS.ID – Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR melalui Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau telah melakukan serah terima kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, Selasa (11/8/2010).

Serah terima dilakukan langsung di rumah penerima manfaat BSPS di Desa Geringging Baru, Kecamatan Sentajo Raya sebagai perwakilan wilayah Kabupaten Singingi yang mendapatkan alokasi BSPS dari APBN Tahun 2020.

Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau, Aldino Herupriawan ST, MT., dalam sambutannya mengatakan bahwa Kabupaten Kuantan Singingi termasuk yang memiliki progress tercepat dalam pelaksanaan BSPS di Provinsi Riau untuk tahun 2020. Sepanjang tahun ini, program BSPS di Kabupaten Kuantan Singingi telah dilaksanakan sebanyak 310 unit yang tersebar di 15 desa dari 7 kecamatan.

Bupati Kuantan Singingi, H. Mursini, yang menghadiri langsung acara serah terima tersebut juga menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Kementerian PUPR yang telah menyalurkan BSPS kepada masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi.

“Bantuan BSPS ini sangat membantu para penerima manfaat sekaligus berhasil meningkatkan kembali budaya gotong royong dan keswadayaan di tengah masyarakat Kuantan Singingi,” kata Mursini.

Disampaikan melalui Kepala Desa Geringging Baru, masyarakat juga sangat berterima kasih atas terlaksananya program BSPS dan berharap pada Kementerian PUPR untuk dapat meningkatkan terus alokasi BSPS baik di Desa Geringging Baru maupun di lokasi-lokasi lainnya.

Program BSPS dari Kementerian PUPR merupakan bentuk perhatian Pemerintah Pusat kepada masyarakat yang membutuhkan rumah layak huni, terutama bagi mereka yang tidak memiliki penghasilan tetap. Melalui ketersediaan rumah yang lebih layak, sehat, dan nyaman, diharapkan program BSPS dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima manfaat terutama di tengah situasi pandemi yang masih berlangsung.(hen/rls)

Bagikan

Bangunan Rumah Susun Kementerian PUPR Telah Dinikmati Ratusan Santri di Pekanbaru dan Kampar

Bangunan Rumah Susun Kementerian PUPR Telah Dinikmati Ratusan Santri di Pekanbaru dan Kampar. foto/ist

URBANNEWS.ID – Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong peningkatan kualitas pendidikan di lingkungan pondok pesantren melalui pembangunan rumah susun (Rusun) untuk para santri di Provinsi Riau.

“Sesuai arahan Presiden Joko Widodo dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bahwa Rusun termasuk Rusun santri di ponpes merupakan infrastruktur pendukung pendidikan,” kata Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau, Aldino Herupriawan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, adanya Rusun tersebut diharapkan dapat membuat para santri lebih nyaman bermukim di Ponpes sehingga mereka lebih fokus dalam belajar dan menuntut ilmu agama.

Guna menindaklanjuti hal tersebut, imbuh Aldino, pada akhir tahun 2019 lalu Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR melalui Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau telah menyelesaikan pembangunan sejumlah Rusun pondok pesantren. Beberapa lokasi Rusun yang dibangun berada di tiga lokasi yakni dua menara di Kota Pekanbaru dan satu tower di Kabupaten Kampar.

Berdasarkan data yang ada di SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Riau, pondok pesantren yang menerima bantuan Rusun adalah Yayasan Ponpes Nurul Huda Al Islami di Kecamatan Marpoyan Kota Pekanbaru, Yayasan Pondok Modern Al Kautsar di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, dan Yayasan Wakaf Al Ihsan Riau (Al Ihsan Boarding School) di Desa Kubang Jaya, Kabupaten Kampar.

“Pembangunan ketiga Rusun di Ponpes tersebut menggunakan dana APBN Tahun 2019 sebesar Rp16,801 miliar,” ujarnya.

Agar para santri dapat tinggal dengan nyaman, pihak Kementerian PUPR telah melengkapi setiap unit hunian dengan sejumlah fasilitas seperti listrik, air bersih, tempat tidur susun dan lemari pakaian.

“Sesuai arahan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bangunan rusun ponpes sebagai aset negara harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan dapat digunakan secara optimal. Pondok pesantren sendiri memiliki peran besar dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Tanah Air termasuk di Provinsi Riau,” ujarnya.

Lebih lanjut, dirinya menerangkan, ketiga rusun tersebut saat ini telah dihuni oleh para santri yakni sejumlah 70 santri untuk tipe barak supermini di Ponpes Nurul Huda Al Islami, 150 santri untuk tipe barak di Pondok Modern Al Kautsar, dan 128 santri untuk rusun tipe barak di Yayasan Al Ihsan Boarding School.

Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2020, pihaknya tengah melaksanakan pembangunan rusun ponpes dan rusun masyarakat berpenghasilan rendah di tiga lokasi yakni Rusun Ponpes Riyadhul Ulum di Kabupaten Rokan Hulu, Rusun Ponpes Syafaaturrasul di Kabupaten Kuansing, dan Rusun MBR Pemkab Indragiri Hulu.

Bangunan Rumah Susun Kementerian PUPR Telah Dinikmati Ratusan Santri di Pekanbaru dan Kampar

URBANNEWS.ID – Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong peningkatan kualitas pendidikan di lingkungan pondok pesantren melalui pembangunan rumah susun (Rusun) untuk para santri di Provinsi Riau.

“Sesuai arahan Presiden Joko Widodo dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bahwa Rusun termasuk Rusun santri di ponpes merupakan infrastruktur pendukung pendidikan,” kata Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau, Aldino Herupriawan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, adanya Rusun tersebut diharapkan dapat membuat para santri lebih nyaman bermukim di Ponpes sehingga mereka lebih fokus dalam belajar dan menuntut ilmu agama.

Guna menindaklanjuti hal tersebut, imbuh Aldino, pada akhir tahun 2019 lalu Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR melalui Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau telah menyelesaikan pembangunan sejumlah Rusun pondok pesantren. Beberapa lokasi Rusun yang dibangun berada di tiga lokasi yakni dua menara di Kota Pekanbaru dan satu tower di Kabupaten Kampar.

Berdasarkan data yang ada di SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Riau, pondok pesantren yang menerima bantuan Rusun adalah Yayasan Ponpes Nurul Huda Al Islami di Kecamatan Marpoyan Kota Pekanbaru, Yayasan Pondok Modern Al Kautsar di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, dan Yayasan Wakaf Al Ihsan Riau (Al Ihsan Boarding School) di Desa Kubang Jaya, Kabupaten Kampar.

“Pembangunan ketiga Rusun di Ponpes tersebut menggunakan dana APBN Tahun 2019 sebesar Rp16,801 miliar,” ujarnya.

Agar para santri dapat tinggal dengan nyaman, pihak Kementerian PUPR telah melengkapi setiap unit hunian dengan sejumlah fasilitas seperti listrik, air bersih, tempat tidur susun dan lemari pakaian.

“Sesuai arahan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bangunan rusun ponpes sebagai aset negara harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan dapat digunakan secara optimal. Pondok pesantren sendiri memiliki peran besar dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Tanah Air termasuk di Provinsi Riau,” ujarnya.

Lebih lanjut, dirinya menerangkan, ketiga rusun tersebut saat ini telah dihuni oleh para santri yakni sejumlah 70 santri untuk tipe barak supermini di Ponpes Nurul Huda Al Islami, 150 santri untuk tipe barak di Pondok Modern Al Kautsar, dan 128 santri untuk rusun tipe barak di Yayasan Al Ihsan Boarding School.

Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2020, pihaknya tengah melaksanakan pembangunan rusun ponpes dan rusun masyarakat berpenghasilan rendah di tiga lokasi yakni Rusun Ponpes Riyadhul Ulum di Kabupaten Rokan Hulu, Rusun Ponpes Syafaaturrasul di Kabupaten Kuansing, dan Rusun MBR Pemkab Indragiri Hulu.(hen/antaranews.com)

Bagikan

Pasien Cuci Darah Mengeluh Tak Diberi Cairan Obat Usai Operasi

URBANNEWS.ID – Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) telah melayangkan surat pengaduan kepada Kementerian Kesehatan, Komisi IX DPR RI, BPJS Kesehatan, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Ombudsman RI atas kebijakan manajemen RSUP Dr Mohammad Hoesin Palembang (RSMH), yang telah merugikan pasien cuci darah mandiri (CAPD).

Menurut Ketua Umum KPCDI Tony Samosir, surat telah dikirim lewat pos pada 29 Juli 2020 lalu ke berbagai lembaga tersebut. Surat ditandatangani Ketua Umum dan Sekjen Petrus Hariyanto. “Dan kemungkinan hari ini sudah diterima oleh masing-masing lembaga,” kata Tony.

“Awalnya, ada aduan dari anggota KPCDI Cabang Sumatera Selatan (Palembang) yang tidak mendapat cairan obat setelah melakukan operasi pemasangan kateter di RSMH Palembang,” ujar Tony Samosir.

Lebih lanjut lagi, pasien gagal ginjal yang sudah transplantasi itu menjelaskan alasan manejeman menolak pemberian obat karena cairan tersebut belum terdaftar dalam katalog elektronik, sehingga rumah sakit tidak bisa memberikan cairan obat kepada pasien.

“Saya sudah komunikasi dengan Dirut RSMH melalui pesan WhatsApp, keputusannya kateter si pasien akan diganti dengan produk tertentu secara sepihak sesuai yang tercantum dalam katalog elektronik. Kami menilai kebijakan ini justru memberatkan pasien yang harus berulang datang ke rumah sakit di tengah pandemi Covid-19 yang semakin meningkat,” kritiknya.

Menurut Tony keputusan yang dilakukan oleh rumah sakit milik pemerintah pusat tersebut tidak memiliki alasan logis hanya karena belum terdaftar dalam katalog elektronik.

“Kami menduga adanya monopoli produk di sana. Harusnya kan sejak awal pasien jangan dioperasi kalau cairan tidak dijamin oleh BPJS? Ini kan rumah sakit pemerintah, janganlah mempersulit pasien. Operasinya tetap pakai BPJS, obatnya tidak bisa diakses oleh pasien,” kesalnya.

Padahal, menurut Tony produk CAPD (termasuk cairan) dapat dilakukan pembelian secara manual sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan kesehatan. Disana dikatakan, jika tidak terdapat dalam katalog elektronik maka dapat dilakukan secara manual yang mengacu pada Formularium Nasional.

“Bukan hanya RSMH Palembang saja yang melakukan operasi CAPD di Indonesia. Banyak kok rumah sakit yang memberikan cairan obat dengan mudah kepada pasien gagal ginjal seperti RSPAD Jakarta, RSUD Syamsudin Kota Sukabumi, RSUP dr. Hasan Sadikin (RSHS) Bandung dan lainnya. Ini tidak ada masalah bahkan sangat membantu pasien. 

Pertanyaan mengelitik, kenapa RSMH tidak bisa menyediakan cairan obat tersebut? Dan tetap bersikukuh mengarahkan pasien untuk menggunakan jenis produk cairan tertentu saja? Keberagaman produk farmasi dan tidak monopolis tentu berdampak positif buat pasien karena banyak pilihan,“ ungkapnya.

Menurut Tony Samosir, para pasien yang mengadu ke KPCDI sampai hari ini ditolak untuk memperoleh cairan obat dengan cover BPJS Kesehatan.

“Ini kan sama saja mereka harus mengeluarkan uang jutaan untuk membeli cairan setiap bulan dari kantong mereka. Para pasien itu mengeluh tak sanggup lagi, artinya cuci darah mandiri mereka terancam putus, dan akan membahayakan nyawanya karena seumur hidup mereka tergantung pada proses cuci darah itu,” ulas Tony.

“Maka kami mendesak kepada Menteri Kesehatan, Ketua Komisi IX, Dirut BPJS Kesehatan, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Ombudsman RI untuk memberi surat teguran kepada pimpinan RSMH Palembang atas kebijakan yang telah merugikan pasien tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, CAPD (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis) adalah suatu metode pencucian darah selain tindakan hemodialisa bagi pasien gagal ginjal dengan mengunakan peritoneum (selaput yang melapisi perut dan pembungkus organ perut) yang berfungsi sebagai membuang racun.(hen)

Bagikan

Harga D100 Pertamina Diprediksi Bisa Rp 18 Ribu per Liter, Rekor BBM Termahal di Dunia

URBANNEWS.ID – Harga bahan bakar minyak (BBM) Pertamina jenis Bio Solar per 1 Agustus 2020, tercatat senilai Rp 9.400 per liter. Demikian data salah satu harga BBM non subsidi yang dilansir kontan.co.id, Sabtu (1/8/202).

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, Sabtu (1/8/2020) malam mengatakan harga tersebut berarti telah terjadi kenaikan dari Rp 5.150 per liter. 

“Terimakasih Ahok, sebagai Komisaris Utama Pertamina telah berhasil menaikan harga eceran Biosolar dari Rp 5.150 perliter menjadi Rp 9. 400,- perliter,” ungkap Yusri.

Mengacu harga bio solar itu, menurut Yusri akan berpengaruh mengakibatkan lonjakan harga D100 yang baru akan diproduksi Pertamina.

“Sehingga kalau Pertamina serius memproduksi D100 atau green diesel secara komersial yang berasal dari bahan baku RBDPO yang harga jualnya Rp 12.000 per kg, maka harga keekonomian D100 Pertamina bisa mencapai Rp 18.000 perliter dijual di SPBU,” tandas Yusri.

Hal tersebut menurut Yusri lantaran harus ditambah biaya beli katalis merah putih, biaya pengolahan, pajak BBN dan biaya distribusi serta margin usaha.

“Kalau itu terjadi, D100 Pertamina bisa mencatat rekor bahan bakar nabati (BBN) termahal di dunia,” kata Yusri.

Lebih lanjut dikatakan Yusri, kalau selisih harga jual Rp 100 per liter dari Dexlite, tentu konsumen lebih memilih menggunakan Dexlite ketimbang Biosolar yang Cetana Number rendah dan konsumen harus sering mencuci filter karena kandungan air di dalam FAME.

“Harga eceran Biosolar mendadak naik meroket sekitar 82,5% oleh Pertamina kemungkinan akibat pemerintah tak punya duit untuk melakukan subsidi tetap Rp 2000 per liter untuk Biosolar,” lanjut Yusri.

Sementara itu, dilansir kontan.co.id Sabtu (1/8/2020), berikut harga BBM non subdisi untuk wilayah Jabodetabek dan sekitarnya;

Pertamina:

Pertalite: Rp 7.650

Pertamax: Rp 9.000  

Pertamax Turbo: Rp 9.850  

Bio Solar: Rp 9.400  

Dexlite: Rp 9.500  

Dex: Rp 10.200

Total:

Performance 90: Rp 9.075  Performance 92: Rp 9.125  Performance 95: Rp 9.650  Performance Diesel: Rp 9.850

Shell:

Reguler: Rp 9.075  

Super: Rp 9.125  

V-Power: Rp 9.650  

Diesel: Rp 9.850

Vivo:

Revvo 95: Rp 9.650 

Revvo 92: Rp 9.125 

Revvo 90: Rp 9.075 

Revvo 89: Rp 7.190

BP-AKR:

BP 90: Rp 9.075 

BP 92: Rp 9.125 

BP 95: Rp 9.650. 

Pertamina tambah bingung, ITB juga bingung

Menurut CEO Founder Oleochemical, Riza Mutyara pada 22 Juli 2020 lalu, RBDPO sudah produk jadi atau minyak goreng dengan lemak atau stearine 17%.

“Kalau di Arab dan India sudah dipakai langsung untuk masak kebuli atau briani,” kata Riza.

Dikatakan Riza, RBDPO yang dibeli dari pabrik minyak goreng oleh Pertamina akan dikenakan PPN 10%, dan tentu untuk dijadikan bahan baku D100, menjadi mahal sekali.

“Pertanyaannya, kenapa sekelas ITB menciptakan katalis untuk mengubah makanan atau RBDPO ke D100, kalau dipasarkan harus subsidi. Seharusnya, ITB menciptakan sesuatu yang bisa mengubah bahan atau limbah murah yang mengandung carbon, tandan buah segar, sampah, kayu, batu bara lowrank, limbah pabrik kelapa sawit, plastik bekas, minyak goreng bekas, ban bekas, sampah dan lainnya menjadi D100,” ulas Riza.

“Supaya TBS tidak lagi dikenakan PPN, lingkungan terjaga dari limbah plastik dan sampah di sungai dan laut jadi biru,” ungkap Riza.(hen/kontan.co.id)

Bagikan

Gelar Webinar dengan Mantan Dirut PLN, INVEST Beberkan Subsidi Negara ke PLN Sudah Bengkak Tiga Kali Lipat akibat Berlakunya MBMS

URBANNEWS.ID – Keberadaan PLN tidak terlepas dari Sejarah Kemerdekaan RI. PLN dibentuk dari Nasionalisasi Ogem, Aniem, Gebeo, NIGMN dan lainnya. Sehingga harga listrik terjangkau oleh rakyat. Listrik dianggap sebagai infrastruktur untuk kesejahteraan rakyat bukan komoditas komersial tempat orang cari untung. Alasan tidak adanya modal negara guna biayai kelistrikan  hanyalah modus agar para penguasa yang bermental calo dapat bermain dengan pemodal di bidang kelistrikan. Pada tahun 1945 yang jelas-jelas tidak ada modal, mengapa para Founding Fathers saat itu mau operasikan kelistrikan?

Demikian salah satu poin penting yang terungkap saat Indonesia Valuation for Energy and Infrastructure (INVEST) menggelar webinar ketenagalistrikan, Rabu (22/7/2020).

Webinar itu menghadirkan Keynote Speech dari Djiteng Marsudi, Mantan Dirut PLN dan Ketua Dewan Pembina INVEST. Selain itu juga tampil sejumlah pembicara, antara lain Ketum PP IP PS Kuncoro, Mantan Ketum PP IP Nusyrwan, dan Mantan Ketum SP PJB Eddy Hartono. Webinar tersebut dimoderatori Koordinator INVEST, Ahmad Daryoko.

“Poin penting lainnya, bahwa saat Indonesia menjelang merdeka ternyata banyak tokoh masyarakat menolak untuk merdeka karena mereka sudah merasa nyaman dibawah ketek Belanda, mental Inlander, tidak memiliki jiwa mandiri atau mental calo. Pemimpin yang  bermental calo seperti inilah yang ditengarai hobinya mengundang modal asing dan mencari fee dari percaloan tersebut. Akibat mental semacam inilah sekarang yang menyeret Indonesia khususnya PLN masuk kubangan krisis multidimensi,” ungkap Ahmad Daryoko.

Lebih lanjut, Ahmad Daryoko mengatakan, dalam webinar itu juga diungkap bahwa ditengarai bangsa Indonesia sudah tidak memiliki fighting spirit lagi guna bangkit dan menjadi negara maju karena didikan mental calo.

“Sudah terjadi MBMS di Jawa-Bali dengan indikasi lelang energi pembangkit. Tetapi tidak fair karena hanya komponen “C” yang diperhitungkan. Akhirnya semua PLTU PLN mangkrak. Pembangkit PLN hanya PLTGU dan PLTA saja yang dipakai guna menjaga frekuensi dan untuk peaking atau beban puncak,” lanjut Ahmad Daryoko membeberkan isi webinar itu.

Dilanjutkan Ahmad Daryoko, dengan dimulainya mekanisme MBMS seperti ini, maka mulai tahun ini pemerintah harus keluarkan subsidi ke PLN hampir tiga kali lipat dari biasanya. Kecuali bila Pemerintah tidak mau lagi subsidi ke PLN, sebagaimana skenario The Power Sector Restructuring Program sesuai Letter of Intent (LOI). Dengan resiko rakyat yang harus menanggung beban tagihan listrik rata-rata empat kali lipat dari biasanya.

“Apa yang dilakukan Menteri BUMN dengan melarang PLN melakukan operasional pembangkit (Tempo 14 Desember 2019, Kuliah Umum di Richcarlton 26 Januari 2020, dan Jawa Post 16 Mei 2020) adalah pelanggaran terhadap Putusan MK No 111/PUU-XIII/2015 tanggal 14 Desember 2016, sehingga INVEST harus melakukan “Class Action” lewat Pengadilan Negeri. Begitu juga terhadap penjualan asset negara berupa ritail PLN oleh oknum Dirut beberapa waktu yang lalu ke para taipan 9 Naga juga harus di perkarakan lewat Pengadilan Negeri,” ulas Ahmad Daryoko.

“Demikian poin-poin penting Seminar Ketenagalistrikan yang merupakan starting point bagi INVEST untuk menyikapi gejala pengelolaan kelistrikan yang merugikan rakyat,” lanjut. 

Sementara itu, mengenai pelaksanaan seminar itu, Agmad Daryoko mengatakan seminar itu diadakan mengingat pengalaman privatisasi NAPOCOR (National Power Corporation) atau PLN-nya Philipina pada 2006-2007. Privatisasi yang terjadi di NAPOCOR, dengan cara penjualan asset ke GE, EDF, Mitsubisi, Marubeni, Sumitomo, Siemens dan lain-lain. Sedang di PLN dengan cara undang IPP ke Indonesia, terutama China, disusul penjualan asset Ritail PLN ke swasta Nasional (9 Naga dan lain-lain). Setelah NAPOCOR dijual, maka tarif listrik di Philipina melonjak empat kali lipat.

“Seminar ini juga dilatarbelakangi adanya larangan dari Menteri BUMN agar PLN tidak operasikan pembangkit, sehingga untuk Jawa-Bali operasional pembangkit dilakukan oleh IPP swasta. Dengan kondisi ritail yang sudah dipegang swasta juga maka di Jawa-Bali otomatis sudah terjadi Whole sale and ritail competition atau MBMS (Multi Buyer and Multi Seller) atau mekanisme pasar bebas. Sehingga yang menentukan tarif bukan PLN lagi. Kecuali bila Negara mau menutup biaya operasional MBMS yang besar itu sebagai subsidi yang lebih besar dari biasanya (indikasinya terjadi di 2020 ini karena sampai September PLN sudah mendapat subsidi Rp 106 triliun. Sehingga sampai akhir tahun diprediksi akan mencapai Rp 140 triliun . Padahal biasanya setahun rata-rata hanya sekitar Rp 50 triliun,” beber Ahmad Daryoko.(hen)

Bagikan

Tim Kerja PLN Lakukan Perawatan Jaringan Penyulang untuk Memastikan Pelayanan Listrik Terjaga dengan Baik

PLN Lakukan Perawatan Jaringan agar Mempekuat Pelayanan Listrik. foto/ist

TIM kerja PLN sedang melakukan perawatan jaringan penyulang. Penyulang adalah  jaringan penghubung antara jaringan tegangan menengah (20 kV) keluaran dari Gardu Induk (GI) ke Gardu Hubung (GH) yang akan diteruskan ke pelanggan melalui jaringan distribusi.

Perawatan dilakukan secara PDKB (pekerjaan dalam keadaan bertegangan). Perawatan seperti ini dilakukan secara rutin untuk memastikan penyulang yang handal agar pelayanan listrik dapat terjaga dengan baik.(adv)

advertorial
Bagikan

Meminimalisasi Penyebaran Covid 19, Pengambilan Rapor di Alexandria Islamic School Dilakukan Secara Drive Thru

Wali murid Alexandria Islamic School menerima rapor dari counsuler. Untuk meminimalisir penyebaran Covid 19, sekolah elit ini melakukan penyerahan rapor secara drive thru. foto/ist

URBANNEWS.ID – Untuk menanggulangi Penyebaran Covid 19, SMP dan SMA Alexandria Islamic School, melaksanakan pengambilan rapor untuk siswa dengan cara drive thru. Termasuk melaksankan protokol kesehatan Covid 19 dengan cara yang sempurna.

Pemantauan di lokasi parkir sekolah, setiap orangtua atau wali murid yang datang, maka akan diperiksa suhu badan oleh petugas keamanan sekolah, dan secara bergiliran menghampiri meja dimana consuler dari setiap siswa dengan penuh keramahtamahan akan melayani orangtua murid, termasuk jika mereka perlu melakukan Counseling secara singkat dari dalam mobil dan selanjutnya meninggalkan lokasi.

Menurut Tania Laena Putri Bsc Lus, Ketua Yayasan Laena International College sebagai pengelola Alexandria Islamic School, bahwa pengambilan rapor dengan cara drive thru ini dilaksanakan selama lima hari berturut-turut sehingga tidak terjadi penumpukan.

Alexandria tidak mengenal istilah wai kelas, melainkan menggunakan sistem consuler, sehingga setiap consuler yang bertanggungjawab terhadap siswanya masing-masing.

“Satu consuler dibatasi, hanya mengelola antara 15 sampai dengan 20 siswa, sehingga proses pembinaan lebih efektif,” demikian penjelasan Tania Laena Putri Bsc,LUS, ketua yayasan yang yang merupakan Lulusan Lubeck University Jerman.

Dari pemantauan, ternyata pengambilan rapor dengan cara drive thru ini, cukup berhasil dan mendapat apresiasi dari orangtua murid.(hen)

Bagikan

Mampukah Pertamina Menghapus BBM Premium?

URBANNEWS.ID – Menarik dikaji dan diuji terhadap pernyataan Dirut Pertamina Nicke Widyowati pada 15 Juni 2020, yang akan menghapus BBM jenis Premium Ron 88 dan Pertalite Ron 90 dari seluruh SPBU Pertamina, namun tak dijelaskan pasti kapan program itu mampu direalisasikan oleh Pertamina.

Demikian dikatakan Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman kepada urbannews.id, Kamis (18/6/2020).

“Adapun tujuannya selain mengurangi variasi BBM yang terlalu banyak seperti dikatakan Meneg BUMN Erick Tohir paska RUPS Pertamina 12 Juni 2020, memang benar faktanya variasi BBM Pertamina terbanyak di dunia, tentu berdampak pada tingkat efisiensi proses bisnis di Pertamina,” kata Yusri.

Selain itu, kata Yusri, tujuan utamanya adalah untuk menjaga kualitas lingkungan dan tingkat kesehatan masyarakat akibat polusi emisi gas buang kendaraan bermotor yang cukup tinggi, dengan langkah memproduksi BBM nasional yang bisa memenuhi standar Euro 4 sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 tahun 2017.

“Pertamina pada Juli 2015 telah mengeluarkan produk BBM Pertalite dan disusul Dexlite pada April 2016, tujuannya saat itu selain untuk mengurangi beban pemerintah terhadap semakin besarnya subsidi Premium dan solar pada APBN 2014, sehingga rakyat diberikan pilihan baru untuk mendapatkan BBM yang lebih berkualitas,” kata Yusri.

Menurut Yusri, bahkan sejak tahun 2017, hampir semua wilayah Jawa Madura dan Bali, sudah tidak diedarkan lagi BBM Premium, semua konsumen Premium telah migrasi menggunakan Pertalite.

“Namun pada awal tahun 2018 akibat harga minyak dunia melambung, maka harga Pertalite ikut terkerek ke atas, tentu sangat membebani daya beli konsumen yang sudah bermigrasi dari Premium ke Pertalite,” kata Yusri.

Akibatnya saat itu, kata Yusri, untuk menghindari potensi gejolak sosial yang bisa berujung krisis politik, pemerintah pada 30 Mei 2018 telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2018, yang merupakan revisi dari Perpres 191 tahun 2014, yaitu kembali menugaskan Pertamina harus menyediakan Premium di semua SPBU Pertamina di Jawa, Madura dan Bali.

“Nah, kalau kemudian di saat sekarang wabah covid 19 yang telah mengakibatkan daya beli rakyat sangat lemah, maka muncul pertanyaan, apakah berani Pertamina menghapus BBM jenis Premium dan Pertalite sekaligus beralih ke Pertamax 92? Tentu beresiko besar,” ungkap Yusri.

Kalaupun Pertamina berani menghapusnya, kata Yusri, tentu hanya Premium yang dihapus dengan mempertimbangkan segala konsekwensinya. Bahkan program itu bisa membuka peluang bisnis besar bagi pesaing Pertamina, yaitu Vivo yang menjual BBM Ron 90, padahal mereka sulit memproduksi BBM Ron 90 dan Ron 91.

“Oleh sebab itu, sebagai langkah bisnis kalau benar Premium dihapus, maka sebaiknya Pertamina memproduksi Pertalite Ron 90 ditingkatkan menjadi Pertalite Ron 91,  dan Pertamax Ron 92 ditingkatkan menjadi Pertamax Ron 93 dengan standar Euro 4. Sehingga produk akhir BBM Pertamina hanya ada dua pilihannya, apakah memproduksi Pertalite Ron 91 dan Pertamax Ron 93 serta Pertamax Turbo Ron 98, atau Pertamax Ron 92 dengan Pertamax Ron 95 dan Pertamax Turbo Ron 98,” kata Yusri.

Sebaiknya diketahui juga, lanjut Yusri, bahwa memproduksi BBM berkualitas dengan standard Euro 4 itu mempersyaratkan kandungan sulfurnya maksimal 50 ppm, kadungan aromatic di bawah 40% dan kandungan benzene di bawah 5%, maka kemudian pertanyaannya adalah sejauh mana kemampuan enam kilang Pertamina saat ini bisa menghasilkan besaran volume Pertalite Ron 91 dan Pertamax Ron 93  serta Pertamax Turbo Ron 98.

“Karena untuk memenuhi standard Euro 4, tak bisa Pertamina hanya melakukan dengan cara blending di terminal BBM yang selama ini biasa dilakukan, semuanya harus melalui proses di kilang,” kata Yusri.(hen)

Bagikan

Soal Kenaikan Tagihan Listrik Pelanggan, Ahmad Daryoko: Alasan PLN ‘Plin Plan’ Karena Mau Tutupi Kenyataan Tak Bisa Lagi Tentukan Tarif

URBANNEWS.ID – Koordinator Invest Ahmad Daryoko membenarkan sikap PLN yang plin plan dalam menanggapi kabar tentang kenaikan tarif listrik beberapa hari belakangan ini.

“Memang benar PLN ‘plin plan’ dalam menyampaikan alasan kenaikan biaya listrik,” kata Ahmad Daryoko.

Dikatakan Ahmad, awalnya PLN mengatakan kenaikan pembayaran tarif listrik karena adanya work from home (WFH). Kemudian diralat sengaja dinaikkan karena adanya kesalahan administrasi dan seterusnya.

Kemudian, lanjut Ahmad Daryoko, direspons oleh Ombudsmen dimana sikap PLN seperti di atas menunjukkan bahwa PLN menggunakan kesempatan Covid 19 untuk mengeruk keuntungan.

“Dugaan Ombudsman di atas dipastikan salah, karena sikap PLN yang ‘plin plan’ tersebut adalah akibat menutupi kejadian yang sebenarnya, yaitu bahwa saat ini di Jawa-Bali PLN hanya sebagai penjaga tower saja,” ungkap Ahmad Daryoko.

Menurut Ahmad Daryoko, dengan posisi hanya sebagai penjaga tower, PLN telah kehilangan kendali terhadap besaran tarif listrik. “Masalah tarif dan biaya totalnya hanya ditentukan pihak-pihak IPP dan perusahaan ritail,” ungkap Ahmad Daryoko.

Intinya, kata Ahmad Daryoko, pembangkit IPP dan perusahaan ritail saat ini secara otomatis telah terbentuk ‘Kartel’ dan PLN tidak bisa apa-apa.

“Inilah akibatnya kalau cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak sesuai UUD 1945 pasal 33 ayat 2 tidak dikuasai negara lagi tetapi malah dikuasai oleh asing dan aseng serta beberapa oknum pejabat. Maka terjadilah lonjakan biaya pemakaian listrik tersebut. Dan waktunya bertepatan dengan wabah Corona,” kata Ahmad Daryoko.(hen)

Bagikan

Pernyataan Nicke Widyawati Dinilai Tipu Konsumen Pertamina

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.foto/dok

URBANNEWS.ID – Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman menyangkal pernyataan Direktur Utama Peramina Nicke Widyawati yang mengatakan Pertamina memberikan diskon harga BBM sebesar 30 persen selama Ramadhan. 

“Kontroversial kebijakan ini ternyata tak sesuai dengan kenyataan di SPBU. Banyak yang hubungi saya sejak semalam,” ungkap Yusri kepada urbannews.id, Sabtu (2/5/2020).

Dibeberkan Yusri, dari fakta yang terjadi dibanyak SPBU, banyak konsumen merasa tertipu atas keterangan Dirut Pertamina di berbagai media cetak, online dan elektronik.

“Ternyata diskon sehari cuma maksimal Rp 40 juta dikeluarkan Pertamina, yaitu per orang maksimal Rp 20.000 dan itupun hanya berlaku untuk 2.000 konsumen pertama,” beber Yusri.

Menurut Yusri, apa artinya Rp 40 juta dibanding milyaran Rupiah yang diambil Pertamina dari rakyat setiap hari karena kemahalan harga BBM yang dijual Pertamina dan badan usaha lainnya yang telah melanggar peraturan Pemerintah, ini sebuah ironi.

“Tak kurang Pertamina menikmati sekitar Rp 200 milar perhari sejak 1 April dan Rp 300 miliar per hari sejak 1 Mei 2020 diluar kewajaran, meskipun katanya konsumsi BBM Pertamina turun sekitar 25%, tapi masih di sekitar 100.000 KL perhari,” ungkap Yusri.

Lebih lanjut Yusri mengatakan bahwa sikap dirut Pertamina bisa diklasifikan tak punya moral, karena telah mempermainkan perasaan rakyat yang awalnya ada harapan bisa menikmati harga BBM murah, eh ternyata tak sesuai dengan harapan ratusan juta rakyat yang lagi susah secara ekonomi dan malah yang korban PHK bisa puluhan juta dikecewakan.

Sementara itu, terkait pelaksanaan diskon harga BBM ini, Sekretaris Perusahaan Pertamina, Tajuddin Noor belum menjawab konfirmasi urbannews.id.

Sementara itu, dalam sebuah rekaman video berita berlogo SCTV, muncul pernyataan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati tentang pemberian diskon harga BBM tersebut.

“Walaupun kita belum ada penyesuaian harga kita berikan diskon, ya kan, 30 persen. Ayo kalau memang ada yang mau beli, nimbun ayo. Itu motor isi semua, mobil isi semua,” kata Nicke dalam video pendek tersebut sambil tertawa.(hen)

BACA JUGA:

CERI: Kami Menduga Dirut Pertamina Berbohong Soal Dokumen Harga Baru BBM

Bagikan

Dokumen Pertamina Bocor, Pertamax Dibanderol Rp 7.700 per Liter

 

Ilustrasi/foto/pinterpolitik.com

 – Harga jual bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax menjadi Rp 7.700 per liter.Harga tersebut berlaku untuk wilayah Sumatera, Jawa, Madura dan Bali.

Demikian tercantum dalam bocoran dokumen diduga lampiran surat keputusan Pertamina tentang penyesuaian harga jual BBM berlaku 1 Mei 2020.

Diberitakan sebelumnya, dokumen diduga tentang lampiran rancangan surat keputusan Pertamina tentang penyesuaian harga bahan bakar minyak bocor. Dalam softcopy dokumen yang diterima urbannews.id, Kamis (30/4/2020) terlihat harga Premium untuk wilayah Sumatera, Jawa dan Bali sebesar Rp 5.650.

Baca juga: Harga BBM Tak Kunjung Turun, CERI: Pertamina dan Badan Usaha Lain Melanggar Undang Undang

Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Tajuddin Noor hingga berita ini dilaporkan belum memberikan jawaban atas konfirmasi yang dilayangkan urbannews.id.(hen)

Bagikan

Dokumen Diduga Lampiran Keputusan Pertamina soal Harga Baru BBM Bocor, Premium Dijual Rp 5.650

Ilustrasi/foto/pinterpolitik.com

URBANNEWS.ID – Dokumen diduga tentang lampiran rancangan surat keputusan Pertamina tentang penyesuaian harga bahan bakar minyak bocor. Dalam softcopy dokumen yang diterima urbannews.id, Kamis (30/4/2020) terlihat harga Premium untuk wilayah Sumatera, Jawa dan Bali sebesar Rp 5.650.

Baca juga: Harga BBM Tak Kunjung Turun, CERI: Pertamina dan Badan Usaha Lain Melanggar Undang Undang

Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Tajuddin Noor hingga berita ini dilaporkan belum memberikan jawaban atas konfirmasi yang dilayangkan urbannews.id.(hen)

Bagikan

Harga BBM Tak Kunjung Turun, CERI: Pertamina dan Badan Usaha Lain Melanggar Undang Undang

Ilustrasi/foto/pinterpolitik.com

URBANNEWS.ID – Pemerintah dan Pertamina belum menurunkan harga jual bahan bakar minyak (BBM) hingga Sabtu (18/4/2020). Harga minyak dunia sudah anjlok sejak beberapa waktu belakangan.

Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman mengungkapkan Pertamina telah memungut hak tanpa dasar hukum dari harga jual BBM saat ini.

Dibeberkan Yusri, Margin Badan Usaha Pertamina, Shell, Vivo, AKR, BP dan Petronas, maksimal 10 persen dari harga dasar minyak, atau rata-rata Mean of Platts Singapore (MOPS) atau Argus terhitung tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan 24 Maret 2020 dan rata rata MOPS atau nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika, dibagi 159, sama dengan nilai Rupiah per liter ditambah Rp 1800 ditambah 10 persen dari harga dasar untuk bensin di bawah RON 95 dan Solar Cetan Number (CN) 48. Dan Mops ditambah Rp 2000 per liter ditambah 10 persen margin dari harga dasar untuk Bensin Ron 95 dan Solar CN 51 ke atas.

Hal itu menurut Yusri mengacu pada Perpres 191 Tahun 2014, yang dirubah menjadi Perpres 34 tahun 2018 yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi dan Permen ESDM Nomor 39 Tahun 2014 yang dirubah oleh Permen ESDM Nomor 34 Tahun 2018 dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 62K/12 /MEM/2020 Tanggal 27 Febuari 2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis BBM Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar dijual di SPBU.

“Harusnya pada tanggal 31 Maret 2020 badan usaha merilis harga BBM terbaru sesuai perkembangan harga minyak dunia. Sehingga memungut keuntungan lebih dari 10 persen dari harga dasar BBM adalah melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia,” ungkap Yusri.

Selain itu, lanjut Yusri, mengambil hak rakyat secara tidak wajar apalagi di saat lagi bencana wabah Cobid-19, adalah tindakan tak beradab oleh badan usaha.

“Karena tidak ada satu payung hukum yang bisa membenarkan Pertamina atau badan usaha lainnya boleh memungut di luar haknya dan menahannya serta membagikan dalam bentuk apa pun atas kelebihan memungut dari rakyat. Kalau ada yang tau dasar hukumnya tolong buka ke publik biar publik bisa memakluminya,” ungkap Yusri.(hen)

Bagikan

EKSLUSIF REPORT!! Panitia Tender HCML Diduga Jagokan Perusahaan Bermasalah di Lelang MOPU

Ilustrasi Lapangan Minyak Husky CNOC Madura Limited.foto/petroenergy.id

URBANNEWS.ID – Jajaran manajemen Husky CNOOC Madura Limited (HCML) tak menggubris konfirmasi urbannews.id terkait adanya dugaan panitia tender di HCML akan memenangkan Gryphon Energy (SEA) Sdn Bhd pada tender Leased Mobil Offshore Production Unit (MOPU) Lapangan MDA-MBH.

General Manager HCML Tilak Nithiyeswaran dan Manager HCML Wahyudin, tak memberikan keterangan atas konfirmasi yang diajukan urbannew.id sejak Senin (13/4/2020) lalu.

Begitu pula pejabat Procurement Department HCML, Listiani Dewi tidak memberikan keterangan apa pun atas konfirmasi yang juga ditembuskan ke Anggota DPR RI Komisi VII, Pimpinan BPK RI, Pimpinan KPK, Pimpinan Kejaksaan Agung RI, Menteri ESDM, Inspektur Jenderal Kementerian ESDM, Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas, Wakil Kepala SKK Migas, Deputy Pengadaan SKK Migas.

Terkait dugaan ini, Procurement Dapartement HCML diketahui telah mengumumkan ada empat perusahaan konsorsium yang lolos prakulaifikasi untuk tender SA.190901 – Leased Mobil Offshore Production Unit (MOPU) pada pada 6 April 2020.

Salah satu perusahaan konsorsium yang lolos prakualifikasi tersebut adalah Gryphon Energy (SEA) Sdn Bhd. Entitas bisnis ini diketahui sebagai anak perusahaan penuh De Raj.

Sebelumnya, telah terungkap ke publik, perusahaan De Raj tak lain merupakan konsorsium dengan PT Anugrah Mulya Raya (AMR).

Konsorsium AMR telah gagal melaksanakan kontrak sampai saat hari ini dengan HCML. Kontrak itu dimulai 4 Agustus 2017. Kontrak itu mengikat untuk sewa beli FPU (Floating Production Unit) lapangan MDA-MBH. Nilainya USD 386 juta.

Akibat tidak selesainya kontrak AMR dengan HCML ini, negara sangat dirugikan dari sisi penerimaan negara. Sebab, lapangan MDA-MBH tidak bisa komersial sesuai jadwal dalam Plan of Development (POD) lapangan tersebut.

Di sisi lain, mangkraknya kontrak AMR dengan HCML, mengakibatkan banyak industri di Jawa kekurangan pasokan gas pada tahun 2019 sampai tahun 2020.

Belakangan ini, bahkan ada rumor kencang di kalangan industri migas, terutama yang bergerak di bidang penyediaan FPU dan MOPU, bahwa diduga Gryphon Energy (SEA) Sdn Bhd tersebut akan dijagokan sebagai pemenang tender SA.190901 – Leased MOPU oleh panitia tendernya.

Sebagaimana diketahui, Production Sharing Contract (PSC) HCML dalam mengelola Lapangan MDA-MBH adalah menggunakan skema cost recovery. Ada uang negara di setiap pengadaan semua kebutuhan operasi dan investasi blok migas yang dikelola HCML.

Bahkan, ada aturan yang mengikat bagi HCML, setiap kontrak di atas USD 20 juta, ada kewenangan SKK Migas mengawasi sejak perencanaan, proses tender dan sampai persetujuan pemenang dari usulan panitia tender HCML.(hen)

Bagikan

Surat Terbuka INVEST ke DPR RI: 15 Ribu MW Pembangkit PLN Saat Ini dalam Keadaan Mangkrak

Ahmad Daryoko.foto/ist

URBANNEWS.ID – Koordinator Invest, Ahmad Daryoko melayangkan surat terbuka untuk Komisi VI dan Komisi VII DPR RI. Dalam surat bertanggal 8 April 2020 itu, Ahmad Daryoko membeberkan perihal pembangkit listrik milik PLN yang mangkrak.

Dalam surat itu, Ahmad Daryoko juga menyarankan kedua komisi di DPR RI itu agar meminta BPK melakukan audit atas keberadaan pembangkit milik PLN yang ada saat ini.

Menurut penuturan Ahmad Daryoko, tak kurang dari 15.000 MW pembangkit PLN dalam keadaan mangkrak. Berikut salinan utuh surat terbuka tersebut.(hen)

SURAT TERBUKA

KEPADA: KOMISI VI/VII DPR RI.

HAL: 15.000 MW PEMBANGKIT PLN JAWA-BALI “MANGKRAK”!

Bersama ini disampaikan, bahwa dari data yang ada mulai akhir 2016 hingga awal 2020 di PLN Jawa-Bali ini pembangkit PLN pada mangkrak atau di “mangkrak” kan.

Rinciannya :

1) 9.000 MW tersingkir oleh keberadaan pembangkit listrik swasta (IPP Asing ).

2) 6.000 MW mangkrak akibat proyek EPC China yang diserah terimakan (Commercial Operating Date) dari Kontraktor China ke PLN sekitar tahun 2010-2013.

Agar tidak membangkrutkan PLN diharapkan DPR RI segera perintahkan BPK untuk mengaudit PLN pada kesempatan pertama.

Bila diperlukan kami siap dipanggil DPR RI beserta kelengkapan data data yang ada.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kesigapannya, kami ucapkan terimakasih!

Denpasar, 8 April 2020

AHMAD DARYOKO
Koordinator INVEST (Indonesia Valuation for Energy and Infrastructure ).

Tembusan :

Seluruh Konsumen / Rakyat Indonesia.

Bagikan

YLKI Buka Posko Pengaduan Layanan Publik Terdampak Wabah Virus Corona Secara Online

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi. foto/liputan6.com

URBANNEWS.ID – Wabah virus corona bukan hanya meluluhlantakkan sendi-sendi pelayanan kesehatan masyarakat, tetapi juga sendi sendiri perekonomian, bahkan sampai di level mikro.

Demikian diungkapkan Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi dalam keterangan tertulis yang diterima urbannews.id, Rabu (1/4/2020).

“Lebih dari itu, wabah virus corona juga merusak sendi-sendi pelayanan dasar bagi konsumen, dan atau pelayanan publik secara keseluruhan,” kata Tulus.

Dikatakan Tulus, selama wabah virus corona atau Covid-19 melanda Indonesia, berdasar monitoring dan pengaduan konsumen ke YLKI, ada beberapa hal komoditas barang dan pelayanan yang dikeluhkan konsumen, bahkan profesi kesehatan. 

Beberapa hal permasalahan itu antara lain sulitnya masyarakat mendapatkan masker, hand sanitizer, bahkan produk multi vitamin, khususnya vitamin C. 

“Selain barangnya langka, kalau pun ada harganya selangit. Bahkan banyak terjadi penipuan penjualan secara online. Pengaduan terkait kelangkaan atau makin minimnya APD (Alat Pelindung Diri,red) bagi tenaga medis, baik dokter atau perawat, dan para medis lainnya,” kata Tulus.

Menurut Tulus, pengaduan masalah alat-alat kesehatan meliputi antara lain soal ketersediaan barang, harga yang tidak wajar, produk substandar, dan bahkan dugaan persaingan usaha tidak sehat.

Selain itu, menurut Tulus, ada juga pengaduan masyarakat yang sulit mengakses pelayanan rumah sakit, baik untuk pelayanan Covid-19 dan atau pelayanan reguler. 

“Banyak calon pasien yang telantar di RS, karena pelayanan RS terfokus atau terkuras untuk pelayanan pasien yang berhubungan dengan Covid-19,” ungkap Tulus.

“Pengaduan sulitnya melakukan ‘refund’ atau bahkan ‘cancel’ tiket pesawat, dan atau hotel yang dipesan via Online Travel Agent (OTA). Saat wabah seperti ini, seharusnya managemen OTA mempunyai ‘urgent respons’ yang memadai, bukan malah mempersulit konsumen, apalagi mengenakan biaya administrasi atau bahkan memotong uang konsumen,” ujar Tulus.

Selanjutnya, menurut Tulus juga ada pengaduan soal lambatnya akses internet. 

“Di banyak lokasi pelayanan internet mengalami ‘down’. Hal ini dikarenakan tingginya penggunaan akses internet untuk ‘WorkformHome’, belajar jarak jauh, tele ‘meeting’, dan lainnya. Bisa jadi kapasitas ‘bandwidh’ internet operator terganggu,” ungkap Tulus.

Selain itu juga ada penngaduan masalah leasing dan pelayanan perbankan. 

“Presiden menjanjikan relaksasi di sektor keuangan seperti untuk kredit leasing dan perbankan. Praktik di lapangan hal ini belum jelas eksekusinya,” kata Tulus.

Selanjutnya, ada juga pengaduan masalah komoditas esensial, terutama kebutuhan bahan pokok, terutama terkait ketersediaan, harga yang wajar, pembatasan pembelian dan fenomena ‘panic buying.

“Terkait permasalahan-permalahan tersebut, YLKI mendorong konsumen untuk mengadukan ke Posko Pengaduan YLKI dengan secara  online via www.pelayanan.ylki.or.id, dan atau via nomor seluler 08129000999. Pengaduan dilengkapi dengan informasi, data, dan kronologi yang lengkap. berikut copy bukti transaksi,” beber Tulus.(hen)

Bagikan

Pasien Cuci Darah Tuntut Rumah Sakit Sedikan Ruangan Khusus Isolasi

KPCDI menggelar jumpa pers di Jakarta, Jumat (13/3/2020) terkait pembatalan Perpres tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan oleh Mahkamah Agung.foto/ist

URBANNEWS.ID – Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI), Tony Samosir menyatakan sikap menyesalkan ketidaksiapan RSUP Fatmawati sebagai rumah sakit rujukan dalam menangani pasien covid-19, khususnya bagi pasien cuci darah.

Demikian keterangan Tony Samosir dalam keterangan tertulis yang diterima urbannews.id, Senin (30/3/2020).

Menurut keterangan Tony, ada seorang pasien cuci darah yang dinyatakan dengan status PDP (pasien dalam pengawasan) COVID-19 dan dirujuk ke RSUP Fatmawati. Di sana pasien dirawat di ruang isolasi. Sayangnya, si pasien tidak segera dilakukan tindakan hemodialisa, harus menunggu hasil apakah pasien positif virus tersebut atau tidak.

Tony yang juga pasien transplantasi ginjal tersebut mengatakan, kalau harus seminggu lagi cuci darah maka nyawa si pasien akan terancam, apalagi si pasien sudah beberapa hari tidak melakukan hemodialisa.

“Racun dan cairan sudah menumpuk. Pasien saat ini menderita sekali. Bila nyawanya melayang bukan karena virus corona, tetapi tidak mendapat pelayanan cuci darah. Status PDP kan belum tentu positif terinfeksi?” kecamnya.

KPCDI, kata Tony, mendengar bahwa PERNEFRI (Perhimpunan Nefrologi Indonesia) telah mengeluarkan SOP untuk menanggani pasien gagal ginjal dalam situasi wabah virus corona ini.

“Kami mendukung langkah pencegahan yang diatur oleh organisasi profesi bila pasien ODP (Orang dalam Pemantauan), PDP  (pasien dalam pengawasan) apalagi suspect virus corona harus dikarantina, dan tidak cuci darah berbarengan dengan pasien lainnya. Jadi, tuntutan kami lengkapi semua rumah sakit dengan fasilitas hemodialisa dalam ruang isolasi, terutama rumah sakit rujukan dan termasuk di wisma atlit,” serunya.

Ketua Umum KPCDI itu mensinyalir Rumah Sakit Fatmawati tidak menyiapkan fasilitas hemodialisa khusus ketika virus corona sudah merebak.

“Kalau rumah sakit rujukan sekelas RSUP Fatmawati saja tidak menyediakan fasilitas tersebut, bagaimana rumah sakit lainnya yang kategorinya di bawah itu? Tentu lebih parah lagi. Dan faktanya rumah sakit yang bukan rujukan saja, tak ada satupun yang siap menangani pasien cuci darah bila dinyatakan ODP, PDP dan suspect virus corona,” sesalnya.

Lebih lanjut, menurutnya mengkategorikan ODP dan PDP kepada pasien bisa semena-mena di tengah situasi panik ini. “Akan banyak korban ketika pasien masuk kategori ODP, apalagi, pasien cuci darah itu sangat rentan demam karena infeksi benda asing seperti alat kateter dan sesak karena kelebihan cairan” jelasnya lagi.

Dalam situasi krisis ini, KPCDI juga meminta BPJS Kesehatan tidak melakukan pemutusan kerja sama dengan rumah sakit yang memiliki layanan hemodialisa

“Di Medan, Rumah Sakit Bunda Thamrin diputus kerjasamanya dengan BPjS Kesehatan. Sekitar 70 pasien cuci darah di sana kebingungan karena rumah sakit lainnya sudah melakukan kebijakan tidak menerima lagi pasien dari luar, dalam situasi wabah virus corona. Nyawa mereka sekarang terancam karena belum ada solusi yang jelas,” pungkasnya.(hen)

Bagikan

Kementerian PUPR Targetkan RS Darurat Covid-19 Siap Digunakan 23 Maret 2020

Site Plan atau Rencana Tapak Rumah Sakit Darurat di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. FOTO/ANTARA

URBANNEWS.ID – Kementerian PUPR menargetkan bahwa sejumlah menara atau tower di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta direncanakan sudah bisa operasional sebagai rumah sakit darurat penanganan COVID-19 pada Senin depan atau 23 Maret 2020.

“Kami target persiapan untuk RS Darurat COVID-19 di Kemayoran dapat selesai sekitar 4 hari ke depan. Target hari Senin depan (23/3) RS Darurat COVID-19 ini bisa beroperasional. Kami siap melaksanakan tugas yang diamanahkan kepada Kementerian PUPR untuk membantu penanganan Covid 19 di Indonesia,” kata Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid dalam rilis hasil Rapat Koordinasi Penanganan COVID-19 di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Kamis, dikutip dari antaranews.com, Jumat (20/3/2020).

Rapat dipimpin oleh Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta TNI dan BUMN Karya.

Kementerian PUPR, ujar Khalawi Abdul Hamid, akan berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan pihak terkait lainnya agar ruang rawat inap dan fasilitas pendukung RS Darurat ini bisa segera selesai. 

Lebih lanjut, Khalawi menerangkan, empat tower yang disiapkan di Wisma Atlet Kemayoran antara lain tower 1, 3, 6 dan 7.

Ia mengungkapkan, keempat tower tersebut diperkirakan dapat menampung pasien yang cukup banyak namun tetap memperhatikan kesehatan tenaga medis dan keamanan yang bertugas.

Adapun rencana pemanfaatan tower yang ada, Khalawi menjelaskan, untuk tower 1 yakni mulai lantai 1 sampai 24 diperuntukkan bagi dokter dan tenaga medis. Jumlah kapasitas unit yang tersedia sebanyak 650 unit dan dapat menampung sekitar 1.750 orang.

Sedangkan tower 3 mulai lantai 1 sampe 24 akan digunakanya sebagai Posko Gugus Tugas Penanganan Covid 9. Jumlah unit yang tersedia sebanyak 650 unit dan dapat menampung 1.750 orang.

Selanjutnya di tower 6 mulai lantai 1 hingga 24 akan digunakan sebagai RS Darurat dan ruang rawat inap pasien. Kapasitas yang tersedia adalah 650 unit dan dapat menampung 1.750 orang.

“Satu kamar diperkirakan dapat menampung tiga orang pasien,” paparnya.

Adapun tower 7 akan dibagi menjadi beberapa fungsi. Pada lantai 1 akan digunakan sebagai IGD, lantai 2 untuk ICU, lantai 3 untuk ruang pemulihan. Sedangkan lantai 4 hingga 24 akan digunakan sebagai ruang rawat inap pasien.

“Kapasitas unit ruang yang ada di tower 7 adalah 886 unit. Jika satu unit dapat menampung tiga orang maka kapasitas ruang rawat adalah 2.458 pasien,” terangnya.

Sebagai informasi, Wisma Atlet Kemayoran di Jakarta terdiri dari 10 tower dengan jumlah hunian sebanyak 7.426 unit. Luas bangunan di Wisma Atlet Kemayoran adalah 468.700 meter persegi.

Wisma Atlet Kemayoran terdiri dari dua zona. Pertama berada di Blok C yang berada dekat dengan pintu tol Ancol dengan jumlah tiga tower dan unit hunian sebanyak 1.932 unit.

Sedangkan yang kedua berada di Blok D10 yang berada di belakang RS Mitra Kemayoran dengan total hunian sebanyak 5.494 unit. Adapun kapasitas hunian yang ada adalah 22.278 orang.

Proses pembangunan Wisma Atlet Kemayoran selesai pada November 2017 lalu dan sempat dijadikan wisma bagi para atlet dalam ajang Asian Games 2018 lalu.

Terkait dengan operasional bangunan dan kebersihan bangunan akan dikoordinir oleh RNI. Kementerian PUPR juga akan berkoordinasi dengan tim terkait agar kebutuhan akan ruangan untuk RS Darurat di Wisma Atlet Kemayoran dapat terpenuhi dengan baik.(hen/antaranews.com)

Bagikan

Kunjungi Mabes Bakamla RI, Wantanas Dukung Penguatan Bakamla

Kunjungi Mabes Bakamla RI, Wantanas Dukung Penguatan Bakamla. foto/net

URBANNEWS.ID – Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) mendukung Bakamla RI menjadi Indonesia Coast Guard. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantannas) Laksdya TNI Ir. Achmad Djamaludin, M.A.P saat menemui Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos., M.M., di Markas Besar Bakamla RI, Jl. Proklamasi No. 56, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2020).

Menurut Sesjen Wantannas, sebagai sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, sebelumnya pernah membuat sebuah kajian yang telah disampaikan kepada Presiden. “Salah satu poin penting yang disampaikan tersebut yaitu perlunya keputusan politik untuk merevitalisasi Bakamla menjadi Indonesian Coast Guard dengan menggabungkan beberapa instansi keamanan laut yang ada,” ungkapnya.

Wantannas, lanjutnya, sangat mendukung dan sependapat atas apa yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo dan Menkopolhukam Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., S.H. belum lama ini terkait Bakamla menjadi Indonesia Coast Guard untuk menjadi leading sector dalam bidang keamanan dan keselamatan laut. 

“Kajian Wantannas telah sejalan seperti yang telah disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bakamla Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos., M.M., menjelaskan bahwa Bakamla saat ini sedang gerak cepat untuk meningkatkan sinergi dan kapasitas serta kapabilitasnya untuk dapat mewujudkan Bakamla RI yang mampu menjalankan penegakan hukum satu pintu sebagaimana fungsi Coastguard. 

Dalam rangka membangun sinergi, Kepala Bakamla RI juga menyampaikan bahwa dirinya juga sudah dan akan terus “door to door” melaksanakan kunjungan keseluruh Kementerian dan Lembaga terkait untuk menyamakan visi tentang keamanan dan keselamatan laut ke depan sebagaimana yang diamanahkan Presiden.

Turut mendampingi Kepala Bakamla dalam pertemuan tersebut Sestama Bakamla RI Laksda Bakamla S. Irawan, M.M., Deputi Operasi dan Latihan Bakamla RI Laksda Bakamla TSNB Hutabarat, M.M.S., Deputi Informasi Hukum dan Kerjasama Bakamla RI Laksda Bakamla Dade Ruskandar, S.H.,M.H., dan Direktur Data dan Informasi Bakamla RI Laksma Bakamla Ir. Dwi Aris Priyono, S.T.

Sedangkan yang mendampingi Sesjen Wantannas adalah Staf Khusus Sesjen Wantannas Bidang Penguatan & Antarlembaga Taviota Bay, Staf Ahli Bid. Hankam Laksda TNI Ken Tri Basuki, Deputi Polstra Irjen Pol Sukma Edi, Deputi Jiandra Laksda TNI Dani Achdani, dan Karo PSP Laksma TNI Gregorius Agung.(hen/rls)

Bagikan

Loby Penambahan Kuota Haji Indonesia, Azis Syamsuddin Juga Minta Imigrasi Tingkatkan Pelayanan

URBANNEWS.ID – Pada Tahun 2020, Pemerintah Arab Saudi bakal memberikan perhatian khusus kepada jamaah Indonesia.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin, kepada wartawan, dalam keterangan tertulis, Jumat (24/1/2020).

Azis menyampaikan hal tersebut usai melakukan pertemuan dengan Menteri Haji dan Umroh Kerajaan Arab Saudi, Mohammad Saleh bin Taher Benten, di Makkah, Rabu (23/1/2020).

“Beliau (Menteri Haji Kerajaan Saudi) dalam diskusi menyampaikan akan memberikan perhatian khusus kepada jamaah Indonesia, berkenaan dengan penyelenggaraan haji 2020,” kata Azis.

Azis juga sempat membahas soal penambahan kuota haji untuk Indonesia 250.000, yang mana beberapa waktu lalu Pemerintah RI cq Menteri Agama telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang kuota haji 221.000.

“Kami juga meminta aparat Kementerian Hukum cq jajaran Direktorat Imigrasi, harus memberikan pelayanan yang efesien, efektif, bagi jamaah Haji 2020, seperti tentang buku paspor, pelayanan di pelabuhan udara, dan lain-lain,” kata Azis.

Dalam pertemuan itu, Azis didampingi Pimpinan Komisi VIII DPR RI, seperti Ace Hasan Syadzily; Muhammad Ihsan Yunus; dan Laksma (Purn) Moekhlas Sidik. Termasuk juga Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abigabriel; Sekjen Kementerian Agama RI, Nurcholis; dan Dirjen Haji Kemenag RI, Nizar Ali.(hen/telusur.co.id)

Bagikan

Calon Siswa Alexandria Islamic Boarding School Tahun Ajaran 2020-2021 Membeludak

URBANNEWS.ID – Yayasan LIC yang mengelola Alexandria Islamic Boarding School, salah satu sekolah berasrama terbaik di Indonesia, saat ini sedang gencar melaksanakan pembangunan fasilitas asrama mengingat peminat yang ingin belajar di Alexandria Islamic Boarding School terus bertambah.

Bahkan diprediksi untuk Tahun Ajaran 2020-2021, akan melebihi target yang direncanakan yayasan.

Tak tanggung-tanggung, untuk tahun ajaran 2021-2022 bahkan sudah ada yang bersedia masuk daftar tunggu calon siswa.

Alexandria Islamic Boarding School, yang menerapkan konsep ‘3 in PAS’ atau Three in Personal Aproach Solution, saat ini bahkan sudah mempersiapkan beberapa fasilitas extra kurikuler. Antara lain desain grafis, digital technology, book store, minimarket, resto and cafe, kolam renang, badminton, futsal, fitness center dan berbagai fasilitas olahraga lainnya.

Extra curiculer antara lain : Design Grafhis,digital teknologi,Book store,Mini market,Resto and Cafe.Swimming pool,Badminton,Putsal,Fitness centre,dan untuk olah raga lainnya,

Selain itu pihak yayasan juga akan segera membuat Equstrian, yaitu pelatihan berkuda yang akan diberi nama Alexandria Horse Riding Centre.

Ustazah Ranty SPD, Kepala Bidang Extra Kurikuler Alexandria Islamic School, menyampaikan fasilitas ekstra kurikuler di Alexandria akan menjadi yang terbaik.

“Insyaallah, ekstra kurikuler di Alexandria Islamic Boarding School, akan kami jadikan yang terbaik di Indonesia,” kata Ustazah Ranty.

Sementara itu menurut Ketua Yayasan LIC, Frau Tania Laena Putri B.Sc.LUS, semakin banyaknya fasilitas yang disiapkan, diharapkan akan mempermudah siswa dalam mendapatkan pelatihan keterampilan. Hal itu menurut lulusan Jerman ini, merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini.

Sementara itu menurut Bidang Akademi, Mr John S SH MH MHum yang merupakan Deputi II Bidang Akademik, didamping oleh Kepala Sekolah SMP Ustadz Iswandi SPd dan  Kepala Sekolah SMA Ustadzah Fresty SPd, Alexandria Islamic Boarding School akan terus meningkatkan kualitas akademik sekolah yang berakreditasi A itu.

Terkait dengan behavior, menurut Riesa IP.SE, Deputi I yang didampingi oleh Ustadz Chairul, Wakil Kepala Asrama Alexandria Islamic Boarding School, menuntut ilmu di Alexandria Islamic Boarding School tidak akan mengecewakan.

“Insyaallah sekolah di Alexandria Islamic Boarding School sudah pasti tidak akan mengecewakan. Ini sudah dibuktikan sendiri oleh siswa yang hampir 80 persen berasal dari 34 provinsi di seluruh Indonesia. Jadi soal tata krama, sopan santun, memang menjadi prioritas utama kami untuk dipelajari oleh anak didik kami,” kata Reisa.(hen/rls)

Bagikan

PLN Amanahkan Urusan Payroll Gaji Pegawainya ke Bank Mandiri Syariah

URBANNEWS.ID – PT Bank Syariah Mandiri (Mandiri Syariah) menyediakan layanan perbankan syariah berupa pembayaran payroll untuk pegawai PT PLN (Persero). Pelayanan ini semakin mempererat kerjasama yang selama ini telah dijalin kedua perusahaan

“ Alhamdullilah, kami bersyukur kembali mendapatkan amanah dari PLN setelah sebelumnya kami telah bekerja sama dalam hal dukungan pembiayaan, pendanaan maupun pembayaran listrik dari para pelanggan PLN,” kata Direktur Wholesale Banking Mandiri Syariah, Kusman Yandi, di Jakarta, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Dream, Kamis 31 Oktober 2019.

Kusman mengatakan kerja sama itu merupakan perluasan dari layanan yang telah diberikan Mandiri Syariah kepada PLN. Dengan kerja sama ini, pegawai PLN nantinya bisa menerima gaji melalui rekening Mandiri Syariah.

“ Tentunya dapat memanfaatkan berbagai layanan yang memudahkan nasabah dalam bertransaksi melalui electronic channel, baik ATM, internet banking, dan Mandiri Syariah mobile,” kata dia.

Sekadar informasi, kerja sama ini ditandai dengan penandatangan perjanjian yang dilakukan Wholesale Banking Director Mandiri Syariah Kusman Yandi dan Direktur Human Capital Management PLN, Muhamad Ali.

Kerja sama ini juga membuka peluang bagi karyawan perusahaan pelat merah itu untuk mengakses pembiayaan lainnya, misalnya KPR syariah, angsuran mobil, atau umroh.

“ Insya Allah, kami optimistis produk layanan Mandiri Syariah bisa mengakomodasi keinginan institusi dan pegawainya untuk berbank syariah,” kata dia.(hen/dream.co.id)

Bagikan

Posko Pelayanan Terdampak Asap Dinas Perindustrian Riau Terima Bantuan dari Warga Jakarta dan Sudah Layani 72 Warga Terjangkit ISPA

Kepala Dinas Perindustrian Riau Asrizal (paling kiri) memantau kondisi Posko dan Rumah Singgah Terdampak Kabut Asap di Pekanbaru, Kamis (19/9/2019).foto/ist

URBANNEWS.ID – Selama empat hari dibukanya Posko dan Rumah Singgah Terdampak Asap Dinas Perindustrian Provinsi Riau di UPT Industri Pangan, Olahan dan Pangan Jalan Hangtuah Ujung Pekanbaru, telah merawat dan melayani 72 warga yang terserang ISPA. 

“Kebanyakan keluhan masyarakat sesak napas, pusing, batuk dan pilek akibat terdampak asap. Di antara mayararakat datang ke Posko dan Rumah Singgah terdapat dua orang bayi dan dua orang Ibu Hamil, salah satunya sudah dua hari tinggal di Posko dan Rumah Singgah,” kata Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Riau, Asrizal kepada urbannews.id, Kamis (19/9/2019).

Menurut keterangan Asrizal, rumah singgah tersebut dibantu oleh seorang dokter dan satu orang perawat. Mereka secara bergantian melayani warga mulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB. 

“Untuk mengisi kekosongan tenaga medis Pukul 21.00 WIB hingga pukul 09.00 WIB, kami menyiapkan dokter on call dari Dokter Jaga di Pukesmas Rejosari,” terang Asrizal.

Sedangkan untuk obat-obatan, lanjut Asrizal, disediakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Riau, yang setiap hari melakukan koordinasi dan pengecekan  ketersediaan obat.  

“Selama tiga hari ini, kunjungan ke Posko dan Rumah Singgah terbanyaj dikunjungi pada waktu sore khususnya setelah Magrib,” tutur Asrizal.

Bahkan, kata Asrizal lagi, pada Kamis ini, Posko dan Rumah Singgah mendapat bantuan dari masyarakat berupa kiriman dari Celincing Jakarta Utara. Bantuan antara lain berupa peralatan medis satu unit Compresor Nebulizer. 

“Kami berharap keberadaan Posko dan Rumah Singgah di daerah Kulim ini bisa membantu masyarakat sekitarnya, dan mudah-mudah bencana asap ini segera berlalu dan warga dapat beraktivitas normal kembali,” tutup Asrizal.(hen)

Bagikan

Menteri BUMN Diminta Bertanggung Jawab atas Pemadaman Listrik Jawa

Fadli Zon.foto/inikata.com

URBANNEWS.ID – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyatakan tidak adil jika karyawan Perusahaan Listrik Negara (PLN) ikut menanggung akibat dari adanya pemadaman listrik yang terjadi secara total beberapa hari yang lalu.

Selain itu juga Fadli mengaku menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan kecewa dengan PLN atas terjadinya pemadaman listrik secara total.

“Saya rasa sih tidak fair, jadi karyawan PLN nya gitu, harus dilihat ini siapa yang bertanggung jawab siapa yang memberikan kesalahan. Jadi saya termasuk yang juga menyayangkan pernyataan Presiden dan kecewa terhadap PLN. Yang harusnya kecewa itu adalah rakyat ,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/8/2019).

Menurutnya, Presiden tidak boleh hanya bertugas seperti pengamat. Ia menegaskan, presiden seharusnya menjadi seoarang eksekutor.

Selain itu, Fadli juga mengatakan, bahwa yang seharusnya bertanggung jawab yaitu menteri BUMN Rini Soemarno. Menteri Rini, kata Fadli, tidak boleh buang-buang waktu lagi.

“Jangan diam-diam saja. kalau misalnya sedang melakukan ibadah Haji saya kira kita tahu lah ini belum puncaknya. Justru masih banyak waktu di sana itu susah ngabisin waktunya, memang beribadah tapi banyak waktu kok. Masalah ini masalah krusial,” ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN Djoko Raharjo Abumanan sebelumnya menyatakan ada beberapa jenis penghasilan pegawai dalam PLN. Salah satunya penghasilan berdasarkan prestasi. Penghasilan inilah yang bakal dikurangi.

“Di PLN itu kalau kerjanya nggak bagus, potong gaji. Namanya nggak potong gaji, P2 diperhitungkan. PLN ada 3 (komponen penghasilan), P1 itu gaji dasar, P2 ini kalau prestasi dikasih, kalau nggak, nggak. Kayakgini (kejadian pemadaman massal) nih kemungkinan kena semua pegawai,” paparnya.(hen/akuratnews.com)

Bagikan

Ini Cara Mudah Cek Resi JNE dengan Aplikasi MyJNE

Suasana pelayanan konsumen di loket JNE Pekanbaru.foto/ist

URBANNEWS.ID – Bagi kamu yang sedang berbelanja online pasti tidak asing lagi dengan perusahaan ekspedisi seperti JNE. Mereka berperan penting dalam distribusi barang yang kamu beli hingga sampai dengan selamat ke tanganmu.

Namun, perusahaan ekspedisi sering juga membuat pembeli dag dig dug. Takut barangnya salah antar, tidak ada yang menerima, atau malah tidak sampai sama sekali.

Untuk mengurangi rasa khawatir itu, biasanya pembeli hampir selalu mengecek resi pengiriman untuk memastikan barang yang mereka beli telah dikirimkan dan sedang dalam perjalanan menuju alamat.

JNE pun menyediakan layanan cek resi JNE. Layanan ini dapat diakses dengan mudah, kapanpun dan di mana pun oleh pembeli secara online.

Kemudahaan ini membuat banyak orang yang mempercayakan kirimannya dengan JNE. JNE juga bekerja sama dengan banyak mall online dan pedagang toko online untuk mengantarkan pesanan pembeli.

Berikut langkah menggunakan layanan cek resi JNE dengan MyJNE

1. Mintalah nomor resi dari penjual

Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah meminta nomor resi JNE dari pedagang. Nomor resi JNE berupa kode unik dengan 16 digit kombinasi huruf dan angka. Bila kamu membeli dari mall online, kamu biasa akan langsung mendapatkan nomor resi pada folder riwayat belanjamu. Namun, bila kamu membeli barang dari pedagang toko online di sosial media, kamu perlu meminta langsung ke mereka.

Beberapa toko online tidak bisa langsung memberikan nomor resi JNE karena pengiriman dilakukan secara bersamaan dengan barang lainnya sehingga petugas JNE perlu waktu untuk merekap semua nomor resi dan memberikannya ke pedagang untuk disampaikan kepada pembeli.

Ada pula toko online yang memposting nomor resi pada laman sosial media mereka, sehingga pembeli yakin bahwa barangnya telah dikirimkan. Namun, bila kamu menggunakan layanan JNE secara pribadi, nomor resi dapat kamu lihat pada bagian kanan atas struk JNE yang kamu terima dari petugas konter.

2. Masukkan nomor resi pada website atau Aplikasi MyJNE

Bila kamu sudah mendapatkan nomor resi JNE, kamu dapat menikmati layanan cek resi JNE melalui https://www.jne.co.id/id/tracking/trace atau melalui aplikasi khusus JNE yang bernama MyJNE.

Aplikasi MYJNE dapat diunduh di Google Playstore. Untuk menggunakannya, kamu perlu melengkapi informasi yang diminta. MY JNE akan mengirimkan email konfirmasi dan meng-klik link yang pada email untuk mengaktifkan akun.

Pada My JNE atau website JNE, kamu akan diminta untuk memasukkan 16 digit nomor resi. Selanjutnya masukkan kode unik yang tercantum di laman website dan klik tombol ‘search’. Tak sampai 1 menit, kamu akan langsung mengetahui posisi barang kirimanmu.

Kamu akan mengetahui jam berapa pengiriman dilakukan dan kapan barang sampai di setiap tempat transit barang. Kamu juga akan mengetahui sudah sampai di mana barang kirimanmu.

Informasi tersebut memudahkanmu untuk melakukan estimasi kapan barang tersebut akan sampai ke alamatmu. Sehingga kamu dapat memutuskan kapan keluar rumah dan sampai kembali di rumah menunggu paket datang.

Kamu pun dapat meminta tolong pada orang lain untuk menerima paketmu bila kamu sedang tidak sedang berada di alamat pengiriman. Pada laman cek resi JNE, kamu juga bisa mengetahui nama orang yang menerima paketmu.

3. Jangan panik bila resi tidak ditemukan

Namun bila nomor resi JNE yang kamu masukkan tidak membuahkan hasil pencarian jangan panik dulu. Pastikan nomor resi yang kamu masukkan sudah benar. Kalau memang tidak ada kesalahan dalam menginput nomor, tetaplah tenang.

Ada kemungkinan data resimu belum diperbaharui di dalam sistem JNE. Berilah waktu 1×24 jam sebelum melakukan pengecekan ulang. Bila lebih dari 24 jam, nomor resi tetap tidak bisa digunakan, kamu dapat melaporkannya pada pedagang. Bisa saja pedagang atau petugas JNE salah memberikan nomor resi.

Kamu bisa menyimpan status pengiriman dengan mencetak laman cek resi JNE atau menangkap layar (screenshot) telepon genggam atau laptop yang sedang menampilkan laman tersebut. Status pengiriman yang telah disimpan dapat menjadi bukti bagimu apabila terjadi kesalahan pengiriman atau keterlambatan pengiriman dari pedagang online atau petugas JNE.

Kamu juga bisa menghubungi kantor pusat JNE bila ada masalah dalam pengiriman barang melalui customer care JNE di nomor (021) 2927 8888 atau email customercare@jne.co.id. Di beberapa kasus, nomor resi memang tidak terlacak tetapi barang pesanan sampai dengan aman di tempat tujuan. Jadi tetaplah bersabar.(hen/review.bukalapak.com)

Bagikan

In Defence of FPI

Oleh: Zeng Wei Jian

SERATUS tahun lalu, Demokrasi menumbangkan feodalisme. Revolusi Rusia tahun 1905. Diikuti Prussia, China, Belgium, Young Turk Revolution, Portugal dan lain-lain. 

Sekarang, ada bahaya baru. Pygmies and madmen have become the rulers of great nations. Ditopang klub-klub liberal hooligans. Mereka kibarkan bloodstained flag of fascism. 

Fascist politics menguat di Amerika, Eropa, Latin Amerika, Asia, termasuk Indonesia. 

Mereka adopsi “Tolstoyan attitude” yaitu “remain at home and close the windows”. Tutup mata. Pura-pura ngga tau. Tutup telinga. Tabrak konstitusi. 

Antek-antek Poros III di dalam Kubu 01 berbisik di telinga Presiden Jokowi. Mereka berkata, “Mari bubarkan FPI”. 

Habiburokhman dari Partai Gerindra menilai FPI ada di Garis Pancasila dan Konstitusi. 

Suara masa lalu dari fasisme sayup-sayup terdengar. Prinsip, tata nilai dan fascist attitudes re-emerging dalam rhetorika populist. 

Kaum fasis bersandar pada bentuk nasionalisme ekstrim, the cult of the leader, systemic racism, anti arab sentiment, a culture of fear, hatred of the other dan a disdain for the truth.

Fascist politics memperdagangkan rhetoric of fear dan violence. FPI didemonisasi. Ditarget sebagai criminals group dalam rangka expansi culture of terror dan memperdalam insecurity. 

Rencana Pembubaran FPI adalah balas dendam Poros III. Tanggal 22 Mei 2019, Polisi merilis statemen FPI membantu meredam kerusuhan. 

Polisi dan FPI bergandeng tangan mengamankan situasi Jakarta. Ngga heran sekarang FPI mau dibubarkan.***

Bagikan

Fahira Idris Dukung Parkir Pria dan Wanita Terpisah

Parkir terpisah di Depok.foto/detik.com

URBANNEWS.ID – Ketika publik masih berpolemik, anggota DPD RI, Fahira Idris manyatakan mendukung penerapan parkir motor terpisah antara laki-laki dan perempuan.

Menurutnya, fasilitas umum yang tersedia sudah seharusnya menjamin kenyamanan bagi perempuan.

Hal tersebut disampaikan oleh Fahira Idris melalui akun Twitter miliknya @fahiraidris. Fahira Idris menyebut bila ada pihak yang meributkan masalah pemisahan parkir, justru malah aneh.

“Fasilitas umum (fasum) memang harus ramah perempuan. Kebijakan seperti ini untuk mempermudah perempuan menggunakan fasilitas publik dalam hal ini lokasi parkir,” kata Fahira Idris seperti dikutip Suara.com, Kamis (11/7/2019).

Fahira Idris menjelaskan, kaum perempuan terutama ibu yang membawa anak saat berkendara seringkali mengalami kesulitan dalam mencari lokasi parkir.

Karenanya, program pemisahan lahan parkir yang diterapkan di Kota Depok patut diapresiasi.

Terlebih, lokasi umum seperti rumah sakit, stasiun, bandara pusat perbelanjaan hingga kantor pelayanan publik sudah seharusnya menyediakan pemisahan parkir seperti Depok.

“Pemisahan lokasi parkir yang lebih memudahkan perempuan atau tempat khusus bagi perempuan di transportasi umum menjadi sebuah keniscayaan dan patut didukung,” ungkap Fahira Idris.

Untuk diketahui, Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat mulai menerapkan kebijakan parkiran motor khusus perempuan.

Salah satunya RSUD Kota Depok yang sudah menerapkan pemisahan lahan parkir antara perempuan dan laki-laki.

Meski demikian, pemisahan parkir tersebut menuai beragam komentar pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Banyak masyarakat yang menilai pemisahan parkir sesuai gender merupakan hal yang berlebihan.(suara.com)

Bagikan

Resleting Koper Mudah Copot, Jemaah Haji Keluhkan Layanan Pemerintah

Tampilan koper jemaah haji tahun 2019.foto/aceh.kemenag.go.id

URBANNEWS.ID – Kualitas koper pengangkut barang bawaan jemaah haji dikeluhkan karena mudah rusak.

Tak hanya itu, sejumlah jemaah juga mempertanyakan tidak adanya pelapis jaring pada tiap koper seperti di tahun-tahun sebelumnya.

Hal itu dikeluhkan calon jemaah haji asal Depok, Jawa Barat.

“Iya banyak jemaah yang khawatir karena tidak boleh melapisi koper dengan tambang. Nah nanti kalau kopernya jebol bagaimana. Siapa yang berani jamin barang bawaan mereka aman. Ditambah kualitas koper yang sekarang kurang bagus, mudah rusak,” kata Habib Idrus Al Gadri, pemilik Travel Haji dan Umroh PT. Saafaroh Ziarah Haramain Depok, Jawa Barat, Jumat (5/7), dikutip Viva.co.id.

Idrus menambahkan, pihaknya telah menerima beberapa aduan terkait kualitas koper dari sejumlah jemaah.

Rata-rata mereka mengeluhkan resleting rusak, dan gagang pada pegangan koper yang terlalu kecil.

“Ini kita terima laporan lagi soal resleting yang copot. Ya kita sih berharap ini jadi bahan evaluasi pemerintah terkait pengadaan koper,” tukasnya.

Terkait keluhan ini, Kepala Seksi Haji dan Umrah Kemenag Kota Depok, Hasan Basri mengaku siap melayani keluhan jemaah haji terkait masalah koper. Menurutnya, pada setiap musim haji lumrah terjadi keluhan dari jemaah, dan Kemenag siap mengevaluasinya.

“Ini harus ada evaluasi. Karena repot juga kan jemaah,” kata Hasan Basri saat dikonfirmasi VIVA, Sabtu, 6 Juli 2019.

Untuk kerusakan koper jemaah yang ringan dan tidak mengkhawatirkan, Hasan menyarankan sepanjang masih bisa diperbaiki, baiknya diperbaiki sendiri. “Namun jika parah bisa ditukar,” tegasnya.(hen/viva.co.id/swamedium.com)

Bagikan

Irjen Zulkarnain Adinegara Diangkat sebagai Kakorpolairud Baharkam Polri

Irjen Pol Zulkarnain Adinegara

URBANNEWS.ID – Tongkat kepemimpinan Korps Polisi Perairan dan Udara (Kakorpolairud) Baharkam Polri kini dipegang Irjen Zulkarnaen Adinegara. 

Kapolda Sumatera Selatan ini dipromosikan sesuai dengan Telegram Rahasia (TR) Kapolri Nomor: ST/1590/VI/KEP/2019 tertanggal 20 Juni 2019.

Pria kelahiran Tanah Merah, Belitang Madang Raya, Ogan Komering Ulu Timur, Sumatra Selatan, pada 31 Oktober 1961 ini adalah perwira tinggi yang pernah menjabat Kapolda Riau. Lulusan Akpol 1985 ini dikenal berpengalaman dalam bidang intel.

Meski dipromosikan, jenderal bintang dua ini mengaku masih punya utang di Bumi Sriwijaya. 

“Saya akan pindah, saya minta maaf ke seluruh warga Sumatera Selatan. Saya pasti ingat dan akan kenang terus,” ujar Irjen Zulkarnaen di Palembang, Jumat 21 Juni 2019.

Utang kasus yang dimiliki Zulkarnaen yakni kasus Kanit Polsek Mesuji Makmur, Bripka Afrizal yang ditembak mati perampok, hingga kasus mutilasi driver taksi online di Ogan Ilir.

“Ada kasus anggota ditembak di Ogan Komering Ilir, kasus mutilasi Ogan Ilir sama kasus pembunuhan driver taksi online, satu orang pelaku yang belum tertangkap, si Akbar,” kata Zulkarnaen.

Zulkarnaen berharap seluruh kasus itu dapat segera terungkap oleh Kapolda baru. Deputi KPK Irjen Firli disebut punya kemampuan investigasi yang baik di penanganan kasus kepolisian.

“Pengganti saya Deputi KPK Irjen Firli, saya rasa dia jauh lebih baik dari saya. Saya kenal dia. Jadi saya yakin kasus-kasus besar ini pasti dapat ditangani dengan kemampuan investigasi yang baik,” kata Zulkarnaen.

Sebagai putra daerah, dia pun berharap Sumatera Selatan tetap menjadi daerah zero conflict. Termasuk berkurangnya tindakan kejahatan yang selama ini jadi tugas polisi untuk pemberantasan.

Berikut profil lengkap Irjen Zulkarnaen Adinegara

-Pendidikan Umum

SD (1974)

SLTP (1977)

SMA Xaverius 1 Palembang (1981)

UNSRI PALEMBANG (2005)

UNISIYAH BANDA ACEH (2006-2007)

-Pendidikan Kepolisian

AKPOL Semarang (1985)

PTIK Jakarta (1993)

ESPIM POLRI (2000)

SESPATI Angkatan XV (2008)

Lemhanas 48 (2012)

Pendidikan Kejuruan

PA DAS INTELKAM (1988)

INTELSTRAT (1990)

KURSUS BHS INGGRIS ELEMANTRY (1994)

SUSJAB KAPOLRES V (2001)

KURSUS B. INGGRIS LANJUTAN (ADVANCE COURSE) (2005)

KURSUS BHS INGGRIS ADVANCE (2006)

KURSUS CRIME PREVENTION DI KOREA SELATAN (2010)

-Riwayat Jabatan

Anggota Pasukan Perdamaian PBB di Mozambik (1995-1996)

Kapolres Ternate Polda Maluku (2002)

Kapolres OKI

Kapolres Muara Enim

Wadir Intelkam Polda Sumsel

Kapoltabes Banda Aceh Polda Aceh (2006)

Kabid Telematika Polda Metro Jaya (2008)

Kabid Humas Polda Metro Jaya (2008)

Kabid Mitra Divhumas Polri (2009)

Dir Kerjasama dan Humas PPATK (2013)

Analis Kebijakan Utama bidang Sosbud Sahli Kapolri (2014)

Karowassidik Bareskrim Polri (2014)

Kapolda Maluku Utara (2015)

Kapolda Riau (2016)

Kapolda Sumatra Selatan (2017).(reqnews.com)

Bagikan

Keluarkan Pernyataan ‘Serang’ KPK, Dahlan Iskan Dianggap Lupa Diri

Mantan Direktur Utama PT PLN (Persero), Dahlan Iskan.foto/cnnindonesia

URBANNEWS.ID – Pernyataan mantan Direktur Utama PT PLN (Persero), Dahlan Iskan memantik reaksi kalangan pemerhati dan pelaku sektor energi tanah air. Seperti dilansir infobreakingnews.com, Kamis (6/6/2019), Dahlan Iskan menyesalkan KPK hanya melihat sisi penyimpangan pada kasus PLTU Riau 1. Dahlan menyesalkan KPK tidak melihat sisi positif proyek PLTU Riau 1 itu.

“Lebih dari itu, kalau saja tidak ada unsur korupsinya. Kalau saja niatnya tulus. Saya harus angkat topi. Skema PLTU Riau-1 itu sangat bagus. Semua pihak diuntungkan. BUMN/PLN diuntungkan: punya saham mayoritas (51 persen) hanya dengan setor uang kontan 10 persen. Tidak sampai di situ, Negara juga sangat diuntungkan: mendapat sumber listrik murah. Hanya 5,6 cent dolar/kWh (Bandingkan solar cell sekitar 12 cent dolar), termasuk juga bahwa Pengusaha diuntungkan: dapat proyek. Lebih diuntungkan lagi: tambang Batu baranya di Peranap (Riau) laku.” ungkap Dahlan Iskan, mantan Dirut PLN seperti dilansir infobreakingnews.com, Kamis (6/6/2019).

Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources (CERI), Yusri Usman kepada urbannews.id, Jumat (7/6/2019), menyatakan Dahlan Iskan lupa diri.

Sebab, kata Yusri, Dahlan Iskan sewaktu menjabat Dirut PLN diduga telah melakukan tindakan memperkaya keluarganya dalam sewa genset pembangkit dari Cina untuk kebutuhan pembangkit listrik PLN saat itu di berbagai daerah yang mengalami ‘byarpet’.

“Selain itu kalau benar lah pendapat Dahlan Iskan bahwa Johanes Budiarto Soekoco dari PT Blackgold Natural Resources Ltd dan PT Samantaka selaku pemilik tambang batubara di Pranap Riau di dalam PLTU Riau 1, telah menawarkan diri sebagai IPP di PLN sebenarnya telah sangat menguntungkan negara, dan oleh karena itu Dahlan Iskan dengan arogannya telah menyalahkan KPK terlalu tergesa-gesa menetapkan kasus itu sebagai pelanggaran hukum, maka pertanyaan kritisnya, untuk apa pengusaha sekaliber Johanes Soekoco yang sudah terbiasa berbisnis sejak era orde baru harus menggunakan kekuatan politik Ketua Partai Golkar merangkap Ketua DPR saat itu tahun 2015 untuk mempengaruhi direksi PLN? Dan sampai Johanes mengeluarkan uang suap?,” cecar Yusri.

Dibeberkan Yusri, bisa jadi berarti proses bisnis di PLN tidak transparan dan mempersulit pengusaha, sehingga mereka perlu mencari ‘backing’ untuk menekan Direksi PLN agar bisa berpatisipasi dalam proyek pembangkit 35.000 MW.

“Bukankah Presiden juga sudah memerintahkan Kejaksaan Agung untuk mengawal semua proyek tersebut? Berarti tidak efektif pengawalannya” kata Yusri.

Diutarakan Yusri, kalau benar skema proyek PLTU Riau 1 menguntungkan bagi negara yang diusulkan PT Blackgold Natural Resources Ltd saat itu, pertanyaannya kenapa Johanes Soekoco dipersulit mau ikut dalam proyek 35.000 MW, sehingga dia perlu mencari ‘backing’ dari kekuatan elit politik untuk menekan direksi PLN, dan ada pengakuan dari seorang terdakwa bahwa Sofyan Basyir telah menugaskan salah satu direksinya mengawal proses PT Blackgold dalam berpartner dengan ‘cucu’ perusahaan PLN, yaitu PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi.

Dahlan Iskan harusnya tau bahwa setiap biaya yang telah dikeluarkan oleh pengusaha untuk melobi agar proyek itu diperolehnya itu dimasukan dalam ‘sun cost’ dan ikut dihitung masuk sebagai komponen harga jual listrik kepada PLN. Dan akhirnya rakyat sebagai konsumen yang akan menanggungnya.

“Kalau tidak dihitung seperti itu, maka pertanyaannya, anggaran komitmen ‘sukses fee’ yang sudah dijanjikan terungkap dalam persidangan sebesar sekitar USD 30 juta atau 2,5 persen dari nilai investasi sumbernya dari mana,” kata Yusri.

Sudah mafhum, kata Yusri, prinsip utama bagi pengusaha adalah sehemat mungkin mengeluarkan uang dalam berusaha ataupun investasi agar diperoleh keekonomian proyek dan cepat kembali modal invetasi.

“Maka kalau pengusaha sekaliber Johanes B Seokoco harus mengeluarkan uang suap kepada elit-elit politik sebagai backingnya yang sudah dikeluarkan dan dijanjikan akan diserahkan dikemudian hari, maka diduga ada proses bisnis keliru selama ini berlangsung di PLN. Artinya kalau tanpa suap atau backing yang kuat jangan berharap banyak bisa dapat proyek di PLN, dan itu sudah menjadi pengetahuan umum,” katanya.

Ditegaskan Yusri lagi, seharusnya Dahlan Iskan diperbaiki pola pikirnya. “Kalau tidak ada suap menyuap atau comitmen fee seperti terungkap di persidangan, harusnya semua proyek IPP itu jauh lebih menguntungkan negara,” tutur Yusri.

Oleh karena itu, ungkap Yusri, sudah seharusnya KPK menjadikan kasus suap PLTU Riau 1 ini sebagai pintu masuk mengungkap kasus lain dalam proyek pembangkit 35.000 MW.(hen)

Bagikan

Agen Wisata Alihkan Paket Tur ke Luar Negeri Akibat Harga Tiket Domestik Melambung

Ilustrasi penerbangan domestik di salah satu bandara di tanah air.foto/net

URBANNEWS.ID – Sejak Desember 2018 hingga saat ini harga tiket pesawat domestik, khususnya dari Pekanbaru ke sejumlah Kota di Indonesia, belum menunjukkan penurunan yang diharapkan pengguna jasa transportasi penerbangan.

Bahkan, jelang Lebaran Idul Fitri 2019 harga tiket cenderung naik hingga mencapai Rp 2 juta hingga Rp 3 juta untuk kelas ekonomi. Tak heran, banyak calon pemudik yang biasanya menggunakan jasa penerbangan kini banyak beralih menggunakan transportasi darat.

Demikian diungkapkan Ketua Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) Riau, Dede Firmansyah, Selasa (4/6/2019).

Menurut Dede, mahalnya harga tiket tidak hanya memberikan dampak terhadap penjualan tiket pesawat di kalangan travel agen. Tetapi juga berpengaruh terhadap lesunya berbagai sektor, terutama dunia pariwisata.

“Sejak Desember belum ada penurunan harga sesuai dengan yang diharapkan, artinya masih mahal. Makanya saat ini ada penurunan jumlah pemudik pengguna jasa penerbangan,” ungkap Dede.

Tak hanya itu, kata Dede, sejumlah travel agen sejak awal tahun ini, banyak mengeluhkan pembatalan paket tour wisata, akibat tingginya harga tiket pesawat.

“Beberapa rekan saya di travel agen mengeluhkan terpaksa membatalkan paket-paket tour wisata, terutama tour ke Jawa, ataupun sebaliknya akibat mahalnya tiket domestik. Tapi ada juga yang mengalihkan tournya ke Singapura dan Malaysia, karena tiketnya jauh lebih murah,” ungkap Dede.

Dijelaskan Dede, kenaikan harga tiket dapat dimaklumi jika terjadi di musim liburan seperti akhir tahun.

“Kenaikan itu biasanya dipicu oleh permintaan pengguna jasa penerbangan yang tinggi. Misalnya seperti akhir tahun, itu memang mahal. Tetapi memasuki Januari dan Februari itu pasti turun biasanya, karena permintaan juga kurang. Makanya, saya heran, kok dari Januari sampai sekarang nggak turun-turun. Bahkan ada penerbangan yang katanya low cost carrier, tetapi harga bagasinya mahal,” cetusnya.

Karena itu Dede menawarkan solusi kepada Pemerintah agar membuka rute bagi maskapai Low Cost Carrier (LCC) lain.

“Buka saja rute atau izin kepada maskapai kompetitor seperti Air Asia. Maskapai ini sudah terbukti murah dan efisien. Ini salah satu solusi juga yang harus dipertimbangkan pemerintah. Saya yakin, kalau Air Asia dengan slogan maskapai LCC membuat maskapai lain mau tak mau menurunkan harga tiketnya,” ucapnya.

Ditambahkan pria yang gemar berkuda ini, ia sudah pernah mendesak Menteri Pariwisata untuk melakukan upaya agar harga tiket pesawat kembali murah, sehingga sektor pariwisata kembali bergairah.

“Saya pernah sampaikan ini langsung ke Menteri Pariwisata, supaya dunia pariwisata kita tidak lesu,” tutupnya.(hen/rls)

Bagikan

KPPU dan Pemerintah Biarkan Praktek Kartel Duopoli, Harga Tiket Domestik Melambung

Peneliti Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didik J Rachbini.foto/antara

URBANNEWS.ID – Kondisi harga tiket pesawat domestik yang masih mahal bisa selesai jika praktik kartel duopoli yang ada saat ini bisa diatasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan pemerintah.

Demikian dikatakan Peneliti Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J Rachbini, Selasa (4/6/2019).

“Apa akar masalahnya? Praktik kartel duopoli yang dibiarkan oleh KPPU dan pemerintah. Ini yang mesti diselesaikan,” tutur Didik saat dihubungi CNBC Indonesia, Selasa (4/6/2019).

Lebih lanjut, ia menjelaskan, pada 2011 sampai 2018 pasar penerbangan domestik berjalan dengan persaingan yang sehat dan bahkan menjadikan pasar domestik Indonesia jauh lebih efisien daripada maskapai lain di dunia.

Sebelum 2001, tutur Didik, pasar domestik penerbangan Indonesia adalah pasar yang buruk karena praktik kartel yang dijalankan oleh negara, BUMN dan penerbangan swasta.

“Harga tiket sebelum 2001 sangat mahal, itu sebelum UU persaingan sehat dan anti monopoli. Kondisinya persis seperti sekarang,” imbuhnya.

Jadi, kata Didik, pasar domestik pernah efisien tetapi sekarang kembali masuk ke dalam praktik kartel duopoli. Didik menilai, dulu yang menyelesaikan praktik kartel sebelum 2001 adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

“Dan sekarang yang mempersembahkan praktik adalah KPPU yang lemah dan naif serta pemerintah yang putus asa sampai mau menyerahkan mentah-mentah pasar domestik yang besar dengan memasukkan maskapai asing,” ucapnya.

Didik menilai langkah pemerintah mengundang maskapai asing adalah jalan instan atau cara mudah untuk menyerah karena tidak mempunyai strategi kebijakan dan pengembangan kelembagaan persaingan yang sehat.

Menurutnya, maskapai asing masuk ke dalam negeri sangat merugikan pihak Indonesia terutama pasar dalam negeri.

Ia menambahkan, pasar penerbangan di tingkat internasional diatur dengan asas reprositas, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), reprositas adalah hubungan orang atau perusahaan yang akan membeli ke pihak lain apabila pihak lain itu membeli juga dari orang atau perusahaannya.

“Pasar domestik di negara yang besar diatur oleh pemerintah sendiri tidak diberikan kepada pihak asing kecuali dengan asas resiprositas (timbal balik) tadi. Jika maskapai asing masuk sama dengan menyerahkan mentah-mentah peluang pasar yang besar kepada pihak asing,” terangnya.

“Jika pemerintah ngotot memasukkan maskapai luar negeri dampaknya ke dalam sistem ekonomi akan lebih rapuh, yang mana nantinya pendapatan primer di neraca berjalan akan lebih jebol lagi. Sekarang sudah jebol, sektor jasa semakin defisit, neraca berjalan semakin buruk dalam jangka menengah,” tandas Didik.(cnbcindonesia.com)

Bagikan

Ajam ‘Terperangah’ Tarif Tol Naik Tiga Kali Lipat

ANTREAN kendaraan terjadi di gerbang tol Kalihurip Utama perbatasan Kabupaten Purwakarta-Karawang pada hari pertama pengoperasian gerbang tol tersebut, Kamis 23 Mei 2019. Kemacetan diduga akibat banyak pengemudi yang tidak mengetahui kenaikan tarif di sana.*/HILMI ABDUL HALIM/PR

URBANNEWS.ID – Sejumlah pengguna jasa tol Jakarta-Cikampek mulai mengeluhkan pengoperasian gerbang tol utama yang berlokasi di Kalihurip, Cikampek. 

Selain menimbulkan kemacetan, penggunaan gerbang tersebut juga memunculkan kenaikan tarif tol di atas kewajaran.

“Saya tidak habis pikir, masak tarif tol dari gerbang Cikopo hingga gerbang utama tarifnya Rp 15 ribu. Padahal, tarif sebelumnya dari Cikopo hingga Karawang Timur hanya empat ribu rupiah,” ujar salah seorang pengguna tol Jakarta Cikampek, Ajam, Jumat 24 Mei 2019.

Ajam mengaku setiap hari menggunakan jasa tol tersebut. Sebab, dia tinggal di wilayah Cikampek, sedangkan tempat kerjanya di Karawang.

Kenaikan tarif tol itu dinilai Ajam di luar batas kewajaran karena mencapai 300 persen lebih. Dia meminta pihak Jasa Marga mengevaluasi kembali kenaikan tarif tol Jakarta-Cikampek.

“Jika lewatnya hanya sekali-kali mungkin tidak akan teras berat. Tapi bagi saya yang setiap hari melintasi tol itu, merasa terbebani,” katanya.

Hal senada dikatakan, Rian, pengguna jasa lainnya. Dia mengaku pulang-pergi dari Purwakarta ke Karawang menggunakan tol. 

Rian kaget ketika menempelkan e-money di gardu Kalihurip. Ternyata perjalanannya dari gerbang Sadang hingga gerbang Kalihurip harus membayar Rp 22 ribu.

Padahal sebelum ada gerbang utama Kalihurip, dia cukup membayar Rp 10 ribu dari Sadang hingga Karawang Timur. 

“Kalau tarif ini berlaku permanen, saya harus menyiapkan uang Rp 750 ribu per bulan,” katanya.

Seperti halnya Ajam, Rian pun berharap ada kebijakan baru dari pihak Jasa Marga agar lonjakan tarif tol Jakarta-Cikampek tidak terlalu tinggi. “Kenaikannya tidak rasional. Masa sekali naik 300 persen lebih,” katanya.

Menurutnya, ruas tol Jakarta-Cikampek telah beroperasi sejak puluhan tahun silam. Artinya, biaya pembangunan tol sudah tertutup dari pembayaran penggunanya.

Saat ini, lanjut dia, pihak Jasa Marga tinggal mengeruk untungnya saja. “Sangat tidak bijak menaikkan tarif tanpa memperhitungkan jarak dan pelayanan. Sebab, tol ini kerap dilanda kemacetan,” ujarnya.

Sementara itu, dikutip dari tempo.co, PT Jasa Marga Persero Tbk. memindah Gerbang Jalan Tol Cikarang Utama ke Gerbang Tol Gerbang Tol Cikampek Utama dan Kalihurip Utama. Kebijakan tersebut berimbas pada kenaikan tarif tol untuk kendaraan golongan tertentu.

Corporate Communications Jasa Marga, Irra Susiyanti, mengatakan pemindahan gerbang tol resmi dilakukan pada Kamis, 23 Mei 2019. “Efektif pukul 00.00 WIB,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Jumat, 24 Mei 2019.

Pemindahan gerbang jalan tol tersebut salah satu upaya pemerintah untuk mengantisipasi kemacetan pada masa mudik Lebaran 2019. Jasa Marga menengarai Gerbang Tol Cikarang Utama tak akan mampu menampung jumlah kendaraan dari Jakarta sebab beberapa gerbang dinonaktifkan karena terdampak proyek jalan tol elevated dan LRT.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Tempo, lonjakan tarif tol berlaku untuk kelas kendaraan golongan I, yakni sedan, jip, truk kecil, dan bus. Kenaikan tarif paling tinggi untuk rute Cikarang Barat-Cibatu, dari Rp 1.500 menjadi Rp 12 ribu atau 600 persen. Sedangkan kenaikan tarif 50 persen berlaku untuk rute Jakarta-Cibatu, dari semula Rp 6.000 menjadi Rp 12 ribu.

Adapun kendaraan yang melalui rute Cikarang Barat-Cikarang Timur akan dikenakan tarif tol Rp 12 ribu dari semula Rp 2.500. Untuk rute lainnya, yakni Jakarta-Karawang Timur, tarif tol baru Rp 12 ribu. Kemudian wilayah 4 dengan rute Jakarta-Cikampek dikenakan ongkos Rp 15 ribu.(pikiran-rakyat.com/tempo.co)

Bagikan

Jalani Sidang Perdana, Gus Nur: Gak Ada Persiapan Apa-apa, Mboh Iki Sidang Opo…

Pengasuh Pondok Pesantren Tafid Quran Karamah, Gus Nur.foto/ngopibareng.id

URBANNEWS.ID – Pengasuh Pondok Pesantren Tafid Quran Karamah yang juga sering memberikan ceramah melalui akun media sosialnya, Sugi Nur Raharja alias Gus Nur telah menjalani sidang perdananya, Kamis (23/5) di Pengadilan Negeri Kota Surabaya. Dengan ditemani para relawannya, Gus Nur mendengarkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum di Ruang Sidang Candra.

Gus Nur didampingi tim kuasa hukum yang terdiri dari 10 pengacara. Beberapa dari mereka berasal dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Front Pembela Islam (FPI) dan LBH Pelita Umat. Dengan mengenakan baju koko putih serta peci putih, ia nampak khidmat mendengarkan JPU Basuki Wiryawan membacakan dakwaannya.

“Gak ada persiapan apa-apa. Mboh iki sidang opo (gak tahu ini sidang apa). Diikuti saja mengalir seperti air,” ujar Gus Nur sesaat sebelum memasuki ruang sidang.

JPU Basuki membacakan dakwaan atas Gus Nur. Terdakwa dijerat Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ia didakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap Generasi Muda NU melalui vlog yang ia unggah di channel YouTube miliknya.(jatim.idntimes.com)

Bagikan

Kapolri Angkat Komjen Moechgiyarto sebagai Irwasum Polri

Komjen Pol Moechgiyarto dipromosi menjabat Irwasum Polri.foto/merdeka.com

URBANNEWS.ID – Kapolri Jenderal Tito Karnavian melakukan rotasi sejumlah perwira tinggi dan menengah di lingkungan Polri melalui surat telegram. 

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo membenarkan surat telegram rotasi Polri itu.

“Ya menggantikan yang purna tugas pak Irwasum selain itu promosi serta tour of area dan tour of duty dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi,” jelas Dedi Prasetyo, Jumat (26/4).

Komjen Putut Eko Bayuseno yang semula menjabat Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri, ditempatkan sebagai perwira tinggi Irwasum Polri. Komjen Putut Eko Bayuseno sudah memasuki masa pensiun.

Sekarang, Irwasum dijabat oleh Komjen Moechgiyarto yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri.(merdeka.com)

Bagikan

Defisit Perumahan 11 Juta Lebih, REI Minta Pemerintah Serius

Ilustrasi perumahan rakyat.foto/99.co

URBANNEWS.ID – Usai periode pemilihan umum, pengembang mengharapkan kinerja pemerintah terkait dengan perumahan bisa membuat kebijakan dalam mengisi defisit (backlog) hunian yang selama ini menjadi masalah dalam pembangunan perumahan di Indonesia.

Ketua Umun DPP Real Estate Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata, mengatakan, ke depan pembangunan perumahan di Indonesia bisa tertata lebih baik. Pasalnya, kata Soelaeman, saat ini jumlah tanah yang ada masih kurang, padahal masih banyak yang membutuhkan.

“Pemerintahan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat [PUPR] harus memperkuat officer-nya, sehingga kinerjanya juga bisa jadi lebih baik. Seperti sekarang ini sudah baik, tapi harus lebih fokus,” ungkapnya belum lama ini.

Senada, Managing Director PT Sri Pertiwi Sejati Group (SPS) Asmat Amin mengatakan bahwa menuju pemerintahan yang baru diharapkan pemerintah bisa mencukupi backlog perumahan yang saat ini mencapai lebih dari 11,4 juta dan terus bertambah.

Salah satu upaya yang diusulkan Asmat adalah dengan menghapus aturan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) per unit rumahnya yang waktu pengurusannya mencapai 200 hari. Selain itu, juga memperbanyak rumah vertikal atau rumah susun sederhana milik (Rusunami).

“Ke depan, pengembang maupun pemerintah kan nggak mungkin bisa membeli 1 miliar meter persegi tanah untuk meng-cover 10 juta unit rumah. Mau nggak mau harus ke atas,” ungkapnya.

Asmat mengatakan, ke depan pembangunan bisa mencapai 2 juta unit rumah per tahun, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bersamaan untuk rumah tapak dan rusunami. Menurutnya, 2 juta unit rumah masih realistis asalkan kementerian fokus dan memahami betul persoalan perumahan.

Ketua umum Himpunan Pengembang Perumahan dan Permukiman Rakyat (Himperra) Endang Kawidjaja mengatakan, ke depan diharapkan antara peraturan dan proses perizinan bisa semakin singkron.

“Banyaknya verifikasi yang harus dilakukan pembeli rumah dan pengembang membuat membeli hunian tidak menarik. Jangan disamaratakan membangun rumah rakyat dengan membangun rumah mahal. Jadi terlihat niatnya pemerintah untuk membangun rumah MBR kan,” jelasnya.(bisnis.com)

Bagikan