Arsip Kategori: Urban Region

Perusahaan Migas Aceh Diingatkan untuk Ekstra Hati-hati dalam Mengelola Aset Warisan

Yusri Usman. foto/dok

URBANNEWS.ID – Penyerahaan lapangan migas Blok B kepada PT Pema yang merupakan BUMD Aceh, mulai menimbulkan spekulasi di ruang publik. Penyerahan itu telah berlangsung sesuai surat persetujuan pengelolaan dan Penetapan Bentuk Ketentuan Ketentuan Pokok Kontrak Kerja Sama Pada Wilayah B oleh Menteri ESDM Nomor 76.k/HK.02/MEN.M/2021. Meski demikian, perlu menyikapinya dengan hati-hati.

Jangan sampai penyerahaan ini awalnya di anggap merupakan berkah besar bagai rakyat Aceh, namun jika salah kelola, malah bisa menjadi bencana bagi rakyat dan Pemda Aceh di kemudian hari.

Demikian pernyataan Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman kepada urbannews.id, Kamis (29/4/2021).

“Contohnya sudah banyak, terbaru kasus Direktur Utama PT Mahakam Gerbang Raja Migas Kaltim berinisial IR, adalah sebagai pemegang hak Participating Interest 10% dari operasi blok Mahakam harus berada di balik teralis besi akibat dugaan korupsi,” ungkap Yusri.

Tak hanya itu, lanjut Yusri, akan menyusul proses hukum, yakni terhadap pemegang hak participating interest untuk lapangan minyak blok Jatinegara oleh Pemkot Bekasi telah dilaporkan ke KPK sejak Oktober 2020, yaitu KSO BUMD Pemkot Bekasi dengan mitranya Foster Oil & Energy Pte Ltd kepemilikan nya yang berkaitan erat dengan Cresswell International Ltd dan Aries Capital Holding milik Moch Riza Chalid yang merupakan tokoh penting dalam episode ‘papa minta saham’.

“Termasuk, saham Perusda BUMD PT DMB (Daerah Maju Bersaing) milik Pemrov NTB di dalam PT Newmont Nusa Tenggara, yang memiliki 7% saham hasil divestasi. Infonya sahamnya tergadaikan oleh investornya sebagai mitra BUMD. Sehingga timbul pertanyaan apa belum kapok juga?,” tandas Yusri.

Jadi, kata Yusri, harus ketahui blok B ini bekas wilayah operasi Exxon Mobil yang pada 1 Oktober 2015 telah di ambil alih oleh Pertamina Hulu Energi. Proses take over ini pun sempat memancing kontroversial saat itu, artinya aneh langkah Pertamina buang duit di sini untuk mengambil blok yang produksinya juga sudah turun banyak dan kontraknya juga akan berakhir PSC-nya.

“Bahkan, kami dari CERI waktu itu sekitar November 2015 sudah pernah membuat surat kepada kepala SKK Migas ketika masih di jabat Amin Sunaryadi, yaitu mempertanyakan dana temuan LHP BPK senilai sekitar USD 250 juta yang merupakan dana pemulihan sumur paska operasi atau di kenal dengan Abandonment and Site Restoration. Dana tersebut sudah terlanjur di bayarkan oleh negara lewat mekanisme cost recovery kepada Exxon Mobil tapi belum di gunakan, namun belum di kembalikan lagi ke negara,” beber Yusri.

Sehingga, kata Yusri, jika blok B sudah beralih dari Pertamina Hulu Energi ke PT PEMA, maka seharusnya dana USD 250 juta itu kembali serahkan kepada PT PEMA oleh negara.

“Jangan sampai perusahaan migas Aceh ketiban kerak busuk yang bermasalah merupakan warisan operator sebelumnnya,” ungkapnya.

Selain itu, kata Yusri, harus di pahami dalam mengelola lapangan migas yang padat teknologi, padat modal serta padat resiko, sehingga upaya mencari mitra untuk mengurangi resiko itu adalah sebuah kelaziman terhadap proses bisnis di dunia perminyakan.

Pengalaman beberapa blok Migas yang di kelola oleh BUMD menunjukan kinerja buruk. Jangankan mampu meningkatkan produksi, mempertahankan tidak turun saja sudah bagus. Karena BUMD lemah di cash call dari setiap aktifitas di migas yang padat modal, tak mungkin mengambil dari APBD. Sebagai contoh nyata lihat lah kinerja PT Bumi Siak Pusako yang mengelola blok Coastal Plain Pekanbaru.

“Namun, PT PEMA harus melakukan proses itu melalui lelang terbuka dan transparan serta akuntabel, sehingga pernyataan Zubir Sahim sebagai Direktur PT PEMA akan mengajak PT Energ Mega Persada, sebaiknya di urungkan jika tidak di pilih melalui proses tender. Karena ujungnya bisa berujung tersangkut pidana korupsi di kemudian hari,” kata Yusri.

Oleh sebab itu, tegas Yusri, BPMA harus segera mencegah apa yang akan di lakukan oleh Zubir Sahim untuk menunjuk PT Energi Mega Persada yang berada di bawah naungan Bakrie Group. “Kecuali dia memang kebal hukum,” tutup Yusri.(hen)

Bagikan

Direksi Paparkan Potensi Bank Riau Kepri Syariah ke Wapres, Ma’ruf Amin: Saya Akan Komunikasi dengan OJK Supaya Dipercepat

Direksi Bank Riau Kepri audiensi dengan Wakil Presiden RI. foto/mediacenter.riau.go.id

URBANNEWS.ID – Wakil Presiden (Wapres) KH. Ma’ruf Amin menerima Dewan Direksi PT Bank Riau Kepri (BRK) melalui konferensi video di Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2 Jakarta Pusat, Rabu (21/4/2021). Mereka memaparkan potensi Bank Riau Kepri Syariah.

Mengawali pertemuan, Direktur Utama Bank Riau Kepri Andi Buchari melaporkan potensi unit usaha bank tersebut.

“Nilai aset Bank Riau Kepri sudah Rp 30 triliun. Dengan aset ini, In Sya Allah dengan kita berkonversi menjadi Bank Umum Syarih (BUS) sepenuhnya, kita langsung menjadi bank syariah terbesar ketiga di Indonesia,” lapor Andi.

Di penghujung tahun 2020, lanjut Andi, unit usaha syariah yang telah beroperasi selama beberapa tahun di Bank Riau Kepri berhasil tumbuh sebesar 68,77% dari tahun sebelumnya. Labanya pun tumbuh mencapai 133% dari tahun sebelumnya.

“Ini membuat kita confidence sekaligus bersyukur, untuk kita bisa konversi ke bank syariah,” ungkapnya.

Dukungan Wapres

Menanggapi hal tersebut, Wapres mengatakan, dengan performa yang Bank Riau Kepri ini memungkinkan untuk segera konversi menjadi BUS.

“Saya juga berharap, Bank Riau Kepri ini tidak lama lagi lah (berkonversi menjadi Bank Umum Syariah,red). Saya akan berkomunikasi dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK), supaya di percepat,” ucapnya.

Wapres pun berharap, dengan kehadiran BUS di Riau dan Kepri, industri halal di dua provinsi tersebut juga dapat berkembang. Menurutnya, Riau memiliki peluang untuk berkontribusi dalam pengembangan industri, baik keuangan syariah maupun kawasan halal. Pasalnya, sebagai provinsi Riau memiliki potensi industri terbesar di Indonesia.

“Sekarang sudah tiga kawasan industri halal. Di Banten ada Modern Cikande, di Sidoarjo ada Eco Industrial Park Safe n Lock, dan di Bintan Kepri, sudah ada Bintan Inti. Di Riau-nya belum,” terang Wapres.

Selain itu, Wapres berharap, dengan berkonversinya Bank Riau Kepri menjadi BUS, Bank Riau kelak dapat menjadi kanal pengembangan dana sosial syariah, seperti zakat dan wakaf.

“Wakaf itu potensinya Rp 180 triliun per tahun. Wakaf tidak dibagi, tetapi dikumpulkan terus, menjadi dana abadi. Feedback-nya juga kembali ke pengembangan keuangan syariah,” pungkasnya.

Hadir mendampingi Andi Buchari dalam pertemuan pemaparan potensi Bank Riau Kepri Syariah ini, Direktur Dana dan Jasa MA Suharto, Direktur Kredit dan Syariah Tengkoe Irawan, Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan Eka Afriadi, dan Direktur Operasional Said Syamsuri.

Sementara Wapres di dampingi Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan Bambang Widianto, Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Ventje Rahardjo, serta Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Ahmad Erani Yustika.(hen/mediacenter.riau.go.id)

Berita lain:

Kasat Resnarkoba Polresta Pekanbaru Sambut Baik Kunjungan Silaturahmi Pengurus Yayasan Mentari

Bagikan

Kasat Resnarkoba Polresta Pekanbaru Sambut Baik Kunjungan Silaturahmi Pengurus Yayasan Mentari

Pendiri dan Pengurus Yayasan Mentari bersilaturahmi dengan Kasat Narkoba Polresta Pekanbaru. foto/ist

URBANNEWS.ID – Pengurus Yayasan Mentari, Senin (19/4/2021) bersilaturahmi ke Mapolresta Pekanbaru di Jalan Jendral Ahmad Yani. Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru AKP Ryan Fajri SIK menyambut baik kunjungan mereka di ruangannya.

Dalam kunjungan kali ini, Pendiri Yayasan Mentari Abdul Khair S.sos menjelaskan profil Yayasan Mentari dan Visi sekaligus misinya dalam membangun Riau bebas dari bahaya narkoba bagi pemuda.

Sementara itu, Ketua Yayasan Mentari Yudhi Kurniawan S.IP juga memaparkan bahwa Yayasan Mentari hadir untuk membantu para korban narkoba supaya dapat pulih kembali dan menjalankan kehidupan yang lebih baik.

Pendiri dan Pengurus Yayasan Mentari bersilaturahmi dengan Kasat Narkoba Polresta Pekanbaru. foto/ist

Yudhi menjelaskan, Yayasan Mentari yang berdomisili di Jalan Kuini Nomor 10 Marpoyan Damai, siap membantu korban narkoba ketika direhabilitasi dengan program-program yang sudah disiapkan.

“Kami siap membantu mereka karena kesadaran bahwa para pemakai narkoba bukanlah pelaku kejahatan, melainkan korban,” ungkap Yudhi.

Sementara itu, AKP Ryan Fajri pada kesempatan itu mengatakan, masalah narkoba merupakan masalah bersama.

“Perlu sinergi dari berbagai elemen masyarakat. Dan semoga dengan adanya Yayasan Mentari, dapat membantu dalam penanganan kasus narkoba dalam proses rehabilitasi,” ungkap Ryan.(hen)

Baca juga:

Aura Parfume Pekanbaru Tabur Diskon 20 Persen selama Ramadhan

Bagikan

Aura Parfume Pekanbaru Tabur Diskon 20 Persen selama Ramadhan

Aura Parfume Store Jalan Durian Sukajadi Pekanbaru. foto/ist

URBANNEWS.ID – Aura Parfume Pekanbaru kembali menggeber promo khusus. Kali ini, Aura Parfume memanjakan konsumennya dengan memberikan diskon hingga 20 persen. Diskon tersebut hanya berlaku selama Ramadhan 1442 H tahun ini.

Demikian Owner Store Aura Parfume Pekanbaru, Fajri Hidayat menjelaskan kepada urbannews.id, Senin (12/4/2021).

“Sebagai penghargaan kami kepada pelanggan setia kami, maka selama Ramadhan ini kami berikan diskon khusus hingga 20 persen untuk pembelian semua item,” ungkap Fajri.

Lebih lanjut, Fajri mengungkapkan, saat ini di Pekanbaru sudah ada dua Store. Aura Parfume Store pertama ada di kawasan padat Jalan Letjen S Parman Nomor 30, Gobah Pekanbaru. Lokasi ini merupakan kawasan padat dan elit di Pekanbaru.

Selain itu, Store kedua ada di Jalan Durian, Sukajadi Pekanbaru. Lokasi ini sangat dekat dengan pusat-pusat perkantoran di jantung Kota Pekanbaru.

“Semoga program diskon kami ini bisa mendapat tempat di hati masyarakat Pekanbaru. Selain itu tentunya kami juga berharap bisa menambah kedekatan ikatan emosional kami dengan masyarakat Pekanbaru. Untuk informasi lebih lanjut atau pemesanan produk parfum unggulan dari kami, dapat menghubungi 081275755758 atau ke nomor 081363339806,” ungkap Fajri.

Tips memilih parfum

Sementara itu, mengutip dari liputan6.com, hal pertama sebelum membeli parfum, anda perlu mengetahui informasi mengenai parfum tersebut. Dari situ, kamu bakal mengetahui tingkatan dalam parfum. Mulai dari aroma atas, tengah, dan bawah. Ketiga aroma itu akan berganti berurutan saat disemprotkan ke tubuh.

Pilih parfum yang kamu suka

Sebenarnya memilih parfum itu tergantung selera setiap orang. Jika sudah terbiasa dengan satu parfum, usahakan untuk memilih parfum yang baru dengan aroma yang hampir sama dengan parfum tersebut.

Coba parfum

Saat kamu memutuskan untuk memilih salah satu parfum. Alangkah baiknya mencobanya dahulu. Kamu bisa mencoba aroma parfum yang ringan dahulu baru lanjut ke aroma yang lebih kuat.

Biar tepat memilih parfum, hindari mencoba parfum yang banyak. Cukup beberapa saja yang menurut kamu aroma parfumnya enak. Jika sudah, kamu bakal menemukan parfum yang kamu inginkan. Kalaupun kamu tidak bisa beli di toko swalayan, kamu bisa membelinya di e-Commerce terpercaya. Dengan metode pembayaran yang lengkap, kamu bisa membeli parfum dengan mudah. (hen)

Baca juga:

Mega Eltra Pekanbaru Raih Penghargaan Bergengsi dari Petrokimia Gresik

Bagikan

Telkomsel Kerahkan Tim TERRA untuk Bantu Pemulihan Bencana NTT

Telkomsel melalui Tim Siaga Bencana TERRA (Telkomsel Emergency Response & Recovery Activity) berupaya maksimal untuk memulihkan layanan telekomunikasi akibat bencana banjir bandang yang terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemulihan jaringan dan layanan difokuskan pada beberapa area vital, seperti Kantor Pemerintahan, Kepolisian, Posko Pengungsian, Rumah Sakit, dan Posko BASARNAS.foto/ist

URBANNEWS.ID – Telkomsel terus berupaya maksimal untuk dapat memulihkan layanan telekomunikasi akibat bencana banjir bandang yang terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Salah satunya dengan menurunkan Tim Telkomsel TERRA.

Prioritas utama pemulihan jaringan dan layanan terfokus pada beberapa area vital yang menjadi pusat penanggulangan bencana. Di antaranya kantor pemerintahan, kepolisian, posko pengungsian, rumah sakit dan Posko BASARNAS. Fasilitas tersebut merupakan urat nadi proses evakuasi dan mempercepat operasional distribusi bantuan penanggulangan bencana.

Demikian keterangan tertulis Manager Corporate Communications Telkomsel Area Jawa Bali, Erwin Kusumawan kepada urbannews.id, Sabtu (10/4/2021).

Seiring dengan pemulihan jaringan di wilayah tersebut, guna mempercepat proses evakuasi dan bantuan penanggulangan bencana, komunikasi menjadi sangat penting. Khususnya untuk mengabarkan keluarga, koordinasi tim terkait seperti SAR, BNPB, dan TNI-Polri.

Selain itu juga penting untuk pengkinian informasi terkait wilayah bencana kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Paket khusus bebas telepon

Untuk itu, Telkomsel terus berupaya mendukung kelancaran komunikasi bagi semua pihak. Hal itu mereka upayakan dengan mengoperasikan Mobile Backup Power (MBP) atau genset ke BTS di lokasi terdampak. Terutama lokasi yang membutuhkan pendukung catuan daya listrik. Selain itu juga menghadirkan paket khusus bebas telepon agar proses komunikasi dan evakuasi di wilayah tersebut berjalan dengan lancar.

Paket khusus bisa untuk akses bebas telepon dan SMS ke semua operator. Durasinya selama 50 menit dan 250 SMS untuk pengguna prabayar. Ada juga bebas telepon 100 menit ke sesama pelanggan Telkomsel bagi pengguna pascabayar. Masa aktif selama 7 hari sejak aktivasi.

Paket tersebut dapat aktif melalui UMB 88820#. Atau dengan mengirimkan SMS dengan ketik NTT (untuk pengguna prabayar) atau NTTKH (untuk pengguna pascabayar). Setelah itu mengirimkan ke 8999. Periode aktivasi paket mulai 7 – 13 April 2021, dan berlaku maksimal satu kali aktivasi untuk tiap pelanggan.

Paket khusus bebas telepon dan SMS tersebut dapat dinikmati pelanggan Telkomsel di sejumlah wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, antara lain Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Malaka, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Flores Timur, dan Kabupaten Lembata.

Mudahkan evakuasi

Agar dapat memudahkan proses evakuasi yang oleh para relawan, Telkomsel mengirimkan tim unit siaga bencana yang bekerjasama dengan BNPB. Tim ini bernama tim TERRA atau Telkomsel Emergency Response & Recovery Activity.

Tim ini berasal dari wilayah terdekat bencana untuk membantu proses percepatan evakuasi dan mendirikan beberapa posko bantuan seperti di Kantor Walikota Kupang, Kantor BPBD Kupang dan Gereja Bethel Oespa bagi para korban yang terdampak.

Selain mendorong proses percepatan pemulihan jaringan telekomunikasi dan evakuasi para korban, Telkomsel juga menyalurkan bantuan sosial kemanusian sebagai bentuk kepedulian kepada para korban seperti bantuan paket sembako makanan siap saji perlengkapan kebutuhan bayi dan perlengkapan protokol Kesehatan.(hen)

Baca juga:

Telkomsel dan PPNI Hadirkan Layanan Hotline Edukasi Covid-19

Bagikan

Kupas Peluang Blok Rokan, Akri Institute Gelar Workshop Paradigma Titik Akhir Blok Rokan

URBANNEWS.ID – Akri Institute mengagendakan Workshop Paradigma Titik Akhir Blok Rokan, Kamis (8/4/2021). Workshop bertema ‘Penguatan Ekonomi Masyarakat Riau’ ini bakal berlangsung mulai pukul 08.30 WIB.

“Workshop kami buat dengan tetap mengacu ke protokol kesehatan ketat ya. Ada peserta yang offline dengan pembatasan sesuai Prokes, dan ada juga peserta secara daring. Untuk offline berlangsung di Hotel Pangeran Pekanbaru,” ungkap CEO Akri Institute, Peri Akri SE MM kepada urbannews.id, Kamis pagi.

Mengenai Blok Rokan, Peri Akri mengungkapkan, Blok Rokan merupakan penghasil minyak terbesar nasional.

“Blok Rokan ini kan kurang lebih berada di tiga perempat wilayah Riau wilayah beroperasinya. Paling banyak di Rohil, Bengkalis, Kampar, dan Rohul sebagian. Akri Institute ini melihat sebuah peluang. Makanya kami mengangkat tema penguatan ekonomi masyarakat Riau,” ungkap Peri Akri.

Menurut Peri, Riau sudah lama menjadi center energi fosil. “Tapi manfaatnya belum bisa dirasakan maksimal. Makanya kali ini kami mengundang sejumlah pembicara dan penanggap. Di antaranya bakal ada Bupati Rohil dan Ketua LAM Riau,” lanjut Peri Akri.

Peri mengungkapkan, peluang pada Blok Rokan tersebut membuka peluang kontribusi masyarakat dengan peran masing-masing. “Jadi ini kami melihat sudah saatnya kita memaksimalkan multiplier effect dari Blok Rokan ini bagi Riau. Tentunya dengan political will yang kuat,” ungkap Peri.(hen)

Baca juga:

Kabar Blok Rokan Dikelola MUJ Tidak Benar, Karmila Sari: Saya Sudah Telpon Langsung ke BUMD Jabar

Bagikan

Mega Eltra Pekanbaru Raih Penghargaan Bergengsi dari Petrokimia Gresik

PT Mega Eltra Pekanbaru menerima penghargaaan dari Petrokimia Gresik. foto/ist

URBANNEWS.ID – PT Mega Eltra Cabang Pekanbaru meraih penghargaan dari PT Petrokimia Gresik atas prestasi di tahun 2020. Mega Eltra Pekanbaru meraih penghargaan sebagai Distributor Utama NPK Phonska Plus PT Petrokimia Gresik di Wilayah Riau. 

Penghargaan itu atas keberhasilan Mega Eltra Pekanbaru menjual NPK Phonska Plus sebanyak 3.415 MT. Volume penjualan itu melampaui target tahun 2020. Atas pencapaian tersebut, PT Mega Eltra mendapatkan penghargaan berupa sebuah mobil dari PT Petrokimia Gresik selaku produsen pupuk Phonska Plus.

Penyerahan penghargaan verlangsung pada acara Gathering Distributor Utama untuk Wilayah Sumatera. Direktur Operasi dan Produksi PT Petrokimia Gresik, Digna Jatiningsih menyerahkan penghargaan tersebut kepada Kepala Cabang PT Mega Eltra Pekanbaru.

Pencapaian tersebut merupakan modal PT Mega Eltra, terutama bagi seluruh cabang-cabangnya untuk dapat lebih mendapat kepercayaan menjadi distributor utama PT Pupuk Indonesia (Persero). Bukan hanya untuk produk Phonska Plus, tapi juga untuk Urea dan semua produk PT Pupuk Indonesia (Persero).

Sukseskan penyaluran pupuk subsidi

Sebagai anggota grup PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Mega Eltra turut ambil peranan dalam menyukseskan pendistribusian pupuk subsidi dengan pemenuhan enam prinsip utama yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu dan tepat mutu.

PT Mega Eltra berkomitmen untuk mendistribusikan pupuk ke kios-kios yang nantinya sampai ke tangan petani yang telah terdaftar dalam e-RDKK. 

Jenis pupuk subsidi yang didistribusikan Mega Eltra adalah pupuk jenis Urea, SP36, ZA, NPK dan Organik. Pendistribusian pupuk subsidi dilaksanakan oleh cabang-cabang PT Mega Eltra yang tersebar di wilayah Sumatera, Jawa dan Sulawesi Selatan dengan memakai mekanisme e-RDKK dan selalu berkoordinasi dengan produsen pupuk, Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya.

Hingga akhir 2020, PT Mega Eltra telah berkontribusi menyalurkan pupuk bersubsidi di wilayah penugasannya kurang lebih sebanyak 155.241 ton. Dalam menjalankan pendistribusian pupuk bersubsidi, Mega Eltra bekerjasama dengan mitra usaha UMKM setempat dalam pengelolaan sarana penyaluran pupuk bersubsidi.

Sehingga, dengan kemitraan bersama UMKM, Mega Eltra menyiapkan dukungan fasilitas gudang sebanyak 33 gudang dan alat transportasi sebanyak 153 armada pengangkutan pupuk subsidi dari lini 3 sampai ke lini 4.(hen)

Baca juga:

Aura Parfume Pekanbaru Tabur Diskon 20 Persen selama Ramadhan

Bagikan

Gubsu Tidak Menghargai Hukum Soal Dualisme DPP Aceh Sepakat Sumut

Edy Rahmayadi. foto/kompas.com

URBANNEWS.ID – Tindakan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Ramayadi mengukuhkan organisasi yang menggunakan nama DPP Aceh Sepakat Sumut pada Senin 5 April 2021 di Medan, memantik keprihatinan sejumlah kalangan.

“Seharusnya Gubsu bisa memberikan tauladan ke masyarakat untuk menghormati hukum. Termasuk putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkraht van gewijsde atau res judicata,” ungkap Anak Aceh Medan di Perantauan, Yusri Usman kepada urbannews.id, Senin (5/4/2021) malam.

Pasalnya, kata Yusri, ada putusan Mahkamah Agung Nomor 420K/Pdt/2019 tertanggal 24 April 2019. Putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap. Juga sudah menyebutkan kepengurusan yang sah. Kepengurusan yang sah adalah di bawah Husni Mustafa SE sebagai Ketua Umum DPP Aceh Sepakat. Dan T Bahrumsyah SH MH sebagai Sekretaris Umum DPP Aceh Sepakat.

“Kemudian DPP Aceh Sepakat yang legal dan legitimate di bawah pimpinan Husni Mustafa SE itu, telah melakukan Mubes XI. Mubes di Hotel Polonia Medan pada 26 Desember 2020. Dan kepengurusannya pun sudah terbentuk,” ungkap Yusri.

Harusnya tempuh jalur hukum

Menurut Yusri, jika ada pihak-pihak yang menuding bahwa Mubes XI pada 26 Desember 2020 cacat hukum, seharusnya melakukan upaya secara hukum. Hal itu jika memang masih merasa sebagai warga negara yang taat hukum.

“Jika tidak bisa diselesaikan secara internal sesuai AD ART Aceh Sepakat, atau jika tidak ada titik temu antara para pihak, walau telah dilakukan mediasi oleh pihak Pemprov Sumut, maka langkah yang benar secara hukum adalah menggugat ke pengadilan. Sesuai bunyi pasal 57 dan pasal 58 dari UU Ormas Nomor 16 tahun 2017,” kata Yusri lagi.

Lebih lanjut Yusri mengatakan, atas sikap dan tindakan Gubsu tersebut, DPP Aceh Sepakat sebagai pihak yang taat hukum, seyogyanya melakukan langkah-langkah hukum. Terutama atas adanya penyalahgunaan wewenang atau detournement de pouvoir atau abuse of power. Atau melampaui kewenangannya atau exces de pouvoir sebagai pejabat negara oleh Gubsu. Langkah hukum bisa ke PTUN dan atau ke Pengadilan Negeri. Bisa menggugat itu sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa atau onrechmatige overheids daad ex pasal 1365 KUHPerdata.(hen)

Baca juga:

Ditanya Soal Surat Dukungannya untuk Mubes Aceh Sepakat, Kepala Kesbangpol Sumut Bungkam

Bagikan

Ada Promo Beli Satu Gratis Satu di Grand Opening Es Teh Indonesia Pekanbaru Delima

URBANNEWS.ID – Brand Es Teh Indonesia membuka outlet baru di Kota Pekanbaru, Riau. Lokasi outlet baru ini terletak di Jalan Delima Pekanbaru. 

Grand Opening Es Teh Indonesia Pekanbaru Delima berlangsung Senin (5/4/2021). 

Pada grand opening tersebut, Es Teh Indonesia Pekanbaru Delima menawarkan promo beli satu teh dengan berbagai varian rasa, bonus satu teh original.

Promo itu berlangsung mulai Senin 5 April 2021 hingga 7 April 2021.

Pantauan di lokasi, saat pertama toko itu dibuka, langsung dipadati pembeli.

Owner Store Es Teh Indonesia Pekanbaru Delima, Heru Wanda mengungkapkan, bahan yang digunakan dalam produk Es Teh Indonesia itu menggunakan teh asli Indonesia.

“Brand kami menggunakan produk lokal karena ingin membantu petani teh di Indonesia agar semakin mengembangkan usahanya di sektor pertanian,” ungkap Heru.

Menurut Heru, pihaknya memasarkan produk minuman dengan standar protokol kesehatan Covid-19 yang ketat. 

Menurut Heru, outlet Es Teh Indonesia Jalan Delima Pekanbaru menggunakan konsep sesuai protokol kesehatan yang berlaku. Hal itu menurutnya tak lain untuk menjaga karyawan dan pelanggan tetap terhindar dari terpapar corona.

Sementara itu, outlet Es Teh Indonesia Jalan Delima Pekanbaru beroperasi mulai pukul 10.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB. Outlet tersebut buka setiap hari.(hen)

Es Teh Indonesia Pekan Baru Delima

https://goo.gl/maps/tGCg8xNHE8VZ1omW6

Bagikan

MG Motor Indonesia Resmi Perkenalkan Outlet Buah Batu

MG Motor Indonesia Resmi Perkenalkan Outlet MG Buah Batu Bandung. foto/ist

URBANNEWS.ID – Tantangan ekonomi di tengah kondisi pandemi rupanya tidak menyurutkan kegigihan MG Motor Indonesia. Terutama untuk tetap memperluas jangkauannya ke lebih banyak masyarakat Indonesia.

Kini, memasuki tahun keduanya di Tanah Air, MG semakin memperkuat kerja sama yang telah ada. Di antaranya kerjasama dengan sejumlah mitra dalam negeri. Kerjasama ini di antaranya untuk membuat jaringan penjualan. Selain itu juga untuk pelayanan servis serta pelayanan purna jual. Strategi pemasaran juga menjadi kerjasama. Sehingga lebih banyak lagi kalangan pecinta otomotif yang semakin mengenal merek MG.

MG Motor Indonesia kembali memperkenalkan outletnya di Buah Batu. Langkah ini sebagai wujud nyata kehadiran MG di tengah masyarakat Indonesia. Khususnya di kota besar seperti Bandung. Outlet ini merupakan bentuk kerja sama ketiga dengan Andalan Motors Group.

MG Buah Batu merupakan outlet flagship dan terbesar di bawah manajemen Andalan. Di samping dua outlet resminya yang telah berdiri di Samanhudi dan Pondok Indah, Jakarta.

Investasi dengan nilai yang cukup fantastis ini adalah langkah awal keduanya untuk memulai tahun 2021 dengan lebih gemilang. Kepercayaan yang tinggi terhadap reputasi merek warisan Inggris ini menjadi salah satu bekal mereka. Selain itu, performa tinggi Andalan dalam mencetak angka penjualan mobil MG sepanjang tahun 2020 juga menjadi kekuatan mereka.

Kepercayaan mitra dealer

“Kepercayaan mitra dealer serta pelanggan kami adalah yang terpenting guna memastikan keberlangsungan merek MG di Indonesia. Oleh karena itu, kami melihat pentingnya menemui langsung para konsumen di Bandung. Begitu juga rekan-rekan dari media. Agar menciptakan hubungan yang lebih dekat dan erat. Kami yakin bahwa kehadiran MG mampu meredefinisi ekspektasi para pecinta otomotif di Tanah Air. Khususnya area Bandung dan sekitarnya. Tidak kalah penting, outlet ini juga mengandalkan tenaga kerja berpengalaman dan teknisi bersertifikasi khusus. Mereka secara konsisten memberikan kepuasan pelayanan kepada para pelanggan MG,” ungkap Rendi Radito, Sales and Network Director MG Motor Indonesia.

Outlet resmi seluas 1.200 meter per segi ini terletak di Jalan Buah Batu Nomor 302, Cijagra Kecamatan Lengkong, Bandung. Outlet ini menawarkan layanan lengkap 3S. Yaitu sales, servis, serta spare part agar menjadi one-stop service untuk para pemilik MG yang berdomisili di Bandung dan sekitarnya.

Memasuki area showroom, pengunjung akan langsung menyaksikan dua SUV unggulan MG, yaitu MG ZS dan MG HS. Area showroom memiliki luas 618 meter per segi.

Dengan working bay seluas 581 meter per segi, bengkel resmi ini mampu menangani hingga tujuh kendaraan sekaligus. Kapasitas pelayanan hingga 14 mobil per hari.

Pelanggan nyaman

Sembari bersantai menunggu dan menikmati hidangan teh dan kopi, menggunakan fasilitas Wi-Fi atau pun berinteraksi dengan rekan-rekan penjualan MG, pelanggan dapat memanfaatkan area seluas lebih dari 120 meter per segi.

Managing Director Andalan Motor Group, Raynaldi Setiawan turut memberikan sambutan kepada awak media. Ia menyampaikan respons positifnya terhadap kerjasama yang telah terjalin dengan MG setahun terakhir ini.

“Rekam jejak MG yang telah terkenal di dunia otomotif global menjadi alasan utama Andalan memberi kepercayaan yang tinggi untuk berinvestasi dan terus mengembangkan jaringan outlet MG di Tanah Air. Ragam model mobilnya yang memiliki gaya serta kualitas yang kami anggap mampu untuk meredefinisi ekspektasi penggemar otomotif juga menjadi faktor yang mendasari terciptanya kerja sama ini. Kami pun berterima kasih atas kepercayaan untuk mengembangkan merek MG di Indonesia. Kami optimis bahwa tahun 2021 akan lebih banyak kesuksesan yang kami cetak dan kesempatan untuk terus memperluas jaringan bersama MG,” ungkap Raynaldi Setiawan.

Turut hadir dan menyapa Bandung dalam acara bersama media, Donald Rachmat selaku General Director MG Motor Indonesia. Ia juga menyampaikan apresiasinya terhadap mitra bisnis lokal, yaitu dealer dan juga perusahaan pembiayaan atas kepercayaan yang diberikan kepada MG dan kerja samanya sejauh ini.

“Saat ini kami sudah menjalin kerja sama yang solid dengan 7 mitra dealer serta 5 perusahaan pembiayaan untuk memudahkan akses masyarakat terhadap produk mobil kami. Meskipun tantangannya cukup besar di awal kami beroperasi, namun kami cukup bangga dengan kinerja yang dibuktikan oleh seluruh pihak untuk semakin membangun reputasi baik MG di Indonesia,” ungkap Donald Rachmat.

Siapkan 14 outlet

Kini selain Andalan, MG juga telah membina kerja sama dengan Eurokars, Hascar, Galesong, Sun Motor, TPM, dan Mimosa dan membangun sebanyak 14 outlet resmi yang siap melayani para pelanggannya dari Medan hingga Manado.

Sementara itu, untuk memudahkan konsumen, MG telah resmi menggandeng BCA Finance, SGMW Multifinance Indonesia, Maybank Finance, Mandiri Tunas Finance, dan Mega Auto Finance yang siap menawarkan skema pembayaran yang penuh keuntungan. Berkat kerja sama yang solid ini, hingga Februari 2021, MG telah mencatatkan total penjualan sebanyak lebih dari 450 unit MG ZS dan MG HS.

Sementara dari sisi strategi pemasaran, MG juga secara agresif menyapa langsung masyarakat Bandung melalui kehadiran pamerannya di beberapa area pusat perbelanjaan di Bandung, salah satunya di Trans Studio Mall (TSM) pada tanggal 31 Maret hingga 4 April 2021.

Dengan mengunjungi outlet resmi atau pun pameran di TSM, calon konsumen dapat mencoba sendiri mengendarai MG ZS dan MG HS serta menikmati kesempatan terbatas untuk menghemat lebih dari Rp17.500.000 untuk setiap pembelian MG ZS dan MG HS melalui program MG UpGreat Deal.

Hal ini mencakup gratis biaya perawatan hingga 100.000 km atau lima tahun, termasuk suku cadang dan jasa, serta MG Hygiene Healthy Kit berupa Car Air Purifier dan Car UV LED Sterilamp. Lebih dari itu, para calon pelanggan juga dapat menikmati bunga cicilan 0% hingga 3 tahun, garansi 5 tahun tanpa batasan kilometer, serta gratis voucher Thule senilai Rp 2 jutaan.(hen/rls)

Baca juga:

Eksplor Indonesia Lebih Seru dan Aman bersama Mobil Keren MG HS

Bagikan

Tim SAR Brimob Polda Riau Evakuasi Korban Banjir di Pekanbaru

Tim SAR Brimob Polda Riau Evakuasi Korban Banjir di Perumahan Mandevilla. foto/ist

URBANNEWS.ID – Tim Search and Rescue (SAR) Brimob Polda Riau telah melaksanakan evakuasi barang-barang akibat bencana banjir di Pekanbaru, Senin (29/3/2021). Pelaksanaan evakuasi berlangsung mulai pukul 07.25 WIB. Tim menurunkan sebanyak 12 personel. Mereka berangkat menuju lokasi banjir Perumahan Mandevilla.

Menurut keterangan Tim SAR Brimob Riau yang dipimpin Ipda Hadi Subroto SH, evakuasi tersebut di Perumahan Mandevilla, Jalan Cengkeh, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru.

Lebih lanjut, sekitar pukul 08.05 WIB Tim SAR tiba di Perumahan Mandevilla. Berdasarkan keterangan warga, air mulai naik di sekitar perumahan warga pukul 03.00 WIB.

Tim SAR Brimon Polda Riau melaporan, ketinggian air mencapai 1,5 meter pada pukul 05.00 WIB. Mereka sampai di lokasi bajit saat ketinggian air masih 1,5 meter.

Personel tim tersebut mengambil tindakan membantu evakuasi barang warga seperti sepeda motor maupun dokumen penting milik warga.

SAR Brimob Polda Riau yang turun kali ini terdiri antara lain 11 personel Yon A Por. Selain itu mereka juga membawa satu orang driver. Mereka menggunakan perlengkapan life jacket sebanyak 11 unit dan sepatu bot sebanyak 10 unit.

Sementara itu, antaranews.com melansir sejumlah warga mengungsi dari Perumahan Graha Fauzan Asri yang terendam banjir akibat luapan Sungai Sail di Pekanbaru, Riau, Senin (29/3/2021).

Hujan deras yang mengguyur Kota Pekanbaru beberapa hari belakangan ini mengakibatkan sungai-sungai meluap dan merendam pemukiman warga hingga ketinggian air mencapai 1,5 meter di beberapa lokasi.

Puluhan Kepala Keluarga terpaksa mengungsi sementara ke tempat yang lebih aman. (hen)

Baca juga:

MA Kuatkan SK Pembatalan SHM Yap Ling Li dan Umar

Bagikan

Marsma Andi Kustoro Terpilih sebagai Ketua Pengprov PDBI Riau

Musprov PDBI Riau, Jumat (26/3/2021) di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau. foto/ist

URBANNEWS.ID – Komandan Pangkalan Udara (Lanud) Roesmin Nurjadin, Marsma Andi Kustoro terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI) Riau. 

Ia terpilih pada Musprov PDBI Riau, Jumat (26/3/2021). Musprov berlangsung di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau. 

Musprov berlangsung secara virtual. Ketua Umum KONI Riau DR Emrizal Pakis dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Bobby Rahmad hadir pada Musprov itu.

Ketua Umum PDBI, Kombes Pol Drs Joko Sarwoko SH MM, menghadiri Musprov PDBI Riau secara virtual.

Selain itu, sejumlah pemerhati drum band di Riau juga hadir secara virtual. Begitu juga dengan unit-unit drum band yang ada di Riau.

Ketum PDBI Joko Sarwoko menyampaikan apresiasi kepada Pengprov Riau. Terutama atas pencapaian segudang prestasi selama empat tahun kepengurusan terdahulu.

Musprov ini berlangsung setelah Musprov PDBI di Sumsel, Lampung, dan Aceh.

Joko Sarwoko mengutarakan pihaknya memperjuangkan Riau sebagai prioritas mendapatkan iven nasional. “Agar Ketum PB bisa hadir di Riau nantinya terutama Kejurnas dan Grand Prix GP MB,” ungkapnya. 

Pernyataan Joko Sarwoko tersebut mendapat sambutan seluruh peserta, terutama Ketum KONI Riau yang terlihat sangat antusias.

Musprov kali ini mencatat sebanyak 40 peserta hadir secara virtual. Mulai dari pemerhati hingha kepala unit drum band serta Marching band se-Riau.

Sebanyak enam pengurus kabupaten di Riau memiliki hak suara dalam Musprov ini. Keenam pengurus tersebut yakni PDBI Kota Pekanbaru, PDBI Rokan Hilir, PDBI Kepulauan Meranti, PDBI Bengkalis, PDBI Kampar dan PDBI Inhu.

Seluruh peserta dalam Musprov ini bermusyawarah mufakat untuk memilih Marsma Andi Kustoro sebagai Ketua Pengprov PDBI Riau Periode 2021-2024.

Johny S Mundung menjadi pimpinan sidang dalam Musprov tersebut. Sementara Dian Mutia dan Lilis Mulyana menjadi anggota pimpinan sidang.(hen)

Baca juga:

PT ARARA ABADI DAN MITRA OPTIMALKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK CEGAH KARHUTLA

Bagikan

LSM Penjara Siapkan Langkah Hukum soal Dugaan SPBU Ilegal di Medan

SPBU diduga kuat ilegal di jantung kota Medan. LSM Penjara Sumut siapkan langkah hukum untuk urai pelanggaran Pertamina MOR 1 Sumbagut. foto/dok

URBANNEWS.ID – DPD LSM Penjara Sumatera Utara kembali angkat bicara terkait dugaan SPBU Ilegal di Medan. Mereka menyatakan Pertamina MOR I Sumbagut telah melakukan pelanggaran dengan tetap menerbitkan izin operasional SPBU Nomor 14.201.115 di jantung Kota Medan atas nama PT Amanah Lima Bersaudara.

“Oleh karena itu, kami mohon Pertamina MOR 1 Sumbagut untuk meninjau izin yang telah diberikan dan menyetop suplai BBM terhadap SPBU tersebut,” ungkap LSM Penjara Sumut dalam suratnya teranggal 22 Maret 2021 kepada GM Pertamina MOR 1 Sumbagut.

Ketua DPD LSM Penjara SUmut Adi Warma Lubis dan Sekretaris DPD LSM Penjara SUmut Zulkarnain Siregar dalam surat itu juga menyatakan akan menempuh langkah hukum atas pelanggara Pertamina MOR 1 Sumbagut tersebut.

Renovasi besa-besaran tahun 2018

LSM Penjara melayangkan surat itu terkait status IMB renovasi dan izin operasional SPBU Nomor 14.201.115. SPBU ini terletak di persimpangan Jalan Sudirman dan Jalan Imam Bonjol, Medan.

“Sesuai informasi kami dapat, SPBU Nomor 14.201.115 dahulunya milik CV Edward A Silitonga dengan IMB Nomor 142 tanggal 7 Desember 2009. Sekitar tahun 2018 SPBU itu mengalami renovasi total,” ungkap LSM Penjara Sumut dalam suratnya itu.

LSM Penjara Sumut mengungkapkan pengelola SPBU mesti punya IMB renovasi sebelum merubah layout bentuk SPBU itu. LSM Penjara Sumut menyatakan hal itu dengan mengacu pada Permendagri Nomor 32 Tahun 2010 tentang penerbitan IMB.

Berada di atas lahan Ruang Terbuka Hijau

“Kami ketahui kawasan SPBU itu termasuk kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sejak tahun 2015. Status ini sesuai Perda Kota Medan Nomor 2 tahun 2015 tentang tata ruang Kota Medan 2015-2035,” ungkap LSM Penjara Sumut.

LSM Penjara Sumut juga mengungkapkan adanya pernyataan Kepala Dinas PKP2TR Kota Medan Benny Iskandar di Media Metro. Benny mengungkapkan SPBU 14.201.115 tidak memiliki IMB.

Kekurangan lahan RTH

Beritasatu.com pada 13 September 2020 melansir pernyataan Bakal Calon Wali Kota Medan, Bobby Nasution. Bobby menyoroti masalah minimnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Medan. Ia menilai Medan belum memenuhi target minimal 30 persen untuk RTH tersebut.

“RTH kita masih sekitar 7 persen dari target minimal 30 persen, yang tidak sesuai dengan anggaran pemerintah belanja daerah, sekitar Rp 6 triliun untuk setiap tahunnya,” ungkap Bobby Nasution saat menghadiri kegiatan Gowes Gembira yang digelar relawan Bona Center di Stadion Teladan Medan, Minggu (13/9/2020).

Bobby menyebutkan, pemerintah menggunakan anggaran mencapai Rp 30 triliun selama lima tahun periode pemerintahan di Medan. Namun, penggunaan anggaran dana dari rakyat tersebut, belum memenuhi harapan dan keinginan masyarakat di daerah tersebut.

“Anggaran sangat besar namun taman pun tidak bertambah. Ini belum lagi masalah infrastruktur lain. Sejumlah kawasan jalan masih rusak, dan banjir masih sering terjadi. Padahal, anggaran yang itu bisa menyelesaikan persoalan masyarakat,” katanya.

Menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu menyebutkan, minimnya ketersediaan ruang terbuka hijau di Medan, membuat masyarakat melakukan aktivitas di tengah lingkungan dengan kondisi tidak baik. Padahal, Medan salah satu kota terbesar di Indonesia. Berbeda dengan RTH di Kota Surabaya.

Melanggar undang undang

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi pun pernah menyatakan RTH Kota Medan masih tujuh persen. Melansir detik.com edisi 27 Februari 2020, mantan Pangkostrad itu pun menyatakan kondisi RTH hanya 7 persen itu melanggar undang undang.

“Kata undang-undang 30 persen lapangan terbuka hijau. Ruang terbuka hijau. Kita masih 7-10 persen. Saya mohon maaf. Sumatera Utara ini 7-10. Medan ini 7 (persen). Undang-undang kita langgar,” ujar Edy saat Rakorda BPD Sumut di Medan, Kamis (27/2/2020).

Aturan soal RTH di wilayah perkotaan ini memang mengacu pada UU nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pasal 29 UU 26/2007 menyebutkan proporsi ruang terbuka hijau di wilayah kota paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota.(hen)

Simak juga:

Pejabat Pertamina Sempat ‘Ngeles’, Kepala Dinas PKP2R Medan Akhirnya Benarkan SPBU Imam Bonjol Tak Punya IMB

Bagikan

MA Kuatkan SK Pembatalan SHM Yap Ling Li dan Umar

Yusri Sabri SH MH. foto/ist

URBANNEWS.ID – Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia telah menyatakan keabsahan surat keputusan (SK) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau 01/SK-14.MP.02.03/I/2020 tanggal 15 Januari 2020.

SK Kanwil BPN Riau itu menyatakan telah membatalkan dua Sertifikat Hak Milik (SHM) di Kabupaten Kampar. Keduanya yakni SHM No7029 Tahun 2015 atas nama Yap Ling Li, dan SHM No7030 Tahun 2015 atas nama Umar.

Keputusan Mahkamah Agung tersebut tertuang dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 43K/TUN/2021 tanggal 24 Februari 2021. Itjen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kepala Kantor Pertanahan Kampar, dan Kepala Kantor Wilayah BPN Riau merupakan pemohon dalam perkara ini.

SHM 7029 dan 7030, tumpang tindih dengan SHM Nomor 346 Tahun 1980 dan SHM Nomor 347 tahun 1980 atas nama H Azrul Harun. Keempat SHM tersebut berada pada bidang tanah yang sama.

Hanya SHM 346 dan 347 yang sah

Menyikapi putusan Mahkamah Agung tersebut, Yusril Sabri SH MH sebagai Pengacara Ahli Waris H Azrul Harun, Jumat (18/3/2021) menyatakan bahwa keputusan Mahkamah Agung itu sudah tepat. Menurutnya putusan itu telah terang benderang menyatakan di atas tanah tersebut hanya ada dua SHM yang SAH. Keduanya yakni SHM Nomor 346 dan SHM Nomor 347.

“Sebab Mahkamah Agung telah menyatakan bahwa keputusan Kanwil BPN Provinsi Riau itu SAH, artinya hanya SHM klien kami yang saat ini SAH secara hukum di atas bidang tanah tersebut,” ungkap Yusril Sabri SH MH.

Bidang tanah tersebut berada di Desa Kubang Jaya Kabupayen Kampar Dahulu Desa Teratak Buluh.

“Atas pertentangan SHM atas nama Yap Ling Li dan Umar dengan klien kami, sebelumnya sudah ada tiga putusan peradilan. Ada putusan pidana dan putusan perdata. Putusan-putusan ini ada yang bertentangan satu dengan lainnya. Namun adanya putusan Mahkamah Agung ini, artinya sudah ada kepastian hukum bagi semua pihak. Seritifikat yang SAH di atas lahan tersebut hanya SHM Nomor 346 dan SHM Nomor 347,” ungkap Yusril Sabri SH MH.

Alas hak terbukti palsu

Yusril Sabri SH MH menuturkan, putusan yang sudah ada sebelumnya antara lain putusan hakim pidana MA Nomor 763/K/PID/2017. Selain itu ada putusan nomor 765/K/PID/2017 tanggal 26 September 2017. Putusan inkrakh ini menyatakan Surat Keterangan Tanah yang menjadi dasar permohonan SHM Nomor 7029 dan SHM Nomor 7030 terbukti palsu.

Menurut Yusril Sabri SH MH, setelah adanya putusan pidana, muncul putusan hakim perdata Mahkamah Agung. Putusan itu bernomor 2782.K/PDT/2018 tanggal 30 November 2018.

“Putusan ini menurut kami kurang berkeadilan karena memenangkan suatu perkara kepemilikan tanah yang penerbitan sertifikatnya menggunakan SKT terbukti palsu. Seyogyanya putusan perdata tersebut mengacu pada putusan pidana. Sebab, kasus tanah tersebut objek tanahnya sama dan dasar penerbitan SHM Nomor 7029 dan SHM Nomor 7030 adalah SKT palsu,” beber Yusril Sabri SH MH.

Berkekuatan hukum tetap

Lebih lanjut Yusril Sabri SH MH mengutarakan, adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 43K/TUN/2021 yang telah berkekuatan hukum tetap, menjadi putusan keempat dalam perkara ini.

“Dan dari empat putusan hukum yang telah terbit ini, menunjukkan pembatalan SHM Nomor 7029 atas nama Yap Ling Li dan SHM Nomor 7030 atas nama Umar oleh Kantor Pertanahan Kampar, bukanlah melihat dari dasar putusan perdata,” ungkap Yusril Sabri SH MH.

“Melainkan karena adanya surat pernyataan dari pemohon hak atas tanah pertama kali yang dimohonkan Adnan T dan Nursiah, yaitu surat pernyataan tentang data kepemilikan dan penguasaan status tanah tanggal 4 Maret 2015 dan tanggal 20 Februari 2015,” lanjut Yusril Sabri SH MH.

Yusril Sabri SH MH mengatakan, surat pernyataan Adnan T dan Nursiah itu menyatakan pada poin 3 dan poin 4, bahwa sejak menguasai tanah tersebut, tidak terjadi tumpang tindih dengan kepemilikan dengan pihak lain dan bila ternyata di kemudian hari diketahui ada sertipikat hak atas tanah yang terbit lebih dahulu di atas tanah yang dimohon tersebut, maka Adnan T dan Nursiah bersedia sertipikat mereka dibatalkan oleh Pemerintah karena cacat administrasi dan tanpa tuntutan ganti rugi apa pun.(hen)

Berita terkait;

Janggal, Hakim PTUN Pekanbaru Berinisial SR Memenangkan Sertifikat yang Sudah Divonis MA sebagai Sertifikat Palsu

Bagikan

MK akan Bacakan Putusan Sengketa Pilkada Rohul dan Inhu Besok Siang

Ilham Yasir. foto/gatra

URBANNEWS.ID – Mahkamah Konstitusi (MK) menjadwalkan pengucapan putusan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Rokan Hulu dan Indragiri Hulu pada Senin (22/3/2021). Sidang akan berlangsung mulai pukul 13.30 WIB.

Menurut keterangan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau Ilham Yasir, Minggu (21/3/2021) siang, tidak ada perubahan jadwal. Ilham juga mengatakan ia sudah berada di Jakarta.

Sidang tetap akan berlangsung pada Senin 22 Maret 2021 pukul 13.30 WIB. Hal ini pun sesuai dengan publikasi resmi MK. Agenda sidang kali ini adalah pengucapan putusan.

“Saya mendampingi KPU Kabupaten Rokan Hulu. Kemungkinan saya tidak hadir di ruang sidang, tapi di Jakarta saya mendampingi,” ungkap Ilham Yasir kepada urbannews.id Minggu siang.

Menurut keterangan Ilham, Anggota KPU Riau Firdaus mendampingi KPU Kabupaten Indragiri Hulu. “Yang Inhu Pak Firdaus yang mendampingi,” kata Ilham.

Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Pilkada 2020 di Inhu dan Rohul menggugat keputusan KPU kedua kabupaten di Provinsi Riau itu ke MK. Di Kabupaten Inhu, pasangan calon Pilkada Inhu Rizal Zamzami dan Yoghi Susilo yang mengajukan gugatan ke MK. Sedangkan di Kabupaten Rohul, pasangan calon Pilkada Rohul Hafith Syukri dan Erizal yang menggugat ke MK.

KPU Inhu dan KPU Kabupaten Rohul sudah menetapkan pasangan calon pemenang Pilkada tersebut. Di Rohul, KPU menetapkan petahana Sukiman sebagai pemenang. Sedangkan di Inhu, Rezita-Junaidi menjadi pemenang. (hen)

Bagikan

Ketua Sentra HKI UIR: Sengketa Batik Riau Bukan Domain Pemerintah Daerah

DR Zulfikri Toguan. foto/ist

URBANNEWS.ID – Ketua Sentra HKI Universitas Islam Riau Zulfikri Toguan angkat bicara menyusul mencuatnya kabar tentang sengketa Batik Riau dengan salah seorang warga yang akan menggugat pemilikannya. Zulfikri menegaskan, adanya permintaan dari salah satu anggota DPRD Riau agar Pemerintah daerah turun tangan sebagai langkah keliru.

Dijelaskan Zulfikri kepada urbannews.id, Sabtu (20/3/2021), masalah Batik dalam HKI masuk kategori Hak Cipta, sebagaimana yang diatur dalam pasal 40 ayat (1) huruf (j) Undang Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta khususnya bidang seni.

“Karena Hak Cipta tersebut ada tiga kategori bidang, yaitu ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Seni Batik adalah motif batik kontemporer yang inovatif, masa kini dan bukan tradisional. Karya seni ini dilindungi oleh hukum karena mempunyai nilai seni, baik dari sisi gambar, corak dan komposisi warna. Pencipta karya batik perlu dilindungi dikarenakan setiap pencipta, yang dalam hal ini adalah pencipta motif batik kontemporer berhak atas hak moral dan hak ekonomi sesuai pasal 4 UU Hak Cipta,” urai Zulfikri.

Oleh karena itu, lanjut Zulfikri, untuk melindungi hak moral dan hak ekonomi pencipta motif batik kontemporer, dapat dilakukan upaya hukum di antaranya melalui pencatatan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM.

“Langkah ini sebagaimana diatur dalam Pasal 64 UU Hak Cipta. Dalam aturan tersebut perlindungan dapat dilakukan jika telah didaftarkan karena sejak diterimanya pendaftaran Hak Cipta tentang batik ini maka orang lain tidak dapat mengklaim sebagai pemilik karena azasnya first to file, yaitu pihak yang pertama mendaftarkan maka dialah pemiliknya,” beber Zulfikri.

Selain perlindungan seperti itu, kata Zulfikri, pemerintah telah melakukan inovasi dengan cara menerbitkan sertifikasi batik melalui Kementerian Perindustrian yang diberi nama Batikmark.

“Batikmark merupakan sebuah logo yang berfungi sebagai penanda identitas produk-produk batik yang berasal dari Indonesia. Tujuan utama penerbitan sertifikasi Batikmark adalah memastikan perspektif dunia. Logo Batikmark bermanfaat sebagai alat pembeda batik buatan Indonesia dengan produk batik dari negara lain,” beber Zulfikri.

Lebih lanjut dijelaskan Zulfikri, konsumen mancanegara dapat dengan mudah mengenal batik yang berasal dari Indonesia.

“Para pembeli dalam negeri juga dapat lebih menyakini produk batik yang akan dipakai. Dengan adanya Batikmark pada setiap produk batik produksi Indonesia, praktik pemalsuan produk batik yang sering dilakukan negara-negara lain dapat diminimalkan,” lanjut Zulfikri.

Menurut Zulfikri, Batikmark diperkenalkan oleh Kementerian Perindustrian melalui Peraturan Menteri Perindustrian No74/M-IND/PER/9/2007. Ini merupakan upaya perlindungan kekayaan intelektual melalui sertifikasi.

“Peraturan Menteri Perindustrian yang menciptakan Batikmark mensyaratkan bahwa sertifikasi Batikmark hanya dapat dilakukan kepada produk batik yang telah memiliki merek terdaftar dan produknya telah melalui serangkaian tes oleh Badan Standarisasi Nasional,” jelas Zulfikri.

Zulfikri mengatakan, mengenai klaim batik Riau adalah milik seseorang atau milik Pemda Riau, akan dilihat bukti kepemilikannya melalui siapa yang telah memiliki nomor pendaftaran kepemilikannya di Depatemen Hukum dan HAM.

“Oleh karena itu tidak ada domainnya Pemerintah Daerah untuk menolak pihak lain atau mengklaim sebagai pemiliknya, di sinialh pentingnya pendaftaran HKI itu bagi masyarakat yang memiliki objek HKI, jangan sampai diklaim orang lain sehingga merugikan baik secara ekonomi maupun moril,” jelas Zulfikri.

Kalaupun pemerintah daerah ingin menjadikan batik ini sebagai ciri khas daerah, lanjut Zulfikri, maka dapat dilakukan dengan Perlindungan Geografis , yaitu suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan cara tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan.

“Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang sudah ada, selama reputasi, kualitas, dan faktor yang menjadi dasar yang diberikannya pelindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada. Kerjasama yang baik antara pencipta motif batik dengan pihak Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam rangka melengkapi dokumen deskripsi Indikasi Geografis tersebut,” ungkap Zulfikri.

Menurut Zulfikri, Sentra HKI UIR saat ini mempunyai program untuk meneliti setiap produk HKI yang dihasilkan oleh masyarakat, termasuk untuk mendaftarkannya agar masyarakat memperoleh serifikasi HKI baik berupa Hak Cipta Maupun Hak Industri lainnya seperti Paten, Merek, Indikasi Geografis maupun produk HKI lainnya.

“Lembaga ini didirikan otonom di tungkat universitas agar masyarakat lebih praktis untuk melakukan konsultasi maupun sekaligus minta bantuan untuk edukasi proses pendaftarannya, sehingga masyarakat tidak mengalami kerugian dikemudian hari,” beber Zulfikri.(hen)

Bagikan

Ground Breaking Rusun Yayasan Laman Emas Riau Bangkit STAI H Lukman Edy, Menteri PUPR Berharap Mahasiswa Bisa Lebih Fokus Capai Prestasi Terbaik

URBANNEWS.ID – Ground Breaking Rumah Susun Yayasan Laman Emas Riau Bangkit STAI H Lukman Edy berlangsung Rabu (17/2/2021). Seremoni ini dihadiri Kepala Balai P2P Sumatera III, Zubaidi ST MT, yang didampingi Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau, Aldino Herupriawan ST MT.

Selain itu juga tampak hadir Kepala Seksi Wilayah II Mukhlis ST, PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus Andi ST dan Ir Lukaman Edy MSi yang didampingi Ketua Yayasan Laman Emas Riau Bangkit Dr Muhammad Darwis Shi SH MH beserta para undangan lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Lukaman Edy dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasih kepada Menteri PUPR Republik Indonesia dan Dirjen Perumahan Kementerian PUPR yang sudah merealisasikan bantuan Rumah Susun, khususnya rumah susun di Yayasan Laman Riau STAI tersebut.

Dalam acara Ground Breaking tersebut, Zubaidi mengutarakan bahwa pemerintah terus mendorong upaya pemulihan pembangunan infrastruktur. Hal itu tak lain guna memepercepat pertumbuhan ekonomi serta kualitas kehidupan sosial masyarakat sekaligus mendukung suksesnya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat dampak pandemi Covid-19 yang telah lebih dari 14 melanda nusantara dan dunia.

Pembangunan Rusun ini diselenggarakan melalui anggaran APBN tahun 2021, tepatnya melalui DIPA Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau yang direncanakan selesai dalam waktu delapan bulan dengan nilai kontrak Rp 15 Miliar.

Rusun ini nantinya akan diperuntukan bagi mahasiswa da mahasiswi. Rusun berupa bangunan tiga lantai dengan total sebanyak 43 unit hunian ini, memiliki ukuran kamar 24 meter persegi. Setiap kamar dilengkapi dua tempat tidur, dua lemari, dua meja kursi serta kamar mandi di dalam kamar. Hunian tersebut mampu menampung 166 orang mahasiswa.

Pada kesempatan itu, Menteri PUPR berpesan sagar Rusun ini didesain untuk mendukung sarana hunian demi mendukung kualitas mahasiswa di kampusnya. Selain itu, Menteri PUPR juga berharap Rusun tersebut bisa meningkatkan kualitas belajar mahasiswa dan bisa lebih fokus untuk mencapai prestasi terbaik.

Tak hanya itu, Menteri PUPR pada kesempatan itu juga berpesan kepada bahwa setelah pembangunan selesai, aset bangunan akan diserahterimakan kepada Yayasan dan diharapkan untuk bisa mengelola Rusun dengan sebaik-baiknya.(hen)

Bagikan

PT Arara Abadi dan Mitra Optimalkan Pemberdayaan Masyarakat untuk Cegah Karhutla

Gubernur Riau berdialog dengan petani program DPMA binaan PT Arara Abadi yang melakukan praktek pertanian dengan cara membuka lahan tanpa membakar. foto/ist

URBANNEWS.ID – Dalam mendukung upaya Pemerintah Provinsi Riau mencegah dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), serta telah ditetapkannya status Siaga Darurat Karhutla Provinsi Riau, unit usaha Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas, PT Arara Abadi bersama mitra pemasoknya mengoptimalkan program pemberdayaan dan kemitraan dengan masyarakat. Di antaranya melalui program Desa Makmur Peduli Api (DPMA), dan program Kemitraan Tanaman.

Selain itu, PT Arara Abadi juga menyiagakan 810 personil pemadam kebakaran (RPK), 22 personil Tim Reaksi Cepat (TRC), serta 589 Masyarakat Peduli Api (MPA). Mereka dilengkapi dengan berbagai peralatan dan sarana transportasi seperti 40 unit mobil dan 118 unit sepeda motor patroli, 120 unit speed boat, 5 unit air boat dan 481 unit pompa pemadam.

APP Sinar Mas juga menyiagakan 6 unit helikopter water bombing, guna mendukung operasi pemadaman karhutla melalui udara di Sumsel, Jambi dan Riau.

Hal itu telah diutarakan dalam Apel Siaga Pencegahan Karhutla Tahun 2021 yang diselenggarakan Pemprov Riau di Halaman Kantor Gubernur Riau, dihadiri langsung Gubernur Riau H Syamsuar selaku Komandan Satgas Karhutla Riau, Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi, Danrem 031/ Wirabima Brigjen TNI Mohammad Syech Ismed Harunsyah, Plt. Kepala BPBD Riau Hadi Penandio, serta jajaran Muspida terkait.

“Kegiatan ini kita lakukan untuk memastikan Kesiapsiagaan personil baik dari seluruh komponen baik pemerintah. BPBD, TNI/Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api maupun Perusahaan Dalam pencegahan Karhutla di Riau. Pada tahun ini sampai akhir Maret ini, jumlah lahan yang terbakar di Riau yang berhasil dipadamkan ada sekitar 600 Ha lebih dan titik api sekitar 215 titik api. Ini semua berkat kerjasama semua pihak termasuk dunia usaha,” ungkap Syamsuar.

Pada kesempatan yang sama Gubernur Riau selaku Dansatgas Karhutla Riau didampingi Kapolda Riau dan Danrem 031/Wirabima berdialog langsung dengan Herman, Agus dan Barus petani program DPMA binaan PT Arara Abadi yang melakukan praktek pertanian dengan cara membuka lahan tanpa membakar.

“Kita ingin lihat dan datang langsung melihat petani DMPA ini bagaimana bertani dan membuka lahan dengan tidak membakar,” ujar Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi.

Dalam pelaksanaannya, sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, APP Sinar Mas melalui PT Arara Abadi bersama mitranya mengoptimalkan program DMPA dalam upaya pencegahan Karhutla. Saat ini program DMPA di Riau telah berjalan di 179 Desa, dengan total penerima manfaat mencapai sekitar 9.000 KK.

Program DMPA sendiri bertujuan untuk mengajak dan membina masyarakat untuk mengelola lahan secara agroforestri, dan melakukan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB). Selain itu, Program DMPA juga memberi kesempatan masyarakat disekitar areal konsesi Perusahaan untuk meningkatkan pendapatannya.

Sedangkan untuk program kemitraan, PT Arara Abadi bersama mitranya di Riau telah melibatkan masyarakat sekitar operasionalnya dari mulai penanaman sampai dengan proses pemanenan dengan total luasan Tanaman Kemitraan mencapai 43.567 hektar.

“Melalui program DMPA dan kemitraan tanaman, kami harapkan dapat menjadi solusi pencegahan karhutla yang permanen. Selain masyarakat mampu meningkatkan pendapatannya, juga dapat mengurangi daerah rawan kebakaran,” ungkap Head Social & Security PT Arara Abadi, Deny Wijaya.

PT Arara Abadi beserta mitranya mengedepankan metode monitoring yang ekstensif ditunjang dengan teknologi dan infrastruktur terkini, yaitu fasilitas situation room terpadu, yang berada di sejumlah distrik. Dalam hal respon cepat terhadap kebakaran, api harus dapat dikontrol dalam waktu delapan jam setelah titik api terdeteksi, hal ini sesuai dengan SOP operasi pemadaman Fire Operation Management (FOM).

“PT Arara Abadi bersama mitranya mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada di darat, air, dan udara untuk mendukung upaya pemerintah dalam mencegah dan mengendalikan karhutla. Kami yakin dengan persiapan matang dan kolaborasi kuat antara sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat, kita mampu mencegah dan mengendalikan karhutla tahun ini,” ujar FOM Head APP Sinar Mas Region Riau Priyo menambahkan.(hen)

Bagikan

Sinar Mas Agribusiness and Food Luncurkan Jingle Radio Berirama Melayu sebagai Bagian dalam Edukasi Pencegahan Karhutla

URBANNEWS.ID – Sinar Mas Agribusiness and Food meluncurkan jingle pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tahun ini. Langkah itu tak lain sebagai upaya terkini perusahaan untuk mengedukasi masyarakat tentang pencegahan karhutla.

Jingle radio terbaru itu menampilkan keindahan musik etnis Melayu Indonesia untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mencegah Karhutla. Sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas budaya Indonesia, musik etnik diyakini memberikan nilai estetika dan pesan moral kepada masyarakat.

Sinar Mas Agribusiness and Food pun melibatkan seniman muda Indonesia dan perwakilan masyarakat Suku Melayu dalam proses pembuatan jingle ini.

“Mari kite jage keluarge kite dari asap dan kebakaran hutan.” Demikian kalimat yang disampaikan oleh perwakilan masyarakat Melayu yang terlibat dalam pembuatan jingle pencegahan Karhutla.

Masyarakat Melayu serta suku lainnya di Indonesia memandang bahwa membakar sembarangan akan menimbulkan kerugian tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga orang lain, lingkungan dan keluarga yang dicintai.

Sinar Mas Agribusiness and Food pun bekerja sama dengan stasiun radio pemerintah daerah dan swasta menyiarkan jingle pencegahan karhutla di Provinsi Riau sepanjang Maret.

Riau merupakan salah satu area dimana perusahaan beroperasi yang memiliki tingkat rawan kebakaran dan telah menjadi fokus dari serangkaian inisiatif pencegahan Karhutla perusahaan sejak 2016 dengan program Desa Makmur Peduli Api (DMPA).

“Kami berharap ajakan dalam bahasa daerah yang dibalut dengan musik etnik setempat dapat menyampaikan pesan dengan mudah bahwa kita semua harus bertindak untuk mengurangi kebakaran hutan dan lahan tahun ini,” kata Agus Purnomo, Managing Director of Sustainability, Sinar Mas Agribusiness and Food.

Jingle pencegahan karhutla dapat diunduh secara gratis di laman pencegahan kebakaran hutan dan lahan perusahaan: https://www.smart-tbk.com/jingle-pencegahan-karhutla/

Mengedukasi masyarakat untuk tidak membakar lahan sembarangan membutuhkan proses yang panjang. Membakar lahan telah menjadi budaya sebagian masyarakat Indonesia, terutama dalam menyiapkan lahan pertanian. Memerlukan waktu yang tidak sebentar untuk mengubah pola perilaku itu.

Upaya lain yang dilakukan perusahaan untuk mendukung masyarakat Riau mencegah Karhutla, yaitu melalui program mata pencaharian alternative (alternative livelihood programme) yang dilaksanakan sejak 2019. Masyarakat diberikan pendampingan bertani tanpa membakar lahan dengan menanam jahe merah.

Pada 2020 ketika COVID-19 menjadi pandemi dunia, permintaan jahe merah meningkat dan memberikan keuntungan ekonomis kepada warga masyarakat. Kelompok tani dapat memanen jahe merah dengan total 62 ton dan mendapatkan tambahan penghasilan sebanyak Rp 15 juta rupiah per keluarga.

Perusahaan juga memberikan pelatihan bagi para guru sekolah dasar melalui lokakarya pencegahan Karhutla secara daring pada 2020. Sebanyak 200 guru dari Sumatera berpartisipasi dalam kegiatan ini.(hen/rls)

Bagikan

Ditanya Soal Surat Dukungannya untuk Mubes Aceh Sepakat, Kepala Kesbangpol Sumut Bungkam

Surat Kepala Badan Kesbangpol Sumut untuk pelaksanaan Mubes Aceh Sepakat 10 Maret 2021. foto/ist

URBANNEWS.ID – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara, Safruddin bungkam atas konfirmasi urbannews.id terkait pelaksanaan Mubes DPP Aceh Sepakat Sumut pada 10 Maret 2021 lalu.

Safruddin tidak memberikan keterangan apa pun atas surat yang ia tandatangani pada 9 Maret 2021. Surat ini pada salah satu poinnya menyatakan mendukung pelaksanaan Mubes tersebut.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP Aceh Sepakat Sumut M Husni Mustafa kepada urbannews.id, Jumat (12/3/2021), membenarkan adanya surat dukungan dari Kesbangpol Sumut atas pelaksanaan Musyawarah Besar DPP Aceh Sepakat Sumut. Ia juga sudah mengetahui bahwa Mubes itu telah dilangsungkan dan telah pula terpilih Ketua DPP Aceh Sepakat.

“Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 420 K/Pdt/2019 pun dikangkangi. Luar biasa intevensi Pemda,” ungkap M Husni Mustafa menjawab urbannews.id Jumat siang.

Ia megatakan, dalam amar putusan MA tersebut, kepengusan DPP Aceh Sepakat dikembalikan kepada M Husni SE selalu ketua dan HT Bahrumsyah selaku sekretaris hasil Mubes DPP Aceh sepakat X.

Penelusuran urbannews.id, dalam laman resmi Mahkamah Agung RI, putusan MA Nomor 420 K/Pdt/2019 antara lain menyatakan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi HM Husni Mustafa SE dan HT Bahrumsyah SH. Selain itu, MA juga membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 378/Pdt/2017/PT MDN tanggal 30 Januari 2018 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 208/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 14 Juni 2017.

Dalam pokok perkara, MA antara lain menyatakan sah Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Aceh Sepakat Hasil Muslub I tertanggal 1 November 1997. MA juga menyatakan sah kepengurusan M Husni Mustafa dan HT Bahrumsyah sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Aceh Sepakat Periode 2013-2018 yang diangkat berdasarkan Mubes X Aceh Sepakat dengan Surat Keputusan Nomor 02/FMB-X-AS/II/2013 tertanggal 11 Februari 2013.

Tak hanya itu, MA juga membatalkan Surat Keputusan Nomor: 001-A/DM/AS/III/2016 tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB) ke III tertanggal 1 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Bustami Syam dan Tergugat Ishak Ibrahim.

MA juga menyatakan Muslub III Aceh Sepakat 2016 yang dilaksanakan di Home Anaya Hotel tertanggal 7 Maret 2016 pukul 23.30 WIB tidak sah dan batal demi hukum.

MA juga membatalkan dan menyatakan tidak sah Surat Keputusan Nomor 004/MUSLUB-III/AS/2016 tentang Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban, Kegiatan dan Keuangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aceh Sepakat Masa Bakti 2013-2018.

Masih menurut putusan berkekuatan hukum tetap yang dipublikasi Mahkamah Agung RI itu, Kepala Badan Kesbanglinmas Sumatera Utara merupakan pihak Turut Termohon Kasasi III. Sedangkan Suriadin Noernikmat dan Mahyani Mumahad SH MKn, masing-masing secara berurut merupakan Pihak Turut Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi II dalam perkara ini.

Dalam perkara ini, M Husni Mustafa SE dan HT Bahrumsyah SH sebagai pemohon kasasi berhadapan dengan Prof Bustami Syam, Islahuddin Yahya, dan Ishak Ibrahim.

Hingga berita ini dilaporkan, belum diperoleh konfirmasi dari Kepala Badan Kesbanglinmas Sumatera Utara dan pihak-pihak para pelaksana Mubes XI DPP Aceh Sepakat.(hen)

Bagikan

Ada Mubes Diduga Abal-abal Mengatasnamakan DPP Aceh Sepakat Sumut, Warga Medan: Belum Pernah Seumur Hidup Saya Lihat Ada yang Seperti Ini…

URBANNEWS.ID – Menyikapi munculnya Mubes ilegal mengatasnamakan DPP Aceh Sepakat, sebagai orang Aceh yang lahir di Medan 62 tahun silam, Yusri mengaku baru pertama sekali dalam hidupnya menyaksikan ada acara Mubes sebuah organisasi dilakukan dengan pola senyap dan tiba-tiba saja muncul ketua yang terpilih. “Ini betul-betul tak masuk akal sehat saya bagaimana bisa terjadi?,” ungkap Yusri.

Sedihnya lagi, kata Yusri, hal itu dilakukan oleh teman-temannya sendiri yang sudah ia kenal sejak mereka masih kanak-kanak. 

“Itu lah hal yang tak pernah terbayangkan selama ini menjadi kenyataan, padahal awalnya organisasi masyarakat itu dibentuk tujuannya mempererat hubungan silaturahim dan meningkatkan kebersamaan, tetapi kenyataannya malah merusak hubungan itu sendiri,” tutur Yusri.

“Pola Mubes yang dilakukan seperti operasi intelijen itu ibarat seperti ada pasangan pengantin sudah lama kita dengar dan kita diikutkan sebagai panitia untuk acara perkawinan itu, tapi tertunda terus pelaksanaannya, namun belakang kita tidak tau kapan kawin dan hamilnya, tiba-tiba saja hanya diumumkan sudah lahir anaknya, apa tidak aneh dan mengundang tanda tanya besar proses seperti itu?,” lanjut Yusri.

Lazimnya, sambung Yusri, model-model penglelolaan organisasi  seperti ini dilakukan oleh sebuah organisasi yang mengkoordinir sebuah kejahatan atau istilahnya mafia.

“Bahkan di grup whatsapp yang berisi tokoh-tokoh pelaku rapat ini mendadak dibubarkan, ketika ada beberapa pertanyaan ringan saya ajukan, padahal saya belum masuk ke pertanyaan yang berat dan subtantif soal legalitas terbentuknya panitia Mubes itu, karena DPP Aceh Sepakat sesuai hasil putusan Makamah Agung nomor 420K/Pdt/2019 tahun 2019 telah melakukan Mubes pada 26 Desember 2020 dan hasilnya sudah disahkan di Kemenkumham dan pencatatan lembar negara RI,” ungkap Yusri.

Yusri menilai, pihak-pihak yang melaksanakan Mubes DPP Aceh Sepakat pada 10 Maret 2021, sangat tidak siap untuk berbeda pendapat, sehingga mengeluarkannya dengan membubarkan group WA tersebut.

“Jika ada pihak-pihak keberatan akan hasil Mubes tersebut, maka lakukan langkah sesuai hukum atau UU Ormas, bukan langsung membuat acara Mubes tandingan lagi, hanya karena buat pendapat sendiri bukan merujuk dari hasil putusan hukum yang inkrah,” tukas Yusri.

Yusri mengatakan, jika tak sabar menunggu proses hukum yang memang membutuhkan waktu panjang dan melelahkan, untuk memenuhi hasrat meraih kuasa, ya silahkan saja membuat Mubes dengan nama organisasi itu diubah, misalnya ditambah namanya menjadi Aceh Sepakat Perjuangan, tapi bukan dengan mengambil hak orang yang lain yang dijalankan berlandasan putusan hukum yang inkrah.

“Hal itulah yang membuat saya bersimpati dengan kepemimpinan M Husni Mustafa yang mengalami kudeta pada tahun 2013, tapi dia gigih dan sabar memperjuangkan haknya dengan menggugat secara hukum, dan hasil akhir dia menang. Sekarang hasil itulah yang hendak mereka rampas lagi dengan berbagai cara, termasuk menggunakan penguasa di Sumut,” ujar Yusri.

Bisa jadi, kata Yusri, hasrat kuat dari sekelompok yang terbungkus dari berbagai kepentingan itu tetap dengan berbagai alasan melakukan pengambil alihan organisasi itu, baik secara legal sampai ilegal, pokoknya harus saya ambil dengan cara apapun.

“Oleh sebab ìtu, perbuatan oknum-oknum yang mengatas namakan Aceh Sepakat harus dilawan, apalagi motifnya menguasai aset-aset yayasan yang merupakan warisan-warisan orang-orang tua kami dahulunya, diduga telah banyak disalahgunakan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan masalah keuangannya. Saya dengar sudah diproses di Polda Sumut, diharapkan DPP Aceh Sepakat di bawah Kepemimpinan Husni mampu menuntaskan soal aset-aset tersebut,” ungkap Yusri.

Bahkan, lanjut Yusri, diduga soal penguasaan aset-aset yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itulah selalu berada di kelompok yang merongrong kepemimpinan M Husni Mustafa sejak dulu hingga sekarang.

Bahkan lanjut Yusri, tokoh Aceh di Medan, Nasir Amin, pernah mengeluarkan pernyataan di dalam group WA sarjana Aceh sekitar akhir Januari 2021, bahwa ada sekitar Rp 4 miliar uang yayasan habis untuk mengurus persoalan hukum yang menderanya. “Nah, bagaimana pertanggung jawabannya?,” kata Yusri.(hen)

Bagikan

Pelaksanaan Mubes XI DPP Aceh Sepakat Sumut Kangkangi Putusan Mahkamah Agung RI

Salinan Surat Dukungan Badan Kesbangpol Sumatera Utara atas pelaksanaan Mubes XI Aceh Sepakat pada 10-11 Maret 2021. foto/ist

URBANNEWS.ID – Ketua DPP Aceh Sepakat Sumut M Husni Mustafa kepada urbannews.id, Jumat (12/3/2021), membenarkan adanya surat dukungan dari Kesbangpol Sumut atas pelaksanaan Musyawarah Besar DPP Aceh Sepakat Sumut. Ia juga sudah mengetahui bahwa Mubes itu telah dilangsungkan dan telah pula terpilih Ketua DPP Aceh Sepakat.

“Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 420 K/Pdt/2019 pun dikangkangi. Luar biasa intevensi Pemda,” ungkap M Husni Mustafa menjawab urbannews.id Jumat siang.

Ia megatakan, dalam amar putusan MA tersebut, kepengusan DPP Aceh Sepakat dikembalikan kepada M Husni SE selalu ketua dan HT Bahrumsyah selaku sekretaris hasil Mubes DPP Aceh sepakat X.

Penelusuran urbannews.id, dalam laman resmi Mahkamah Agung RI, putusan MA Nomor 420 K/Pdt/2019 antara lain menyatakan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi HM Husni Mustafa SE dan HT Bahrumsyah SH. Selain itu, MA juga membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 378/Pdt/2017/PT MDN tanggal 30 Januari 2018 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 208/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 14 Juni 2017.

Dalam pokok perkara, MA antara lain menyatakan sah Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Aceh Sepakat Hasil Muslub I tertanggal 1 November 1997. MA juga menyatakan sah kepengurusan M Husni Mustafa dan HT Bahrumsyah sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Aceh Sepakat Periode 2013-2018 yang diangkat berdasarkan Mubes X Aceh Sepakat dengan Surat Keputusan Nomor 02/FMB-X-AS/II/2013 tertanggal 11 Februari 2013.

Tak hanya itu, MA juga membatalkan Surat Keputusan Nomor: 001-A/DM/AS/III/2016 tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB) ke III tertanggal 1 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Bustami Syam dan Tergugat Ishak Ibrahim.

MA juga menyatakan Muslub III Aceh Sepakat 2016 yang dilaksanakan di Home Anaya Hotel tertanggal 7 Maret 2016 pukul 23.30 WIB tidak sah dan batal demi hukum.

MA juga membatalkan dan menyatakan tidak sah Surat Keputusan Nomor 004/MUSLUB-III/AS/2016 tentang Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban, Kegiatan dan Keuangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aceh Sepakat Masa Bakti 2013-2018.

Masih menurut putusan berkekuatan hukum tetap yang dipublikasi Mahkamah Agung RI itu, Kepala Badan Kesbanglinmas Sumatera Utara merupakan pihak Turut Termohon Kasasi III. Sedangkan Suriadin Noernikmat dan Mahyani Mumahad SH MKn, masing-masing secara berurut merupakan Pihak Turut Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi II dalam perkara ini.

Dalam perkara ini, M Husni Mustafa SE dan HT Bahrumsyah SH sebagai pemohon kasasi berhadapan dengan Prof Bustami Syam, Islahuddin Yahya, dan Ishak Ibrahim.

Hingga berita ini dilaporkan, belum diperoleh konfirmasi dari Kepala Badan Kesbanglinmas Sumatera Utara dan pihak-pihak para pelaksana Mubes XI DPP Aceh Sepakat.(hen)

Bagikan

Diduga Dikriminalisasi dalam Perkara Pidana, Seorang Ibu Rumah Tangga Adukan Oknum Penyidik Polresta Pekanbaru ke Kapolri

URBANNEWS.ID – Merasa dikriminalisasi oknum polisi di jajaran Polresta Pekanbaru, seorang ibu rumah tangga di Pekanbaru melapor ke Kapolri.

“Bahwa Ibu Popyn parawita merasa dirinya diperlakukan tidak adil oleh oknum penyidik Polresta Pekanbaru karena dirinya per tanggal 8 Maret 2021 dijadikan tersangka dalam perkara pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud pasal 263 ayat (1) atau (2) KUH Pidana,” ungkap Popyn Prawita didampingi Penasehat Hukum Tatang Suprayoga dan Robi Mardiko kepada wartawan, Selasa (9/3/2021) di Pekanbaru.

Menurut Tatang, kliennya merasa tidak percaya lagi terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik Polresta Pekanbaru.

“Ia tidak percaya dengan penegakan hukum tersebut lantaran atas laporan yang sama, yakni laporan polisi nomor LP/593/VII/2018/RIAU/ POLRESTA PEKANBARU/tanggal 4 Juli 2018 An.MERY PAMADYA UTAYA, suaminya ditahan selama dua bulan dan sekarang dikeluarkan tanpa penjelasan setelah tidak dapat bukti dari suaminya. Sekarang malah mentersangkakan Ibu Popyn,” ungkap Tatang.

Dikatakan Tatang, kliennya mengaku kebingungan atas penegakan hukum yang terjadi atas dirinya. “Untuk itu sebagai warga negara yang mempunyai persamaan di mata hukum, maka Bu Popyn akan mengambil langkah praperadilan dan akan melaporkan hal ini ke Bapak Kapolri,” ungkap Tatang.

Dikatakan Tatang, kliennya juga bingung, bagaimana mungkin satu laporan dengan nomor LP yang sama menjadikan tersangka gonta-ganti dari suaminya menjadi dirinya.

“Penegakan hukum model apa ini, sementara sepengetahuan Bu Popyn tidak ada satu keterangan saksi pun yang menunjukkan dirinya melakukan tindak pidana pemalsuan surat, dan ketika ditanya apakah bukti yang menjadikan dirinya menjadi tersangka, penyidik pembantu enggan menyatakan bukti apa yang menjadikan Bu Popyn menjadi tersangka. Penyidik tersebut malah mengatakan kita tunggu saja di persidangan,” beber Tatang.

Anehnya lagi, lanjut Tatang, ketika kliennya meminta dipertemukan dengan pelapor atau konfrontir, namun penyidik tersebut menolak tanpa alasan yang jelas.

“Padahal kita ingin sekali bertemu dengan pelapor supaya menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya karena pelapor sendiri sebetulnya sudah dikalahkan dalam sidang perdata dan diperintah oleh pengadilan untuk membayar hutang kepada suami Bu Popyn,” lanjut Tatang.

Tatang mengungkapkan, atas ketidakprofesionalan penyidik Polresta Pekanbaru, maka pihak Popyn akan menempuh upaya-upaya hukum.

“Kami minta Bapak Kapolri untuk memeriksa para penyidik tersebut karena sudah dianggap membahayakan terhadap nasib orang. Kami juga meminta agar alat bukti dalam perkara ini diperiksa kembali karena kami meragukan adanya dugaan rekayasa dari penyidik Polresta Pekanbaru,” tegas Tatang.

Selain itu, Tatang mengungkapkan, pihaknya juga meminta jajaran Kejaksaan Negeri Pekanbaru untuk menggelar ulang perkara ini. “Agar perkara tersebut benar-benar diproses secara hukum yang baik, secara hukum yang berkeadilan serta bermartabat,” ungkap Tatang.

Sementara itu, Penyidik Polresta Pekanbaru telah menetapkan status tersangka terhadap Popyn Prawita melalui surat nomor B/227.a/III/RES.1.9/2021/RESKRIM tanggal 8 Maret 2021 perihal pemberitahuan peralihan status. Surat tersebut ditujukan ke Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

Menurut keterangan Popyn Prawita, perkara ini berawal dari suaminya, Ruslim, menjual rumah ke Mery Pamadya Utaya. Lantaran ada selisih pencairan kredit dengan harga jual rumah, maka kedua pihak menyetujui untuk membuat surat perjanjian selisih KPR. Singkat cerita, setelah adanya perjanjian itu, Mery tidak lagi membayar hutang ke Ruslim.

Setelah berselang beberapa lama, Ruslim mengajukan gugatan perdata ke PN Pekanbaru. Majelis Hakim yang menangani perkara memutuskan bahwa Mery berhutang sebesar Rp 80 juta kepada Ruslim dan wajib membayarnya.

Belakangan, setelah adanya putusan perdata tersebut, Mery melaporkan Ruslim ke Polresta Pekanbaru. Penyidik Polresta lalu menindaklanjuti laporan tersebut, dan belakangan menetapkan Ruslim dan istrinya, Popyn Prawita sebagai tersangka pemalsuan dokumen.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Juper L Toruan membantah dugaan kriminalisasi terhadap Popyn Prawita dan Ruslim.

“Tidak benar demikian (kriminalisasi,red) karena tahapan awal dari proses penyelidikan sampai dengan penyidikan penyidik sudah sesuai dengan mekanisme penyelidikan, penyidikan dan SOP,” ungkap Juper kepada wartawan 26 Februari 2021 lalu.

Juper mengatakan, bahwa benar perkara ini telah digelarkan di Bag Wassidik Polda Riau. “Tetapi Wassidik tidak pernah menyatakan bahwa perkara ini tidak memenuhi unsur dan tidak pernah merekomendasikan Sdr Ruslim untuk dilepaskan tari tahanan,” ungkap Juper.

Juper membenarkan pihaknya telah menahan Ruslim. “Ya, benar penyidik telah melakukan penahanan 59 hari, kemudian ditangguhkan karena berkas belum lengkap (P21) oleh kejaksaan,” kata Juper.

Mengenai adanya putusan Perdata atas sengketa antara Mery dan Ruslim, Juper membenarkanya.

“Memang telah ada putusan perdata yang menyatakan Merry wajib melunasi hutang Rp 80 jt kepada Ruslim, tetapi dalam proses penyidikan ditemukan fakta bahwa, di dalam Surat pernyataan selisih KPR dan minuta akta pelapor tidak pernah merasa menandatangani dan membubuhkan sidik jari pada minuta akta, kemudian berdasarkan hasil identifikasi Polda Riau, bahwa sidik jari yang ada pada minuta akta tidak identik dengan sidik jari Merry melainkan identik dengan sidik jari Popyn Prawita,” jelas Juper.

Terkait perkara dugaan pemalsuan surat Perjanjian Selisih KPR, Juper mengatakan terkait hasil Labfor Polda Riau, penyidik melakukan uji tandatangan di lab dengan menggunakan bukti pembanding satu rangkap akta jual beli, satu lembar surat kuasa pemblokiran dan pendebetan tabungan, selembar surat pengakuan hutang, satu rangkap ketentuan umum pemberian kredit atas nama Merry, satu lembar surat tanda terima pengambilan agunan jaminan kredit atas nama Merry.

“Bahwa tandatangan yang terdapat di dalam surat perjanjian selisih KPR atas nama Merry tidak identik dengan bukti pembanding diatas. Dan benar hasil labfor tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat,” ungkap Juper.

Juper saat itu membenarkan bahwa pada saat itu Popyn selaku istri Ruslim masih berstatus sebagai saksi.

Juper menegaskan, bahwa penyidik Polresta Pekanbaru dalam melakukan penyidikan tetap berpedoman kepada KUHAP, Perkap tentang manajemen penyidikan dan Perkaba Reskrim.(hen)

Bagikan

LSM Penjara Sumut Surati Pertamina MOR 1 Sumbagut Tentang Pelanggaran Izin Operasional SPBU di Kawasan RTH

URBANNEWS.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Penjara) Sumatera Utara melayangkan surat kepada GM Pertamina MOR 1 Sumbagut, Jumat (5/3/2021). Surat tersebut terkait status Izin Mendirikan Bangunan (IMB) renovasi SPBU Nomor 14.201.115 yang terletak di persimpangan Jalan Sudirman dan Jalan Imam Bonjol Medan.

Dalam surat tersebut LSM Penjara Sumut antara lain mengungkapkan merupakan pelanggaran oleh Pertamina MOR 1 Sumbagut apabila tetap memberikan izin operasional SPBU atas nama PT Amanah Lima Bersaudara dengan pertimbangan IMB tahun 2009 yang sudah tidak bisa digunakan lagi sebagai mana diatur oleh UU Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Ruang.

Selain itu, LSM Penjara Sumut juga menyatakan himbauan kepada Pertamina MOR 1 Sumbagut untuk meninjau ulang atau mencabut izin operasional SPBU tersebut, sebelum pihaknya melakukan langkah hukum lebih lanjut.

“Jika tidak ada realisasinya, kami dari DPD LSM Penjara Sumut akan menyampaikan aspirasi ini ke pihak terkait,” ungkap LSM Penjara dalam surat yang ditandatangani Ketua DPD LSM Penjara Sumut Adi Warman Lubis dan Sekretaris DPD LSM Penjara Sumut Zulkarnain Siregar.

Sementara itu, jajaran Comrel Pertamina MOR 1 Sumbagut ketika dikonfirmasi melalui Haris Anza, Jumat (5/3/2021), hingga berita ini dilaporkan, tidak memberikan keterangan atau tanggapan apa pun atas surat yang dilayangkan DPD LSM Penjara Sumut tersebut.(hen)

Bagikan

Kementerian PUPR dan Intsiawati Ayus Gelar Sosialisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupatan Kepulauan Meranti

URBANNEWS.ID – Sosialisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dilaksanakan Kamis (25/2/2021) pagi di aula kantor Bupati Kepulauan Meranti. Sosialisasi kali ini merupakan rangkaian acara Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan anggota DPD/MPR RI Dr. Hj. Intsiawati Ayus, SH., MH.

Untuk di Kepulauan Meranti, Intsiawati menyebut fokus kerjanya pada dua hal, yakni persoalan tanah dan rumah layak huni. “Kita paham perumahan adalah kebutuhan pokok masyarakat. Permintaan rumah layak huni adalah aspirasi terbanyak yang masuk ke saya di dua belas kabupaten kota (di Provinsi Riau). Mudah-mudahan pembangunan perumahan dapat mendorong roda perekonomian,” ungkap Intsiawati.

Sementara itu, PPK Rumah Swadaya dan RUK Provinsi Riau, Evi Linawaty Parsaulian, SH., MH., pada kesempatan itu mengungkakan, Kabupaten Kepulauan Meranti sejak awal Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau berdiri yaitu tahun 2016 hingga tahun 2020, telah menerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sebanyak 1.189 unit yang tersebar di sembilan kecamatan dan 37 desa atau kelurahan.

“Untuk BSPS tahun 2021 tahap I Kabupaten Meranti tidak masuk kedalam daftar penerima bantuan dikarenakan tahap I ini merupakan usulan yang masuk melalui aspirasi, semoga pada tahap II yang merupakan jalur reguler masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya,” jelasnya.

Sementara itu, Asisten III Setda Kabupaten Kepulauan Meranti yang sekaligus menjabat Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Kabupaten Kepulauan Meranti, H. Rosdaner, S.Pd., M.Si., menghimbau para kepala desa atau lurah agar selalu mengupdate data RTLH di wilayahnya masing-masing dan segera menyampaikan data tersebut ke Dinas PUPRPKP agar dapat diinput pada aplikasi e-RTLH.

Hal tersebut ditegaskan agar para kepala desa atau lurah maupun camat memahami bahwa pendataan rumah tidak layak huni (RTLH) merupakan hal dasar yang sangat penting dalam penyediaan basis data yang akurat dan tepat sasaran.

Aplikasi e-RTLH dimaksudkan untuk mempermudah pengusulan rumah tidak layak huni (RTLH) ke Pemerintah Pusat karena dengan aplikasi ini RTLH yang diusulkan diinput kedalam database sehingga dapat secara langsung sebagai usulan jumlah RTLH yang ada.(hen/rls)

Bagikan

Syahrul Aidi Maazat dan Jajaran Kementerian PUPR Hadiri Serah Terima Pekerjaan BSPS Tahun 2020

URBANNEWS.ID – Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama anggota Komisi V DPR RI, H. Syahrul Aidi Maazat, L.c., M.A. berkunjung ke Kabupaten Kampar dalam rangka Serah Terima Pelaksanaan Pekerjaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2020, Sabtu (20/2/2021) yang bertempat di Desa Teluk Paman Timur, Desa Koto Damai, dan Desa Padang Sawah.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai fasilitasi bantuan pemerintah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dimaksudkan untuk meningkatkan keswadayaan dan mendorong MBR guna membangun atau menignkatkan kualitas rumah yang layak huni dalam lingkungan yang sehat dan aman.

Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Kampar pada tahun 2020 tersebar di 66 desa dengan total penerima bantuan peningkatan kualitas sebanyak 1.425 unit. Dimana di antaranya termasuk 20 (dua puluh) penerima bantuan dari masing-masing Desa Teluk Paman Timur, Desa Koto Damai, dan Desa Padang Sawah.

Pada acara ini turut hadir Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III Zubaidi, S.T., M.T., Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau Aldino Herupriawan, S.T., M.T., PPK Rumah Swadaya dan RUK Evi Linawaty Parsaulian, SH., MH. beserta Kaur Rumah Swadaya dan RUK Edison KS., ST., M.Si.

Dalam sambutannya Syahrul menjelaskan bahwa semua usulan kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Kampar pada tahun 2020 telah terealisasi. Sebagai Wakil Rakyat yang mewakili suara masyarakat Provinsi Riau pada umumnya untuk usulan BSPS tahun 2021 ini beliau akan mengusahakan agar apa yang telah dicapai pada tahun sebelumnya dapat dilaksanakan juga pada tahun ini, sehingga semua usulan untuk Kabupaten Kampar dapat direalisasikan semua.(hen/rls)

Bagikan

Bobby Nasution Diharapkan Segera Bertindak Menutup SPBU Di Ruang Terbuka Hijau

URBANNEWS.ID – Setelah banyak pihak selama ini telah memprotes soal ketidaktegasan Pertamina MOR (Marketing Operation Regional) 1 Medan yang telah memberikan izin operasional sebuah SPBU di lahan ruang terbuka hijau (RTH).

Protes terbaru datangnya dari ketua DPD LSM Penjara Sumut Adi Warman Lubis kepada awak media pada Rabu 3 Maret 2021, bahwa mereka telah melayangkan suratnya kepada Walikota Medan yang baru dilantik, yaitu Bobby Nasuiton agar segera menindak tegas adanya SPBU yang beroperasi di lahan Ruang Hijau Terbuka (RTH) di jantung Kota Medan.

Pasalnya, Bobby pada saat kampanye pernah berjanji bahwa tidak ada yang kebal hukum di kota Medan. Untuk itulah Adi Lubis menagih janji Bobby apakah dia konsekwen dengan janjinya.

Selain mengirim surat ke Walikota Medan, LSM Penjara juga mengirim surat kepada Kapolda Sumut untuk menertibkan SPBU tersebut, termasuk mengusut oknum-oknum yang diduga bermain memberikan izin secara melawan peraturan dan perundang undangan.

IMB Nomor 1482 tahun 2009 sudah tak bisa lagi digunakan oleh Pertamina dalam memberikan izin operasional SPBU itu, karena sejak 2015 kawasan itu sudah masuk RTH, dan parahnya lagi pemilik SPBU diduga tidak memiliki IMB renovasi pada saat renovasi total pada akhir tahun 2018.

Kadis DPMPTSP Medan ‘Ngumpet’

Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan, Ahmad Badaruddin tak memberikan keterangan apa pun kepada urbannews.id ketika dikonfirmasi mengenai izin mendirikan bangunan (IMB) Renovasi SPBU 14.20.1.155 di persimpangan Jalan Sudirman dan Jalan Imam Bonjol, Medan. 

Ahmad dikonfirmasi melalui surat yang dikirimkan melalui pesan whatsapp pada sejak Jumat (19/2/2021) tak memberikan keterangan apa pun meski status pesan tersebut sudah dibaca oleh Ahmad. 

Terakhir, pada Selasa (23/2/2021) pagi, urbannews.id menghubungi Ahmad melalui sambungan telepon. Ia mengaku tidak bisa memberikan keterangan lantaran sedang rapat di kantor BKPM di Jakarta. Saat itu ia mengatakan bersedia menerima konfirmasi pada Selasa sore. Namun ketika dihubungi kembali, Ahmad tidak menjawab panggilan telepon.

Sementara itu, diberitakan urbannews.id sebelumnya, satu unit SPBU di jantung Kota Medan diduga beroperasi tanpa legalitas lengkap. Tak hanya itu, SPBU di persimpangan Jalan Sudirman dan Jalan Imam Bonjol tersebut ditengarai berdiri di atas lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Medan. Celakanya, SPBU tersebut berada tepat di depan mess Direksi Pertamina.

Dari keterangan yang diperoleh urbannews.id, SPBU tersebut tercatat bernomor registrasi 14.20.1.155. Sejak sejak tahun 2018 SPBU ini diketahui dikelola H Arbie Abdul Gani, pemilik PT Samudera Jaya Raya.

Menurut UU Nomor 26 tahun 2009 Tentang Tata Ruang dan Perda Kota Medan Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035, lokasi berdirinya SPBU tersebut termasuk ke dalam kawasan peruntukan Ruang Hijau Terbuka (RTH) taman kota.

Adapun luas areal taman kota yang digunakan SPBU Pertamina itu diketahui sekitar dua ribu meter per segi. SPBU tersebut terletak sangat strategis di perpotongan Jalan Jendral Sudirman dengan Jalan Imam Bonjol Medan, tepatnya di depan Taman Patung Ahmad Yani.

SPBU itu diketahui telah direnovasi total sejak awal tahun 2019. Mestinya, pemilik SPBU mengurus IMB Renovasi ke Pemko Medan. Namun ironisnya, lokasi ini masuk dalam kawasan berstatus Ruang Terbuka Hijau.

Keberadaan SPBU diduga ilegal itu, tak pelak menimbulkan spekulasi di kalangan masyarakat, apakah sudah terjadi kongkalikong antara oknum pejabat Pertamina dengan pemilik SPBU agar bisa beroperasi secara melanggar aturan?

Terkait keberadaan SPBU tersebut, Commrel Pertamina Sumbagut, Haris Anza menjawab konfirmasi urbannews.id, tak memastikan SPBU tersebut sudah memiliki IMB renovasi atau tidak. Ia hanya menjawab normatif.

“Pertamina sebagai BUMN dalam operasionalnya selalu taat dan patuh terhadap peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah baik dari aspek legalitas maupun aspek safety, serta menjalankan operasionalnya sesuai dengan good corporate governance (GCG) yang berlaku di Perusahaan,” ungkap Haris.

Menurut Haris, dalam memberikan izin operasinya, Pertamina memastikan bahwa setiap SPBU yang akan menjalankan operasinya, wajib atau harus melengkapi seluruh administrasi kelengkapan, salah satu dokumen yang wajib dipenuhi adalah IMB.

Meski demikian, Haris tidak memastikan apakah SPBU di persimpangan Jalan Sudirman dan Jalan Imam Bonjop sudah memiliki IMB renovasi atau tidak.(hen)

Bagikan

Hasbi: SPBU Tak Kantongi IMB di RTH Kota Medan Harus Dirobohkan

URBANNEWS.ID – Ketua HMI Kota Medan, Alwi Hasbi Silalahi berang mendengar adanya SPBU diduga ilegal bebas beroperasi di atas kawasan ruang terbuka hijau di jantung Kota Medan. 

“Pertamina dan Pemko Medan harus segera menjelaskan ini ke masyarakat ya. Kalau memang benar tidak ada IMB, tentu bangunan SPBU itu harus dirobohkan,” tegas Hasbi menjawab urbannews.id, Rabu (24/2/2021). 

Hasbi juga menyesalkan jawaban normatif dari jajaran Pertamina dan sikap tertutup Plt Kepala DPMPTP Kota Medan Ahmad Basarudin. 

“Harusnya ini terbuka saja, sebab jika benar bertahun-tahun SPBU beroperasi tanpa izin lengkap, ini tentunya sudah masuk kategori merugikan negara, yang artinya adalah perbuatan tindak pidana korupsi,” beber Hasbi. 

Hasbi juga tegas meminta agar DPMPTP Kota Medan mengecek ulang izin seluruh SPBU yang ada di Kota Medan. 

“Apalagi ini ada SPBU yang berada di kawasan berstatus ruang terbuka hijau. Ini harus dirobohkan. Karena pastinya ini akan jadi preseden buruk ke depannya,” lanjut Hasbi.

“Apa bedanya dengan kasus Warkop Elisabeth yang dulu dirobohkan lantaran berada di kawasan ruang terbuka hijau kan,” lanjut Hasbi.

Lebih lanjut, Hasbi menyatakan bahwa persoalan perizinan seperti kasus SPBU di persimpangan Jalan Sudirman dan Jalan Imam Bonjol ini, merupakan pekerjaan rumah besar bagi duet Bobby-Aulia sebagai Walikota dan Wakil Walikota Medan ke depannya.

“Ini PR besar bagi walikota ke depan ya. Soal perizinan di Kota Medan harus dibereskan,” ujar Hasbi.

Sementara itu, diberitakan sebelumnya, Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan, Ahmad Basarudin tak memberikan keterangan apa pun kepada urbannews.id ketika dikonfirmasi mengenai izin mendirikan bangunan (IMB) Renovasi SPBU 14.20.1.155 di persimpangan Jalan Sudirman dan Jalan Imam Bonjol, Medan.

Ahmad dikonfirmasi melalui surat yang dikirimkan melalui pesan whatsapp pada sejak Jumat (19/2/2021) tak memberikan keterangan apa pun meski status pesan tersebut sudah dibaca oleh Ahmad.

Terakhir, pada Selasa (23/2/2021) pagi, urbannews.id menghubungi Ahmad melalui sambungan telepon. Ia mengaku tidak bisa memberikan keterangan lantaran sedang rapat di kantor BKPM di Jakarta. Saat itu ia mengatakan bersedia menerima konfirmasi pada Selasa sore. Namun ketika dihubungi kembali, Ahmad tidak menjawab panggilan telepon.

Sebelumnya, urbannews.id memberitakan satu unit SPBU di jantung Kota Medan diduga beroperasi tanpa legalitas lengkap. Tak hanya itu, SPBU di persimpangan Jalan Sudirman dan Jalan Imam Bonjol tersebut ditengarai berdiri di atas lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Medan. Celakanya, SPBU tersebut berada tepat di depan mess Direksi Pertamina.

Dari keterangan yang diperoleh urbannews.id, SPBU tersebut tercatat bernomor registrasi 14.20.1.155. Sejak sejak tahun 2018 SPBU ini diketahui dikelola H Arbie Abdul Gani, pemilik PT Samudera Jaya Raya.

Menurut UU Nomor 26 tahun 2009 Tentang Tata Ruang dan Perda Kota Medan Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035, lokasi berdirinya SPBU tersebut termasuk ke dalam kawasan peruntukan Ruang Hijau Terbuka (RTH) taman kota.

Adapun luas areal taman kota yang digunakan SPBU Pertamina itu diketahui sekitar dua ribu meter per segi. SPBU tersebut terletak sangat strategis di perpotongan Jalan Jendral Sudirman dengan Jalan Imam Bonjol Medan, tepatnya di depan Taman Patung Ahmad Yani.

SPBU itu diketahui telah direnovasi total sejak awal tahun 2019. Mestinya, pemilik SPBU mengurus IMB Renovasi ke Pemko Medan. Namun ironisnya, lokasi ini masuk dalam kawasan berstatus Ruang Terbuka Hijau.

Keberadaan SPBU diduga ilegal itu, tak pelak menimbulkan spekulasi di kalangan masyarakat, apakah sudah terjadi kongkalikong antara oknum pejabat Pertamina dengan pemilik SPBU agar bisa beroperasi secara melanggar aturan?

Terkait keberadaan SPBU tersebut, Commrel Pertamina Sumbagut, Haris Anza menjawab konfirmasi urbannews.id, tak memastikan SPBU tersebut sudah memiliki IMB renovasi atau tidak. Ia hanya menjawab normatif.

“Pertamina sebagai BUMN dalam operasionalnya selalu taat dan patuh terhadap peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah baik dari aspek legalitas maupun aspek safety, serta menjalankan operasionalnya sesuai dengan good corporate governance (GCG) yang berlaku di Perusahaan,” ungkap Haris.

Menurut Haris, dalam memberikan izin operasinya, Pertamina memastikan bahwa setiap SPBU yang akan menjalankan operasinya, wajib atau harus melengkapi seluruh administrasi kelengkapan, salah satu dokumen yang wajib dipenuhi adalah IMB.

Meski demikian, Haris tidak memastikan apakah SPBU di persimpangan Jalan Sudirman dan Jalan Imam Bonjop sudah memiliki IMB renovasi atau tidak.(hen)

Bagikan

Kadis DPMPTSP Medan ‘Ngumpet’ Ditanya Soal IMB Renovasi SPBU Diduga Ilegal di Pusat Kota Medan

URBANNEWS.ID – Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan, Ahmad Basarudin tak memberikan keterangan apa pun kepada urbannews.id ketika dikonfirmasi mengenai izin mendirikan bangunan (IMB) Renovasi SPBU 14.20.1.155 di persimpangan Jalan Sudirman dan Jalan Imam Bonjol, Medan.

Ahmad dikonfirmasi melalui surat yang dikirimkan melalui pesan whatsapp pada sejak Jumat (19/2/2021) tak memberikan keterangan apa pun meski status pesan tersebut sudah dibaca oleh Ahmad.

Terakhir, pada Selasa (23/2/2021) pagi, urbannews.id menghubungi Ahmad melalui sambungan telepon. Ia mengaku tidak bisa memberikan keterangan lantaran sedang rapat di kantor BKPM di Jakarta. Saat itu ia mengatakan bersedia menerima konfirmasi pada Selasa sore. Namun ketika dihubungi kembali, Ahmad tidak menjawab panggilan telepon.

Sementara itu, diberitakan urbannews.id sebelumnya, satu unit SPBU di jantung Kota Medan diduga beroperasi tanpa legalitas lengkap. Tak hanya itu, SPBU di persimpangan Jalan Sudirman dan Jalan Imam Bonjol tersebut ditengarai berdiri di atas lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Medan. Celakanya, SPBU tersebut berada tepat di depan mess Direksi Pertamina.

Dari keterangan yang diperoleh urbannews.id, SPBU tersebut tercatat bernomor registrasi 14.20.1.155. Sejak sejak tahun 2018 SPBU ini diketahui dikelola H Arbie Abdul Gani, pemilik PT Samudera Jaya Raya.

Menurut UU Nomor 26 tahun 2009 Tentang Tata Ruang dan Perda Kota Medan Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035, lokasi berdirinya SPBU tersebut termasuk ke dalam kawasan peruntukan Ruang Hijau Terbuka (RTH) taman kota.

Adapun luas areal taman kota yang digunakan SPBU Pertamina itu diketahui sekitar dua ribu meter per segi. SPBU tersebut terletak sangat strategis di perpotongan Jalan Jendral Sudirman dengan Jalan Imam Bonjol Medan, tepatnya di depan Taman Patung Ahmad Yani.

SPBU itu diketahui telah direnovasi total sejak awal tahun 2019. Mestinya, pemilik SPBU mengurus IMB Renovasi ke Pemko Medan. Namun ironisnya, lokasi ini masuk dalam kawasan berstatus Ruang Terbuka Hijau.

Keberadaan SPBU diduga ilegal itu, tak pelak menimbulkan spekulasi di kalangan masyarakat, apakah sudah terjadi kongkalikong antara oknum pejabat Pertamina dengan pemilik SPBU agar bisa beroperasi secara melanggar aturan?

Terkait keberadaan SPBU tersebut, Commrel Pertamina Sumbagut, Haris Anza menjawab konfirmasi urbannews.id, tak memastikan SPBU tersebut sudah memiliki IMB renovasi atau tidak. Ia hanya menjawab normatif.

“Pertamina sebagai BUMN dalam operasionalnya selalu taat dan patuh terhadap peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah baik dari aspek legalitas maupun aspek safety, serta menjalankan operasionalnya sesuai dengan good corporate governance (GCG) yang berlaku di Perusahaan,” ungkap Haris.

Menurut Haris, dalam memberikan izin operasinya, Pertamina memastikan bahwa setiap SPBU yang akan menjalankan operasinya, wajib atau harus melengkapi seluruh administrasi kelengkapan, salah satu dokumen yang wajib dipenuhi adalah IMB.

Meski demikian, Haris tidak memastikan apakah SPBU di persimpangan Jalan Sudirman dan Jalan Imam Bonjop sudah memiliki IMB renovasi atau tidak.(hen)

Bagikan

Tingkatkan Sinergitas TNI-Polri dan Dukung Program 100 Hari Kapolri, Ratusan Personel Gabungan Gelar Kegiatan Jumat Bersih di Jalan Ahmad Yani Pekanbaru

URBANNEWS.ID – Gabungan personel TNI-Polri dan jajaran Pemko Pekanbaru menggelar kegiatan Jumat Bersih, Jumat (19/2/2021). Target kegiatan kali ini antara lain bersih-bersih sampah di seputaran Pasar Bawah, Jalan Ahmad Yani, Pekanbaru.

Kegiatan kali ini mengerahkan 44 personel dari Sat Brimob Riau, 20 personel dari Kodim 0301/PBR, 10 personel dari Polresta Pekanbaru, serta 16 perseonel dari Satpol PP Pekanbaru.

Kegiatan dimulai dengan apel pagi sekitar pukul 07.40 WIB di Kodim 0301/PBR. Apel tersebut dipimpin Pasi Ops Korem 031 WB Kapten P Siregar. Setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan arahan dari Dansat Brimob Polda Riau yang diwakilkan oleh Iptu Zaenal Lutfi.

Pada kesempatan itu, Iptu Zaenal Lutfi memberi arahan kepada personil Jumat Bersih bahwa kegiatan jumat bersih untuk lebih meningkatkan sinergitas TNI-Polri yang dirasakan oleh masyarakat.

“Dengan target bersih-bersih kita akan memungut sampah mulai dari Jalan Ahmad Yani sampai ke Pasar Bawah. Dengan solid dan kompaknya TNI-Polri akan berpengaruh juga kepada masyarakat sekitar serta menyukseskan program 100 hari kerja Kapolri,” ungkap Iptu Zaenal Lutfi.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan bersih-bersih di seputaran Jalan Ahmad Yani sampai ke Pasar Bawah. Setiap personel dengan sigap mengambil sampah yang ada di pinggir jalan dan seputaran Pasar Bawah.

Kegiatan berlangsung dengan tetap memperhatikan kelancaran lalu lintas dan tidak menimbulkan kemacetan bagi pengguna jalan lain. Kegiatan selesai sekira pukul 09.00 WIB dengan tetap mematuhi Protokol Kesehatan dan 5M untuk pencegahan Covid 19.(hen)

Bagikan

SPBU Diduga Tak Punya IMB Renovasi Bebas Beroperasi di RTH Sudirman-Imam Bonjol Medan

URBANNEWS.ID – Satu unit SPBU di jantung Kota Medan diduga beroperasi tanpa legalitas lengkap. Tak hanya itu, SPBU di persimpangan Jalan Sudirman dan Jalan Imam Bonjol tersebut ditengarai berdiri di atas lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Medan. Celakanya, SPBU tersebut berada tepat di depan mess Direksi Pertamina.

Dari keterangan yang diperoleh urbannews.id, SPBU tersebut tercatat bernomor registrasi 14.20.1.155. Sejak sejak tahun 2018 SPBU ini diketahui dikelola H Arbie Abdul Gani, pemilik PT Samudera Jaya Raya.

Menurut UU Nomor 26 tahun 2009 Tentang Tata Ruang dan Perda Kota Medan Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035, lokasi berdirinya SPBU tersebut termasuk ke dalam kawasan peruntukan Ruang Hijau Terbuka (RTH) taman kota.

Adapun luas areal taman kota yang digunakan SPBU Pertamina itu diketahui sekitar dua ribu meter per segi. SPBU tersebut terletak sangat strategis di perpotongan Jalan Jendral Sudirman dengan Jalan Imam Bonjol Medan, tepatnya di depan Taman Patung Ahmad Yani.

SPBU itu diketahui telah direnovasi total sejak awal tahun 2019. Mestinya, pemilik SPBU mengurus IMB Renovasi ke Pemko Medan. Namun ironisnya, lokasi ini masuk dalam kawasan berstatus Ruang Terbuka Hijau.

Keberadaan SPBU diduga ilegal itu, tak pelak menimbulkan spekulasi di kalangan masyarakat, apakah sudah terjadi kongkalikong antara oknum pejabat Pertamina dengan pemilik SPBU agar bisa beroperasi secara melanggar aturan?

Terkait keberadaan SPBU tersebut, Commrel Pertamina Sumbagut, Haris Anza menjawab konfirmasi urbannews.id, tak memastikan SPBU tersebut sudah memiliki IMB renovasi atau tidak. Ia hanya menjawab normatif.

“Pertamina sebagai BUMN dalam operasionalnya selalu taat dan patuh terhadap peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah baik dari aspek legalitas maupun aspek safety, serta menjalankan operasionalnya sesuai dengan good corporate governance (GCG) yang berlaku di Perusahaan,” ungkap Haris.

Menurut Haris, dalam memberikan izin operasinya, Pertamina memastikan bahwa setiap SPBU yang akan menjalankan operasinya, wajib atau harus melengkapi seluruh administrasi kelengkapan, salah satu dokumen yang wajib dipenuhi adalah IMB.

Meski demikian, Haris tidak memastikan apakah SPBU di persimpangan Jalan Sudirman dan Jalan Imam Bonjop sudah memiliki IMB renovasi atau tidak.(hen)

Bagikan

Tengku Muhammad Amin: Ladang Minyak Blok Rokan Berada di Tanah Kesultanan Siak Sri Indrapura, Bukan Tanah Adat

URBANNEWS.ID – Lembaga Kesultanan Siak Sri Indrapura yang merupakan wadah kekeluargaan zuriyat sah Kesultanan Siak Sri Inderapura mengutus perwakilan, H Tengku Syed Muhammad Amin dan Tengku Muhammad Toha, untuk menghadiri Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja Migas Komisi VII DPR RI tentang Alih Kelola Wilayah Kerja Migas Rokan, pada Selasa (9/2/2021) di Gedung DPR RI, Jakarta.

“Walaupun terjadi keributan kecil sebelum acara RDP dimulai antara perwakilan Lembaga Kesultananan Siak dengan pengamanan gedung DPR RI, namun akhirnya Pimpinan Rapat Alex Noerdin dan Wakil Gubernur Riau Edi Natar Nasution memberikan kesempatan kepada Lembaga Kesultanan Siak untuk bisa mengikuti RDP serta Memasukkan Lembaga Kesultanan Siak dalam Jajaran Perwakilan Pemerintah Provinsi Riau,” ungkap Tengku Muhammad Amin kepada urbannews.id, Minggu (14/2/2021).

Setelah dimulainya agenda acara RDP, beber Amin, pimpinan sidang Alex Noerdin mempersilakan Wagub Edi Natar untuk membacakan pemaparannya dan kemudian dilanjutkan dengan perwakilan dari LAM Riau saat setelah perwakilan LAM selesai memaparkan pimpinan sidang langsung memberikan pemaparan selanjutnya kepada Perwakilan SKK Migas, Pertamina, Chevron, PGN. Setelah itu, perwakilan FKPMR, Chaidir intrupsi dan menyatakan ingin menyampaikan aspirasinya. Setelah itu, disusul oleh Tokoh Masyarakat Riau Wan Abu Bakar.

“Melihat seperti ada kesan dibatasi, maka saya yang mewakili Lembaga Kesultanan Siak pun memencet mic yang ada di depan meja saya. Pimpinan rapat awalnya menolak, lalu terjadi perdebatan. Tetapi atas desakan Anggota DPR komisi VII yang hadir saat itu, di antaranya Abdul Wahid dari PKB, Maman A Rahman, M Nasir dan lainnya, maka pimpinan rapat akhirnya memperkenankan saya sebagai perwakilan Lembaga Kesultanan Siak untuk memaparkan dan menjelaskan pemaparan saya,” ungkap Tengku Muhammad Amin.

Dalam pertemuan itu, Tengku Muhammad Amin berulang kali membeberkan dengan nada suara bergetar dan lantang bahwa ladang minyak yang ada di Blok Rokan tersebut berada di Tanah Kesultanan Siak bukan Tanah Adat.

Ia juga mengatakan Sultan Syarif Kasim II, yang menandatangani kepada perusahaan minyak asal Amerika NV Nederlandsche Pacific Petroleum Maatschappij (NPPM) pada tahun 1930. NPPM merupakan perusahaan patungan Standard Oil Company of California (Socal) dengan Texas Oil Company (Texaco). Pada dekade 1970-an, NPPM berubah nama menjadi PT. Caltex Pacific Indonesia (PT. CPI).

“Dikarenakan Baginda Sultan Syarif Kasim telah mangkat, maka ditunjuklah orangtua saya Tengku Syed Ibrahim sebagai perwakilan Sah Zuriat Kesultanan Siak Sri Indrapura untuk ikut menandatangani perjanjian tersebut karena beliau adalah Pewaris Sah Zuriat Kesultanan Siak Sri Indrapura. Dan itu dibukukan serta terlampir di Dokumen Negara. Oleh karenanya lah Pewaris Sah Zuriat Kesultanan Siak perlu dan berkepentingan untuk hadir memperjuangkan hak mendapatkan previlledge pada pengelolaan WK Migas Rokan ini. Mengingat selama eksploitasi migas dilakukan di wilayah Kesultanan Siak Sri Indrapura, khususnya yang kini berada di wilayah Provinsi Riau, hampir tidak pernah menyentuh dan memperhatikan keluarga Zuriyat Kesultanan Siak,” ungkap Tengku Muhammad Amin.

Demikian juga, lanjut Tengku Muhammad Amin, Lembaga Kesultanan Siak menyayangkan sikap Pemerintah Provinsi Riau yang tidak mengajak duduk bersama dalam proses alih kelola WK Migas Rokan, apakah itu untuk menelusuri sejarah Sultan Siak ke-12 yang pertama kali memberikan izin eksplorasi dan eksploitasi migas di Riau atau pun mendengarkan dan meminta aspirasi dari Keluarga pewaris sah zuriyat Kesultanan Siak Sri Indrapura.

“Sultan Syarif Kasim II merupakan seorang pendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tidak lama setelah Proklamasi dia menyatakan Kesultanan Siak Sri Indrapura bergabung dengan Indonesia dan menyatakan wilayah Kesultanan Siak Sri Indrapura yang wilayahnya mulai dari Sumatera Timur, meliputi Kerajaan Melayu Deli, Serdang, Bedagai hingga Provinsi Riau dan Kepulauan Riau saat ini, sebagai bagian wilayah Indonesia, dan dia menyumbang harta kekayaannya sejumlah 13 juta gulden untuk Pemerintah Republik, atau setara dengan US$ 151 juta atau 69 juta Euro pada tahun 2011. Bersama Sultan Serdang dia juga berusaha membujuk raja-raja di Sumatera Timur lainnya untuk turut memihak Republik Indonesia,” kata Tengku Muhammad Amin.

Sumbangan Sultan Siak itu, lanjut Tengku Muhammad Amin, merupakan sumbangan terbesar kerajaan-kerajaan di nusantara kepada Negara Republik Indonesia yang saat itu bagaikan bayi baru lahir. Bandingkan dengan Kesultanan Yogyakarta. Sultan Hamengku Buwono IX hanya menyumbangkan 6,5 juta Gulden Belanda untuk modal perjuangan kemerdekaan Indonesia.

“Sejarah akhirnya mencatat, bahwa wilayah Kesultanan Siak Sri Indrapura, yang kini menjadi Provinsi Riau, adalah salah satu penghasil minyak bumi terbesar di dunia. PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI), beroperasi di Wilayah Kesultanan Siak Sri Indrapura (Blok Rokan, Sebanga, Duri, Minas). Salah satu lapangan yang dikelola, yakni Lapangan Minas yang terkenal karena menghasilkan minyak berkualitas tinggi, Sumatran Light Sweet Crude Oil,” ungkap Tengku Muhammad Amin.

Menurut Tengku Muhammad Amin lagi, Kesultanan Siak Sri Indrapura, Yang Dipertuan Besar Assayaidis Syarif Kasim Abdul Jalil Saifuddin (Sultan Syarif Kasim II) dengan segala kontribusi dan nasionalisme yang telah diberikan, adalah sangat patut dan pantas untuk diapresiasi. Jika Indonesia bisa memberikan keistimewaan kepada Aceh dan Papua, karena mereka berani melawan, tentu negara dapat pula memberikan hal yang sama kepada Riau karena berani menunjukkan kebaikan hati.

“Yang berani melawan pantas mendapat perhatian, dan yang baik hati pantas pula diberikan penghargaan. Jika tidak, maka Indonesia akan mewariskan sebuah tradisi dan pelajaran yang buruk, bahwa hanya dengan berani melawan perhatian baru didapatkan. Ketidakarifan dan ketidakadilan bersikap ini akan menjadi sumber kecemburuan dan keretakan negeri zaman berzaman,” ungkap Tengku Muhammad Amin.(hen)

Bagikan

Jelang Imlek, Unit KBR Detasemen Gegana Sat Brimobda Riau Gelar Penyemprotan Desinfektan di Vihara Tridharma Dewi Sakti

Unit KBR Detasemen Gegana Sat Brimobda Riau Gelar Penyemprotan Desinfektan di Vihara Tridharma Dewi Sakti. foto/ist

URBANNEWS.ID – Unit KBR Detasemen Gegana Sat Brimobda Riau, Rabu (10/2/2021) menggelar kegiatan pencegahan penularan virus Covid 19 dalam bentuk penyemprotan cairan desinfektan.

Kegiatan kali ini mengambil sasaran rumah ibadah Tionghoa atau Klenteng yang akan dipakai untuk sembahyang dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek 2572. Sasaran penyemprotan desinfektan tepatnya di Vihara Tridharma Dewi Sakti di Jalan Karya Indah, Kecamatan Payung Sekaki. Kegiatan berlangsung mulai 09.15 WIB hingga pukul 10.45 WIB.

Pengurus Vihara Tridharma Dewi Sakti, Maria menyampaikan ucapan terimakasih kepada jajaran KBR Detasemen Gegana Sat Brimobda Riau atas kegiatan yang telah berlangsung dengan baik tersebut.

Kegiatan penyemprotan desinfektan ini merupakan tugas rutin Satgas Pencegahan Ops Aman Nusa II Polda Riau yang tugas pokoknya adalah mengedepankan rangkaian kegiatan preventif yang bertujuan memutus rantai penyebaran virus Covid 19 terkhusus di wilayah ibukota Provinsi Riau.

Dansat Brimob Polda Riau Kombes Pol Dedi Suryadi SIK juga menyampaikan pesan edukatif kepada warga masyarakat agar senantiasa terus menumbuh kembangkan kesadaran dalam menerapkan Protokol Kesehatan 4M.

“Yaitu Mencuci Tangan, Memakai Masker, Menjaga Jarak, dan Menghindari Kerumunan secara disiplin selama menjalankan aktifitasnya masing-masing dimana pun berada,” kata Dansat Brimob Polda Riau Kombes Pol Dedi Suryadi, SIK melalui PS. Wakasubden KBR Detasemen Gegana Sat Brimob Polda Riau Ipda Rinaldi SH kepada awak media.(hen)

Bagikan

LAPORAN EKSLUSIF!!! Ngeri…, Begini ‘Sepak Terjang’ Mantan Kanwil Pajak dan Mantan Komut PTPN untuk Mubeslub-kan Ketua Aceh Sepakat Sumut Husni Mustafa

Tangkapan layar pertemuan daring rencana pelaksanaan Mubeslub DPP Aceh Sepakat Sumut. MA sudah memutuskan ketua yang sah adalah Husni Mustafa. foto/ist

URBANNEWS.ID – Mantan Ketua Umum DPP Aceh Sepakat periode 2017-2019, Suriadin Noernikmat kedapatan hadir dalam pertemuan daring terkait pelaksanaan Mubeslub Pengurus DPP Provinsi Sumut Aceh Sepakat pada 8 Febuari 2021.

Kehadiran Suradin terlihat dalam gambar tangkapan layar pertemuan daring melalui aplikasi Zoom. Ia terlihat hadir dalam pertemuan online dengan peserta Mubeslub Pengurus DPP Provinsi Sumut Aceh Sepakat. Kehadirannya itu pun ditengarai sebagai dukungannya untuk pelaksanaan Mubeslub.

Tak hanya itu, Suriadin juga terlihat hadir bersama rombongan panitia Mubeslub di rumah dinas Gubernur Sumut Edy Ramayadi pada Selasa (2/2/2021) sore. Kehadirannya terlihat pada suatu postingan di media sosial peserta audiensi dengan Gubsu Edy Ramayadi.

Terkait kehadirannya tersebut, Suriadin ketika dikonfirmasi urbannews.id, Jumat (5/2/2021), tak menampik hadir dalam pertemuan daring itu.

“Saya hadir dalam zoom meeting hari ini Kamis tanggal 04 Februari 2021 mulai jam 17:00-18.30 Wib dalam rangka mendengarkan sosialisasi MUBES XI Aceh Sepakat Sumatera Utara yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 7-8 Februari 2021,” ungkap Suriadin.

Suriadin juga membenarkan ikut hadir di di rumah dinas Gubsu pada 2 Februari 2021. “Kehadiran saya dalam rangka menyampaikan undangan Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan dilaksanakan tanggal 7 Februari 2021 oleh para abang beca warga masyarakat Aceh di Medan,” ungkapnya.

Terkait kepengurusan DPP Aceh Sepakat Sumut, telah ada putusan Mahkamah Agung (MA) pada 24 April 2019 tentang pengurus DPP Aceh Sepakat yang sah secara hukum.

DPP Aceh Sepakat hasil putusan Makamah Agung 24 April 2019 juga telah mengadakan acara Mubes DPP Aceh Sepakat pada tanggal 26 Desember 2020 di Hotel Polonia Medan dan Pengurusnya sudah terbentuk.

Belakangan, ada upaya untuk menggelar Mubeslub, bahkan upaya itu diketahui sampai melakukan pendekatan kepada Kepala Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara, Syafruddin Nasution. Pendekatan itu pun disebut-sebut sebagai upaya untuk memperoleh dukungan pelaksanaan Mubeslub tersebut.

“Saya tahu dan sangat menjunjung tinggi supremasi hukum di NKRI tercinta ini, namun dari pemberitaan yang saya baca di Harian Waspada dan Analisa pada saat itu, bahwa MUBES XI tanggal 26 Desember 2020 disinyalir Cacat Hukum karena dilaksanakan tidak berlandaskan pada AD/ART Aceh Sepakat Tahun 1997 yang sudah mendapatkan pengesahan sesuai putusan MA tanggal 24 April 2019,” beber Suriadin lagi.

Meski demikian, Suriadin mengaku hanya mengetahui Mubes XI sesuai pemberitaan media, dan tidak mengetahui apakah pengurusnya sudah terbentuk atau tidak. “Karena saya tidak ada kepentingan apapun,” kata Suriadin.

Tekait upaya melobi Kepala Kesbangpolinmas Sumut, Suriadin mengaku pernah diundang oleh Kepala Kesbangpolinmas Sumut di kantornya untuk menanyakan tentang permasalahan Aceh Sepakat. “Dan saya sudah memberikan keterangan sejauh apa yang saya pahami,” kata Suriadin.

Joefly Joesoef Bahroeny Bungkam

Terpisah, Jofly Joesoef Bahroeny yang tak lain merupakan mantan Ketua DPP Aceh Sepakat Sumut, juga tertangkap layar sedang hadir pertemuan daring persiapan Mubeslub DPP Aceh Sepakat Sumut. Mantan Komisaris Utama Holding PTPN itu ditengarai berada di balik adanya upaya melaksanakan Mubeslub meski Mahkamah Agung sudah menyatakan M Husni Mustafa sebagai Ketua DPP Aceh Sepakat yang sah.

Husni Mustafa sendiri sejak 2013 sudah sebagai Ketua DPP Aceh Sepakat Sumut. Namun, kala itu kabarnya ia digulingkan dari posisi ketua oleh kelompok Joefly Cs dengan mengangkat Soeradin Noernikmat. Tak terima, Husni Mustafa menggugat ke pengadilan negeri, pengadilan tinggi, hingga ke Mahkamah Agung. Keputusan akhirnya, ketua yang sah adalah Husni Mustafa.

Terkait keterangan yang dihimpun urbannews.id ini, Joefly tidak menjawab konfirmasi resmi yang diajukan urbannews.id sejak Kamis (4/2/2021) malam. Ia bungkam meski pesan whatsapp yang dikirim kepadanya sudah menandakan pesan berisi konfirmasi sudah ia terima.

Hal senada juga dilakukan Kepala Kesbangpolinmas Sumatera Utara Syafruddin Nasution. Ia tak memberikan keterangan ketika dikonfirmasi urbannews.id melalui pesan whatsapp pada Kamis malam.

Rencana usung Muchtar sebagai Ketum terendus

Belakangan juga santer kabar beredar bahwa kelompok Joefly Cs ini berencana akan mengusung Muchtar sebagai Ketua Umum DPP Aceh Sepakat Sumut pada Mubeslub yang sedang mereka rencanakan itu.

Nama Muchtar, tak asing. Ia adalah mantan Kakanwail Pajak Sumut yang baru pensiun tahun 2019 lalu. Ia pun kabarnya digadang-gadang dipersiapkan sebagai calon Gubernur Aceh pada Pilgub 2022 atau 2024 mendatang.

Muchtar pun terlihat ada di dalam foto yang beredar di Instagram bersama rombongan yang menemui Gubernur Sumut Edy Rahmayadi. Foto tersebut sudah beredar luas di media sosial.

Terkait sepak terjangnya itu, urbannews.id mencoba mengkonfirmasi kabar yang beredar tersebut kepada Mukhtar pada Kamis malam. Namun sayang, ia tak memberikan keterangan apa pun.

Minta dibubarkan polisi

Sementara itu, dilansir Medanbisnisdaily.com, Kamis (4/2/2021), Pengurus DPP Provinsi Sumut Aceh Sepakat akan mempolisikan pihak-pihak yang ikut terlibat dalam pelaksanaan Mubes (musyawarah bersama) tandingan yang rencananya akan digelar di Hotel Adimulia Medan, 8-9 Februari 2021. Ketua DPP Aceh Sepakat Sumut, Husni Mustafa, menjelaskan bahwa sejak keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) pada 24 April 2019, maka hanya ada satu DPP Aceh Sepakat, tidak ada tandingan.

“Dulu memang ada dualisme, sejak ada putusan MA hanya ada satu pengurus yang sah itu kami. Makanya kalau ada pihak-pihak lain yang mengatasnamakan Aceh Sepakat di luar kami itu tidak sah, ilegal. Makanya kalau ada Mubes 8-9 Februari nanti itu tidak sah, kami minta polisi untuk membubarkan kegiatan tersebut,” kata Husni, kepada wartawan, di Medan, Kamis (4/2/2021).

Sekretaris DPP Aceh Sepakat Sumut, Bahrumsyah, menambahkan, pihaknya sudah menyurati Kapolda Sumut dan unsur Forkompinda yang lain terkait agenda mubes tandingan tersebut. “Kami akan menempuh upaya hukum. Kami minta kegiatan itu dihentikan karena tidak punya payung hukum jelas,” jelasnya.

Dengan adanya putusan MA yang menyatakan kepengurusan mereka yang sah, katanya, seharusnya tidak ada lagi mubes tandingan.

Wakil Ketua DPRD Medan ini mendapat informasi yang akan menggelar Mubes adalah eks Ketua Dewan Musapat Aceh Sepakat, Bustami Syam.

“Beliau (Bustami) sudah pernah membubarkan DPP Aceh Sepakat, keluar dari Dewan Musapat, bersengketa di pengadilan hingga kalah sampai membentuk pengurus tandingan. Jadi Bustami termasuk yang menghancurkan Aceh Sepakat,” bebernya.

Hadir dalam kesempatan itu Ketua Dewan Musapat Aceh Sepakat Sumut, Sayed Khairuzzaman, kuasa hukum Sofyan Adami dan pengurus lainnya.

Bahrumsyah juga menyayangkan ada pernyataan dari Pemprov Sumut melalui Kesbangpol yang mendukung mubes tandingan itu. Menurut dia, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi tidak mendapat informasi yang utuh terkait hal ini.

Medanbisnisdaily.com belum berhasil mengkonfimasi Bustami Syam terkait rencana menggelar Mubes tandingan tersebut.(hen)

Bagikan

Pencinta Ikan Cupang Rumbai Gelar Mini Competition Exclusive Betta Sabtu Ini

URBANNEWS.ID – Perkumpulan peternak dan penghobi ikan Cupang di Rumbai bakal menggelar kompetisi. Kompetisi bertajuk Rumbai Mini Competition Exclusive Betta Vol 1 ini dijadwalkan berlangsung selama dua hari mulai Sabtu (6/2/2021) mendatang di Semut Hitam Cafe Jalan Yos Sudarso Rumbai, Pekanbaru, Riau.

Menurut Ketua Panitia Pelaksana Rumbai Mini Competition Exclusive Betta Vol 1, Dede Dwi Ramadhan kepada urbannews.id, Kamis (2/2/2021), kompetisi tersebut merupakan yang pertama mereka gelar.

“Untuk pendaftaran sendiri sudah kita buka ya. Sejauh ini sudah ada seratus lebih peserta yang mendaftar. Untuk biaya pendaftaran peserta kompetisi sebelum pelaksanaan kompetisi sebesar Rp 50 ribu. Sedangkan jika mendaftar saat hari pelaksanaan kompetisi, biaya pendaftarannya Rp 60 ribu. Setiap pendaftar otomatis mendapatkan satu toples secara cuma-cuma,” ungkap Dede.

Lebih lanjut diutarakan Dede, kompetisi menampilkan dua juri dan dua asisten juri. Kedua juri yakni Piwi Huang dan Gunawan Zhang. Sedangkan asisten juri Iyung Jaya Betta dan Eky Win O Betta.

Kompetisi ini sendiri memperlombakan beberapa kategori, antara lain Halfmoon, Hm Double Tail, Crowntail, Plakat, Giant, Female, Trial Class, serta Form and Finnage.

“Peminat sejauh ini cukup banyak dan atusias. Tapi tentu kami batasi jumlah peserta karena kami hanya memakai dua juri. Sedangkan untuk persiapan pelaksanaan kompetisi sendiri sejauh ini berjalan lancar dan sangat baik,” ungkap Dede.(hen)

Bagikan

Kabar Blok Rokan Dikelola MUJ Tidak Benar, Karmila Sari: Saya Sudah Telpon Langsung ke BUMD Jabar

URBANNEWS.ID – Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau, Karmila Sari membenarkan tidak pernah ada BUMD Jawa Barat yang mengelola Blok Rokan.

“Kemaren saya sudah telpon BUMD di Jabar. Memang hanya penyewaan empat unit rig oleh anak perusahaan BUMD (MUJ),” ungkap politisi Partai Golkar itu menjawab konfirmasi urbannews.id, Jumat (29/1/2021) petang.

Karmila hanya menjawab singkat ketika diminta pendapatnya tentang simpang siur berita yang beredar luas di media massa beberapa hari belakangan ini, yang menyebutkan ada BUMD Jabar ikut menjadi pengelola Blok Rokan.

Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Riau, John Armedi Pinem membantah pernah memberikan keterangan bahwa ada BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berminat ikut mengelola Blok Rokan bersama Pertamina.

“Tidak benar, saya tidak pernah ngomong begitu,” ungkap Jhon Armedi menjawab konfirmasi urbannews.id, Jumat (29/1/2021).

Sementara itu, dilansir riauone.com Jumat (29/1/2021), Pemerintah Provinsi Riau menyatakan badan usaha milik daerah (BUMD) asal Jawa Barat berminat ikut serta dalam pengelolaan Bisnis minyak dan gas (Migas) di Blok Rokan.

Kepala Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Riau Jhon Armedi Pinem menjelaskan perusahaan daerah dari Jabar itu mengajukan diri untuk ikut terlibat pada pekerjaan pengeboran minyak.

“BUMD Jabar yaitu PT Migas Hulu Jabar [MUJ] berminat ikut serta di pengelolaan bagian pengeboran minyak di Blok Rokan, karena memang pengalamannya mereka di bidang itu,” ujarnya dalam siaran pers pada Senin (25/1/2021).

Hanya terima pesanan spare part

Sementara itu sebelumnya diberitakan urbannews.id, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Migas Hulu jabar (MUJ) menyatakan tidak pernah menyatakan minat bahkan memiliki rencana untuk terlibat pengelolaan Blok Rokan di Riau.

Dilansir bisnis.com, 28 Januari 2021, hal itu sekaligus meluruskan pemberitaan yang dimuat di beberapa media massa online yang bersumber dari pejabat Pemprov Riau bahwa MUJ sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat akan mengelola operasional pengeboran Minyak dan Gas di Wilayah Kerja (WK) Blok Rokan, Riau.

Direktur Utama PT Migas Hulu Jabar Begin Troys menegaskan keterlibatan Perseroan melalui anak perusahaan Energi Negeri Mandiri (ENM) sebatas penguatan daya dukung dalam pengadaan spare part atau bahan mentah maupun peralatan yang digunakan untuk refurbishment dan manufaktur rig beserta peralatan pendukung operasional lainnya yang dipesan oleh beberapa customer PT Petrodrill Manufaktur Indonesia.

Begin menjelaskan kerja sama tersebut didasari dengan penandatanganan perjanjian antara PT ENM dan PT Petrodrill Manufaktur pada 26 Oktober 2020 lalu, untuk memulai melaksanakan pekerjaan jasa penunjang energi yang selaras dengan bidang usaha MUJ selaku perusahaan induk.

“Kerja sama dengan Petrodrill sebagai perusahaan yang sudah berpengalaman di bidang manufaktur menjadi jawaban ENM untuk berkontribusi dalam mendukung kelancaran pemenuhan kebutuhan energi nasional melalui kegiatan pengadaan RIG yang dikerjakan atau diproduksi di Dawuan Jawa Barat. Juga akan turut berkontribusi dalam membangun Jawa Barat,” kata Begin dalam keterangan resmi perusahaan, Kamis (28/1/2021).

“Kami meluruskan dan memastikan bahwa tidak ada niat dan rencana korporasi untuk turut mengelola Blok Rokan,” ucap Begin.

PT Petrodrill Manufaktur Indonesia juga turut memastikan pemberitaan yang beredar di media massa Riau tidak sepenuhnya benar.

Direktur Utama PT Petrodrill Manufaktur Indonesia Djoni Handoyo mengatakan, duduk peran Petrodrill yakni merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang design, refurbishment dan manufaktur rig beserta peralatan pendukung operasional lainnya dan telah memiliki sertifikasi API SPEC 4F, API SPEC 7K, API SPEC 8C dan API SPEC Q1 sebagai standard dalam melaksanakan pekerjaan.

“PT Petrodrill Manufaktur Indonesia dalam menjalankan usahanya yakni menjalin kerjasama dengan pihak Perbankan dan pihak lainnya, di antaranya adalah kerjasama dengan PT Energi Negeri Mandiri untuk penguatan daya dukung dalam pengadaan spare part atau bahan mentah atau peralatan yang digunakan dalam refurbishment dan manufaktur rig beserta peralatan pendukung operasional lainnya,” kata Djoni dalam keterangan resminya.

Sehingga kerja sama antara Petrodrill dan ENM yang dilakukan pada Senin 26 Oktober 2020 lalu merupakan komitmen yang dijalin antara dua pihak untuk melaksanakan pekerjaan jasa penunjang energi secara nasional dengan langkah penyediaan manufaktur dan fasilitas pendukungnya.

MUJ merupakan perseroan daerah (Perseroda) yang seluruh sahamnya 100 persen dimiliki Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. MUJ menjadi pionir dalam implementasi pengalihan Participating Interest (PI) 10 persen di Wilayah Kerja ONWJ bagi BUMD daerah penghasil migas, sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No.37 Tahun 2016. Sebagai Holding MUJ memiliki anak perusahaan untuk pengembangan bisnis lainnya yakni MUJ ONWJ, dan ENM.(hen)

Bagikan

Jhon Armedi Pinem Tidak Pernah Menyatakan Ada BUMD Jabar Berminat Ikut Kelola Blok Rokan

URBANNEWS.ID – Kepala Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Riau, John Armedi Pinem membantah pernah memberikan keterangan bahwa ada BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berminat ikut mengelola Blok Rokan bersama Pertamina.

“Tidak benar, saya tidak pernah ngomong begitu,” ungkap Jhon Armedi menjawab konfirmasi urbannews.id, Jumat (29/1/2021).

Sementara itu, dilansir riauone.com Jumat (29/1/2021), Pemerintah Provinsi Riau menyatakan badan usaha milik daerah (BUMD) asal Jawa Barat berminat ikut serta dalam pengelolaan Bisnis minyak dan gas (Migas) di Blok Rokan.

Kepala Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Riau Jhon Armedi Pinem menjelaskan perusahaan daerah dari Jabar itu mengajukan diri untuk ikut terlibat pada pekerjaan pengeboran minyak.

“BUMD Jabar yaitu PT Migas Hulu Jabar [MUJ] berminat ikut serta di pengelolaan bagian pengeboran minyak di Blok Rokan, karena memang pengalamannya mereka di bidang itu,” ujarnya dalam siaran pers pada Senin (25/1/2021).

Hanya terima pesanan spare part

Sementara itu sebelumnya diberitakan urbannews.id, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Migas Hulu jabar (MUJ) menyatakan tidak pernah menyatakan minat bahkan memiliki rencana untuk terlibat pengelolaan Blok Rokan di Riau.

Dilansir bisnis.com, 28 Januari 2021, hal itu sekaligus meluruskan pemberitaan yang dimuat di beberapa media massa online yang bersumber dari pejabat Pemprov Riau bahwa MUJ sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat akan mengelola operasional pengeboran Minyak dan Gas di Wilayah Kerja (WK) Blok Rokan, Riau.

Direktur Utama PT Migas Hulu Jabar Begin Troys menegaskan keterlibatan Perseroan melalui anak perusahaan Energi Negeri Mandiri (ENM) sebatas penguatan daya dukung dalam pengadaan spare part atau bahan mentah maupun peralatan yang digunakan untuk refurbishment dan manufaktur rig beserta peralatan pendukung operasional lainnya yang dipesan oleh beberapa customer PT Petrodrill Manufaktur Indonesia.

Begin menjelaskan kerja sama tersebut didasari dengan penandatanganan perjanjian antara PT ENM dan PT Petrodrill Manufaktur pada 26 Oktober 2020 lalu, untuk memulai melaksanakan pekerjaan jasa penunjang energi yang selaras dengan bidang usaha MUJ selaku perusahaan induk.

“Kerja sama dengan Petrodrill sebagai perusahaan yang sudah berpengalaman di bidang manufaktur menjadi jawaban ENM untuk berkontribusi dalam mendukung kelancaran pemenuhan kebutuhan energi nasional melalui kegiatan pengadaan RIG yang dikerjakan atau diproduksi di Dawuan Jawa Barat. Juga akan turut berkontribusi dalam membangun Jawa Barat,” kata Begin dalam keterangan resmi perusahaan, Kamis (28/1/2021).

“Kami meluruskan dan memastikan bahwa tidak ada niat dan rencana korporasi untuk turut mengelola Blok Rokan,” ucap Begin.

PT Petrodrill Manufaktur Indonesia juga turut memastikan pemberitaan yang beredar di media massa Riau tidak sepenuhnya benar.

Direktur Utama PT Petrodrill Manufaktur Indonesia Djoni Handoyo mengatakan, duduk peran Petrodrill yakni merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang design, refurbishment dan manufaktur rig beserta peralatan pendukung operasional lainnya dan telah memiliki sertifikasi API SPEC 4F, API SPEC 7K, API SPEC 8C dan API SPEC Q1 sebagai standard dalam melaksanakan pekerjaan.

“PT Petrodrill Manufaktur Indonesia dalam menjalankan usahanya yakni menjalin kerjasama dengan pihak Perbankan dan pihak lainnya, di antaranya adalah kerjasama dengan PT Energi Negeri Mandiri untuk penguatan daya dukung dalam pengadaan spare part atau bahan mentah atau peralatan yang digunakan dalam refurbishment dan manufaktur rig beserta peralatan pendukung operasional lainnya,” kata Djoni dalam keterangan resminya.

Sehingga kerja sama antara Petrodrill dan ENM yang dilakukan pada Senin 26 Oktober 2020 lalu merupakan komitmen yang dijalin antara dua pihak untuk melaksanakan pekerjaan jasa penunjang energi secara nasional dengan langkah penyediaan manufaktur dan fasilitas pendukungnya.

MUJ merupakan perseroan daerah (Perseroda) yang seluruh sahamnya 100 persen dimiliki Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. MUJ menjadi pionir dalam implementasi pengalihan Participating Interest (PI) 10 persen di Wilayah Kerja ONWJ bagi BUMD daerah penghasil migas, sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No.37 Tahun 2016. Sebagai Holding MUJ memiliki anak perusahaan untuk pengembangan bisnis lainnya yakni MUJ ONWJ, dan ENM.(hen)

Bagikan

Hanya Terima Pesanan Spare Part, BUMD Jabar Tegaskan Tidak Pernah Ikut Terlibat dalam Pengelolaan Blok Rokan

URBANNEWS.ID – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Migas Hulu jabar (MUJ) menyatakan tidak pernah menyatakan minat bahkan memiliki rencana untuk terlibat pengelolaan Blok Rokan di Riau.

Dilansir bisnis.com, 28 Januari 2021, hal itu sekaligus meluruskan pemberitaan yang dimuat di beberapa media massa online yang bersumber dari pejabat Pemprov Riau bahwa MUJ sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat akan mengelola operasional pengeboran Minyak dan Gas di Wilayah Kerja (WK) Blok Rokan, Riau.

Direktur Utama PT Migas Hulu Jabar Begin Troys menegaskan keterlibatan Perseroan melalui anak perusahaan Energi Negeri Mandiri (ENM) sebatas penguatan daya dukung dalam pengadaan spare part atau bahan mentah maupun peralatan yang digunakan untuk refurbishment dan manufaktur rig beserta peralatan pendukung operasional lainnya yang dipesan oleh beberapa customer PT Petrodrill Manufaktur Indonesia.

Begin menjelaskan kerja sama tersebut didasari dengan penandatanganan perjanjian antara PT ENM dan PT Petrodrill Manufaktur pada 26 Oktober 2020 lalu, untuk memulai melaksanakan pekerjaan jasa penunjang energi yang selaras dengan bidang usaha MUJ selaku perusahaan induk.

“Kerja sama dengan Petrodrill sebagai perusahaan yang sudah berpengalaman di bidang manufaktur menjadi jawaban ENM untuk berkontribusi dalam mendukung kelancaran pemenuhan kebutuhan energi nasional melalui kegiatan pengadaan RIG yang dikerjakan atau diproduksi di Dawuan Jawa Barat. Juga akan turut berkontribusi dalam membangun Jawa Barat,” kata Begin dalam keterangan resmi perusahaan, Kamis (28/1/2021).

“Kami meluruskan dan memastikan bahwa tidak ada niat dan rencana korporasi untuk turut mengelola Blok Rokan,” ucap Begin.

PT Petrodrill Manufaktur Indonesia juga turut memastikan pemberitaan yang beredar di media massa Riau tidak sepenuhnya benar.

Direktur Utama PT Petrodrill Manufaktur Indonesia Djoni Handoyo mengatakan, duduk peran Petrodrill yakni merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang design, refurbishment dan manufaktur rig beserta peralatan pendukung operasional lainnya dan telah memiliki sertifikasi API SPEC 4F, API SPEC 7K, API SPEC 8C dan API SPEC Q1 sebagai standard dalam melaksanakan pekerjaan.

“PT Petrodrill Manufaktur Indonesia dalam menjalankan usahanya yakni menjalin kerjasama dengan pihak Perbankan dan pihak lainnya, di antaranya adalah kerjasama dengan PT Energi Negeri Mandiri untuk penguatan daya dukung dalam pengadaan spare part atau bahan mentah atau peralatan yang digunakan dalam refurbishment dan manufaktur rig beserta peralatan pendukung operasional lainnya,” kata Djoni dalam keterangan resminya.

Sehingga kerja sama antara Petrodrill dan ENM yang dilakukan pada Senin 26 Oktober 2020 lalu merupakan komitmen yang dijalin antara dua pihak untuk melaksanakan pekerjaan jasa penunjang energi secara nasional dengan langkah penyediaan manufaktur dan fasilitas pendukungnya.

MUJ merupakan perseroan daerah (Perseroda) yang seluruh sahamnya 100 persen dimiliki Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. MUJ menjadi pionir dalam implementasi pengalihan Participating Interest (PI) 10 persen di Wilayah Kerja ONWJ bagi BUMD daerah penghasil migas, sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No.37 Tahun 2016. Sebagai Holding MUJ memiliki anak perusahaan untuk pengembangan bisnis lainnya yakni MUJ ONWJ, dan ENM.(hen/bisnis.com)

Bagikan

Andre Nasution Nyatakan Kesiapan untuk Bangkitkan Kejayaan ORARI Riau

URBANNEWS.ID – Achmad Novian Nasution menyatakan siap menjadi Ketua Organisasi Radio Amatir (ORARI) Provinsi Riau periode 2021-2026. Pria yang lebih dikenal dengan nama panggilan Andre Nasution ini tak lain merupakan putera Gubernur Riau pertama, Kaharuddin Nasution.

“Jika diberi amanah, tentu saya siap menjadi Ketua ORARI Riau lagi. Karena sebelumnya pada tahun 2007 saya juga sudah menjadi salah satu ketua juga dimana waktu itu Ketua Umumnya Pak Erizal Muluk,” ungkap Andre Nasution berbincang dengan wartawan di Kantor ORARI Riau di Jalan Sutomo Pekanbaru, Rabu (20/1/2021).

Musyawarah Daerah (Musda) ORARI sendiri dijadwalkan berlangsung selama dua hari mulai 23 Januari 2021 di Hotel Pesona Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Agenda Musda antara lain memilih Ketua ORARI Riau.

Menyinggung kepengurusan ORARI Riau, Andre menyatakan jika memang diberi amanah oleh ketujuh Lokal ORARI se-Riau menjadi ketua, maka ia ingin mencoba membangkitkan ORARI Riau lagi untuk yang kedua kalinya.

“Dulu ORARI Riau ini sangat hebat. Sampai ke luar negeri malahan. Walau pun waktu itu hanya ada tiga Lokal ORARI saja. Sekarang jika memang diberi dukungan, saya siap untuk membangkitkan ORARI Riau lagi,” ungkap Andre.

Bagi pria 61 tahun ini, kembali eksisnya ORARI Riau sangat penting agar bisa memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Riau.

“ORARI ini bisa sangat bermanfaat untuk masyarakat, terutama dalam keadaan bencana, atau pun juga terhadap komunikasi cepat mengenai situasi kemanana dan ketertiban masyarakat,” ulas Andre.

Sebab, kata Andre, ORARI bisa menyebarkan informasi meski pun tidak ada listrik sama sekali. “Dulu ORARI Riau ini sangat terkenal, bahkan memiliki alat paling canggih di kala itu. Saat daerah lain itu belum ada apa-apa, Riau sudah maju duluan saat itu,” kenang pria yang lahir dan besar di Rumbai, Pekanbaru itu.

Ke depan, lanjut Andre, jika memang diberi amanah mengomandoi ORARI Riau, ia berencana menyatukan masyarakat radio amatir di Riau, salah satunya dengan langkah yang sudah mulai ia lakukan secara pribadi dengan menyiapkan repeater yang menjangkau seluruh kabupaten dan kota di Riau.

Andre memperkirakan, saat ini tak kurang dari seribu pengguna radio amatir ada di Riau. “Memang jauh berkurang dari era 80-an ya. Dulu ada sampai sepuluh ribu pengguna,” ungkap Andre.

Diceritakannya, setiap pengguna radio amatir yang menggunakan frekuensi, wajib memiliki izin dari pemerintah melalui Balai Monitoring Frekuensi atau Balmon. “Selain itu, setiap pengguna radio amatir harus mengikuti ujian terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan izin. Materi ujiannya lengkap mulai dari aspek teknis hingga pengetahuan nilai-nilai kebangsaan,” jelas Andre.

Dikatakan Andre, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada, penyalahgunaan frekuensi radio amatir juga diancam dengan hukuman kurungan enam tahun penjara dan denda hingga Rp 600 juta.

Didukung Tujuh Lokal ORARI

Sementara itu, tim pemenangan Andre Nasution, Yulhendri mengungkapkan, setakat ini ia dan tim telah melakukan komunikasi dengan sejumlah masyarakat pengguna radio amatir di Riau, terutama para pemilik suara pada Musda ORARI Riau mendatang.

“Untuk Musda tentunya kami sudah menjalin komunikasi dengan rekan-rekan dan sejauh ini dukungan menguat kepada Om Andre Nasution. Dengan waktu yang masih ada menjelang pelaksanaan Musda nanti, kami terus melakukan komunikasi intensi untuk hal ini. Semoga bisa terlasana dengan baik Musda kali ini dan ketua terpilih secara aklamasi,” beber Yulhendri yang mendampingi Andre Nasution kemaren.

Sedangkan menurut Ketua Panitia Pelaksana Musda ORARI Riau, Wirzamrisal, persiapan pelaksanaan Musda tersebut telah matang dan pihaknya tidak menemui ada kendala. “Soal dukungan ini, kami sebagai panitia tentu sangat terbuka dengan adanya usulan dari masyarakat radio amatir,” ujarnya.

Menurut agenda panitia, kata Wirzamrisal, Musda akan dibuka oleh Gubernur Riau dan mengundang jajaran Polda Riau serta forum komunikasi pimpinan daerah Riau lainnya.

Tantangan perubahan zaman

Sementara itu, ditemui di sela perispan Musda ORARI Riau, seorang pencinta radio amatir yang juga sudah sepuh di ORARI Riau, Indra Mukhlis Adnan, radio amatir memang menghadapi tantangan perubahan zaman yang begitu cepat.

“Yang pastinya, ORARI sangat dibutuhkan dalam dunia komunikasi, apalagi kalau terjadi bencana. Kita tahu semua bahwa negeri kita ini hidup di cicin api, bawaannya negeri kita ini rentan bencana. Nah, dalam situasi seperti ini ORARI sangat memainkan peranan penting. Itu terbukti waktu bencana besar seperti di Aceh dan daerah lainnya. Kala semua alat transportasi tidak dapat berfungsi, ORARI tampil dan dapat diandalkan untuk penyaluran informasi yang cepat,” ulas mantan Bupati Indragiri Hilir itu.

Menurut Indra, di kalangan masyarakat umum, memang ORARI tidak sepopuler peralatan telekomunikasi yang ada sekarang. “Tapi di kalangan Pramuka, pencinta alam, resimen mahasiswa, apalagi kepolisian dan militer, radio amatir sudah sangat familiar,” ulas Indra.

Menyoal legalitas penggunaan frekuensi radio amatir, Indra mengamini saat ini makin banyak terlihat pelanggaran dan bahkan cenderung liar. “Nah, penggunaan secara liar ini sangat berbahaya, apalagi jika sampai mengganggu stasiun radio penerbangan, ini bisa berakibat fatal sekali,” ulas Indra.

Lebih lanjut, mengenai sosok calon pemimpin ORARI Riau ke depan, Indra mengaku belum mengetahui siapa saja calon yang akan menjadi ketua nantintya. “Poinnya bagi saya tentu yang terbaik lah menjadi Ketua ORARI Riau ke depan, agar bisa bangkit serta menelurkan program dan terobosan yang bermanfaat bagi masyarakat,” tutup Indra.

Dibutuhkan pemerintah

Sementara itu, Balmon Pekanbaru yang diwakili Toninotitto kala bertandang ke markas ORARI Riau di Jalan Sutomo kemarin mengungkapkan peran penting ORARI dan RAPI dalam pengawasan pengguaan frekuensi radio amatir di Riau.

“Setiap provinsi hanya ada satu kantor Balmon. Riau saja ada 12 kabupaten dan kota. Nah, kondisi ini tentu tidak memungkinkan jika pengawasan dan pemantauan frekuensi ini kami lakukan sendiri oleh Balmon saja. Maka dari itu, pemerintah sangat membutuhkan ORARI dan RAPI dalam hal ini untuk pemantauan penggunaan frekuensi radio amatir ini,” ungkap Toni.

Sedangkan mengenai legalitas penggunaan frekuensi radio amatir, Toni membenarkan bahwa setiap pengguna frkuensi mesti memiliki izin dari pemerintah. “Untuk mendapatkan izin ini, kami melaksanakan ujian untuk pengguna yang mengajukan izin,” ungkap Toni yang mendukung siapa pun calon Ketua ORARI Riau yang akan terpilih pada Musda nantinya.(hen)

Bagikan

Kementerian PUPR Gelar Penghijauan di Rumah Susun Pondok Pesantren di Pekanbaru

Kepala SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Riau, Aldino Herupriawan, ST, MT, didampingi PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus Octavianus Siahaan, ST., M.Si, menyerahkan bibit pohon secara simbolis kepada Yayasan Ponpes Al Kautsar.foto/ist

URBANNEWS.ID – Dalam rangka memperingati Hari Bakti PU Ke-75 yang jatuh pada 3 Desember 2020, Kementerian PUPR melalui SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Riau mengajak pengelola pondok pesantren dan para santri yang menghuni Rusun Ponpes Al Kautsar Pekanbaru untuk menanam pepohonan sebagai bagian dari kegiatan bertajui Penghijauan pada Infrastruktur PUPR yang Berkelanjutan. 

Demikian rilis Tim Komunikasi Publik SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Riau dan Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Perumahan Kementerian PUPR, Sabtu (5/12/2020).

Kegiatan penanaman pohon yang berlangsung Jumat (4/12/2020), dilakukan langsung oleh Kepala SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Riau, Aldino Herupriawan, ST, MT, didampingi PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus Octavianus Siahaan, ST., M.Si. Hadir juga pihak Yayasan Ponpes Al Kautsar.

Kegiatan itu tak lain juga untuk menindaklanjuti arahan Menteri PUPR untuk mengadakan penghijauan pada infrastruktur yang telah dibangun oleh Kementerian PUPR di seluruh daerah.

Sebagai informasi, Rusun Ponpes Al Kautsar merupakan salah satu rumah susun yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Perumahan melalui SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Riau pada tahun 2019 di Kota Pekanbaru. 

Berdiri dengan nama Gedung Indonesia, rumah susun tiga lantai bertipe barak ini dibangun sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam pemenuhan tempat tinggal yang layak huni bagi para santri di pondok pesantren.  

“Pada hari ini, kami menanam pepohonan untuk menumbuhkan kebiasaan menjaga kelestarian alam terutama pada lingkungan infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR. Ada berbagai jenis pohon buah-buahan yang diserahkan dan langsung ditanam di area Rusun Ponpes Alkautsar ini, di antaranya pohon mangga, jambu, sawo, kelengkeng, dan macam-macam pohon jeruk,” ungkap Aldino di sela-sela penanaman.

Lebih lanjut, Dino berharap kegiatan penghijauan itu dapat dilanjutkan oleh penghuni dan yayasan Ponpes sebagai penerima manfaat rumah susun agar lingkungan rumah susun dapat senantiasa terpelihara kelestariannya.(hen)

Bagikan

Hadir di Makassar, MG Siapkan Area Showroom Super Luas dan Garansi 5 Tahun Tanpa Batas Kilometer

Produk MG Motor Indonesia telah hadir di Makassar. foto/ist

URBANNEWS.ID – Mendekati satu tahun kehadirannya di Indonesia, MG kian agresif untuk menjangkau lebih banyak konsumen Indonesia dengan meresmikan kehadirannya di daerah dan pulau lain.

Pada 27 November 2020, untuk pertama kalinya MG menyapa warga Makassar dengan mendirikan outlet hasil kerja sama dengan PT Sinar Galesong Automobil. Demikian rilis resmi MG Motor Indonesia yang diterima urbannews.id, Senin 30/11/2020).

Lebih lanjut diungkapkan, melalui kerja sama itu, para pecinta mobil MG akan dimudahkan dengan ketersediaan pelayanan 3S, yang meliputi penjualan, servis, serta suku cadang.

MG Pettarani yang berlokasi di Jalan A P Pettarani No 45 – 47, Kecamatan Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan berdiri di atas lahan seluas 2.465 m2 dengan bangunan dua lantai seluas 1.137 m2.

Di outlet itu, para calon pelanggan dan pemilik mobil MG dapat mengakses area showroom yang begitu luas sehingga memudahkan saat harus menjaga jarak fisik, serta area servis yang memiliki luas sebesar 160 m2 ditunjang dengan tenaga ahli yang bersertifikat sehingga dapat melayani seluruh pelanggan dengan lebih prima.

Rendi Radito, Sales and Network Director MG Motor Indonesia menyampaikan suka citanya menyambut terwujudnya kerja sama itu.

“Hari ini menjadi pembuktian betapa MG Motor Indonesia begitu serius serta teguh dalam mewujudkan komitmennya untuk melayani pelanggan Indonesia. Tantangan pandemi serta ekonomi terus kami hadapi sejak awal berdiri, namun dua produk SUV yang telah sukses kami perkenalkan dan pertemuan kami hari ini dengan masyarakat Sulawesi menjadi bukti dari komitmen kami untuk jangka panjang di Indonesia,” ungkap Rendi.

Terletak di area bisnis serta kawasan penting di Makassar, kehadiran MG Pettarani dibangun untuk dapat memenuhi kebutuhan mobilitas tinggi warga Sulawesi, khususnya Makassar dan sekitarnya.

Bagikan

Pemkab Bekasi Beli Bak Sampah Rp 1,8 Miliar Lebih, Kaki Publik Minta KPK dan Kejari Melakukan Pemeriksaan

URBANNEWS.ID – Kabupaten Bekasi menjadi daerah yang bermasalah dengan sampah. Tidak aneh bila sering kali Kabupaten Bekasi menjadi daerah yang dinobatkan sebagai daerah kumuh.

Hingga tahun 2020, masalah sampah di kabupaten Bekasi belum juga terpecahkan, padahal sudah banyak anggaran dibuang untuk membenahi masalah sampah.

Demikian pernyataan Koordinator Investigasi Lembaga Kaki Publik, Wahyudin Jali kepada urbannews.id, Selasa (24/11/2020).

“Kami mencatat, anggaran Kabupaten Bekasi sejak tahun 2019 untuk sampah saja mencapai Rp 1,1 Triliun, anehnya persoalan sampah tidak kunjung usai di penghujung tahun 2020,” ungkap Wahyudin.

Wahyudin membeberkan, pihaknya juga mencatat kejanggalan dalam belanja kebutuhan penanggulangan sampah di Kabupaten Bekasi, seperti membeli bak sampah pada Juni tahun 2019 yang menggunakan APBD sebesar Rp 1,4 Miliar dan ditambah lagi sebesar Rp 399 juta.

“Sehingga untuk belanja bak sampah di Kabupaten Bekasi sebesar Rp 1,8 Miliar, padahal pada Februari 2020, Pemkab Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,3 Miliar untuk pengadaan Kendaraan Dump Truck Sampah. Bagaimana bisa harga bak sampah dianggarkan lebih mahal dari harga dump truck sampah?,” ulas Wahyudin.

Padahal, lanjutnya, Kabupaten Bekasi seharusnya lebih memprioritaskan pengadaan dump truck sampah untuk menanggulangi sampah di seluruh daerah Kabupaten Bekasi yang membuat beberapa titik wilayah di Kabupaten Bekasi menjadi lautan sampah.

“Kami menilai, Pemda Kabupaten Bekasi tidak pandai memilah mana yang harus diprioritaskan dalam penggunaan uang rakyat. Kami meminta kepada Pemda Kabupaten Bekasi untuk memprioritaskan anggaran yang pro rakyat, daripada menghamburkan uang rakyat,” ungkap Wahyudin.

Maka dari itu, kata Wahyudin, pihaknya meminta KPK dan Kejari untuk turun menyelidiki nilai belanja bak sampah yang mencapai Rp 1,8 Miliar oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, jangan sampai anggaran yang hanya digunakan membeli bak sampah tersebut menjadi penyimpangan oleh oknum Pemda Kabupaten Bekasi.(hen)

Bagikan

Proyek Gedung DPRD Purbalingga Kemahalan Rp 1,5 Miliar, CBA Minta KPK Periksa Bupati Dyah Hayuning Pratiwi

Jajang Nurjaman

URBANNEWS.ID – Lembaga Center for Budget Analysis (CBA) menemukan dugaan penyelewengan anggaran pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Dugaan penyelewengan anggaran ini terkait Proyek Pembangunan Gedung DPRD.

Demikian diungkapkan Koordinator CBA, Jajang Nurjaman kepada urbannews.id, Kamis (19/11/2020)

“Pemkab Purbalingga melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di tahun 2019 melaksanakan proyek Pembangunan Gedung DPRD. Untuk proyek ini anggaran yang disiapkan sebesar Rp 7,7 miliar. Kemudian pada April 2019 dilaksanakan proses tender dengan mekanisme pasca kualifikasi sistem gugur untuk mencari harga terendah,” beber Jajang.

Dalam tender itu, kata Jajang, terdapat 63 peserta. Selanjutnya Pemkab Purbalingga memenangkan CV Bintang Perwira yang beralamat di Perum Bumi Padamara Baru, Desa Bojanegara RT 01/03, Kec. Padamara, Kab. Purbalingga. Kedua belah pihak menyepakati nilai kontrak sebesar Rp6.171.000.000.

“CBA menduga pelaksanaan proyek ini dibumbui kejanggalan aneh antar oknum Pemkab Purbalingga dan swasta, hal ini terlihat dari tiga kejanggalan. Pertama, pihak Pemkab Purbalingga menetapkan Harga Perkiraan Sendiri proyek terlalu tinggi sebesar Rp7.713.550.000. Hal ini menjadi keuntungan bagi swasta dalam mengajukan tawaran nilai kontrak semahal mungkin,” ungkap Jajang.

Menurut Jajang, nilai kontrak yang diajukan CV PB, yang kemudian menang tender, sebesar Rp6.171.000.000 menurut pihaknya terlalu mahal. Bahkan jika dibandingkan penawar terendah CV Permata senilai Rp 5,9 miliar ada selisih sebesar Rp211 juta.

“Kedua, terjadi tiga kali addendum atau perubahan kontrak, perubahan addendum terakhir pada 20 Desember 2019. Hal ini menunjukan ada ketidakberesan dalam pelaksanaan proyek Pembangunan Gedung DPRD Pemkab Purbalingga,” ulas Jajang.

Kemudian, lanjut Jajang, terdapat kekurangan volume pekerjaan berupa pekerjaan keramik, urugan pasir, sirtu, plesteran, acian, kusen, pekerjaan sanitasi, pekerjaan elektrikal, dan pekerjaan pemadam kebakaran.

“Hal ini semakin menunjukkan proyek Gedung DPRD Pemkab Purbalingga diduga dikerjakan asal-asalan,” beber Jajang.

Akibat hal di atas, kata Jajang, dalam pelaksanaan proyek pembangunan gedung DPRD Pemkab Purbalingga, CBA menemukan pemborosan anggaran sebesar Rp 1,5 miliar.

“CBA mendorong pihak berwenang khususnya KPK untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan atas proyek pembangunan gedung DPRD Pemkab Purbalingga. Panggil dan periksa pejabat terkait seperti Pokja ULP, serta PPK. Dan Panggil Bupati Dyah Hayuning Pratiwi selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk dimintai keterangan,” tutup Jajang.(hen)

Bagikan

AirAsia Buka Lima Rute Penerbangan Domestik Baru Mulai Desember Ini

URBANNEWS.ID – Maskapai penerbangan AirAsia mengumumkan pembukaan lima rute penerbangan domestik baru. Kelima rute itu mulai beroperasi pada Desember 2020 mendatang.

Pembukaan rute ini guna mengakomodir permintaan pasar Indonesia yang mulai pulih di tengah pandemi Virus Corona saat ini.

Lima rute domestik terbaru AirAsia

  1. Jakarta-Padang: 10 kali penerbangan dalam seminggu
  2. Rute Jakarta-Pekanbaru: 10 kali seminggu
  3. Rute Jakarta-Palembang: 11 kali seminggu
  4. Rute Jakarta-Pontianak: 14 kali seminggu
  5. Rute Bandung-Bali: 3 kali seminggu

Direktur Utama AirAsia Indonesia, Veranita Yosephine Sinaga, mengapresiasi pemerintah dan para stakeholder yang telah mendukung pembukaan lima rute baru ini. Pembukaan lima rute baru ini merupakan jawaban atas masukan-masukan positif dari masyarakat yang menginginkan layanan kami hadir di daerahnya.

“Di kelima rute baru ini, kami berkomitmen untuk menghadirkan penawaran hemat dan melakukan promosi-promosi menarik, yang tidak lain bertujuan untuk mendukung pengembangan pariwisata tanah air dan juga pemulihan ekonomi nasional, sembari terus mempromosikan penerapan protokol kesehatan yang ketat untuk perjalanan udara,” ujar Veranita dikutip dari keterangannya, Jumat (13/11/2020).

Harga spesial mulai Rp 282 ribu

Dia mengatakan, pada rute baru ini AirAsia menawarkan harga spesial mulai Rp 282.000 untuk Jakarta-Palembang, Rp 428.000 untuk Jakarta-Pontianak, Rp 471.000 untuk Jakarta-Pekanbaru, Rp 489.000 untuk Jakarta-Padang, dan Rp745.000 untuk Bandung-Bali. Penawaran ini sudah termasuk bagasi gratis 15 kg per penumpang.

“Tiket sudah tersedia untuk dipesan melalui situs dan aplikasi airasia.com serta agen-agen perjalanan terkemuka di berbagai kota,” tambahnya.

Lebih lanjut menurutnya, rute baru ini juga bisa diakses dalam AirAsia Unlimited Pass yang sedang berlangsung saat ini. Para pemegang layanan itu bisa terbang sepuasnya ke lima rute baru itu.

“Kami sangat menantikan untuk dapat memperkenalkan standar keselamatan penerbangan kami dan mulai melayani pelanggan-pelanggan baru di lima rute ini,” tambah Vera.(hen/rls)

Bagikan

Nono Patria Pratama Selaku Ketua PDK Kosgoro 1957 Riau Serahkan Potongan Tumpeng kepada Dewan Penasehat Kosgoro 1957 Riau H Edward Idrus di HUT ke-63

URBANNEWS.ID – Dengan riang gembira, Ketua Pengurus Daerah Kolektif (PDK) Kosgoro 1957 Provinsi Riau, Nono Patria Pratama memotong tumpeng, lalu menyerahkannya ke Dewan Penasehat PDK Kosgoro 1957 Provinsi Riau H Edward Idrus.

Kegiatan itu mewarnai peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-63 Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957 yang berdiri pada 10 November 1957.

Dalam rangka memperingati HUT Kosgoro 1957 ke-63, pada Selasa (10/11/2020), PDK Kosgoro 1957 Riau mengadakan rangkaian acara dengan puncaknya berlangsung di kawasan Purna MTQ Pekanbaru.

Rangkaian kegiatan tersebut antara lain diisi dengan kegiatan donor darah, bakti sosial, penyerahan bantuan beras ke masyarakat miskin dan pondok pesantren serta kaum dhuafa.

Selain itu juga digelar kegiatan Tabut Bunga di Taman Makam Pahlawan di Jalan Sudirman Kota Pekanbaru, yang diikuti dengan pemberian masker kepada masyarakat pengguna jalan yang melintas di depan Taman Makam Pahlawan. Masyarakat pun menyambut antusias kegiatan tersebut.

“Saya memberikan apresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada Ketua Panitia Pelaksana Peringatan HUT Kosgoro 1957 tingkat Provinsi Riau, Bapak Edwin Syarif. Saya juga mengucapkan terimakasih atas partisipasi seluruh kader yang terlibat dalam panitia pelaksana atas suksesnya acara tersebut,” ungkap Dewan Penasehat PDK Kosgoro 1957 Provinsi Riau H Edward Idrus.

Rangkaian kegiatan diawali dengan senam bersama yang dikuti ratusan peserta dan juga pengurus PDK Kosgoro 1957 Riau dan pada siangnya juga digelar acara ziarah makam pahlawan di Jalan Sudirman Pekanbaru.

Ketua Panitia HUT Kosgoro’57 Edwin Syarief menyebutkan, berbagai rangkaian kegiatan peringatan HUT Kosgoro 1957 pada 10 November 2020, yang bertepatan dengan Hari Pahlawan, diawali pada pukul 08.00 WIB dengan senam sehat, donor darah, berbagi masker dan pemotongan tumpeng di Bandar Serai.

“Setelah acara pagi dan dilanjutkan siangnya dengan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kusuma Dharma Pekanbaru. Dan di hari sebelumnya juga telah melakukan aksi bakti sosial penyemprotan disinfektan dan pembagian masker di masjid Alkautsar Marpoyan Damai,” ujarnya.

Menurutnya, dengan peringatan ini diharapkan Kosgoro 1957 dapat membangkitkan kembali jiwa perjuangan kader Kosgoro dan dapat melaksanakan Tri Dharma Kosgoro yakni memiliki jiwa pengabdian, jiwa kerakyatan dan jiwa solidaritas.

Perayaan HUT Kosgoro 1957 ke-63 ini mengusung tema ‘Peran Kekaryaan Kosgoro 1957 dalam Mendorong Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Kesehatan Rakyat’.

“Kami berterimakasih atas partisipasi semuanya dalam mensukseskan peringatan HUT Kosgoro 1957 yang ke-63. Tentunya kita tidak lupa untuk tetap mengikuti protokol kesehatan,” tambah Ketua PDK Kosgoro 1957 Riau Nono Patria Pratama SE.

Dalam kegiatan itu, tampak hadir DPD I Partai Golkar Provinsi Riau yang diwakili Yulisman, Ketua PDK Kosgoro 1957 Riau Nono Patria Pratama, serta Anggota DPRD Riau Fraksi Partai Golkar. Tak hanya itu, Pengurus Kosgoro 1957 Kota Pekanbaru, AMPG Provinsi Riau serta sejumlah organisasi pendiri dan didirikan Partai Golkar, juga tampak hadir.

Peringatan HUT Kosgoro ke-63 ini ditutup dengan pemotongan tumpeng yang dipotong langsung oleh Ketua PDK Kosgoro 1957 Riau Nono Patria Pratama.
 
“Kami berterima kasih atas partisipasi semuanya dalam mensukseskan peringatan HUT Kosgoro 1957 yang ke-63, dan tentunya kita tidak lupa untuk tetap mengikuti protokol kesehatan,” tambah Nono.(hen/rls)

Bagikan

Mengaku ‘Dikawal’ Tim Jaksa, Proyek Jembatan PTPN XII Mangkrak Sejak 2018

Pembangunan Jembatan Kebun PTPN XII di Kalirejo dipublikasikan kabarbisnis.com edisi 17 Januari 2020. foto/kabarbisnis.com

URBANNEWS.ID – PTPN XII kembali gagal menuntaskan pembangunan jembatan di Kebun Kalirejo, Glenmore, Banyuwangi, Jawa Timur. Sejak mulai dikerjakan pada Agustus 2018 silam, hingga berita ini dilaporkan, Jumat (6/11/2020) jembatan tersebut tidak kunjung selesai.

Sekretaris Perusahaan PTPN XII, Winarto menjawab urbannews.id, tak menampik mangkraknya proyek yang sejak awal bernilai Rp 22 miliar itu. Jembatan itu saat ini dikerjakan kontraktor PT Dwi Mulyo Lestari (DMS).

Menurut keterangan Winarto, PT DMS mulai melaksanakan kontrak lanjutan pembangunan jembatan di Kalirejo pada 28 Mei 2020. Kontrak itu berakhir pada 21 Februari 2021.

PT DMS merupakan rekanan ketiga yang mengerjakan proyek tersebut. Awalnya, proyek itu dikerjakan PT Rekaya Semesta Utama (RSU). PT RSU gagal menyelesaikan pekerjaan. PTPN XII memutus kontrak pada April 2018. Pemilihan PT RSU dilaksanakan oleh PTPN XII.

Setelah pemutusan kontrak tersebut, dimulailah proses lelang baru yang dimenangkan PT Anugerah Lahan Baru (ALB) dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 12 miliar.

Namun sayang, Winarto tidak memberikan jawaban ketika ditanyakan berapa nilai kontrak pekerjaan PT DMS. Ia juga bungkam saat ditanyakan bagaimana proses audit pekerjaan sebelumnya dilaksanakan.

Winarto juga tidak menjawab ketika ditanyakan kapan pemutusan kontrak atas PT ALB dan apa penyebab serta berapa nilai uang yang sudah dibayarkan PTPN XII kepada PT ALB.

Dikawal tim jaksa

Sementara itu, Mantan Direktur Utama PTPN XII, M Cholidi, menjawab urbannews.id, Kamis (5/11/2020), enggan memberikan keterangan detail menyangkut kegagalan pelaksanaan pembangunan jembatan itu pada kedua kontrak tersebut. “Saya sudah pensiun, hubungi saja Sekper PTPN XII,” kata Cholidi.

Meski demikian, Cholidi mengatakan, proses pemilihan rekanan pertama, dikonsultaskan oleh PTPN XII kepada Tim Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Namun sayang, Cholidi dan juga Sekretaris Perusahaan PTPN XII, Winarto bungkam saat ditanyakan mengenai tim jaksa itu.

Baik Winarto maupun Cholidi juga diam seribu bahasa saat urbannews.id menanyakan nama-nama tim jaksa yang ditugaskan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk mengawal pengadaan dan pelaksanaan kontrak pembangunan jembatan itu.

Rusak nama kejaksaan

Sementara itu, Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman kepada urbannews.id, Jumat (6/11/2020) mengatakan, jika benar proyek jembatan PTPN XII itu ‘dikawal’ tim jaksa, harus dijelaskan bagaimana mekanisme pengawalannya.

“Jangan sampai pengawalan itu jadi malah bisa merusak nama baik institusi kejaksaan ketika proyek itu mangkrak. Tentu publik bertanya apanya yang dikawal kok bisa kacau begitu,” ulas Yusri.

Sehingga, lanjut Yusri, Kejaksaan Agung harus menurunkan tim untuk menyelidiki mekanisme pengawalan itu seperti apa.

“Kalau ada oknum jaksa yang nakal ya harus ditindak, karena jangan sampai publik membaca modus pengawalan ini bukannya semakin baik proyek itu bisa berjalan, akan tetapi kok malah mangkrak, aneh ini,” ungkap Yusri.

Dikatakan Yusri, karena sebelumnya M Cholidi jadi dirut PTPN XII, ketika masih jadi Direktur Utama PTPN XI, kabarnya kegiatan revitalisasi PG Asambagus dan PG Jatiro juga katanya ada masalah. “Malah menurut SPSI PTPN XI sempat dilaporkan mereka ke KPK dan ada proses pemeriksaan, tapi kita gak tau apa hasil akhirnya,” beber Yusri.(hen)

Bagikan

Dilantik Jadi Kadis Sosial Riau, Ini Wejangan Syamsuar ke Tengku Zul Effendi

Syamsuar. foto/riau.go.id

URBANNEWS.ID – Dipercaya sebagai Kepala Dinas Sosial Riau oleh Gubernur Syamsuar, menjadi tantangan baru bagi Tengku Zul Effendi. Ia menceritakan, sebelum dilantik menjadi kepala dinas, mendapat wejangan khusus dari Gubernur Riau Syamsuar.

“Misi khusus harus gimana-gimana sih enggak ada ya. Cuma sebelum pelantikan beliau bilang ke saya, dinas sosial itu kerjanya mengurus kesejahteraan masyarakat. Sehat itu kerjaannya, kita diajar untuk bersyukur, kata beliau kepada saya,” tutur Tengku Zul Effendi kepada urbannews.id, Selasa (3/11/2020).

Sementara itu, mengenai target awal di masa jabatan sebagai Kepala Dinas Sosial Riau, Tengku Zul Effendi mengatakan tidak ada target khusus. 

“Untuk tahap awal ini saya tentu melihat dulu ya dan melaksanakan apa yang sudah ada. Karena ini juga sudah di penghujung tahun. Anggaran perubahan pun sudah disahkan,” ulas Tengku Zul Effendi.

Ia mengaku akan memaksimalkan apa yang sudah ada di sisa dua bulan kurang dari tahun anggaran 2020 ini.(hen)

Bagikan

IPW Minta Kepolisian Jangan Mau Diintervensi dalam Kasus Penganiayaan Anggota Moge

URBANNEWS.ID – Para pensiunan dan mantan pejabat tinggi jangan mengintervensi Polres Bukittinggi maupun Polda Sumbar dalam menangani kasus penganiayaan yang dilakukan sejumlah Pengandara Motor Gede (moge) terhadap dua anggota TNI di daerah itu.

Demikian diungkapkan Ketua Presidium Ind Police Watch, Neta S Pane kepda urbannews.id, Senin (2/11/2020).

“Selain itu, Ind Police Watch (IPW) juga berharap, jajaran Polres Bukittinggi dan Polda Sumbar jangan mau diintervensi oleh siapapun, termasuk oleh para pensiunan yang sok kuasa,” ungkap Neta.

Menurut Neta, jajaran kepolisian di Sumbar harus promoter dalam menangani kasus penganiayaan terhadap dua anggota TNI itu. 

“Para tersangka harus tetap ditahan dan jangan sampai penahanannya ditangguhkan hingga BAP-nya dilimpahkan ke kejaksaan,” kata Neta.

Menurut Neta, penangguhan penahanan terhadap pengendara moge yang menganiaya kedua anggota TNI itu hanya akan menimbulkan ekses negatif bagi Polres Bukittinggi dan bukan mustahil penangguhan itu akan memunculkan kemarahan kawan-kawan korban.

“IPW juga berharap, kedua korban jangan mau menerima tawaran damai dari para pelaku penganiayaan. Kasus ini harus menjadi pembelajaran bagi para pelaku maupun para pengendara moge lainnya agar tidak arogan, tidak ugal-ugalan, dan tidak ringan tangan main keroyok di jalanan,” ungkap Neta.

Dikatakan Neta, kasus ini perlu dituntaskan hingga di pengadilan agar terang benderang. Jika kasus ini damai di tengah jalan, bukan mustahil orang-orang di jalanan akan dengan gampang menganiaya dan memukuli anggota TNI atau Polri di jalanan. Toh bisa berdamai. Akibatnya, anggota TNI dan Polri sebagai aparatur negara tidak lagi memiliki wibawa di mata masyarakat.

“Jika selama ini anggota TNI Polri yang terlibat melakukan aksi kekerasan terhadap anggota masyarakat ditindak tegas dan diproses hingga ke sidang Propam, seperti kasus di Ciracas, Jakarta, maka sangatlah wajar, jika masyarakat sipil yang menganiaya dan mengeroyok anggota TNI Polri juga ditindak tegas dan kasusnya bisa dituntaskan di pengadilan. Apalagi dalam kasus moge ini, para pelaku bisa dikenakan pasal berlapis, yakni melakukan penganiayaan dan melawan anggota TNI sebagai aparatur negara,” beber Neta.

Menurut Neta, IPW juga berharap para pimpinan TNI Polri tidak melihat kasus penganiayaan kedua anggota TNI ini sebagai kasus sepele, seperti yang dikatakan Letjen (Purn) Djamhari Chaniago. 

“Sebab kasus ini adalah kasus yang sangat serius karena menyangkut wibawa dan kredibilitas TNI sebagai aparatur negara. Jika kasus ini dianggap sepele, maka ke depan hanya gara-gara kasus sepele, orang-orang akan dengan gampang mengeroyok dan memukuli anggota TNI di jalanan,” tutup Neta.(hen)

Bagikan

Bawaslu Kaltara Terindikasi Tidak Netral, LNP-PAN: Demokrasi di Kaltara Terancam

Fajar Mentari. foto/ist

URBANNEWS.ID – Ketua Lembaga Nasional Pemantau dan Pemberdayaan Aset Negara (LNP-PAN) Provinsi Kaltara, Fajar Mentari, menyatakan merasa kecewa atas keputusan Bawaslu Katara atas dugaaan penyalahgunaan wewenang oleh petahana Irianto beberapa waktu lalu saat menerima penghargaan dari MNC Group untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara. Bawaslu menganggap kasus Irianto tidak memenuhi unsur pelanggaran.

“Dalam tiap pelaksanaan Pilkada, calon petahana atau incumbent hampir selalu mendapat sorotan, lantaran calon petahana mendapat berbagai keuntungan lantaran penyalahgunaan wewenang atas berbagai fasilitas atau aset negara,” ungkap Fajar.

Dijelaskan Fajar, Pemilu merupakan momentum penting yang perlu dijaga integritas pelaksanaannya. Kualitas penyelenggaraan pemilu berjalan beriringan dengan kualitas penyelenggara Pemilu, sehingga diperlukan penguatan netralitas Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilu, agar dapat memperbaiki kualitas Pemilu, dan menciptakan praktik penegakan hukum Pemilu yang sehat di Kaltara.

“Penguatan netralitas ini harus dilakukan dengan menyertakan perbaikan di beberapa aspek-aspek vital. Yakni perbaikan kejujuran mengenai kelembagaan dan penyelenggaran Pemilu yang memberikan ruang ketegasan pada Bawaslu yang lebih ideal dalam penegakan hukum Pemilu,” ungkap Fajar.

“Saya menilai wasit tidak getol dan serius dalam melaksanakan fungsi pengawasannya. Pertama tidak adanya teguran peringatan awal sejak Pak Irianto bagi-bagi uang dalam amplop peruntukan bantuan Covid-19. Yang disesalkan ironisnya di amplop bertuliskan ‘Bantuan Gubernur Kaltara’, padahal itu hasil dari patungan pegawai Pemprov. Mungkin lebih elegan jika atas nama ‘Keluarga Besar Pemerintah Provinsi Kaltara’, karena selain bukan murni dana Pemprov, itu dana patungan, dan Pak Irianto seharusnya jangan melawan lupa bahwa H Udin Hianggio masih berstatus sebagai wakil gubernur yang sah di mata hukum,” terang pria yang akrab disapa FM ini lagi.

Di samping itu, kata Fajar, ada embel-embel kalender bergambar Irianto, dan buku capaian program pemerintah.

“Lalu apa kaitannya embel-embel itu dengan corona dengan hanya dibagikan khusus kepada mereka yang memperoleh bantuan Covid-19, kenapa tidak dibagikan kepada umum? Artinya tersirat ada sisipan politis. Memang hal itu tidak melanggar secara administrasi, tetapi melanggar secara etika, sebab sudah menjadi rahasia umum bahwa Pak Irianto adalah salah satu bakal calon yang akan ikut bekompetisi di Pilgub 2020, dan sebenarnya itu sudah masuk enam bulan sebelum penetapan calon yang namun diundur lantaran kita dilanda bencana darurat nasional Covid-19,” ungkap Fajar.

“Bicara soal etika tentu tidak lain bicara soal kepatutan, antara patut atau tidak patut. Jadi menurut kami, itu bukan teladan yang patut dilakukan oleh seorang pemimpin nomor satu di Kaltara. Harusnya Bawaslu memberikan teguran pengantar agar kejadian sejenisnya tidak terulang lagi dan lagi. Demikian pun sebagai peringatan bagi calon lain agar tidak ikut-ikutan,” jelasnya.

Dikatakannya pula, saat Hari Raya Idul Adha juga sudah masuk enam bulan sebelum penetapan calon, ramai di media sosial seseorang menggunakan baju berlogo Iraw juga bagi-bagi amplop berisi uang Rp 50.000 di pemotongan hewan qurban, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bertuliskan ‘Bantuan Gubernur Kaltara’.

“Mestinya atas nama pemerintah dan beserta logonya, lengkap menyertakan sumber dananya, semisal BLT harus ditulis ‘BLT’, jadi umum bisa tahu itu program apa. Secara etika itu tentu salah, apalagi ini sudah masuk tahapan Pilkada, sehingga sangat pantas dianggap sebagai kampanye terselubung,” ungkap Fajar.

“Salah satu kenalan saya bernama Joni yang berdomisili di Juata Kerikil, Tarakan mendapat pesan messenger dari pacarnya jika ia memperoleh bantuan tersebut dan bahkan disisipkan sticker Paslon Iraw dan dijanjikan akan ditambah lagi jika mencoblos Iraw. Saya diperlihatkan foto buktinya. Hanya saja batas waktu melapor hanya 7 hari terhitung sejak kejadian perkara, sehingga otomatis bukti sudah dianggap kedaluwarsa jika dilaporkan. Ini merugikan pihak penyumbang yang dalam hal ini adalah negara. Sapi punya susu, beruang punya nama. Di samping itu, ini momentum Pilgub, jelas ada perbuatan melawan hukum jika itu terbukti,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan Fajar, ada beberapakali pelanggaran kasat mata yang bisa ditemukan di media sosial, dan temuan atas pelanggaran kasat mata itu tidak perlu menunggu ada yang melaporkan.

“Jadi Bawaslu jangan pura-pura bodoh, jangan pura-pura buta-tuli. Kalau Bawaslu cerdas, di tengah pandemi seperti sekarang ini, mestinya Bawaslu hadir dalam melakukan pengawasan yang lebih ekstra, khususnya di media sosial, salah satunya membentuk tim khusus yang memang ditugaskan pada pengawasan di media sosial,” ungkap Fajar.

Menurut Fajar, sebaiknya segera hentikan permainan sandiwara cinta Bawaslu dengan segala kepura-puraan netralnya.

“Hal ini menunjukkan kurangnya ide dan ekstra perhatian Bawaslu dalam menyiasati dan me-manage pengawasan Pemilu, sehingga Bawaslu terkesan makan gaji buta. Mengenai tugas dan kewenangan dari Bawaslu sebagai institusi pengawas Pemilu terlihat sangat terbatas dalam memainkan peran yang lebih strategis lagi pada penyelenggaraan Pemilu,” tuturnya.

Selain itu, kata Fajar, setiap kali Pemilu dilaksanakan selalu saja muncul isu tentang lemahnya penegakan hukum Pemilu. Isu ini berangkat dari kenyataan betapa banyak pelanggaran administrasi dan tindak pidana Pemilu yang tidak ditangani sampai tuntas.

“Negara membayar gaji Bawaslu itu menggunakan uang halal untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dalam menegakkan tugas pokok dan fungsi. Bawaslu mempunyai fungsi mengawasi Penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan demi terwujudnya Pemilu yang demokratis. Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam melaksanakan program dan kegiatannya serta untuk tetap mengedepankan sistem keterbukaan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP),” sambungnya.

Menurut Fajar, demi mencapai pelaksanaan Pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak, maka diperlukan lembaga yang berperan untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Bawaslu merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan bebas dari berbagai pihak maupun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya,” ungkap Fajar.

Menurut Fajar, pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bawaslu mempunyai kewajiban untuk secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Hal tersebut tertuang di dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

“Mengingat fungsi Bawaslu yang sangat dibutuhkan, maka Bawaslu ditetapkan sebagai penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap dan mempunyai kewenangan mengawasi jalannya Pemilu. Hal ini sesuai dengan pendapat bahwa eksistensi lembaga pengawas Pemilu akan semakin lemah apabila kewenangannya tidak digunakan secara jujur, adil, amanah, bermartabat, tegas, dan bertanggungjawab. Kelemahan-kelemahan tersebut dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu pada akhirnya akan dapat mengancam perjalanan demokrasi di Kaltara,” ungkap Fajar.

“Keberadaan KPU dan Bawaslu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu dapat diartikan bahwa keberhasilan penyelenggaraan Pemilu tidak saja akan ditentukan oleh kemampuan KPU dalam melaksanakan semua tahapan Pemilu, tetapi juga oleh Bawaslu. Melalui tugas pengawasan dari Bawaslu, diharapkan Pemilu bisa terlaksana dengan baik dan idealnya sesuai dengan asasnya, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil. Masing-masing tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh kedua lembaga ini menunjukkan dua hal yang saling melengkapi dan saling menguatkan demi terselenggaranya Pemilu yang berkualitas,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kaltara, Sulaiman belum menjawab konfirmasi urbannews.id hingga berita ini dilaporkan.(hen)

Bagikan

Terimakasih HCML, Sudah Peduli pada Nelayan Desa Pulau Mandangin

Kepala desa Pulau Mandangin Saiful Anam menyerahkan bantuan PPM HCML 2020 berupa jaring purse sein kepada nelayan Pulau Mandangin, Minggu (18/10/2020).foto/maduraindepth.com

URBANNEWS.ID – Husky CNOOC Madura Limited (HCML) – SKK Migas telah menyerahkan bantuan jaring kepada para nelayan purse sein di Desa Pulau Mandangin, Sampang, Madura, Jawa Timur, Minggu (18/10/2020) lalu. Bantuan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan produksi nelayan.

Senior Head of Relation Husky CNOOC Madura Limited (HCML), Hamim Tohari mengatakan, bantuan jaring merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat (PPM) yang langsung menyasar nelayan sebagai kelompok yang bersentuhan dengan operasi. “Program sejenis ini mendapatkan perhatian lebih serius dari HCML,” katanya.

HCML, lanjut Hamim, berkomitmen untuk terus membantu masyarakat Pulau Mandangin, utamanya kelompok nelayan agar produksi hasil tangkapannya semakin meningkat. Sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

“Kami juga sangat bergembira dengan munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang peduli terhadap proses pemberdayaan masyarakat. HCML sangat mengapresiasi hal ini,” tambahnya.

Sementara itu, Saiful Anam, Kepala Desa Pulau Mandangin mengatakan, PPM HCML 2020 berupa bantuan jaring untuk nelayan purse sein merupakan usulan dari para nelayan yang dihadiri oleh semua pemilik kapal purse sein.

“Alhamdulillah semua nelayan hadir menerima jaring purse sein ini,” ucapnya, usai acara penyerahan yang digelar di Balai Desa setempat.

Meski demikian, Saiful berharap program pemberdayaan kepada nelayan terus ditindaklanjuti oleh perusahaan, terutama program yang menyasar nelayan kecil yang jumlahnya ribuan.

“Tentunya juga program di bidang kesehatan dan pendidikan agar dilaksanakan pada tahun berikutnya,” imbuhnya.

Sementara itu, bantuan jaring melalui PPM HCML 2020 itu diakui sangat dirasakan manfaatnya langsung oleh para nelayan purse sein Pulau Mandangin. Sebab, di masa pandemi seperti saat ini, para nelayan merupakan kelompok yang paling terdampak Covid-19.

“Bantuan ini sangat bermanfaat bagi nelayan. Ini juga menepis keresahan dan uneg-uneg para nelayan terhadap HCML,” ucap Asmarah, pemilik Kapal Semanggis kepada MaduraIndepth.com usai menerima bantuan jaring.

Hal senada juga dikatakan oleh Hasan, pemilik Kapal Purse Sein Salero. Menurutnya, PPM HCML 2020 yang dialokasikan ke jaring purse sein sangat bagus karena manfaatnya dirasakan langsung oleh para nelayan. “Terimakasih kepada HCML yang peduli terhadap nelayan desa Pulau Mandangin,” katanya.

Hal sama juga disampaikan Muarrof. Pemilik Kapal Purse Sein Pusat ini mengaku senang dengan bantuan jaring dari HCML. Menurut dia, dibanding program pemberdayaan kepada nelayan sebelumnya, baru kali ini yang benar-benar manfaatnya terasa ke nelayan langsung.

“Alhamdulillah, bantuan ini sangat bermanfaat bagi kami. Apalagi di masa pandemi seperti saat ini, dimana para nelayan serba kesulitan,” tuturnya.(hen/maduraindepth.com)

Bagikan