Arsip Kategori: Banda Aceh

Perusahaan Migas Aceh Diingatkan untuk Ekstra Hati-hati dalam Mengelola Aset Warisan

Yusri Usman. foto/dok

URBANNEWS.ID – Penyerahaan lapangan migas Blok B kepada PT Pema yang merupakan BUMD Aceh, mulai menimbulkan spekulasi di ruang publik. Penyerahan itu telah berlangsung sesuai surat persetujuan pengelolaan dan Penetapan Bentuk Ketentuan Ketentuan Pokok Kontrak Kerja Sama Pada Wilayah B oleh Menteri ESDM Nomor 76.k/HK.02/MEN.M/2021. Meski demikian, perlu menyikapinya dengan hati-hati.

Jangan sampai penyerahaan ini awalnya di anggap merupakan berkah besar bagai rakyat Aceh, namun jika salah kelola, malah bisa menjadi bencana bagi rakyat dan Pemda Aceh di kemudian hari.

Demikian pernyataan Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman kepada urbannews.id, Kamis (29/4/2021).

“Contohnya sudah banyak, terbaru kasus Direktur Utama PT Mahakam Gerbang Raja Migas Kaltim berinisial IR, adalah sebagai pemegang hak Participating Interest 10% dari operasi blok Mahakam harus berada di balik teralis besi akibat dugaan korupsi,” ungkap Yusri.

Tak hanya itu, lanjut Yusri, akan menyusul proses hukum, yakni terhadap pemegang hak participating interest untuk lapangan minyak blok Jatinegara oleh Pemkot Bekasi telah dilaporkan ke KPK sejak Oktober 2020, yaitu KSO BUMD Pemkot Bekasi dengan mitranya Foster Oil & Energy Pte Ltd kepemilikan nya yang berkaitan erat dengan Cresswell International Ltd dan Aries Capital Holding milik Moch Riza Chalid yang merupakan tokoh penting dalam episode ‘papa minta saham’.

“Termasuk, saham Perusda BUMD PT DMB (Daerah Maju Bersaing) milik Pemrov NTB di dalam PT Newmont Nusa Tenggara, yang memiliki 7% saham hasil divestasi. Infonya sahamnya tergadaikan oleh investornya sebagai mitra BUMD. Sehingga timbul pertanyaan apa belum kapok juga?,” tandas Yusri.

Jadi, kata Yusri, harus ketahui blok B ini bekas wilayah operasi Exxon Mobil yang pada 1 Oktober 2015 telah di ambil alih oleh Pertamina Hulu Energi. Proses take over ini pun sempat memancing kontroversial saat itu, artinya aneh langkah Pertamina buang duit di sini untuk mengambil blok yang produksinya juga sudah turun banyak dan kontraknya juga akan berakhir PSC-nya.

“Bahkan, kami dari CERI waktu itu sekitar November 2015 sudah pernah membuat surat kepada kepala SKK Migas ketika masih di jabat Amin Sunaryadi, yaitu mempertanyakan dana temuan LHP BPK senilai sekitar USD 250 juta yang merupakan dana pemulihan sumur paska operasi atau di kenal dengan Abandonment and Site Restoration. Dana tersebut sudah terlanjur di bayarkan oleh negara lewat mekanisme cost recovery kepada Exxon Mobil tapi belum di gunakan, namun belum di kembalikan lagi ke negara,” beber Yusri.

Sehingga, kata Yusri, jika blok B sudah beralih dari Pertamina Hulu Energi ke PT PEMA, maka seharusnya dana USD 250 juta itu kembali serahkan kepada PT PEMA oleh negara.

“Jangan sampai perusahaan migas Aceh ketiban kerak busuk yang bermasalah merupakan warisan operator sebelumnnya,” ungkapnya.

Selain itu, kata Yusri, harus di pahami dalam mengelola lapangan migas yang padat teknologi, padat modal serta padat resiko, sehingga upaya mencari mitra untuk mengurangi resiko itu adalah sebuah kelaziman terhadap proses bisnis di dunia perminyakan.

Pengalaman beberapa blok Migas yang di kelola oleh BUMD menunjukan kinerja buruk. Jangankan mampu meningkatkan produksi, mempertahankan tidak turun saja sudah bagus. Karena BUMD lemah di cash call dari setiap aktifitas di migas yang padat modal, tak mungkin mengambil dari APBD. Sebagai contoh nyata lihat lah kinerja PT Bumi Siak Pusako yang mengelola blok Coastal Plain Pekanbaru.

“Namun, PT PEMA harus melakukan proses itu melalui lelang terbuka dan transparan serta akuntabel, sehingga pernyataan Zubir Sahim sebagai Direktur PT PEMA akan mengajak PT Energ Mega Persada, sebaiknya di urungkan jika tidak di pilih melalui proses tender. Karena ujungnya bisa berujung tersangkut pidana korupsi di kemudian hari,” kata Yusri.

Oleh sebab itu, tegas Yusri, BPMA harus segera mencegah apa yang akan di lakukan oleh Zubir Sahim untuk menunjuk PT Energi Mega Persada yang berada di bawah naungan Bakrie Group. “Kecuali dia memang kebal hukum,” tutup Yusri.(hen)

Bagikan

Gugatan Rp 1 Triliun Terhadap Plt Gubernur Aceh Mulai Disidang Pekan Depan

Syakya Meirizal.foto/ist

URBANNEWS.ID – Gugatan class action terhadap Plt Gubernur Aceh terkait kebijakan stickering BBM melalui Surat Edaran No. 540/9186 yang diajukan oleh 24 penggugat, akan mulai disidang pekan depan.

Demikian diungkapkan Juru Bicara Penggugat yang juga merupakan Inisiator GERAM, Syakya Meirizal kepada urbannews.id, Senin (12/10/2020).

“Gugatan yang di antaranya menuntut pembayaran ganti rugi immaterial senilai Rp 1 Triliun kepada rakyat Aceh tersebut sebelumnya telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh pada 5 Oktober 2020 lalu,” ungkap Syakya Meirizal.

Dikatakannya, gugatan dengan nomor perkara 49/Pdt.G/2020/PN BNA tersebut diinisiasi oleh Gerakan Rakyat Aceh Menggugat (GERAM).

“Kami telah menerima pemberitahuan atau panggilan sidang pertama dari pihak Pengadilan Negeri Banda Aceh melalui Penasehat Hukum. InsyaAllah sidang perdana akan dilaksanakan pekan depan di ruang sidang utama (chandra) PN Banda Acsh. Tepatnya hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 mulai pukul 09.00 pagi sampai selesai. Informasi ini juga bisa diakses melalui laman SIPP PN Banda Aceh,” jelas Syakya Meirizal.

Menyikapi rencana sidang pertama atas gugatan class action tersebut, menurut Syakya Meirizal, pihaknya yang mewakili seluruh penggugat memohon dukungan dan doa dari seluruh rakyat Aceh.

“Semoga gugatan ini dapat terus berlanjut ke proses pembuktian dan pemeriksaan para saksi. Harapan kita tentu saja tuntutan yang kita ajukan akan dikabulkan seluruhnya oleh majelis hakim,” ungkap Syakya Meirizal.

“Ini demi menjaga marwah rakyat Aceh yang harkat dan martabatnya telah direndahkan dan dirugikan oleh Plt Gubernur Aceh melalui kebijakan pemasangan stiker pada kendaraan pengguna BBM di Aceh,” lanjut Syakya Meirizal.

Selain itu, katanya, pihaknya berharap pihak Pemerintah Aceh agar responsif dan menghargai proses hukum terhadap gugatan tersebut.

“Karena gugatan ini terkait hajat hidup jutaan rakyat Aceh. Mereka harus bersedia hadir setiap ada panggilan dari pihak pengadilan. Dengan begitu kita berharap proses peradilan gugatan class action ini dapat berjalan lancar,” kata Syakya Meirizal.

Hal itu menurutnya bisa membuat putusan dari majelis dapat ditetapkan dalam waktu yang tidak terlalu. Dan kita sebagai penggugat komit akan menghargai apapun putusan majelis hakim.(hen)

Bagikan

Tak Kunjung Difungsikan, Bangunan Pasar Ikan Kota Mini Bereuneun Aceh Malah Jadi Sarang Maksiat

Bangunan Pasar Ikan Kota Mini Bereuneun Aceh Jadi Sarang Maksiat. foto/ist

URBANNEWS.ID – Tokoh Masyarakat Pidie, Hasbi Armas mengaku sangat menyesalkan kelalaian pihak Pemda Aceh Pidie yang tak kunjung memfungsikan pasar ikan kota mini.

Padahal, menurut tokoh yang berdomisili di Kampung Lada Bereunuen Aceh itu, pasar ikan kota mini sudah dibangun sejak tahun 2019, dengan anggaran pembangunan sekitar Rp 2 miliar.

“Parahnya lagi akibat tidak difungsikannya pasar itu, selain tidak terawat dan mulai rusak meskipun belum digunakan sejak selesai dibangun akhir tahun 2019, bahkan yang lebih memilukan hati dan melukai perasaan masyarakat setempat, kalau malam tempat itu tak ada penerangan alias gelap, sehingga sering digunakan tempat maksiat pasangan muda mudi,” beber Hasbi.

Menurut Hasbi, bahkan ada info bahwa pasar ikan itu telah dijadikan sebagai tempat untuk pemakaian Narkoba jenis sabu. “Sungguh menyedihkan, sia-sialah uang rakyat untuk membangun pasar ikan itu,” ujar Hasbi.

Sangat dibutuhkan masyarakat

Dikatakan Hasbi, tentu tak salah timbul pertanyaan apakah pembangunan yang dilakukan oleh Pemda Aceh Pidie terkesan untuk menebar maksiat atau untuk menyesejahteraan masyarakat setempat yang memang membutuhkan tempat berusaha yang layak dan bersih.

“Selain itu faktanya muncul banyak kios-kios liar di sepanjang jalan raya Banda Aceh-Medan di sekitar Kota Bereuneun, sehingga tampak semakin kumuh saja pasar di sekitar kota itu,” kata Hasbi.

Menurut Hasbi lagi, kondisi pasar ikan itu malah kalah jauh kerapian dan kebersihannya dibandingkan pertokoan yang dibangun belakangan oleh Pemda Pidie Jaya yang merupakan kabupaten seumur jagung, yaitu kabupaten pemekaran dari Pidie.(hen)

Bagikan

Bangunan Pasar Ikan Kota Mini Aceh Pidie Terbengkalai, Berpotensi Jadi Kota Hantu

Ir Hasbi Armas. foto/ist

URBANNEWS.ID – Pasar ikan kota Mini Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie yang sudah lama dibangun tak kunjung diresmikan Bupati Aceh Pidie. Dikhawatirkan bangunan yang sudah menelan anggaran miliaran Rupiah itu bisa jadi pasar hantu.

Demikian pernyataan Tokoh Aceh Pidie, Hasbi Armas yang diterima urbannews.id, Rabu (12/8/2020).

“Sudah jadi bangunan itu sejak tujuh bulan yang lalu, tapi belum diresmikan, padahal tujuan bangunan itu untuk mengurai kepadatan pasar ikan di Bereuneun yang sudah tidak layak lagi, karena sudah sangat padat dan akan membahayakan penyebaran Covid 19 bagi warga kota Bereuneun sekitarnya,” ungkap Hasbi.

Menurut Hasbi, Dinas terkait dan Bupati Aceh Pidie harus segera menggunakan pasar tersebut agar tidak mubazir dan merugikan keuangan negara dan masayarakat sekitarnya.

“Jangan sampai semua bangunan ruko dan fasiltas terminal dan pasar yang sudah dibangun Pemda menjadi kota hantu. Padahal kota mini ini sudah dibangun oleh Pemda Aceh Pidie sejak tahun 1980-an. Tujuannya saat itu untuk mengurangi beban pasar Bereuneun,” beber Hasbi.

Dijelaskan Hasbi, kala itu Pasar Bereuneun sudah tidak layak lagi menampung aktifitas sosial ekonomi masyarakat sekitarnya.

“Meskipun komplek pertokoan itu berada di kecamatan, namun perputaran uang di sini jauh lebih tinggi dari Kota Sigli, bahkan sekarang Bereuneun dari sisi PAD sudah layak dijadikan kotamadya yang dipimpin oleh seorang walikota,” ujar Hasbi.

Sementara itu, dikutip dari sinarpidie.co, pembangunan pasar ikan Kota Mini di Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, Aceh terbengkalai. Pasar itu dibangun satuan kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop-UKM) Pidie tahun 2019 lalu.

Pasar ikan itu memiliki empat toilet, satu sumur air tanah, enam kios berukuran 2 x 2 meter. Selain itu pasar ini juga memiliki satu pos pengamanan, dua puluh meja ikan, serta satu saluran drainase.

Pasar yang dibangun dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) ini dikerjakan CV Putroe Balee Lestari dengan nilai kontrak Rp 2 miliar. Pasar ini dibangun sekitar 100 meter, agak ke dalam dari jalan Banda Aceh-Medan.

Keuchik Gampong Lada, Kecamatan Mutiara Timur, Pidie, Razali Amd mengatakan banyak pedagang yang sebenarnya berminat berjualan di pasar ikan tersebut.

“Banyak yang telah mendaftar. Bahkan kita bersiasat agar memberikan pelayanan berbeda ke para pembeli ikan nanti, yaitu memberi pelayanan gratis berupa pemotongan dan pembersihan ikan sekaligus. Dan kita juga tidak akan mengutip parkir dulu,” katanya.

Belum beroperasinya pasar tersebut, kata Razali, karena Disperindagkop-UKM Pidie belum memberi arahan apa pun untuk menghidupkan pasar tersebut. “Jika tidak ada pihak yang mengarahkan para pedagang ke sana tentu juga tidak akan ada yang berjualan di sana,” kata Razali.

“Jalan akses ke sana sangat buruk. Batu kerikil dan tak beraspal. Walaupun pasar itu digunakan, takkan ada kecenderungan orang akan ke sana jika kondisi jalan masih seperti itu,” tambah Razali.

Sementara itu, Kepala Bidang Pasar pada Disperindagkop dan UKM Pidie Husaini mengatakan belum difungsikannya pasar tersebut karena terjadinya pergantian jabatan Camat Mutiara Timur baru-baru ini.

“Camat sudah pindah. Tinggal kita buat pendekatan ulang karena harus ada keterlibatan keuchik dan mukim,” katanya, Kamis 18 Juni 2020.(hen/sinarpidie.co)

Bagikan

MPO Tantang Direktur AJMI Laporkan Oknum Polisi yang Main Proyek

Koordinator Masyarakat Peduli Otsus (MPO) Aceh, Syakya Meirizal.foto/ist

DIREKTUR Aceh Judicial Monitoring Institute (AJMI) Agusta Mukhtar menyebutkan, ada informasi terkait dugaan oknum polisi yang terlibat permainan proyek baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Informasi tersebut disampaikan Agusta Mukhtar dalam pemberitaan sebuah media online. Ia juga menyampaikan, oknum polisi bermain proyek di Aceh sudah menjadi rahasia umum.

Berdasarkan pemberitaan media tersebut, kami menduga saudara Agusta Mukhtar mengetahui banyak terkait dugaan keterlibatan oknum polisi dalam kegiatan proyek APBA maupun APBK. Apalagi ia merupakan seorang Penasehat Khusus (Pensus) Gubernur Aceh. Namun menjadi aneh ketika yang bersangkutan hanya sekedar berbicara kepada media. Tanpa ada upaya untuk menyeret oknum yang dikatakan terlibat proyek tersebut ke jalur hukum. Padahal AJMI merupakan salah satu lembaga yang konsen untuk isu keadilan dan penegakan hukum.

Karena itu kami menantang saudara Agusta Mukhtar agar segera melaporkan oknum tersebut jika memiliki data dan dokumen yang valid. Jangan hanya sekedar mem-framing dan membangun opini di media. Kalau memang ada oknum polisi terlibat proyek, ayo buktikan. Kami akan turut memberi dukungan sepenuhnya. Jika saudara Agusta tidak berani buat laporan, berikan datanya sama kami. Biar kami yang laporkan. Apalagi jika ini murni ditujukan dalam upaya menghilangkan praktik-praktik KKN dalam proses tender dan pelaksanaan proyek di Aceh.

Tapi kalau tidak, nanti publik hanya akan menganggap saudara Agusta atau AJMI punya tendensi tertentu ketika hanya menyorot oknum polisi dalam dugaan permainan proyek. Padahal banyak pihak lain yang juga terlibat, namun yang bersangkutan mendiamkannya saja.

Maka kami mendorong AJMI untuk melaporkan semua pihak yang terlibat dalam permainan dan pengaturan proyek di Aceh, bukan hanya oknum polisi. Oknum SKPA, oknum rekanan atau kontraktor, oknum panitia tender dan oknum-oknum lainnya jika terlibat juga wajib dilaporkan.

Jangan lupa, jika ada oknum Penasehat Khusus (Pensus) Gubernur yang terlibat permainan proyek, misalnya minta proyek dari para Kadis, menjadi makelar proyek, menakut-nakuti dan memeras pejabat SKPA dan rekanan dengan membawa nama institusi negara, harus dilaporkan juga oleh saudara Agusta. Biar fair. Tanpa laporan, tentu pihak kepolisian dalam hal ini Polda Aceh tidak dapat melakukan upaya law enforcement, termasuk untuk oknum polisi.

Selain itu kami juga berharap, Polda Aceh dapat meminta klarifikasi langsung dari saudara Agusta Mukhtar. Dengan demikian mungkin saudara Agusta akan menyerahkan bukti, data dan dokumen terkait dugaan adanya oknum kepolisian terlibat permainan proyek. Agar tidak hanya sekedar menjadi wacana liar di ruang publik.

Hal tersebut merupakan bentuk pertanggung jawaban hukum dan moral saudara Agusta Mukhtar atas tudingannya. Bagi Polda Aceh sendiri, ini merupakan bukti kepatuhan dan keseriusan dalam melaksanakan perintah Kapolri terkait larangan bermain proyek bagi anggota kepolisian.***

Banda Aceh, 29 April 2020

Syakya Meirizal
Koordinator Masyarakat Pengawal Otsus (MPO) Aceh

Bagikan

MPO: Pemerintah Aceh Jangan Tunda Lagi Umumkan Paket Kebijakan Realokasi APBA Hadapi Wabah Corona

Syakya Meirizal. foto/ist

URBANNEWS.ID – Menghadapi wabah Covid 19 yang sedang melanda tanah air, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri juga telah mengeluarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid 19 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Begitu juga dengan Menteri Keuangan yang menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah TA 2020 dalam rangka Penanggulangan COVID-19

Atas dasar Inpres dan Permen tersebut, maka sudah sepatutnya Pemerintah Aceh agar segera mengumumkan paket kebijakan realokasi dan refocussing anggaran dalam APBA 2020 untuk fokus pada upaya pencegahan dan penanggulangan Covid 19 kepada publik.

Demikian diungkapkan Koordinator Masyarakat Pengawal Otsus (MPO) Aceh, Syakya Meirizal dalam keterangan kepada urbannews.id, Kamis (9/4/2020).

“Apalagi beberapa hari lalu Mendagri juga telah mengeluarkan Instruksi Nomor 1 tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah. Instruksi tersebut secara khusus memerintahkan Pemda agar bisa menyelesaikan proses realokasi APBD dalam waktu 7 hari,” ungkap Syakya Meirizal.

Karena itu, kata Syakya Meirizal, ia mendorong Pemerintah Aceh segera mengumumkan paket kebijakan anggaran apa saja yang telah diputuskan kepada masyarakat.

“Berapa besaran anggaran total untuk penanggulangan Covid 19 di Aceh? Berapa anggaran untuk penyediaan APD, Alkes dan insentif tenaga medis untuk penanganan Covid 19. Begitu juga dengan anggaran untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) berupa Sembako dan BLT,” ungkap Syakya Meirizal.

Tak kalah penting, lanjut Syakya Meirizal, adalah anggaran untuk memproteksi kondisi perekonomian yang ikut terdampak.

“Selama ini kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh terkait penanggulangan Covid 19 untuk masyarakat lebih banyak bersifat regulatif, bukan protektif. Karena itu paket-paket kebijakan anggaran tersebut harus segera diumumkan kepada publik,” ujar Syakya Meirizal.

Menurut Syakya Meirizal, langkah tersebut telah lebih dulu dilakukan oleh beberapa Provinsi lain.

“Contohnya Jawa Barat. Mereka merealokasikan APBD-nya mencapai Rp 16,2 Trilyun untuk penanggulangan Covid 19. Dimana Rp 3,2 Trilyun di antaranya diperuntukkan untuk penyedian Sembako dan BLT bagi masyarakat rentan terdampak. Para penerima bantuan Sembako tersebut akan mendapatkan 500.000 per KK per bulan. Kebijakan tersebut disambut gembira mereka yang membutuhkan,” ungkap Syakya Meirizal.

Maka, lanjut Syakya Meirizal, sudah sewajarnya agar Pemerintah Aceh juga bisa segera mengumumkannya kepada publik.

“Kita mendorong agar kebijakan anggaran penanggulangan Covid 19 dari realokasi APBA agar disampaikan secara konkrit kepada masyarakat. Misalnya berapa anggaran total dari realokasi dan refocussing APBA untuk penanggulangan Covid. Berapa anggaran untuk program sosialisasi dan mitigasi. Berapa insentif yang akan diterima oleh masing-masing tenaga medis, baik dokter maupun perawat. Berapa anggaran untuk pengadaan masker, APD, rapid test dan kebutuhan medis lainnya. Begitu juga anggaran untuk biaya karantina ODP, jangan sampai tidak disediakan. Selanjutnya, berapa nilai bantuan Sembako dan BLT per KK dan per bulan yang akan diterima oleh mereka yang membutuhkan. Pun begitu terhadap upaya pengendalian harga Sembako dan proteksi perekonomian sektor UKM, berapa alokasi anggarannya. Ini tentu harus disampaikan secara terang benderang,” ungkap Syakya Meirizal.

Jika telah diumumkan kepada publik, lanjut Syakya Meirizal, pihaknya meyakini hal tersebut akan membuat masyarakat merasa lebih tenang dalam menghadapi ancaman wabah Covid 19 ini.

“Setidaknya mereka merasa bahwa Pemerintah telah hadir di tengah berbagai kesulitan yang mereka hadapi. Ini akan meningkatkan kepercayaan dan optimisme publik kepada Pemerintah Aceh dalam upaya penanggulangan Covid 19. Jadi, saat ini pengumuman paket kebijakan anggaran tersebut lah yang sangat dinanti-nantikan oleh publik. Jadi tak ada alasan bagi Pemerintah Aceh untuk menunda-nundanya lagi,” ujarnya.

Syakya Meirizal juga mengungkapkan, pihaknya juga mendorong agar Pemerintah Aceh harus benar-benar serius menyediakan anggaran yang maksimal dalam realokasi dan refocussing APBA untuk pencegahan dan penanggulangan wabah corona.

“Kalau mencontoh Jawa Barat misalnya, mereka merealokasi lebih dari sepertiga APBD-nya untuk penanggulangan Covid 19. Maka jika merujuk pada Jawa Barat, paling tidak Aceh harus menyediakan setidaknya Rp 5 trilyun sampai Rp 6 trilyun APBA untuk fokus pada upaya pencegahan dan penanggulangan wabah Covid 19. Walaupun kita berharap kasus Covid 19 di Aceh segera selesai, namun bagaimanapun Pemerintah Aceh harus menyiapkan diri sejak dini dengan skema menghadapi kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi,” tukas Syakya Meirizal.(hen)

Bagikan

Yusri Usman Apresiasi Gerak Cepat Kapolda Aceh dan Jajaran Usut Dugaan Pengancaman Terhadap Wartawan

Direktur Eksekutif CERI Yusri Usman.foto/eksplorasi.id

URBANNEWS.ID – Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman memberi apresiasi atas langkah Kapolda Aceh Irjen Wahyu Widada dan jajarannya dalam mengusut kasus dugaan pengancaman oleh Ketua Kadin Aceh Makmur Budiman terhadap wartawan indojayanews.com, Hidayat.

“Saya apresiasi tinggi kepada Kapolda Aceh beserta jajarannya cepat memproses dugan ancaman terhadap nyawa wartawan, karena saya juga pemegang kartu pers, sehingga setiap wartawan merupakan keluarga saya sebagai korps tentu sangat prihatin atas adanya ancaman itu, ini era demokrasi, bukan era jahiliyah,” ujar Yusri kepada urbannews.id, Rabu (1/4/2020) siang.

Yusri mengatakan, ia berharap jajaran kepolisian kuga dapat mengusut tuntas apa motif tindakan pengamcamana tersebut.

“Supaya bisa diusut tuntas apa motif ancaman tersebut,” ungkap Yusri.

Sementara itu, penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Aceh, Selasa kemarin kembali memanggil Hidayat, wartawan media Indojayanews.com, untuk dimintai keterangan terkait laporan dugaan pengancaman yang telah dilakukan seorang pengusaha papan atas Aceh, H. Makmur Budiman.

Dikutip dari modusaceh.co, Hidayat menyebutkan, dirinya telah menjalani pemeriksaan lanjutan dan memberi keterangan pada Subdit I Direktorat Kriminal Umum, Polda Aceh, terkait laporannya pada Sabtu (21/3/2020) lalu terhadap H Makmur Budiman yang juga Ketua Kadin Aceh.

“Ya benar, kemarin saya dipanggil ke Polda Aceh. Awalnya saya datang sendiri sekira pukul 09.00 WIB, dan langsung menuju ke ruang pemeriksaan di Subdit I Ditkrimum. Saya diperiksa sebagai pelapor, dan belakangan pihak Polda Aceh juga telah memanggil salah satu saksi untuk memberikan keterangannya kepada penyidik,” kata Hidayat Selasa (1/4/2020).

Ditanyai lebih lanjut, Hidayat mengaku dirinya tidak tahu kapan Makmur Budiman akan dipanggil penyidik Polda Aceh. 

Hidayat menduga dalam waktu dekat Makmur Budiman juga akan segera dipanggil ke Polda Aceh.

“Karena saya lihat pihak kepolisian sepertinya tidak main-main, dan sangat serius dalam menangani kasus pengancaman ini. Bagi saya, semakin cepat Makmur Budiman dipanggil dan diperiksa, maka akan semakin bagus demi penegakan hukum. Karena sampai hari ini saya masih khawatir dengan keselamatan diri dan keluarga saya setelah pengancaman itu,” jelasnya.

Hidayat mengatakan, setelah pemeriksaan itu, ia dimintai untuk menunggu kabar selanjutnya. Karena, menurut pengakuannya, Polda Aceh akan melakukan gelar perkara dalam waktu dekat.

Ia berharap kepada Kapolda Aceh Irjen Pol. Wahyu Widada, dapat segera menyelesaikan kasus pengancaman tersebut. 

Hidayat mengaku percaya, bahwa nama besar yang dimiliki Makmur Budiman, baik selaku pengusaha papan atas Aceh, maupun sebagai Ketua Kadin Aceh, tidak akan mampu melemahkan penegakan hukum yang telah ditangani Polda Aceh.

“Saya percaya Pak Kapolda Aceh yang baru tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum. Apalagi mengenai keselamatan warga dari berbagai ancaman dan kekerasan,” ungkapnya.

Sebelumnya, wartawan Indojayanews.com, Hidayat melaporkan H. Makmur Budiman ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Aceh, Sabtu malam (21/3/2020), pukul 23.30 WIB.

Diduga, pengusaha Aceh ini telah melakukan pengancaman terhadap Hidayat, di Cafe Donya Drop Daruet, Lamdingin, Kota Banda Aceh, Sabtu, 21 Maret 2020.(hen)

Bagikan

Kecam Plt Gubernur Aceh, Nazarullah: Sudah Cukup Kuburan Massal saat DOM dan Tsunami, Jangan Ulang Lagi Kisah Itu…!

Ketua Aliansi Pemuda Aceh-Jakarta, Nazarullah. foto/ist

URBANNEWS.ID – Putra Aceh di Jakarta, Nazarullah mendesak Plt Gubernur Aceh mundur dari jabatan. Sebab, telah mengeluarkan kebijakan untuk menyediakan kuburan massal di saat masyarakat sedang berjuang menghadapi virus Corona. 

“Saya Nazarullah. Putra kelahiran Aceh Pidie. Juga Ketua Aliansi Pemuda Aceh-Jakarta. Saya mendesak Plt Gubernur Aceh segera mundur dari jabatannya,” ungkap Nazarullah kepada urbannews.id, Minggu (29/3/2020) malam.

“Karena dalam situasi rakyat sedang membutuhkan bantuan dan kebijakan Pemerintah, Plt Gubernur Aceh malah keluarkan kebijakan aneh. Tidak ada kebijakan yang menguntungkan rakyat saat Virus Corona menyebar di Aceh,” katanya.

Menurut Nazar, seharusnya Plt Gubernur Aceh dengan tegas mengeluarkan surat untuk menutup Bandara Sultan Iskandar Muda. Kemudian menutup perbatasan Medan ke Aceh, dengan melakukan sterilisasi setiap orang yang masuk ke Aceh dengan di karantina di tempat Khusus.

“Pemerintah Aceh juga harus memikirkan kebutuhan setiap harinya Rakyat Aceh selama Lock Down di berlakukan,” tegas Nazar.

Ia menpertanyakan, bukankah Dana Otsus Aceh cukup besar dan bisa saja untuk menyelamatkan rakyat, karena saat ini rakyat Aceh membutuhkannya.

Sebaiknya mundur

“Jika Plt Gubernur Aceh sudah tidak mampu memimpin Aceh, saya meminta untuk segera mundur dari jabatannya. Sebelum rakyat Aceh melakukan demo besar-besaran menurunkan anda,” kecamnya.

Nazar mengecam tindakan Plt Gubernur Aceh yang lambat dan tidak tegas serta membiarkan Corona menyebar di Aceh.

“Keberadaan anda saat ini tidak ada solusi dan kebijakan yang menguntungkan rakyat. Rakyat Aceh tidak butuh Kuburan Massal. Sudah cukup saat DOM (Daerah Operasi Militer) dan saat tsunami Aceh Kuburan Massal di Aceh. Jangan sampai kisah itu terulang kembali,” sambung Nazar.

Nazar meminta pemerintah Aceh melakukan lockdown agar masyarakat aman dari Corona dan dapat menjalankan ibadah. “Segera Tetapkan Lock Down dan bagikan kebutuhan pokok untuk rakyat miskin atau yang membutuhkannya. Stop dulu proyek Kuburan Massalnya Anda,” pintanya.

Ia berharap rakya Aceh selamat dari bencana Corona. “Semoga Rakyat Aceh selamat dari Virus Corona atau Covid 19,” tutupnya.(hen)

Baca juga:

Gugatan Rp 1 Triliun Terhadap Plt Gubernur Aceh Mulai Disidang Pekan Depan

Bagikan

Pernyataan Jubir Pemerintah Aceh Soal Kuburan Massal Korban Corona Tuai Kecaman

Relawan Irwandi-Nova, Muktarrudin Maop. foto/ist

URBANNEWS.ID – Di tengah Wabah Virus Covid-19 melanda masyarakat dunia, tidak terkecuali di Provinsi Aceh, masih ada sebagian oknum yang mengeluarkan informasi dan pernyataan yang membuat warga menjadi bingung dan  bertambah panik. Di antaranya pernyataan soal Kuburan Massal Korban Corona

“Ideal suatu informasi publik, baik menyangkut edukasi tentang virus Corona maupun aktifitas penanganannya, hendaknya harus membawa kenyamanan dan kesejukan bagi masyarakat,” demikian kata Mukhtaruddin Maop, Ketua Relawan Irwandi-Nova Bansigom Aceh, Minggu (29/3/2020).

Pihaknya, ujar Mukhtarrudin Maop ikut menyikapi viralnya pernyataan Jubir Pemerintah Aceh mengenai upaya Pemerintah Aceh menyiapkan lahan kuburan massal untuk korban Virus Corona di Aceh. 

“Saya sangat menyesalkan komentar Jubir Pemerintah Aceh saudara SAG,” sesalnya singkat. 

Menurutnya, pernyataan tersebut sangat tidak bijak dan kurang beretika. Pemerintah Republik Indonesia meminta masyarakat tidak panik dan tetap menjalankan kehidupan dengan optimisme yang tinggi. Tapi justru Pemerintah Aceh memberikan informasi yang membuat warga menjadi takut dan mencekam. 

“Idealnya Pemerintah Aceh, saat ini berupaya mencari solusi bagaimana menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai untuk penanganan wabah ini. Menyiapkan APD untuk para medis dan menstabilkan harga bahan pokok di pasar. Sehingga masyarakat tidak semakin terpuruk akibat dampak kondisi terburuk nantinya,” ujarnya. 

Hati rakyat teriris

Lebih lanjut Ketua Relawan Bansigom Aceh ini mengungkapkan, secara moral pihaknya malu dan menyesalkan pernyataan tersebut.

“Cina saja yang negara komunis, yang pertama mereka buru adalah mendirikan rumah sakit terbesar dengan berbagai fasilitasnya. Sebulan selesai. Kita di Aceh yang mengakui daerah Serambi Mekkah, malah proyek pengadaan tanah kuburan. Ini kan sangat miris dan membuat hati rakyat teriris,” sesalnya. 

Padahal sebutnya, dalam situasi dan kondisi apa pun pemerintah atau negara harus hadir di tengah-tengah rakyat. Dalam bentuk dan resiko apa pun. Sehingga masyarakat tidak menerima informasi hoax yang tidak mendidik.

“Saya harap kepada Plt Gubernur Aceh Ir. Nova Iriansyah, MT untuk lebih selektif menempatkan pejabat yang berhubungan langsung dengan ranah publik. Seperti Tupoksi seorang  jubir. Tentu harus memiliki kemampuan retorika dan bijak dalam memilih dan memilah bahasa dan info, layak atau tidak,” ujar Maop.

“Plt Gubernur Aceh sudah saatnya mengevalusi oknum jubir tersebut, sebelum menuai kecaman yang akhirnya hilangnya kepercayaan masyarakat Aceh terhadap Pemerintah Aceh saat ini,” tegas pria yang sering dipanggil Maop itu.(hen)

Baca juga:

Tak Kunjung Difungsikan, Bangunan Pasar Ikan Kota Mini Bereuneun Aceh Malah Jadi Sarang Maksiat

Bagikan

Kisruh Proyek Rumah Sakit Rp 219 Miliar di Aceh, Pakar Tegaskan Uang Muka Tidak Boleh Dicairkan Sebelum Proses Lelang Selesai

Pakar pengadaan barang dan jasa bidang jasa konstruksi, Riad Horem. foto/ideatraining.co.id

URBANNEWS.ID – Pencairan uang muka pekerjaan jasa konstruksi tidak bisa dilakukan saat proses tender belum selesai. Pencairan uang muka tidak dibolehkan dicairkan jika tahapan seleksi, sanggah, hingga sanggah banding belum selesai.

Demikian diutarakan Praktisi Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Konstruksi Riad Horem menjawab urbannews.id, Rabu (26/3/2020).

“Jaminan uang muka itu baru bisa dicairkan jika sudah ada kontrak. Kontrak itu ada setelah ada SPBBJ, dan sudah ada jawaban atas sanggah maupun sanggah banding,” ungkap Riad Horem.

Jawaban atas sanggah maupun sanggah banding itu menurut Riad Horem harus diberikan terlebih dahulu sebelum instansi pemilik pekerjaan konstruksi yang dilelang mencairkan uang muka pekerjaan.

Sementara itu, dikutip dari acehtrend.com, Direktur RSUZA Banda Aceh disebut-sebut telah melakukan pembayaran Uang Muka Kerja (UMK) kepada PT. PT Adhi Persada Gedung – PT. Andesmont Sakti KSO yang diterima melalui Rekening KSO APG-AS No. 158.000.4824496 pada Bank Mandiri Kantor Pusat Banda Aceh.

Pembayaran itu terjadi pada Senin tanggal 30 Desember 2019 dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00407/SPM-BL/1.01.02.02/2019 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00400698/LS-BL/2019 dengan besaran nilai yang dibayarkan adalah Rp13.500.000.000 (Tiga belas miliar lima ratus juta rupiah).

Pembayaran uang muka tersebut berdasarkan diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). Perikatan kerja dengan PT. APG – PT. AS KSO yaitu penandatanganan kontrak (Surat Perjanjian) Nomor 027/12079/02.A/2019 pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp219.645.249.000.

Padahal patut diketahui bersama bahwa tahapan tender masih belum selesai, khususnya masih dalam tahapan sanggahan banding yang dilayangkan PT MAM Energindo secara resmi pada 7 Januari 2020.

Kuasa Hukum PT. MAM, Mukhlis Mukhtar menyebutkan, sanggah banding yang diajukan PT. MAM Energindo, juga mengungkapkan adanya kesalahan dalam melakukan evaluasi dan penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen tender serta kecurigaan adanya persekongkolan tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat.

Dia menduga telah terjadi penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ, PPK, dan/atau pejabat yang berwenang lainnya. Hal itu terlihat dari pelanggaran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 7 Tahun 2019.

Menurut Mukhlis, sanggah banding dengan menempatkan uang jaminan senilai Rp2,37 miliar telah dilayangkan kepada Azharuddin, selaku Pengguna Anggaran (PA) RSUD dr.Zainoel Abidin.

Mukhlis menilai integritas dan professionalitas Pengguna Anggaran dan Pokja sangat diragukan, sehingga berdampak pada proses tender yang telah dilaksanakan cacat demi hukum. Menurutnya juga telah terjadi penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang berlaku oleh PA dan POKJA.

“Telah terjadi rekayasa (konspirasi) antara PA dan Pokja, yang mengabaikan peserta tender lainnya,” ungkap Mukhlis serius, Rabu (8/1/2020) lalu.

Sementara itu, Direktur RSUZA Azharuddin, ketika ditemui aceHTrend, Senin (17/2/2020) mengatakan, pihaknya, sebelum menjawab sanggah banding itu, dan pada tanggal 19 Januari 2020, PSUZA bersama Inspektorat Aveh, Biro pemerintahan Aceh, ULP dan pokja terbang ke Jakarta untuk meminta pendapat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai lembaga negara penentu berlanjut atau dihentikannya tendernya.

Setelah dilihat dan ditelaah oleh LKPP, kata Azharuddin, mereka pun mengatakan pihak Pemerintah Aceh keliru memutuskan terlalu cepat, padahal proses masa sanggah banding belum selesai.

“Harusnya masih ada waktu satu sampai tujuh hari, tapi kami putuskan di hari pertama karena memang besoknya tahun 2020. Kalau kami tunggu sampai hari ketujuh, kami tidak bisa membayar uang muka menggunakan anggaran 2019 karena masa anggarannya sudah tutup,” jelas Direktur RSUZA.

Hasil LKPP diputuskan bahwa kontrak awal dibatalkan, uang muka dikembalikan dan pihaknya hanya membuat kontrak baru dengan perusahaan yang sudah terpilih sebelumnya, tanpa harus melakukan tender ulang.

Dilaporkan ke KPK dan KPPU

Usai melaporkan kejanggalan tender proyek gedung Oncolody Center di RSUD Zainoel Abidin Aceh ke Komisi Pembenrantasan Korupsi, PT MAM Energindo melalui kuasa hukumnya Mukhlis Mukhtar melaporkan dugaan tindak pidana tersebut ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Medan, Sumatera Utara pada Selasa (4/2/2020) lalu.

Dikutip dari nusantarapos.co.id, melalui keterangan tertulisnya, Mukhlis mengatakan pihaknya kembali membuat laporan dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Pasal 22 pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Aceh, khususnya pada Paket Tender Pembangunan Gedung Oncology Centre (MYC) dengan Kode Tender: 23403106 Satuan Kerja BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021.

Mukhlis menjelaskan, dasar pihaknya melakukan laporan ke KPPU karena mensinyalir dalam proses tender itu terdapat kecurangan.

Seperti diketahui, proses lelang terhadap pembangunan gedung oncology center pada RSUZA Banda Aceh tersebut sudah dimulai sejak 2018 lalu. Tetapi mengalami kegagalan dalam prosesnya.

Kemudian, tahun 2019 kembali dilakukan tender yang diikuti beberapa perusahaan termasuk PT MAM Energindo dan PT Adhi Persada Gedang.

Mukhis Mukhtar mengatakan, kliennya mencium adanya persaingan yang tidak sehat dalam proses tender. Ia menyakini perusahaan kliennya sengaja digugurkan untuk memenangkan perusahaan tertentu.(hen)

Bagikan

Edi Obama: Bos Diusik, Wartawan Diancam, Nova Diam Seribu Kalam!

Mantan Sekretaris Tim Pemenangan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah, Edi Saputra atau yang lebih dikenal Edi Obama. foto/lintasgayo.co

URBANNEWS.ID – Mantan Sekretaris Tim Pemenangan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah, Edi Saputra atau yang lebih dikenal Edi Obama, angkat bicara mengenai dugaan pengancaman terhadap seorang wartawan Aceh oleh Makmur Budiman.

Dalam keterangan tertulis yang diterima urbannews.id, Selasa (24/3/2020), Edi mengkiritik sepak terjang Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.

“Ketika Edi Obama menagih jasa donasi miliaran Rupiah pada Plt Gubernur Aceh, serangan balasan disiapkan dari Langsa dan Nagan Raya. Ketika kedok terbongkar, serangan kontra balasan dengan segala puja-puji bahwa itu bagus, agar Tuan Nova tetap nyaman, kembali kontra dari Nagan Raya dan Langsa. Ketika media menulis berita tak sesuai dengan keinginan konco tuan, algojo pengintai pun disiapkan. Mencari rumah dengan narasi mengirimkan paket. Menginterogasi siapa yang menyuruh menulis berita. O la la mamamia lozatos, tuan!,” ungkap Edi Obama.

Edi juga mempertanyakan kemampuan memimpin Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.

“Wahai Plt Gub, masih punya nurani kah anda? apakah seabrek tulisan media massa dan hujan arus media sosial yang terus mengkritisi kinerja anda yang di bawah standar? Itu bukti bahwa anda belum sadar jika anda tidak punya kemampuan sebagai pemimpin?,” ungkap Edi Obama.

Lebih lanjut, Edi juga membongkar inisial nama-nama orang dekat Plt Gubernur Aceh saat ini.

“Anda boleh saja menganggap kami bodoh, tapi kami juga tahu siapa pemain-pemain itu? Ada Mr. M di Aceh Besar. Ada Mr. R dari Gayo Lues. Ada Mr. YO dari Aceh Barat Daya. Ada Mr. PD dari Banda Aceh. Semua itu adalah kantong-kantong pengumpul,” beber Edi.

Edi Obama mengungkapkan, Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah bukanlah sosok yang mengerti dan menghargai jasa relawannya saat pemilihan gubernur lalu.

“Kami juga tahu siapa mereka, yang pastinya mereka bukan donator saat tuan merebut singgasana, bukan pula dari keterwakilan partai pengusung, tapi wangi nan ranum sari pati APBA untuk mereka, di atas keringat dan air mata relawan. Milyaran uang donatur yang anda abaikan, bukti anda bukan seorang pembalas jasa, tapi penghancur kesatuan relawan, perusak harapan partai pengusung dan asa rakyat Aceh untuk sebuah perubahan bagi Aceh tercinta,” ungkap Edi.

Tak hanya itu, Edi Obama juga mengkritik sikap Plt Gubernur Aceh soal wabah virus corona yang merebak saat ini.

“Puluhan Pensus tak kredibel anda bentuk, hanya untuk meredam kritik, meredam media, rakyat menderita dengan wabah corona, sementara anda mengunci diri di dalam istana, tidak ada inisiatif membagi masker, membagi hand sanitizer serta membagi sembako kepada rakyat, dan menggelar pasar murah, anda penakut bagi kesejahteraan rakyat, tapi pemberani bagi konco-konco anda dalam menikmati ranumnya APBA. Leumak Mabok Tuan,” ungkap Edi Obama.

Edi Obama juga menyatakan keyakinannya atas kinerja Kapolda Aceh Irjen Pol Wahyu Widada dalam menegakkan hukum di Aceh.

“Pak Plt Gubernur, Kapolda Aceh adalah sang jenderal peraih prestasi terbaik, hanya menanti hari, semua benang kusut carut-marut pengelolaan proyek di Aceh serta pengancaman terhadap wartawan, akan segera dibongkar setuntas tuntasnya, dan ini hanya tinggal menunggu waktu. Sayonara Plt sosok yang tidak punya hati nurani,” tutur Edi.

Sementara itu, terkait pernyataan Edi Obama tersebut, Plt Gubernur Aceh, Nova Irianto yang dikonfirmasi urbannews.id belum memberikan keterangan apa pun hingga berita ini dilaporkan.(hen)

Bagikan

Diduga Tak Miliki Kartu Tanda Anggota, Makmur Budiman Malah Duduk Sebagai Ketua Umum Kadin Aceh

Ketua Kadin Aceh Makmur Budiman (kanan) sedang berada di salah satu kedai kopi di Aceh. foto/ist

URBANNEWS.ID – Setelah mencuatnya dugaan skandal pengaturan lelang proyek di Pemerintah Aceh, nama Ketua Umum Kadin Aceh Makmur Budiman kembali muncul dalam dugaan pelanggaran aturan pemilihan Ketua Umum Kadin Provinsi Aceh pada Musda Kadin Aceh yang berlangsung 2019 lalu.

Selain itu, dia telah dilaporkan juga oleh wartawan Indojayanews.com, Hidayat atas ancaman akan dikirim paket, karena memberitakan pengranatan rumah Kepala Unit Lelang Pengadaan Provinsi Aceh.

“Menurut keterangan yang saya terima, saat itu atas dasar perusahaan milik Muntasir, Makmur Budiman didudukan sebagai komisaris sebagai syarat bisa maju sebagai kandidat Ketua Umum Kadin Aceh pada 18 hingga 20 Juni 2019 lalu,” kata Direktur Eksekutif CERI Yusri Usman, Minggu (22/3/2020).

Menurut keterangan Yusri, Musda Kadin Aceh dibuka oleh Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah di Anjong Mon Mata Banda Aceh dan dihadiri juga oleh Ketua Umum Kadin Rosan P Roeslani.

“Saat itu ada tiga kandidat yang maju sebagai ketua umum, akan tetapi akhirnya Makmur Budiman jadi Ketua Kadin Provinsi Aceh,” ungkap Yusri.

Padahal, lanjut Yusri, Makmur Budiman tidak punya Kartu Tanda Anggota (KTA) Kadin Aceh sebagai syarat mutlak bagi calon ketua Kadin sesuai AD/ART Kadin.

“Sesungguhnya terpilihnya Budiman Makmur ini cacat hukum, karena tidak memenuhi syarat AD/ART Kadin bahwa dia harus punya KTA, akan tapi katanya semua itu bisa dilanggar saja, beredar rumor sesama anggota Kadin karena Plt Gub maunya Makmur Budiman menjadi Ketua Umum Kadin Aceh,” beber Yusri.

“Karena syarat untuk menjadi Ketua Umum Kadin Aceh harus punya KTA dan sudah pernah atau sedang jadi pengurus tingkat provinsi atau kabupaten kota. Hal ini lah yang dilanggar. Sehingga anggota Kadin Aceh sekarang bisa menggugat pelanggaran tersebut ke Pengadilan Negeri Banda Aceh,” ungkap Yusri.

Hingga berita ini dilaporkan, Ketua Umum Kadin Aceh Makmur Budiman belum memberikan keterangan atas konfirmasi yang dilayangkan urbannews.id. Begitu juga dengan Ketua Umum Kadin Rosan P Soelani yang sudah membaca pertanyaan tapi bungkam, termasuk MS Hidayat, Abdul Latief dan Aburizal Bakrie yang sudah membaca konfirmasi kepada ketua umum Kadin Pusat tersebut.(hen)

Bagikan

Ketua Kadin Aceh Diduga Ancam Wartawan

URBANNEWS.ID – Pengusaha Aceh Makmur Budiman diduga mengancam wartawan salah satu media online di Aceh. Makmur diduga telah mengamncam Hidayat pada Sabtu (21/3/2020).

Pengusaha yang kerap disapa ‘Toke M’ tersebut, saat ini menjabat sebagai Ketua Kadin Aceh.

Menurut keterangan Hidayat yang diterima urbannews.id, ia awalnya didesak bertemu dengan Makmur sejak pukul 11.30 WIB siang, Sabtu (21/3/2020). Desakan itu ia terima melalui aplikasi WhatsApp.

Merasa aneh, Wartawan Indojayanews.com itu menghubungi langsung Toke M, dan mengajak bertemu di kawasan Lamdingin, Banda Aceh.

“Awalnya saya merasa aneh saja, saya sempat menyampaikan hal itu ke beberapa kawan agar jika sesuatu terjadi, setidaknya pelakunya sudah ketahuan siapa,” kata Hidayat.

Saat bertemu di depan Cafe Donya Drop Daruet, Jalan Syiah Kuala, Lamdingin, Makmur dan Hidayat hanya bertemu kurang dari satu menit.

“Pak Makmur hanya tanya, siapa suruh tulis berita tentang beliau, kemudian ditanya siapa yang suruh tulis. Saya jawab saya dapat informasi dari berbagai media yang beredar. Dan saya menulis berita itu hanya karena saya wartawan, bukan disuruh orang,” ungkap Hidayat.

Menurut pengakuan Hidayat, Makmur Budiman datang menggunakan mobil Alphart warna hitam plat B 2845 SIW bersama beberapa orang.

“Satu orang keluar dimita mengambil foto, yang lainnya menunggu di dalam mobil. Sebelum beranjak, Makmur mengancam mengirim paket ke rumah saya malam ini,” kata Hidayat, Sabtu.

Pengancaman itu diduga untuk menjatuhkan mental wartawan Indojaya, karena tidak terima diberitakan.

“Mungkin berita terkait ledakan granat di rumah Kepala ULP Aceh, Sayid Azhari. Disitu saya menulis judul berita ‘Rumah Kepala ULP Aceh Digranat OTK, Terkait Monopoli Tender Proyek?’,” kata Hidayat.

Hidayat mengaku, ia sama sekali tak peduli dengan ancaman Makmur Budiman, namun ia hanya khawatir soal penegakan hukum. Kata Hidayat, selama ini ia hanya menjalankan tugas jurnalistik, mengungkap berbagai persoalan demi kepentingan rakyat.

“Wartawan diberi amanah oleh rakyat menyampaikan informasi demi kepentingan publik. Kalau ada persoalan harus dibongkar, rakyat butuh informasi yang benar, jangan sekedar memberitakan pencitraan pejabat,” katanya.

Kata Hidayat, pengancaman bisa saja terjadi kepada wartawan lainnya. “Jika ini terus berlanjut, maka selesai sudah demokrasi di Indonesia. Nanti mungkin ada upaya menjatuhkan saya dengan cara lain. Kita lihat saja paket apa yang mau dikirim ke rumah saya,” ujarnya.

Diketahui, pengancaman itu disaksikan Sekretaris YARA Fakhrurrazi SH, Ketua YARA perwakilan Aceh Utara Iskandar, dan salah satu warga yang kebetulan sedang berada di lokasi kejadian.

Terkait dugaan pengancaman terhadap wartawan tersebut, Makmur Budiman yang dikonfirmasi sejak Sabtu (21/3/2020), belum memberikan keterangan hingga berita ini dilaporkan.

Semetara itu, Hidayat telah melaporkan dugaan tindak pidana pengancaman terhadap dirinya ke SPKT Polda Aceh, Sabtu (21/3/2020). Laporan tersebut terdaftar dengan Nomor LP/92/III/YAN.2.5/2020/SPKT.

Terpisah, dikutip dari linustv.com, Ketua Umum Lembaga Advokasi Sosial Kemasyarakatan Aceh Raya (LASKAR), Teuku Indra, meminta kepada Kapolda Aceh Irjen Pol Wahyu Widada MPhil untuk segera memeriksa pelaku pengancaman terhadap wartawan media Indojayanews.com oleh salah seorang pengusaha Aceh yang akrab dipanggil dengan julukkan “toke M” alias Makmur Budiman, Ketua Kadin Aceh saat ini.

Menurut Teuku Indra, jika hal yang diungkap oleh wartawan media online tersebut benar adanya, maka ini jelas kriminal yang tidak dapat dibiarkan dan jika hal tersebut tidak benar juga harus di tuntaskan agar jangan menjadi fitnah terhadap orang lain.

Teuku Indra juga mengatakan kepada awak media jika permasalahan ini tidak boleh dianggap sepele dikarenakan menyangkut hukum pidana, baik itu jika terbukti terjadinya pengancaman maupun terjadinya pencemaran nama baik apabila tidak terjadi pengancaman agar masyarakat paham akan hukum yang benar sesuai aturan yang berlaku ungkapnya.(hen)

Bagikan

Azis Syamsuddin Serap Masukan Warga Aceh soal Penyelenggaraan Pemilu

URBANNEWS.ID – Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 270 daerah di Indonesia, pemikiran kaum muda dan tokoh masyarakat harus disuarakan. Selain itu, daerah juga harus bersiap pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, dan Anggota DPD RI tidak dipisah.

Demikian diutarakan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin saat menghadiri Seminar Nasional Revitalisasi Pancasila Dalam Penyelesaian Kasus Korupsi dan Pelanggaran HAM di Indonesia pada Era Post Truth di Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh, Rabu (4/3/2020).

“Perlu disiapkan. Karena berdasar putusan MK, Pilpres, Pemilihan Anggota DPR, DPD, menjadi satu. Bagaimana keputusan politik yang dipilih oleh mahasiswa ini, bagaimana keterwakilan dari masing-masing daerah itu, apakah jadi satu waktu dan tempat untuk pemilihan itu,” kata Azis.

Putusan yang dimaksud adalah uji materi tentang keserentakan pemilu yang diatur Pasal 167 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 201 Ayat 7 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Putusan uji materi yang dimohonkan Perludem itu dibacakan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Rabu (22/2) lalu dalam persidangan di gedung MK, Jakarta.

“Kita telah jadikan pembelajaran pada 2019 lalu bahwa pilpres, DPR, dan DPRD menjadi satu. Nah, persoalan rintang geografis, ini harus dipertimbangkan,” ungkap Azis. 

Masyarakat Aceh khususnya Lhokseumawe, tentu bisa menyuarakan masukan-masukannya. Dia menjelaskan, masukan-masukan itu tentu akan dipertimbangkan DPR dan pemerintah dalam pengambilan keputusan politik nanti.

Azis mencontohkan, apakah pemilu nanti akan tetap menganut asas dan tata cara seperti yang ada sekarang ini atau dalam bentuk distrik dan sebagainya. 

Menurut dia, persoalan ini harus disuarakan. Mengingat rentang wilayah Sumatera dan Jawa tentu berbeda. Sementara, jumlah penduduk di Jawa dan Sumatera juga jauh berbeda. Penduduk Pulau Jawa jauh lebih banyak dibanding Sumatera, Papua, dan sebagainya.

Dari sisi representasi, kata Azis, berdasar one man on vote atau jumlah penduduk dan tidak berdasarkan jumlah luasan wilayah maupun rentang geografis. 

“Misalnya, satu daerah pemilihan di Aceh, bisa sampai delapan kabupaten. Hal ini menyulitkan calon untuk berkeliling ke seluruh kabupaten dan desa yang begitu banyak. Apalagi letak geografisnya sangat luas,” ungkap Azis.

Di Provinsi Lampung, kata Azis, ada 15 kabupaten dan kota. Jarak tempuh antar-kabupaten bisa empat hingga lima jam. Kondisi ini berbeda bila dibandingkan kabupaten di Pulau Jawa, seperti Tegal dan Purworejo, yang rentang geografisnya tidak terlalu jauh, tetapi jumlah penduduknya banyak. 

Menurut dia, kondisi ini memengaruhi kursi dan pengambilan keputusan, karena pemilu di Indonesia menganut sistem one man one vote.

“Jadi seharusnya tidak hanya bisa merepresentasikan penduduk, tetapi juga harus bisa merepresentasikan rentang geografis,” ungkapnya. 

Sementara soal presidential threshold maupun parliamentary threshold masih akan dibahas di DPR. Lebih jauh Azis menuturkan bahwa dalam mencapai itu semua, diperlukan penguatan hukum. Selain itu diperlukan pula struktur aparatur penegak hukum. Menurut dia, harus dilihat juga apakah proses hukum yang dilakukan para penegak hukum, sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat.

“Ini menjadi koreksi. Tentu masukan dari diskusi ini menjadi bahan DPR untuk dibahas dan menentukan kebijakan dalam membuat undang-undang atau regulasi bersama pemerintah, yang berlaku menyeluruh,” jelas dia. 

Dalam proses pembangunan hukum, lanjut Azis, harus dilakukan perubahan, mengikuti perkembangan zaman, demografi, dan geografis.

“Ini kita lihat sebagai konsekuensi pemekaran wilayah kabupaten/kota, provinsi yang akan menimbulkan konsekuensi dalam struktur penegak hukum, begitu juga dalam hal aplikasi aturan yang telah dibuat baik oleh pemerintah dan DPR,” ujarnya.(hen/visi.news)

Bagikan

Mifa Bersaudara dan Perusahaan Sinergi ABM Investama Kembali Gelar Kegiatan Pengembangan SDM Aceh Barat

Direktur Utama PT Mifa Bersaudara, Ricky Nelson, Menandatangani MoU dengan SMKN 2 Meulaboh di halaman SMKM setempat, Rabu (25/9/2019).foto/aceh.tribunnews.com

URBANNEWS.ID-PT Mifa Bersaudara bersama PT Cipta Kridatama dan PT Sanggar Sarana Baja, kembali menggelar kegiatan sosial pengembangan potensi sumber daya manusia (SDM) untuk putra terbaik Aceh Barat.

Sinergy perusahaan dibawah payung PT ABM Investama ini, berhasil melakukan kerjasama dengan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Meulaboh jurusan alat berat dan pelatihan Welding Development Program (WDP) untuk masyarakat yang bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Aceh Barat.

Direktur Utama PT Mifa Bersaudara, Ricky Nelson, saat menghadiri acara Penandatangan MOU dengan SMKN 2 Meulaboh, pelepasan peserta K3TAB dan penutupan training WDP, di halaman SMKN 2 Meulaboh, Rabu (25/8/2019), mengatakan kegiatan yang terlaksana hari ini merupakan wujud komitmen dan sinergi perusahaan dalam membangun SDM Aceh serta mempersiapkan pemuda Aceh Barat untuk mampu bersaing dan memiliki kompetensi kejuruan yang sangat dibutuhkan pada banyak Industri saat ini di Daerah maupun Nasional.

Saat ini, lanjut Ricky, Mifa bersama Group Tiara Marga Trakindo dan ABM Investama di Aceh, telah melakukan berbagai program pembinaan diantaranya program pembinaan SMKN 2 Meulaboh Bidang Teknik Alat Berat, Program Pembinaan SMKN 3 Meulaboh Bidang Tataboga, Program Pembinaan SMKN 4 Meulaboh Bidang Pertambangan, Peningkatan Kompetensi Lulusan Perguruan Tinggi Se-Aceh (Sarjana Magang), Program Mifa Mengajar, Mifa Goes To School, dan Mifa Goes To Campus.

“Tak hanya itu, Mifa dan Group juga telah menjalankan Program Beasiswa Bhakti Mifa Untuk Aceh, Program Fresh Graduate Operator (FGO), Maintenance Development Program (MDP), hingga Welding Development Program (WDP) yang telah berhasil melahirkan para ahli welder Aceh Barat dan akan kita tutup bersama program WDP Tahun 2019 secara simbolis pada hari ini,” jelas Ricky.

Lebih lanjut Ricky juga mengajak masyarakat Aceh Barat khususnya dan Aceh pada umumnya untuk mendukung 3 orang siswa SMKN 2 Meulaboh yang telah dibekali oleh trainer dari PT Cipta Kridatama Site Mifa untuk bersaing sebagai peserta dalam ajang Kompetisi Kompetensi Keahlian Teknik Alat Berat (K3TAB) yang akan berlangsung di Jakarta.

”K3TAB sendiri merupakan Program Cooperative Education (Coop) Trakindo serta satu-satunya kompetisi teknik alat berat di Indonesia yang bertujuan untuk mengidentifikasi kemampuan dan potensi peserta didik jurusan Teknik Alat Berat terkait dengan kesiapan peserta didik untuk memasuki dunia kerja nantinya,” sambungnya.

Ia sangat berharap dukungan dari pemerintah dan pihak lainnya agar program-program sinergi PT Mifa Bersama Grup Tiara Marga Trakindo dan ABM Investama untuk tumbuh, maju, dan berkembang bersama masyarakat dapat terlaksana secara berkelanjutan sehingga kontribusi nyata keberadaan kami benar-benar dapat dirasakan untuk Masyarakat dan tidak disalahgunakan untuk tindakan-tindakan yang tidak benar.(hen/aceh.tribunnews.com)

Bagikan

Mifa Bersaudara Bantu Pemadaman Karhutla di Aceh Barat

URBANNEWS.ID – Manajemen PT Mifa Bersaudara membantu upaya pemadaman api di lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah lokasi di Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Senin (12/8).

Bantuan yang diberikan tersebut yakni dengan mengerahkan sejumlah mobil penyiram air ke lokasi kebakaran dengan dibantu personel Polri dan TNI.

“Bantuan pemadaman karhutla ini sebagai wujud kepedulian perusahaan terhadap hutan dan lingkungan di Kabupaten Aceh Barat, kami ikut ambil bagian mendukung Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam rangka pemadaman kebakaran hutan dan lahan di daerah ini,” kata Wakil Kepala Teknik Tambang PT Mifa Bersaudara, Indra Basudewa didampingi Safety Leader Fajar Harya Susilo dan Eksternal Relations & CSR Superintendent Tengku Kaddhafi, Senin malam.

Pihaknya juga telah mengerahkan personil Emergency Response Team (ERT) / petugas reaksi cepat untuk membantu proses pemadaman  api, dan melakukan mitigasi terhadap penanggulangan kasus kebakaran hutan dan lahan di daerah itu.

Selain itu, selama sepekan ini PT Mifa juga telah membantu mengerahkan truk tangki air untuk membantu penyiraman beberapa titik api yang berdekatan dengan akses jalan operasional perusahaan.

“Karhutla ini adalah kepedulian bersama dari kita agar saling membantu, karena lingkungan merupakan tanggung jawab kita bersama dan sudah seharusnya kita jaga dan lestarikan”, tutup Indra.(hen/harianaceh.co.id)

Bagikan

PT Mifa Bersaudara Sumbang 12 Ekor Sapi Kurban untuk Warga Aceh Barat

Wakil Kepala Teknik Tambang PT Mifa Bersaudara Indra Basudewa didampingi CSR & External Relations Senior Superintendent, Tengku Kaddhafi meenyerahkan satu ekor sapi Aceh sebagai hewan qurban Kepada perwakilan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, diterima Asisten 1 Setdakab Mirsal di kawasan operasional perusahaan kawasan Desa Peunaga Cut Ujong, Kecamatan Meureubo, Aceh Barat, Selasa (6/8/2019). (ANTARA/Teuku Dedi Iskandar)

URBANNEWS.ID – PT Mifa Bersaudara menyumbang 12 ekor sapi dan 20 ekor kambing untuk ribuan warga di Kabupaten Aceh Barat khususnya dalam kawasan areal tambang dan sekitar operasional perusahaan di Meulaboh, Selasa.

“Bantuan 12 ekor sapi Aceh dan 20 ekor kambing tersebut merupakan komitmen perusahaan dalam melaksanakan program corporate social responsibility (CSR),” kata Wakil Kepala Teknik Tambang PT Mifa Bersaudara Indra Basudewa didampingi CSR & Eksternal Relations Senior Superintendent Tengku Kaddhafi di Meulaboh, Selasa.

Puluhan ternak yang disumbangkan kepada masyarakat tersebut juga merupakan bantuan dari mitra kerja, dan karyawan yang telah meniatkan diri untuk berkurban pada tahun ini.

“Pendistribusian hewan kurban ini akan kami laksanakan 2 hari sebelum Idul Adha ke setiap desa yang sudah terdata melalui tim CSR dan Eksternal Relations perusahaan”, kata Indra.

PT Mifa Bersaudara juga berkomitmen terus membina dan mendukung setiap kegiatan keagamaan serta pendidikan Islam di Kabupaten Aceh Barat, melalui pondok pesantren dan dayah, sehingga semangat Islami ini terus bergelora di kalangan generasi muda, yang nantinya akan melanjutkan semangat berkurban.

“Dengan momentum Hari Raya Idul Adha 1440 H, semoga kita dapat terus mendekatkan diri kepada Allah SWT dan selalu berbuat kebaikan untuk kemaslahatan umat di Bumi Teuku Umar ini,” katanya.

Sementara itu, Bupati Aceh Barat H Ramli MS diwakili Asisten I Setdakab, Mirsal mengatakan pemerintah daerah menyambut baik bantuan yang diberikan oleh manajemen PT Mifa Bersaudara selaku perusahaan tambang batu bara di Aceh, yang berkomitmen melaksanakan program CSR, khususnya wilayah operasional perusahaan dan tambang.

Pemerintah setempat juga mengapresiasi langkah tersebut dan berharap hal serupa dapat menjadi contoh bagi perusahaan dan pelaku usaha lainnya di daerah itu, untuk membantu masyarakat dan berkontribusi terhadap kearifan lokal.(hen/aceh.antaranews.com)

Bagikan

Mawarni Sangat Terbantu dengan Kegiatan Pengobatan Gratis dari PT Mifa Bersaudara

Kegiatan pengobatan gratis kepada masyarakat di Desa Sumber Batu, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat.

URBANNEWS.ID – Manajemen PT Mifa Bersaudara kembali menggelar pengobatan gratis kepada masyarakat di Desa Sumber Batu, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat.

“Pengobatan kali ini ada 45 orang yang kita cek kesehatannya, mulai dari anak-anak, dewasa dan warga lanjut usia,” kata CSR & Corporate Communication Manager PT Mifa Bersaudara, Azizon Nurza, didampingi Community Relations Officer, Said Faisal Rabu (19/6/2019) di Meulaboh.

Pemeriksaan kesehatan ini kembali dilanjutkan setelah libur cuti bersama perayaan Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah.

Menurutnya, PT Mifa Bersaudara merupakan perusahaan yang komit melakukan pembinaan kesehatan bagi masyarakat di sekitar lokasi pertambangan, dengan harapan membantu masyarakat dalam mendapatkan pengobatan secara gratis.

“Kesehatan itu adalah hal mutlak yang harus diperhatikan oleh semua pihak, karena akan mempengaruhi semua hal termasuk dalam beraktivitas sehari-hari,” kata Azizon.

Program kesehatan yang merupakan salah satu Pilar CSR PT Mifa Bersaudara pada tahun 2019 ini dipastikan akan terus berlangsung sepanjang tahun ini, karena program tersebut sebagai bagian dari peningkatan kesehatan masyarakat.

Sementara itu, Mawarni selaku warga Desa Sumber Batu, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat mengatakan pengobatan rutin yang dilakukan PT Mifa Bersaudara sangat membantu masyarakat dalam pengecekan kesehatan.

“Alhamdulillah program pengobatan gratis ini sangat membantu kami, sehingga kami bisa mengetahui jenis penyakit yang ada di dalam tubuh,” katanya.

Masyarakat mengaku senang karena bisa tahu kadar asam urat, rematik, kolesterol dan gula darah.

“Semoga operasional PT Mifa Bersaudara semakin lancar,  sehingga pengobatan ini semakin rutin dilakukan dan akan terus berlanjut,” harapnya.(antara.com/harianaceh.co.id)

Bagikan