Arsip Kategori: Bandung

MG Motor Indonesia Resmi Perkenalkan Outlet Buah Batu

MG Motor Indonesia Resmi Perkenalkan Outlet MG Buah Batu Bandung. foto/ist

URBANNEWS.ID – Tantangan ekonomi di tengah kondisi pandemi rupanya tidak menyurutkan kegigihan MG Motor Indonesia. Terutama untuk tetap memperluas jangkauannya ke lebih banyak masyarakat Indonesia.

Kini, memasuki tahun keduanya di Tanah Air, MG semakin memperkuat kerja sama yang telah ada. Di antaranya kerjasama dengan sejumlah mitra dalam negeri. Kerjasama ini di antaranya untuk membuat jaringan penjualan. Selain itu juga untuk pelayanan servis serta pelayanan purna jual. Strategi pemasaran juga menjadi kerjasama. Sehingga lebih banyak lagi kalangan pecinta otomotif yang semakin mengenal merek MG.

MG Motor Indonesia kembali memperkenalkan outletnya di Buah Batu. Langkah ini sebagai wujud nyata kehadiran MG di tengah masyarakat Indonesia. Khususnya di kota besar seperti Bandung. Outlet ini merupakan bentuk kerja sama ketiga dengan Andalan Motors Group.

MG Buah Batu merupakan outlet flagship dan terbesar di bawah manajemen Andalan. Di samping dua outlet resminya yang telah berdiri di Samanhudi dan Pondok Indah, Jakarta.

Investasi dengan nilai yang cukup fantastis ini adalah langkah awal keduanya untuk memulai tahun 2021 dengan lebih gemilang. Kepercayaan yang tinggi terhadap reputasi merek warisan Inggris ini menjadi salah satu bekal mereka. Selain itu, performa tinggi Andalan dalam mencetak angka penjualan mobil MG sepanjang tahun 2020 juga menjadi kekuatan mereka.

Kepercayaan mitra dealer

“Kepercayaan mitra dealer serta pelanggan kami adalah yang terpenting guna memastikan keberlangsungan merek MG di Indonesia. Oleh karena itu, kami melihat pentingnya menemui langsung para konsumen di Bandung. Begitu juga rekan-rekan dari media. Agar menciptakan hubungan yang lebih dekat dan erat. Kami yakin bahwa kehadiran MG mampu meredefinisi ekspektasi para pecinta otomotif di Tanah Air. Khususnya area Bandung dan sekitarnya. Tidak kalah penting, outlet ini juga mengandalkan tenaga kerja berpengalaman dan teknisi bersertifikasi khusus. Mereka secara konsisten memberikan kepuasan pelayanan kepada para pelanggan MG,” ungkap Rendi Radito, Sales and Network Director MG Motor Indonesia.

Outlet resmi seluas 1.200 meter per segi ini terletak di Jalan Buah Batu Nomor 302, Cijagra Kecamatan Lengkong, Bandung. Outlet ini menawarkan layanan lengkap 3S. Yaitu sales, servis, serta spare part agar menjadi one-stop service untuk para pemilik MG yang berdomisili di Bandung dan sekitarnya.

Memasuki area showroom, pengunjung akan langsung menyaksikan dua SUV unggulan MG, yaitu MG ZS dan MG HS. Area showroom memiliki luas 618 meter per segi.

Dengan working bay seluas 581 meter per segi, bengkel resmi ini mampu menangani hingga tujuh kendaraan sekaligus. Kapasitas pelayanan hingga 14 mobil per hari.

Pelanggan nyaman

Sembari bersantai menunggu dan menikmati hidangan teh dan kopi, menggunakan fasilitas Wi-Fi atau pun berinteraksi dengan rekan-rekan penjualan MG, pelanggan dapat memanfaatkan area seluas lebih dari 120 meter per segi.

Managing Director Andalan Motor Group, Raynaldi Setiawan turut memberikan sambutan kepada awak media. Ia menyampaikan respons positifnya terhadap kerjasama yang telah terjalin dengan MG setahun terakhir ini.

“Rekam jejak MG yang telah terkenal di dunia otomotif global menjadi alasan utama Andalan memberi kepercayaan yang tinggi untuk berinvestasi dan terus mengembangkan jaringan outlet MG di Tanah Air. Ragam model mobilnya yang memiliki gaya serta kualitas yang kami anggap mampu untuk meredefinisi ekspektasi penggemar otomotif juga menjadi faktor yang mendasari terciptanya kerja sama ini. Kami pun berterima kasih atas kepercayaan untuk mengembangkan merek MG di Indonesia. Kami optimis bahwa tahun 2021 akan lebih banyak kesuksesan yang kami cetak dan kesempatan untuk terus memperluas jaringan bersama MG,” ungkap Raynaldi Setiawan.

Turut hadir dan menyapa Bandung dalam acara bersama media, Donald Rachmat selaku General Director MG Motor Indonesia. Ia juga menyampaikan apresiasinya terhadap mitra bisnis lokal, yaitu dealer dan juga perusahaan pembiayaan atas kepercayaan yang diberikan kepada MG dan kerja samanya sejauh ini.

“Saat ini kami sudah menjalin kerja sama yang solid dengan 7 mitra dealer serta 5 perusahaan pembiayaan untuk memudahkan akses masyarakat terhadap produk mobil kami. Meskipun tantangannya cukup besar di awal kami beroperasi, namun kami cukup bangga dengan kinerja yang dibuktikan oleh seluruh pihak untuk semakin membangun reputasi baik MG di Indonesia,” ungkap Donald Rachmat.

Siapkan 14 outlet

Kini selain Andalan, MG juga telah membina kerja sama dengan Eurokars, Hascar, Galesong, Sun Motor, TPM, dan Mimosa dan membangun sebanyak 14 outlet resmi yang siap melayani para pelanggannya dari Medan hingga Manado.

Sementara itu, untuk memudahkan konsumen, MG telah resmi menggandeng BCA Finance, SGMW Multifinance Indonesia, Maybank Finance, Mandiri Tunas Finance, dan Mega Auto Finance yang siap menawarkan skema pembayaran yang penuh keuntungan. Berkat kerja sama yang solid ini, hingga Februari 2021, MG telah mencatatkan total penjualan sebanyak lebih dari 450 unit MG ZS dan MG HS.

Sementara dari sisi strategi pemasaran, MG juga secara agresif menyapa langsung masyarakat Bandung melalui kehadiran pamerannya di beberapa area pusat perbelanjaan di Bandung, salah satunya di Trans Studio Mall (TSM) pada tanggal 31 Maret hingga 4 April 2021.

Dengan mengunjungi outlet resmi atau pun pameran di TSM, calon konsumen dapat mencoba sendiri mengendarai MG ZS dan MG HS serta menikmati kesempatan terbatas untuk menghemat lebih dari Rp17.500.000 untuk setiap pembelian MG ZS dan MG HS melalui program MG UpGreat Deal.

Hal ini mencakup gratis biaya perawatan hingga 100.000 km atau lima tahun, termasuk suku cadang dan jasa, serta MG Hygiene Healthy Kit berupa Car Air Purifier dan Car UV LED Sterilamp. Lebih dari itu, para calon pelanggan juga dapat menikmati bunga cicilan 0% hingga 3 tahun, garansi 5 tahun tanpa batasan kilometer, serta gratis voucher Thule senilai Rp 2 jutaan.(hen/rls)

Baca juga:

Eksplor Indonesia Lebih Seru dan Aman bersama Mobil Keren MG HS

Bagikan

Pemkab Bekasi Beli Bak Sampah Rp 1,8 Miliar Lebih, Kaki Publik Minta KPK dan Kejari Melakukan Pemeriksaan

URBANNEWS.ID – Kabupaten Bekasi menjadi daerah yang bermasalah dengan sampah. Tidak aneh bila sering kali Kabupaten Bekasi menjadi daerah yang dinobatkan sebagai daerah kumuh.

Hingga tahun 2020, masalah sampah di kabupaten Bekasi belum juga terpecahkan, padahal sudah banyak anggaran dibuang untuk membenahi masalah sampah.

Demikian pernyataan Koordinator Investigasi Lembaga Kaki Publik, Wahyudin Jali kepada urbannews.id, Selasa (24/11/2020).

“Kami mencatat, anggaran Kabupaten Bekasi sejak tahun 2019 untuk sampah saja mencapai Rp 1,1 Triliun, anehnya persoalan sampah tidak kunjung usai di penghujung tahun 2020,” ungkap Wahyudin.

Wahyudin membeberkan, pihaknya juga mencatat kejanggalan dalam belanja kebutuhan penanggulangan sampah di Kabupaten Bekasi, seperti membeli bak sampah pada Juni tahun 2019 yang menggunakan APBD sebesar Rp 1,4 Miliar dan ditambah lagi sebesar Rp 399 juta.

“Sehingga untuk belanja bak sampah di Kabupaten Bekasi sebesar Rp 1,8 Miliar, padahal pada Februari 2020, Pemkab Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,3 Miliar untuk pengadaan Kendaraan Dump Truck Sampah. Bagaimana bisa harga bak sampah dianggarkan lebih mahal dari harga dump truck sampah?,” ulas Wahyudin.

Padahal, lanjutnya, Kabupaten Bekasi seharusnya lebih memprioritaskan pengadaan dump truck sampah untuk menanggulangi sampah di seluruh daerah Kabupaten Bekasi yang membuat beberapa titik wilayah di Kabupaten Bekasi menjadi lautan sampah.

“Kami menilai, Pemda Kabupaten Bekasi tidak pandai memilah mana yang harus diprioritaskan dalam penggunaan uang rakyat. Kami meminta kepada Pemda Kabupaten Bekasi untuk memprioritaskan anggaran yang pro rakyat, daripada menghamburkan uang rakyat,” ungkap Wahyudin.

Maka dari itu, kata Wahyudin, pihaknya meminta KPK dan Kejari untuk turun menyelidiki nilai belanja bak sampah yang mencapai Rp 1,8 Miliar oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, jangan sampai anggaran yang hanya digunakan membeli bak sampah tersebut menjadi penyimpangan oleh oknum Pemda Kabupaten Bekasi.(hen)

Bagikan

Dana Pendidikan Bekasi Makin Rawan Dikorupsi di Tengah Pandemi

Wahyudin Jali. foto/ist

URBANNEWS.ID – Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Bekasi resmi diperpanjang. Kebijakan pembelajaran yang berlangsung dari rumah pun ikut diperpanjang.

Namun kenyataanya sejauh ini, kegiatan belajar di rumah tidak merata untuk semua guru di Bekasi, termasuk guru honorer dan guru ekskul di Bekasi, sehingga berdampak pada rawannya penyelewengan penggunaan dana BOS oleh kepala sekolah yang tidak bertanggungjawab.

Demikian diungkapkan Wahyudin Jali, Koordinator Lembaga Kajian dan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Kaki Publik), dalam keterangan diterima urbannews.id, Sabtu (2/5/2020).

Wahyudin Jali memaparkan anggaran dana BOS selama pandemik tidak berkurang, masih sesuai dengan Permendikbud No.8/2020 tentang Petunjuk Teknis Biaya Operasional Sekolah yang disesuaikan dengan jumlah siswa di sekolah.

“Bahkan Permendikbud tersebut diperbaharui untuk menyesuaikan kondisi pandemic covid-19, dimana guru harus terlibat untuk program belajar dari rumah, dan pengelolaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, sehingga yang tadinya 50% anggaran dana BOS untuk menggaji guru honorer dan termasuk guru ekskul, dana BOS bisa digunakan lebih dari 50 persen, hal itu menyesuaikan kebutuhan pembelajaran online guru untuk membeli kuota internet, dan kebutuhan lainnya selama masa pandemic,” beber Wahyudin.

Namun, menurut Kaki Publik, masih banyak guru yang tidak terlibat dalam pembelajaran di rumah, di samping itu juga banyak tenaga kependidikan sekolah yang nasibnya malah menjadi tidak pasti.

“Sehingga, penggunaan dana BOS menjadi rancu, tidak jelas, dan tidak pasti. Perlu pengawasan, transparansi, dan keterbukaan informasi terkait penggunaan dana bos di sekolah, yang sejauh ini tidak berjalan. Fasilitas dan sarana prasarana untuk keterbukaan informasi yang sudah ada di sekolah seharusnya lebih difungsikan ditengah pandemic ini,” kata Wahyudin.

Menurut Wahyudin, tidak terlibatnya guru dalam proses pembelajaran di rumah dikarenakan sekolah yang tidak membuka komunikasi kepada guru yang bersangkutan, karena tidak dikasih jadwal, sehingga sekolah tidak melibatkan guru bersangkutan.

“Akan tetapi dana BOS tetap cair yang besarannya sama seperti sebelum pandemic, yang artinya, ada sebagian besar dana BOS yang lenyap kepada oknum sekolah yang tidak bertangungjawab atas pengaruh yang berkuasa atas dana tersebut di sekolah,” kata Wahyudin.

Oleh karena itu, Wahyudin mengatakan Dinas Pendidikan Kota Bekasi perlu untuk lebih memperhatikan seuruh guru di semua lini, termasuk guru ekskul yang haknya tertahan di sekolah. Dana BOS yang langsung diberikan ke akun bank sekolah menjadi sangat rawan dikorupsi di Bekasi, karena minimnya pengawasan, dan tidak ada kepastian bagi guru yang tidak terlibat, selain itu minim gerakan yang dilakukan oleh dinas pendidikan terkait kebijakan belajar di rumah untuk wilayah Bekasi.

Sementara itu, Idham Sayuti Permana, Koordinator Aliansi Guru Ekskul Kota Bekasi, menyayangkan tidak meratanya kebijakan belajar dari rumah di Kota Bekasi.

Menurutnya, banyak sekolah beralasan dana tidak ada dan tidak cukup bila ekskul masih terlibat dalam kegiatan belajar di rumah, sedangkan guru ekskul yang tetap mendapatkan jam mengajar, tetap mendapatkan dana melalui akun bank guru bersangkutan, tetapi sekolah minta sebagian uang tersebut dikembalikan ke sekolah. itu sangat aneh.

Selain itu, idham juga menyatakan, ada juga, sekolah yang sama sekali tidak melibatkan guru ekskul, bahkan ketika diajak komunikasi pun tidak merespon, padahal dana BOS yang cair tidak berkurang dari sebelum masa pandemic.

“Yang perlu untuk diketahui saat ini adalah, sebagian besar guru ekskul pendapatannya bergantung dari sekolah, sehingga ditengah pandemic seperti sekarang ini kondisinya sangat amat memprihatinkan. Apalagi mereka yang sudah berkeluarga,” katanya.(hen)

Bagikan

Perolehan Suara Golkar di Ciamis Turun Drastis, Saya Siap Jika Harus Turun Melakukan Pembenahan

URBANNEWS.ID – Politisi senior partai Golongan Karya (Golkar) asal dapil 10, Agun Gunanjar Sudarsa menyatakan akan turun gunung dan siap untuk memimpin Partai Golkar di Ciamis.

“Saya sampaikan dihadapan pengurus DPD Golkar Ciamis dan para ketua PK Golkar, Jika mereka menghendaki saya memimpin Golkar Ciamis saya nyatakan siap” ujar Agun saat memberikan sambutan pada kegiatan Konferensi PWI Ciamis, Kamis (26/12/2019) di Aula Hotel Priangan.

Agun mengungkapkan, perolehan kursi Golkar di Kabupaten Ciamis kalah dengan perolehan partai baru, seperti PKS dan Demokrat.Hal ini membuktikan ada sesuatu yang salah di tubuh Partai Golkar.

“Masa dari partai yang berjaya turunnya sangat drastis? Karenanya perlu pembenahan,” ujar Agun.

Ditambahkan Agun, motivasinya sangat sederhana.dirinya tidak mau di dapilnya ada orang yang mengatakan, sudah 6 kali jadi anggota DPR RI tapi perolehan suara golkarnya sendiri turun drastis.

“Nah hari ini saya ingin membuktikan, jika mereka (para PK-Red) menghendaki saya membenahi partai Golkar saya siap turun gunung” tegas Agun.

Ia menyatakan tidak main main dengan statmennya, ia siap meluangkan waktu disela-sela kesibukannya sebagai anggota komisi XI DPR RI, untuk mencurahkan waktu dan tenaganya untuk kejayaan Golkar Ciamis.(hen/nolduanews.com)

Bagikan

Pascaputusan MK, Agun Gunandjar Ucapkan Terimakasih kepada Seluruh Pendukungnya di Dapil Jabar 10

URBANNEWS.ID – Pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Kamis (27/6/2019), yang menolak permohonan Paslon 02, dan akan ditindaklanjuti rapat pleno KPU tentang penetapan Paslon 01 sebagai pemenang Pilpres 2019, Caleg DPR RI Dapil Jabar 10, Agun Gunandjar Sudarsa menyampaikan terimakasih kepada seluruh pendukungnya.

“Saya selaku Caleg DPR RI Dapil Jabar 10, sangat bersyukur dan menyampaikan ucapan terimakasih kepada pemilih, pendukung dan semua pihak yang telah bekerja keras tanpa lelah, dalam hal ini kader dan struktur Partai Golkar di Dapil Jabar 10, Relawan Forum Ketahanan Bangsa, Forum Bhineka Indonesia (Forbin), Balad Jokowi, Mazda NKRI, Asosiasi Anak Jalanan (Aja), Abah Aos, santri manaqiban Ponpes Sirnarasa, Pimpinan dan santri yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu di Dapil jabar 10, Pimpinan dan Tokoh Organisasi keagamaan, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Pemuda, Komunitas Tionghoa, Tokoh masyarakat, dan tidak ketinggalan seluruh personil yang terus bekerja selama masa kampanye dari Posko Pemenangan Dapil Jabar 10 di Kota Banjar,” ungkap Agun kepada urbannews.id, Jumat (28/6/2019).

Agun juga mengungkapkan, secara khusus ia menyampaikan apresiasi kepada Kota Banjar dan Kab Pangandaran yang keluar sebagai Pemenang Pilpres 2019. 

“Mari kita syukuri seraya mendoakan semoga Bapak Ir. H. Joko Widodo-KH Maruf Amin, selalu diberikan kesehatan, kemudahan dan kekuatan untuk mengemban tugas sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2014.

Dilancarkan dan disukseskan seluruh program-programnya untuk keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat  Indonesia, kata Agun.

Ia juga menghimbau pendukunya untuk merajut kembali persatuan bangsa. “Mari kita rajut kembali semangat persatuan dan kesatuan kita, musuh bukan diantara sesama kita baik yang tergabung dalam koalisi 01 atau 02. Namun musuh yang sesungguhnya adalah sejumlah ketertinggalan, keterbelakangan, kemiskinan dan kebodohan, yang harus kita kejar dan hapuskan guna mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kemandirian yang semakin berjaya dan terhormat di kalangan masyarakat dunia.

Aamin YRA,” ungkap Agun.

Lebih lanjut, Agun juga memberi apresiasi kepada MK. “Terimakan putusan MK, dan kelak Penetapan Pemenang Paslon 01 oleh KPU, dengan rasa syukur dan doa. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa membimbing dan melindungi seluruh warga, anak bangsa dan Negara Indonesia.  Aamin YRA,” ujar Agun.(hen)

Bagikan

Pangandaran Makin Matang, Agun Gunandjar Perkuat Tata Kelola Dana Desa

ANGGOTA DPR RI Fraksi Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa, menilai Kabupaten Pangandaran terus bergeliat sebagai daerah otonom baru (DOB) yang sudah berjalan 6 tahun. 

Bahkan, Pangandaran sudah bisa sejajar dengan daerah lain, meski masih ada yang belum maksimal.

Menurut Agun Gunandjar, dalam hal pengelolaan keuangan, Pangandaran butuh Satgas pengelolaan keuangan. 

Hal itu agar percepatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan bisa berjalan dengan baik, terutama untuk mengawasi desa.

“Secara administratif keuangan desa akan semakin efektif peruntukannya, akuntabel dan terukur. Karena ada perubahan Permendagri dari No 13 menjadi No 20 tahun 2018 tentang Siskeudes versi 2.0, maka perubahan dan pergeseran tersebut semakin cepat,” kata Agun dalam workshop evaluasi implementasi sistem tata kelola keuangan desa dengan aplikasi siskeudes versi.2.0 di Kabupaten Pangandaran, Kamis (28/3/2019).

Ia berharap, dana desa ke depan semakin akuntabel, transparan dan tidak ada penyimpangan. 

Maka dari itu, kata Agun, dirinya berpesan kepada para kepala desa agar mereka harus sadar turunnya uang ke desa sangat besar, dan itu tanggungjawab yang tidak ringan dalam mengelola keuangan tersebut.

“Hari ini masyarakat di pedesaan tidak lagi menjadi objek pembangunan, tetapi menjadi subjek. Di sini peran pemimpin, yakni Kepala Desa, yang terus melakukan pemberdayaan masyarakatnya guna menciptakan lapangan pekerjaan, hasil-hasil bumi menjadi produk yang bisa diperjualbelikan, sehingga perekonomian akan hidup dan berkembang kesejahteraan akan terjamin,” pungkas Agun Gunandjar.(adv)

Bagikan

Ketum SPPI Mengaku Diancam oleh Manajemen PT Pos Indonesia

Sejumlah pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI) melakukan aksi unjuk rasa menuntut direksi mundur dan perbaikan upah di depan Pengadilan Hubungan Industrial, Jalan Surapati, Kota Bandung, Senin (28/1/2019). (Irfan Al-Faritsi/Ayobandung.com)

URBANNEWS.ID – Gugatan Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI) terhadap Direksi PT Pos Indonesia di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung dan aksi damai 28 Januari 2019 berujung pada pemberhentian Ketum SPPI, Rhajaya Santosa sebagai anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Pos. Rhajaya pun mengaku diancam PHK oleh manajemen.

Menurut keterangan Ketum SPPI, Rhajaya Santosa, ancaman dan pemberhentiannya itu merupakan tindakan balas dendam manajeman PT Pos Indonesia kepada SPPI, karena menuntut direksi mundur lantaran gagal mengelola perusahaan.

“Sebelumnya tindakan balas dendam kepada SPPI oleh manajemen dengan menunda gaji bulan Februari melalui holding statement, tindakan balas dendam ini pun terus berlanjut,” ujarnya kepada ayobandung.com melalui keterangan resmi, Sabtu (16/2/2019).

Dia menyebutkan, manajemen tengah membidik sejumlah anggota SPPI lainnya yang terlibat dalam aksi damai pada 28 Januari 2019 lalu. Manajemen mengancaman akan memberikan hukuman disiplin hingga pemotongan gaji.

“Bahkan ada yang dieksekusi hukuman disiplin dengan memotong gaji. Sebelumnya ada beberapa anggota SPPI dari Jakarta dipotong gaji dan uang transportasi karena mempersiapkan materi dan mengikuti sidang PHI,” katanya.

Menurutnya, tindakan yang dilakukan oleh manajemen merupakan bentuk Union Busting yang telah melanggar TAP MPP RI dan UUD 45 serta peraturan ketenagakerjaan, gak azasi manusia dan kebebasan berserikat.

“Tindakan balas dendam dan Union Busting kepada SPPI dan para pengurusnya adalah perbuatan yang melanggar etika jabatan dan kejahatan dalam jabatan,” sebutnya.

Rhajaya juga mengaku telah meminta kepada DPC dan DPW SPPI untuk mengumpulkan sejumlah bukti-bukti terkait pelanggaran yang dilakukan oleh manajemen di kantor masing-masing. Hal ini sebagai persiapan pembuatan laporan kepada pihak berwenang.

“Pendataan seksama disertai bukti-bukti tersebut harus dilanjutkan tindakan hukum jika MoU tersebut gagal mencapai harmonisasi hubungan industrial,” pungkasnya.

Sementara itu, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan masih melakukan pemantauan terhadap direksi PT Pos Indonesia (Persero). Hal itu menyusul desakan SPPI agar dewan direksi mengundurkan diri.

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan, pihaknya tengah mengevaluasi kinerja perusahaan dan dewan direksi. Pasalnya, pemerintah tidak mau sembarangan mengambil keputusan.

“Terus diapain kalau tuntutnya turun? Kalau tuntutannya turun diturunin gitu? Kita lagi evaluasi kinerjanya. Kinerjanya Pos lagi kita evaluasi,” jelasnya di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (12/2/2019) lalu.

Terpisah sebelumnya, Direktur Utama Pos Indonesia Gilarsi W Setijono mengaku pihaknya kesulitan mencapai target laba tahun berjalan sebesar Rp400 miliar yang ditetapkan pemerintah. Hal itu lantaran diperkirakan perseroan hanya mampu meraup realisasi laba sebesar Rp100 miliar atau 25 persen.

Menurutnya, PT Pos memiliki tiga lini bisnis terbesar yaitu parsel atau pengiriman barang, jasa keuangan, dan pengiriman surat. Namun, bisnis persuratan sudah jauh menurun akibat perkembangan teknologi informasi.

Sementara pada layanan jasa keuangan, bisnis PT Pos juga tergerus akibat terbitnya aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang membolehkan semua orang menjadi agennya bank, atau agen Laku Pandai sejak akhir 2014.

Meski merasakan ada peningkatan permintaan kirim barang yang signifikan dari sektor e-commerce sampai 400 persen, namun PT Pos nampaknya masih terbuai dengan margin laba yang lebih besar dari bisnis pengiriman surat dan layanan jasa keuangan.

“Jasa keuangan dan surat itu marginnya agak lebih baik dibandingkan parsel,” imbuhnya.

Karena tidak cepat mengalihkan fokus bisnis untuk melayani pengiriman barang e-commerce alias jual beli online, manajemen memutuskan untuk menunda pembayaran gaji kepada karyawan pada awal Februari lalu.(hen/ayobandung.com/akurat.co)

Bagikan