Arsip Kategori: Medan

Gubsu Tidak Menghargai Hukum Soal Dualisme DPP Aceh Sepakat Sumut

Edy Rahmayadi. foto/kompas.com

URBANNEWS.ID – Tindakan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Ramayadi mengukuhkan organisasi yang menggunakan nama DPP Aceh Sepakat Sumut pada Senin 5 April 2021 di Medan, memantik keprihatinan sejumlah kalangan.

“Seharusnya Gubsu bisa memberikan tauladan ke masyarakat untuk menghormati hukum. Termasuk putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkraht van gewijsde atau res judicata,” ungkap Anak Aceh Medan di Perantauan, Yusri Usman kepada urbannews.id, Senin (5/4/2021) malam.

Pasalnya, kata Yusri, ada putusan Mahkamah Agung Nomor 420K/Pdt/2019 tertanggal 24 April 2019. Putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap. Juga sudah menyebutkan kepengurusan yang sah. Kepengurusan yang sah adalah di bawah Husni Mustafa SE sebagai Ketua Umum DPP Aceh Sepakat. Dan T Bahrumsyah SH MH sebagai Sekretaris Umum DPP Aceh Sepakat.

“Kemudian DPP Aceh Sepakat yang legal dan legitimate di bawah pimpinan Husni Mustafa SE itu, telah melakukan Mubes XI. Mubes di Hotel Polonia Medan pada 26 Desember 2020. Dan kepengurusannya pun sudah terbentuk,” ungkap Yusri.

Harusnya tempuh jalur hukum

Menurut Yusri, jika ada pihak-pihak yang menuding bahwa Mubes XI pada 26 Desember 2020 cacat hukum, seharusnya melakukan upaya secara hukum. Hal itu jika memang masih merasa sebagai warga negara yang taat hukum.

“Jika tidak bisa diselesaikan secara internal sesuai AD ART Aceh Sepakat, atau jika tidak ada titik temu antara para pihak, walau telah dilakukan mediasi oleh pihak Pemprov Sumut, maka langkah yang benar secara hukum adalah menggugat ke pengadilan. Sesuai bunyi pasal 57 dan pasal 58 dari UU Ormas Nomor 16 tahun 2017,” kata Yusri lagi.

Lebih lanjut Yusri mengatakan, atas sikap dan tindakan Gubsu tersebut, DPP Aceh Sepakat sebagai pihak yang taat hukum, seyogyanya melakukan langkah-langkah hukum. Terutama atas adanya penyalahgunaan wewenang atau detournement de pouvoir atau abuse of power. Atau melampaui kewenangannya atau exces de pouvoir sebagai pejabat negara oleh Gubsu. Langkah hukum bisa ke PTUN dan atau ke Pengadilan Negeri. Bisa menggugat itu sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa atau onrechmatige overheids daad ex pasal 1365 KUHPerdata.(hen)

Baca juga:

Ditanya Soal Surat Dukungannya untuk Mubes Aceh Sepakat, Kepala Kesbangpol Sumut Bungkam

Bagikan

LSM Penjara Siapkan Langkah Hukum soal Dugaan SPBU Ilegal di Medan

SPBU diduga kuat ilegal di jantung kota Medan. LSM Penjara Sumut siapkan langkah hukum untuk urai pelanggaran Pertamina MOR 1 Sumbagut. foto/dok

URBANNEWS.ID – DPD LSM Penjara Sumatera Utara kembali angkat bicara terkait dugaan SPBU Ilegal di Medan. Mereka menyatakan Pertamina MOR I Sumbagut telah melakukan pelanggaran dengan tetap menerbitkan izin operasional SPBU Nomor 14.201.115 di jantung Kota Medan atas nama PT Amanah Lima Bersaudara.

“Oleh karena itu, kami mohon Pertamina MOR 1 Sumbagut untuk meninjau izin yang telah diberikan dan menyetop suplai BBM terhadap SPBU tersebut,” ungkap LSM Penjara Sumut dalam suratnya teranggal 22 Maret 2021 kepada GM Pertamina MOR 1 Sumbagut.

Ketua DPD LSM Penjara SUmut Adi Warma Lubis dan Sekretaris DPD LSM Penjara SUmut Zulkarnain Siregar dalam surat itu juga menyatakan akan menempuh langkah hukum atas pelanggara Pertamina MOR 1 Sumbagut tersebut.

Renovasi besa-besaran tahun 2018

LSM Penjara melayangkan surat itu terkait status IMB renovasi dan izin operasional SPBU Nomor 14.201.115. SPBU ini terletak di persimpangan Jalan Sudirman dan Jalan Imam Bonjol, Medan.

“Sesuai informasi kami dapat, SPBU Nomor 14.201.115 dahulunya milik CV Edward A Silitonga dengan IMB Nomor 142 tanggal 7 Desember 2009. Sekitar tahun 2018 SPBU itu mengalami renovasi total,” ungkap LSM Penjara Sumut dalam suratnya itu.

LSM Penjara Sumut mengungkapkan pengelola SPBU mesti punya IMB renovasi sebelum merubah layout bentuk SPBU itu. LSM Penjara Sumut menyatakan hal itu dengan mengacu pada Permendagri Nomor 32 Tahun 2010 tentang penerbitan IMB.

Berada di atas lahan Ruang Terbuka Hijau

“Kami ketahui kawasan SPBU itu termasuk kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sejak tahun 2015. Status ini sesuai Perda Kota Medan Nomor 2 tahun 2015 tentang tata ruang Kota Medan 2015-2035,” ungkap LSM Penjara Sumut.

LSM Penjara Sumut juga mengungkapkan adanya pernyataan Kepala Dinas PKP2TR Kota Medan Benny Iskandar di Media Metro. Benny mengungkapkan SPBU 14.201.115 tidak memiliki IMB.

Kekurangan lahan RTH

Beritasatu.com pada 13 September 2020 melansir pernyataan Bakal Calon Wali Kota Medan, Bobby Nasution. Bobby menyoroti masalah minimnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Medan. Ia menilai Medan belum memenuhi target minimal 30 persen untuk RTH tersebut.

“RTH kita masih sekitar 7 persen dari target minimal 30 persen, yang tidak sesuai dengan anggaran pemerintah belanja daerah, sekitar Rp 6 triliun untuk setiap tahunnya,” ungkap Bobby Nasution saat menghadiri kegiatan Gowes Gembira yang digelar relawan Bona Center di Stadion Teladan Medan, Minggu (13/9/2020).

Bobby menyebutkan, pemerintah menggunakan anggaran mencapai Rp 30 triliun selama lima tahun periode pemerintahan di Medan. Namun, penggunaan anggaran dana dari rakyat tersebut, belum memenuhi harapan dan keinginan masyarakat di daerah tersebut.

“Anggaran sangat besar namun taman pun tidak bertambah. Ini belum lagi masalah infrastruktur lain. Sejumlah kawasan jalan masih rusak, dan banjir masih sering terjadi. Padahal, anggaran yang itu bisa menyelesaikan persoalan masyarakat,” katanya.

Menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu menyebutkan, minimnya ketersediaan ruang terbuka hijau di Medan, membuat masyarakat melakukan aktivitas di tengah lingkungan dengan kondisi tidak baik. Padahal, Medan salah satu kota terbesar di Indonesia. Berbeda dengan RTH di Kota Surabaya.

Melanggar undang undang

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi pun pernah menyatakan RTH Kota Medan masih tujuh persen. Melansir detik.com edisi 27 Februari 2020, mantan Pangkostrad itu pun menyatakan kondisi RTH hanya 7 persen itu melanggar undang undang.

“Kata undang-undang 30 persen lapangan terbuka hijau. Ruang terbuka hijau. Kita masih 7-10 persen. Saya mohon maaf. Sumatera Utara ini 7-10. Medan ini 7 (persen). Undang-undang kita langgar,” ujar Edy saat Rakorda BPD Sumut di Medan, Kamis (27/2/2020).

Aturan soal RTH di wilayah perkotaan ini memang mengacu pada UU nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pasal 29 UU 26/2007 menyebutkan proporsi ruang terbuka hijau di wilayah kota paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota.(hen)

Simak juga:

Pejabat Pertamina Sempat ‘Ngeles’, Kepala Dinas PKP2R Medan Akhirnya Benarkan SPBU Imam Bonjol Tak Punya IMB

Bagikan

Ditanya Soal Surat Dukungannya untuk Mubes Aceh Sepakat, Kepala Kesbangpol Sumut Bungkam

Surat Kepala Badan Kesbangpol Sumut untuk pelaksanaan Mubes Aceh Sepakat 10 Maret 2021. foto/ist

URBANNEWS.ID – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara, Safruddin bungkam atas konfirmasi urbannews.id terkait pelaksanaan Mubes DPP Aceh Sepakat Sumut pada 10 Maret 2021 lalu.

Safruddin tidak memberikan keterangan apa pun atas surat yang ia tandatangani pada 9 Maret 2021. Surat ini pada salah satu poinnya menyatakan mendukung pelaksanaan Mubes tersebut.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP Aceh Sepakat Sumut M Husni Mustafa kepada urbannews.id, Jumat (12/3/2021), membenarkan adanya surat dukungan dari Kesbangpol Sumut atas pelaksanaan Musyawarah Besar DPP Aceh Sepakat Sumut. Ia juga sudah mengetahui bahwa Mubes itu telah dilangsungkan dan telah pula terpilih Ketua DPP Aceh Sepakat.

“Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 420 K/Pdt/2019 pun dikangkangi. Luar biasa intevensi Pemda,” ungkap M Husni Mustafa menjawab urbannews.id Jumat siang.

Ia megatakan, dalam amar putusan MA tersebut, kepengusan DPP Aceh Sepakat dikembalikan kepada M Husni SE selalu ketua dan HT Bahrumsyah selaku sekretaris hasil Mubes DPP Aceh sepakat X.

Penelusuran urbannews.id, dalam laman resmi Mahkamah Agung RI, putusan MA Nomor 420 K/Pdt/2019 antara lain menyatakan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi HM Husni Mustafa SE dan HT Bahrumsyah SH. Selain itu, MA juga membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 378/Pdt/2017/PT MDN tanggal 30 Januari 2018 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 208/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 14 Juni 2017.

Dalam pokok perkara, MA antara lain menyatakan sah Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Aceh Sepakat Hasil Muslub I tertanggal 1 November 1997. MA juga menyatakan sah kepengurusan M Husni Mustafa dan HT Bahrumsyah sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Aceh Sepakat Periode 2013-2018 yang diangkat berdasarkan Mubes X Aceh Sepakat dengan Surat Keputusan Nomor 02/FMB-X-AS/II/2013 tertanggal 11 Februari 2013.

Tak hanya itu, MA juga membatalkan Surat Keputusan Nomor: 001-A/DM/AS/III/2016 tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB) ke III tertanggal 1 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Bustami Syam dan Tergugat Ishak Ibrahim.

MA juga menyatakan Muslub III Aceh Sepakat 2016 yang dilaksanakan di Home Anaya Hotel tertanggal 7 Maret 2016 pukul 23.30 WIB tidak sah dan batal demi hukum.

MA juga membatalkan dan menyatakan tidak sah Surat Keputusan Nomor 004/MUSLUB-III/AS/2016 tentang Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban, Kegiatan dan Keuangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aceh Sepakat Masa Bakti 2013-2018.

Masih menurut putusan berkekuatan hukum tetap yang dipublikasi Mahkamah Agung RI itu, Kepala Badan Kesbanglinmas Sumatera Utara merupakan pihak Turut Termohon Kasasi III. Sedangkan Suriadin Noernikmat dan Mahyani Mumahad SH MKn, masing-masing secara berurut merupakan Pihak Turut Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi II dalam perkara ini.

Dalam perkara ini, M Husni Mustafa SE dan HT Bahrumsyah SH sebagai pemohon kasasi berhadapan dengan Prof Bustami Syam, Islahuddin Yahya, dan Ishak Ibrahim.

Hingga berita ini dilaporkan, belum diperoleh konfirmasi dari Kepala Badan Kesbanglinmas Sumatera Utara dan pihak-pihak para pelaksana Mubes XI DPP Aceh Sepakat.(hen)

Bagikan

Ada Mubes Diduga Abal-abal Mengatasnamakan DPP Aceh Sepakat Sumut, Warga Medan: Belum Pernah Seumur Hidup Saya Lihat Ada yang Seperti Ini…

URBANNEWS.ID – Menyikapi munculnya Mubes ilegal mengatasnamakan DPP Aceh Sepakat, sebagai orang Aceh yang lahir di Medan 62 tahun silam, Yusri mengaku baru pertama sekali dalam hidupnya menyaksikan ada acara Mubes sebuah organisasi dilakukan dengan pola senyap dan tiba-tiba saja muncul ketua yang terpilih. “Ini betul-betul tak masuk akal sehat saya bagaimana bisa terjadi?,” ungkap Yusri.

Sedihnya lagi, kata Yusri, hal itu dilakukan oleh teman-temannya sendiri yang sudah ia kenal sejak mereka masih kanak-kanak. 

“Itu lah hal yang tak pernah terbayangkan selama ini menjadi kenyataan, padahal awalnya organisasi masyarakat itu dibentuk tujuannya mempererat hubungan silaturahim dan meningkatkan kebersamaan, tetapi kenyataannya malah merusak hubungan itu sendiri,” tutur Yusri.

“Pola Mubes yang dilakukan seperti operasi intelijen itu ibarat seperti ada pasangan pengantin sudah lama kita dengar dan kita diikutkan sebagai panitia untuk acara perkawinan itu, tapi tertunda terus pelaksanaannya, namun belakang kita tidak tau kapan kawin dan hamilnya, tiba-tiba saja hanya diumumkan sudah lahir anaknya, apa tidak aneh dan mengundang tanda tanya besar proses seperti itu?,” lanjut Yusri.

Lazimnya, sambung Yusri, model-model penglelolaan organisasi  seperti ini dilakukan oleh sebuah organisasi yang mengkoordinir sebuah kejahatan atau istilahnya mafia.

“Bahkan di grup whatsapp yang berisi tokoh-tokoh pelaku rapat ini mendadak dibubarkan, ketika ada beberapa pertanyaan ringan saya ajukan, padahal saya belum masuk ke pertanyaan yang berat dan subtantif soal legalitas terbentuknya panitia Mubes itu, karena DPP Aceh Sepakat sesuai hasil putusan Makamah Agung nomor 420K/Pdt/2019 tahun 2019 telah melakukan Mubes pada 26 Desember 2020 dan hasilnya sudah disahkan di Kemenkumham dan pencatatan lembar negara RI,” ungkap Yusri.

Yusri menilai, pihak-pihak yang melaksanakan Mubes DPP Aceh Sepakat pada 10 Maret 2021, sangat tidak siap untuk berbeda pendapat, sehingga mengeluarkannya dengan membubarkan group WA tersebut.

“Jika ada pihak-pihak keberatan akan hasil Mubes tersebut, maka lakukan langkah sesuai hukum atau UU Ormas, bukan langsung membuat acara Mubes tandingan lagi, hanya karena buat pendapat sendiri bukan merujuk dari hasil putusan hukum yang inkrah,” tukas Yusri.

Yusri mengatakan, jika tak sabar menunggu proses hukum yang memang membutuhkan waktu panjang dan melelahkan, untuk memenuhi hasrat meraih kuasa, ya silahkan saja membuat Mubes dengan nama organisasi itu diubah, misalnya ditambah namanya menjadi Aceh Sepakat Perjuangan, tapi bukan dengan mengambil hak orang yang lain yang dijalankan berlandasan putusan hukum yang inkrah.

“Hal itulah yang membuat saya bersimpati dengan kepemimpinan M Husni Mustafa yang mengalami kudeta pada tahun 2013, tapi dia gigih dan sabar memperjuangkan haknya dengan menggugat secara hukum, dan hasil akhir dia menang. Sekarang hasil itulah yang hendak mereka rampas lagi dengan berbagai cara, termasuk menggunakan penguasa di Sumut,” ujar Yusri.

Bisa jadi, kata Yusri, hasrat kuat dari sekelompok yang terbungkus dari berbagai kepentingan itu tetap dengan berbagai alasan melakukan pengambil alihan organisasi itu, baik secara legal sampai ilegal, pokoknya harus saya ambil dengan cara apapun.

“Oleh sebab ìtu, perbuatan oknum-oknum yang mengatas namakan Aceh Sepakat harus dilawan, apalagi motifnya menguasai aset-aset yayasan yang merupakan warisan-warisan orang-orang tua kami dahulunya, diduga telah banyak disalahgunakan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan masalah keuangannya. Saya dengar sudah diproses di Polda Sumut, diharapkan DPP Aceh Sepakat di bawah Kepemimpinan Husni mampu menuntaskan soal aset-aset tersebut,” ungkap Yusri.

Bahkan, lanjut Yusri, diduga soal penguasaan aset-aset yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itulah selalu berada di kelompok yang merongrong kepemimpinan M Husni Mustafa sejak dulu hingga sekarang.

Bahkan lanjut Yusri, tokoh Aceh di Medan, Nasir Amin, pernah mengeluarkan pernyataan di dalam group WA sarjana Aceh sekitar akhir Januari 2021, bahwa ada sekitar Rp 4 miliar uang yayasan habis untuk mengurus persoalan hukum yang menderanya. “Nah, bagaimana pertanggung jawabannya?,” kata Yusri.(hen)

Bagikan

Pelaksanaan Mubes XI DPP Aceh Sepakat Sumut Kangkangi Putusan Mahkamah Agung RI

Salinan Surat Dukungan Badan Kesbangpol Sumatera Utara atas pelaksanaan Mubes XI Aceh Sepakat pada 10-11 Maret 2021. foto/ist

URBANNEWS.ID – Ketua DPP Aceh Sepakat Sumut M Husni Mustafa kepada urbannews.id, Jumat (12/3/2021), membenarkan adanya surat dukungan dari Kesbangpol Sumut atas pelaksanaan Musyawarah Besar DPP Aceh Sepakat Sumut. Ia juga sudah mengetahui bahwa Mubes itu telah dilangsungkan dan telah pula terpilih Ketua DPP Aceh Sepakat.

“Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 420 K/Pdt/2019 pun dikangkangi. Luar biasa intevensi Pemda,” ungkap M Husni Mustafa menjawab urbannews.id Jumat siang.

Ia megatakan, dalam amar putusan MA tersebut, kepengusan DPP Aceh Sepakat dikembalikan kepada M Husni SE selalu ketua dan HT Bahrumsyah selaku sekretaris hasil Mubes DPP Aceh sepakat X.

Penelusuran urbannews.id, dalam laman resmi Mahkamah Agung RI, putusan MA Nomor 420 K/Pdt/2019 antara lain menyatakan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi HM Husni Mustafa SE dan HT Bahrumsyah SH. Selain itu, MA juga membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 378/Pdt/2017/PT MDN tanggal 30 Januari 2018 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 208/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 14 Juni 2017.

Dalam pokok perkara, MA antara lain menyatakan sah Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Aceh Sepakat Hasil Muslub I tertanggal 1 November 1997. MA juga menyatakan sah kepengurusan M Husni Mustafa dan HT Bahrumsyah sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Aceh Sepakat Periode 2013-2018 yang diangkat berdasarkan Mubes X Aceh Sepakat dengan Surat Keputusan Nomor 02/FMB-X-AS/II/2013 tertanggal 11 Februari 2013.

Tak hanya itu, MA juga membatalkan Surat Keputusan Nomor: 001-A/DM/AS/III/2016 tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB) ke III tertanggal 1 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Bustami Syam dan Tergugat Ishak Ibrahim.

MA juga menyatakan Muslub III Aceh Sepakat 2016 yang dilaksanakan di Home Anaya Hotel tertanggal 7 Maret 2016 pukul 23.30 WIB tidak sah dan batal demi hukum.

MA juga membatalkan dan menyatakan tidak sah Surat Keputusan Nomor 004/MUSLUB-III/AS/2016 tentang Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban, Kegiatan dan Keuangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aceh Sepakat Masa Bakti 2013-2018.

Masih menurut putusan berkekuatan hukum tetap yang dipublikasi Mahkamah Agung RI itu, Kepala Badan Kesbanglinmas Sumatera Utara merupakan pihak Turut Termohon Kasasi III. Sedangkan Suriadin Noernikmat dan Mahyani Mumahad SH MKn, masing-masing secara berurut merupakan Pihak Turut Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi II dalam perkara ini.

Dalam perkara ini, M Husni Mustafa SE dan HT Bahrumsyah SH sebagai pemohon kasasi berhadapan dengan Prof Bustami Syam, Islahuddin Yahya, dan Ishak Ibrahim.

Hingga berita ini dilaporkan, belum diperoleh konfirmasi dari Kepala Badan Kesbanglinmas Sumatera Utara dan pihak-pihak para pelaksana Mubes XI DPP Aceh Sepakat.(hen)

Bagikan

LSM Penjara Sumut Surati Pertamina MOR 1 Sumbagut Tentang Pelanggaran Izin Operasional SPBU di Kawasan RTH

URBANNEWS.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Penjara) Sumatera Utara melayangkan surat kepada GM Pertamina MOR 1 Sumbagut, Jumat (5/3/2021). Surat tersebut terkait status Izin Mendirikan Bangunan (IMB) renovasi SPBU Nomor 14.201.115 yang terletak di persimpangan Jalan Sudirman dan Jalan Imam Bonjol Medan.

Dalam surat tersebut LSM Penjara Sumut antara lain mengungkapkan merupakan pelanggaran oleh Pertamina MOR 1 Sumbagut apabila tetap memberikan izin operasional SPBU atas nama PT Amanah Lima Bersaudara dengan pertimbangan IMB tahun 2009 yang sudah tidak bisa digunakan lagi sebagai mana diatur oleh UU Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Ruang.

Selain itu, LSM Penjara Sumut juga menyatakan himbauan kepada Pertamina MOR 1 Sumbagut untuk meninjau ulang atau mencabut izin operasional SPBU tersebut, sebelum pihaknya melakukan langkah hukum lebih lanjut.

“Jika tidak ada realisasinya, kami dari DPD LSM Penjara Sumut akan menyampaikan aspirasi ini ke pihak terkait,” ungkap LSM Penjara dalam surat yang ditandatangani Ketua DPD LSM Penjara Sumut Adi Warman Lubis dan Sekretaris DPD LSM Penjara Sumut Zulkarnain Siregar.

Sementara itu, jajaran Comrel Pertamina MOR 1 Sumbagut ketika dikonfirmasi melalui Haris Anza, Jumat (5/3/2021), hingga berita ini dilaporkan, tidak memberikan keterangan atau tanggapan apa pun atas surat yang dilayangkan DPD LSM Penjara Sumut tersebut.(hen)

Bagikan

Bobby Nasution Diharapkan Segera Bertindak Menutup SPBU Di Ruang Terbuka Hijau

URBANNEWS.ID – Setelah banyak pihak selama ini telah memprotes soal ketidaktegasan Pertamina MOR (Marketing Operation Regional) 1 Medan yang telah memberikan izin operasional sebuah SPBU di lahan ruang terbuka hijau (RTH).

Protes terbaru datangnya dari ketua DPD LSM Penjara Sumut Adi Warman Lubis kepada awak media pada Rabu 3 Maret 2021, bahwa mereka telah melayangkan suratnya kepada Walikota Medan yang baru dilantik, yaitu Bobby Nasuiton agar segera menindak tegas adanya SPBU yang beroperasi di lahan Ruang Hijau Terbuka (RTH) di jantung Kota Medan.

Pasalnya, Bobby pada saat kampanye pernah berjanji bahwa tidak ada yang kebal hukum di kota Medan. Untuk itulah Adi Lubis menagih janji Bobby apakah dia konsekwen dengan janjinya.

Selain mengirim surat ke Walikota Medan, LSM Penjara juga mengirim surat kepada Kapolda Sumut untuk menertibkan SPBU tersebut, termasuk mengusut oknum-oknum yang diduga bermain memberikan izin secara melawan peraturan dan perundang undangan.

IMB Nomor 1482 tahun 2009 sudah tak bisa lagi digunakan oleh Pertamina dalam memberikan izin operasional SPBU itu, karena sejak 2015 kawasan itu sudah masuk RTH, dan parahnya lagi pemilik SPBU diduga tidak memiliki IMB renovasi pada saat renovasi total pada akhir tahun 2018.

Kadis DPMPTSP Medan ‘Ngumpet’

Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan, Ahmad Badaruddin tak memberikan keterangan apa pun kepada urbannews.id ketika dikonfirmasi mengenai izin mendirikan bangunan (IMB) Renovasi SPBU 14.20.1.155 di persimpangan Jalan Sudirman dan Jalan Imam Bonjol, Medan. 

Ahmad dikonfirmasi melalui surat yang dikirimkan melalui pesan whatsapp pada sejak Jumat (19/2/2021) tak memberikan keterangan apa pun meski status pesan tersebut sudah dibaca oleh Ahmad. 

Terakhir, pada Selasa (23/2/2021) pagi, urbannews.id menghubungi Ahmad melalui sambungan telepon. Ia mengaku tidak bisa memberikan keterangan lantaran sedang rapat di kantor BKPM di Jakarta. Saat itu ia mengatakan bersedia menerima konfirmasi pada Selasa sore. Namun ketika dihubungi kembali, Ahmad tidak menjawab panggilan telepon.

Sementara itu, diberitakan urbannews.id sebelumnya, satu unit SPBU di jantung Kota Medan diduga beroperasi tanpa legalitas lengkap. Tak hanya itu, SPBU di persimpangan Jalan Sudirman dan Jalan Imam Bonjol tersebut ditengarai berdiri di atas lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Medan. Celakanya, SPBU tersebut berada tepat di depan mess Direksi Pertamina.

Dari keterangan yang diperoleh urbannews.id, SPBU tersebut tercatat bernomor registrasi 14.20.1.155. Sejak sejak tahun 2018 SPBU ini diketahui dikelola H Arbie Abdul Gani, pemilik PT Samudera Jaya Raya.

Menurut UU Nomor 26 tahun 2009 Tentang Tata Ruang dan Perda Kota Medan Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035, lokasi berdirinya SPBU tersebut termasuk ke dalam kawasan peruntukan Ruang Hijau Terbuka (RTH) taman kota.

Adapun luas areal taman kota yang digunakan SPBU Pertamina itu diketahui sekitar dua ribu meter per segi. SPBU tersebut terletak sangat strategis di perpotongan Jalan Jendral Sudirman dengan Jalan Imam Bonjol Medan, tepatnya di depan Taman Patung Ahmad Yani.

SPBU itu diketahui telah direnovasi total sejak awal tahun 2019. Mestinya, pemilik SPBU mengurus IMB Renovasi ke Pemko Medan. Namun ironisnya, lokasi ini masuk dalam kawasan berstatus Ruang Terbuka Hijau.

Keberadaan SPBU diduga ilegal itu, tak pelak menimbulkan spekulasi di kalangan masyarakat, apakah sudah terjadi kongkalikong antara oknum pejabat Pertamina dengan pemilik SPBU agar bisa beroperasi secara melanggar aturan?

Terkait keberadaan SPBU tersebut, Commrel Pertamina Sumbagut, Haris Anza menjawab konfirmasi urbannews.id, tak memastikan SPBU tersebut sudah memiliki IMB renovasi atau tidak. Ia hanya menjawab normatif.

“Pertamina sebagai BUMN dalam operasionalnya selalu taat dan patuh terhadap peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah baik dari aspek legalitas maupun aspek safety, serta menjalankan operasionalnya sesuai dengan good corporate governance (GCG) yang berlaku di Perusahaan,” ungkap Haris.

Menurut Haris, dalam memberikan izin operasinya, Pertamina memastikan bahwa setiap SPBU yang akan menjalankan operasinya, wajib atau harus melengkapi seluruh administrasi kelengkapan, salah satu dokumen yang wajib dipenuhi adalah IMB.

Meski demikian, Haris tidak memastikan apakah SPBU di persimpangan Jalan Sudirman dan Jalan Imam Bonjop sudah memiliki IMB renovasi atau tidak.(hen)

Bagikan

Hasbi: SPBU Tak Kantongi IMB di RTH Kota Medan Harus Dirobohkan

URBANNEWS.ID – Ketua HMI Kota Medan, Alwi Hasbi Silalahi berang mendengar adanya SPBU diduga ilegal bebas beroperasi di atas kawasan ruang terbuka hijau di jantung Kota Medan. 

“Pertamina dan Pemko Medan harus segera menjelaskan ini ke masyarakat ya. Kalau memang benar tidak ada IMB, tentu bangunan SPBU itu harus dirobohkan,” tegas Hasbi menjawab urbannews.id, Rabu (24/2/2021). 

Hasbi juga menyesalkan jawaban normatif dari jajaran Pertamina dan sikap tertutup Plt Kepala DPMPTP Kota Medan Ahmad Basarudin. 

“Harusnya ini terbuka saja, sebab jika benar bertahun-tahun SPBU beroperasi tanpa izin lengkap, ini tentunya sudah masuk kategori merugikan negara, yang artinya adalah perbuatan tindak pidana korupsi,” beber Hasbi. 

Hasbi juga tegas meminta agar DPMPTP Kota Medan mengecek ulang izin seluruh SPBU yang ada di Kota Medan. 

“Apalagi ini ada SPBU yang berada di kawasan berstatus ruang terbuka hijau. Ini harus dirobohkan. Karena pastinya ini akan jadi preseden buruk ke depannya,” lanjut Hasbi.

“Apa bedanya dengan kasus Warkop Elisabeth yang dulu dirobohkan lantaran berada di kawasan ruang terbuka hijau kan,” lanjut Hasbi.

Lebih lanjut, Hasbi menyatakan bahwa persoalan perizinan seperti kasus SPBU di persimpangan Jalan Sudirman dan Jalan Imam Bonjol ini, merupakan pekerjaan rumah besar bagi duet Bobby-Aulia sebagai Walikota dan Wakil Walikota Medan ke depannya.

“Ini PR besar bagi walikota ke depan ya. Soal perizinan di Kota Medan harus dibereskan,” ujar Hasbi.

Sementara itu, diberitakan sebelumnya, Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan, Ahmad Basarudin tak memberikan keterangan apa pun kepada urbannews.id ketika dikonfirmasi mengenai izin mendirikan bangunan (IMB) Renovasi SPBU 14.20.1.155 di persimpangan Jalan Sudirman dan Jalan Imam Bonjol, Medan.

Ahmad dikonfirmasi melalui surat yang dikirimkan melalui pesan whatsapp pada sejak Jumat (19/2/2021) tak memberikan keterangan apa pun meski status pesan tersebut sudah dibaca oleh Ahmad.

Terakhir, pada Selasa (23/2/2021) pagi, urbannews.id menghubungi Ahmad melalui sambungan telepon. Ia mengaku tidak bisa memberikan keterangan lantaran sedang rapat di kantor BKPM di Jakarta. Saat itu ia mengatakan bersedia menerima konfirmasi pada Selasa sore. Namun ketika dihubungi kembali, Ahmad tidak menjawab panggilan telepon.

Sebelumnya, urbannews.id memberitakan satu unit SPBU di jantung Kota Medan diduga beroperasi tanpa legalitas lengkap. Tak hanya itu, SPBU di persimpangan Jalan Sudirman dan Jalan Imam Bonjol tersebut ditengarai berdiri di atas lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Medan. Celakanya, SPBU tersebut berada tepat di depan mess Direksi Pertamina.

Dari keterangan yang diperoleh urbannews.id, SPBU tersebut tercatat bernomor registrasi 14.20.1.155. Sejak sejak tahun 2018 SPBU ini diketahui dikelola H Arbie Abdul Gani, pemilik PT Samudera Jaya Raya.

Menurut UU Nomor 26 tahun 2009 Tentang Tata Ruang dan Perda Kota Medan Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035, lokasi berdirinya SPBU tersebut termasuk ke dalam kawasan peruntukan Ruang Hijau Terbuka (RTH) taman kota.

Adapun luas areal taman kota yang digunakan SPBU Pertamina itu diketahui sekitar dua ribu meter per segi. SPBU tersebut terletak sangat strategis di perpotongan Jalan Jendral Sudirman dengan Jalan Imam Bonjol Medan, tepatnya di depan Taman Patung Ahmad Yani.

SPBU itu diketahui telah direnovasi total sejak awal tahun 2019. Mestinya, pemilik SPBU mengurus IMB Renovasi ke Pemko Medan. Namun ironisnya, lokasi ini masuk dalam kawasan berstatus Ruang Terbuka Hijau.

Keberadaan SPBU diduga ilegal itu, tak pelak menimbulkan spekulasi di kalangan masyarakat, apakah sudah terjadi kongkalikong antara oknum pejabat Pertamina dengan pemilik SPBU agar bisa beroperasi secara melanggar aturan?

Terkait keberadaan SPBU tersebut, Commrel Pertamina Sumbagut, Haris Anza menjawab konfirmasi urbannews.id, tak memastikan SPBU tersebut sudah memiliki IMB renovasi atau tidak. Ia hanya menjawab normatif.

“Pertamina sebagai BUMN dalam operasionalnya selalu taat dan patuh terhadap peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah baik dari aspek legalitas maupun aspek safety, serta menjalankan operasionalnya sesuai dengan good corporate governance (GCG) yang berlaku di Perusahaan,” ungkap Haris.

Menurut Haris, dalam memberikan izin operasinya, Pertamina memastikan bahwa setiap SPBU yang akan menjalankan operasinya, wajib atau harus melengkapi seluruh administrasi kelengkapan, salah satu dokumen yang wajib dipenuhi adalah IMB.

Meski demikian, Haris tidak memastikan apakah SPBU di persimpangan Jalan Sudirman dan Jalan Imam Bonjop sudah memiliki IMB renovasi atau tidak.(hen)

Bagikan

Kadis DPMPTSP Medan ‘Ngumpet’ Ditanya Soal IMB Renovasi SPBU Diduga Ilegal di Pusat Kota Medan

URBANNEWS.ID – Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan, Ahmad Basarudin tak memberikan keterangan apa pun kepada urbannews.id ketika dikonfirmasi mengenai izin mendirikan bangunan (IMB) Renovasi SPBU 14.20.1.155 di persimpangan Jalan Sudirman dan Jalan Imam Bonjol, Medan.

Ahmad dikonfirmasi melalui surat yang dikirimkan melalui pesan whatsapp pada sejak Jumat (19/2/2021) tak memberikan keterangan apa pun meski status pesan tersebut sudah dibaca oleh Ahmad.

Terakhir, pada Selasa (23/2/2021) pagi, urbannews.id menghubungi Ahmad melalui sambungan telepon. Ia mengaku tidak bisa memberikan keterangan lantaran sedang rapat di kantor BKPM di Jakarta. Saat itu ia mengatakan bersedia menerima konfirmasi pada Selasa sore. Namun ketika dihubungi kembali, Ahmad tidak menjawab panggilan telepon.

Sementara itu, diberitakan urbannews.id sebelumnya, satu unit SPBU di jantung Kota Medan diduga beroperasi tanpa legalitas lengkap. Tak hanya itu, SPBU di persimpangan Jalan Sudirman dan Jalan Imam Bonjol tersebut ditengarai berdiri di atas lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Medan. Celakanya, SPBU tersebut berada tepat di depan mess Direksi Pertamina.

Dari keterangan yang diperoleh urbannews.id, SPBU tersebut tercatat bernomor registrasi 14.20.1.155. Sejak sejak tahun 2018 SPBU ini diketahui dikelola H Arbie Abdul Gani, pemilik PT Samudera Jaya Raya.

Menurut UU Nomor 26 tahun 2009 Tentang Tata Ruang dan Perda Kota Medan Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035, lokasi berdirinya SPBU tersebut termasuk ke dalam kawasan peruntukan Ruang Hijau Terbuka (RTH) taman kota.

Adapun luas areal taman kota yang digunakan SPBU Pertamina itu diketahui sekitar dua ribu meter per segi. SPBU tersebut terletak sangat strategis di perpotongan Jalan Jendral Sudirman dengan Jalan Imam Bonjol Medan, tepatnya di depan Taman Patung Ahmad Yani.

SPBU itu diketahui telah direnovasi total sejak awal tahun 2019. Mestinya, pemilik SPBU mengurus IMB Renovasi ke Pemko Medan. Namun ironisnya, lokasi ini masuk dalam kawasan berstatus Ruang Terbuka Hijau.

Keberadaan SPBU diduga ilegal itu, tak pelak menimbulkan spekulasi di kalangan masyarakat, apakah sudah terjadi kongkalikong antara oknum pejabat Pertamina dengan pemilik SPBU agar bisa beroperasi secara melanggar aturan?

Terkait keberadaan SPBU tersebut, Commrel Pertamina Sumbagut, Haris Anza menjawab konfirmasi urbannews.id, tak memastikan SPBU tersebut sudah memiliki IMB renovasi atau tidak. Ia hanya menjawab normatif.

“Pertamina sebagai BUMN dalam operasionalnya selalu taat dan patuh terhadap peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah baik dari aspek legalitas maupun aspek safety, serta menjalankan operasionalnya sesuai dengan good corporate governance (GCG) yang berlaku di Perusahaan,” ungkap Haris.

Menurut Haris, dalam memberikan izin operasinya, Pertamina memastikan bahwa setiap SPBU yang akan menjalankan operasinya, wajib atau harus melengkapi seluruh administrasi kelengkapan, salah satu dokumen yang wajib dipenuhi adalah IMB.

Meski demikian, Haris tidak memastikan apakah SPBU di persimpangan Jalan Sudirman dan Jalan Imam Bonjop sudah memiliki IMB renovasi atau tidak.(hen)

Bagikan

SPBU Diduga Tak Punya IMB Renovasi Bebas Beroperasi di RTH Sudirman-Imam Bonjol Medan

URBANNEWS.ID – Satu unit SPBU di jantung Kota Medan diduga beroperasi tanpa legalitas lengkap. Tak hanya itu, SPBU di persimpangan Jalan Sudirman dan Jalan Imam Bonjol tersebut ditengarai berdiri di atas lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Medan. Celakanya, SPBU tersebut berada tepat di depan mess Direksi Pertamina.

Dari keterangan yang diperoleh urbannews.id, SPBU tersebut tercatat bernomor registrasi 14.20.1.155. Sejak sejak tahun 2018 SPBU ini diketahui dikelola H Arbie Abdul Gani, pemilik PT Samudera Jaya Raya.

Menurut UU Nomor 26 tahun 2009 Tentang Tata Ruang dan Perda Kota Medan Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035, lokasi berdirinya SPBU tersebut termasuk ke dalam kawasan peruntukan Ruang Hijau Terbuka (RTH) taman kota.

Adapun luas areal taman kota yang digunakan SPBU Pertamina itu diketahui sekitar dua ribu meter per segi. SPBU tersebut terletak sangat strategis di perpotongan Jalan Jendral Sudirman dengan Jalan Imam Bonjol Medan, tepatnya di depan Taman Patung Ahmad Yani.

SPBU itu diketahui telah direnovasi total sejak awal tahun 2019. Mestinya, pemilik SPBU mengurus IMB Renovasi ke Pemko Medan. Namun ironisnya, lokasi ini masuk dalam kawasan berstatus Ruang Terbuka Hijau.

Keberadaan SPBU diduga ilegal itu, tak pelak menimbulkan spekulasi di kalangan masyarakat, apakah sudah terjadi kongkalikong antara oknum pejabat Pertamina dengan pemilik SPBU agar bisa beroperasi secara melanggar aturan?

Terkait keberadaan SPBU tersebut, Commrel Pertamina Sumbagut, Haris Anza menjawab konfirmasi urbannews.id, tak memastikan SPBU tersebut sudah memiliki IMB renovasi atau tidak. Ia hanya menjawab normatif.

“Pertamina sebagai BUMN dalam operasionalnya selalu taat dan patuh terhadap peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah baik dari aspek legalitas maupun aspek safety, serta menjalankan operasionalnya sesuai dengan good corporate governance (GCG) yang berlaku di Perusahaan,” ungkap Haris.

Menurut Haris, dalam memberikan izin operasinya, Pertamina memastikan bahwa setiap SPBU yang akan menjalankan operasinya, wajib atau harus melengkapi seluruh administrasi kelengkapan, salah satu dokumen yang wajib dipenuhi adalah IMB.

Meski demikian, Haris tidak memastikan apakah SPBU di persimpangan Jalan Sudirman dan Jalan Imam Bonjop sudah memiliki IMB renovasi atau tidak.(hen)

Bagikan

LAPORAN EKSLUSIF!!! Ngeri…, Begini ‘Sepak Terjang’ Mantan Kanwil Pajak dan Mantan Komut PTPN untuk Mubeslub-kan Ketua Aceh Sepakat Sumut Husni Mustafa

Tangkapan layar pertemuan daring rencana pelaksanaan Mubeslub DPP Aceh Sepakat Sumut. MA sudah memutuskan ketua yang sah adalah Husni Mustafa. foto/ist

URBANNEWS.ID – Mantan Ketua Umum DPP Aceh Sepakat periode 2017-2019, Suriadin Noernikmat kedapatan hadir dalam pertemuan daring terkait pelaksanaan Mubeslub Pengurus DPP Provinsi Sumut Aceh Sepakat pada 8 Febuari 2021.

Kehadiran Suradin terlihat dalam gambar tangkapan layar pertemuan daring melalui aplikasi Zoom. Ia terlihat hadir dalam pertemuan online dengan peserta Mubeslub Pengurus DPP Provinsi Sumut Aceh Sepakat. Kehadirannya itu pun ditengarai sebagai dukungannya untuk pelaksanaan Mubeslub.

Tak hanya itu, Suriadin juga terlihat hadir bersama rombongan panitia Mubeslub di rumah dinas Gubernur Sumut Edy Ramayadi pada Selasa (2/2/2021) sore. Kehadirannya terlihat pada suatu postingan di media sosial peserta audiensi dengan Gubsu Edy Ramayadi.

Terkait kehadirannya tersebut, Suriadin ketika dikonfirmasi urbannews.id, Jumat (5/2/2021), tak menampik hadir dalam pertemuan daring itu.

“Saya hadir dalam zoom meeting hari ini Kamis tanggal 04 Februari 2021 mulai jam 17:00-18.30 Wib dalam rangka mendengarkan sosialisasi MUBES XI Aceh Sepakat Sumatera Utara yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 7-8 Februari 2021,” ungkap Suriadin.

Suriadin juga membenarkan ikut hadir di di rumah dinas Gubsu pada 2 Februari 2021. “Kehadiran saya dalam rangka menyampaikan undangan Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan dilaksanakan tanggal 7 Februari 2021 oleh para abang beca warga masyarakat Aceh di Medan,” ungkapnya.

Terkait kepengurusan DPP Aceh Sepakat Sumut, telah ada putusan Mahkamah Agung (MA) pada 24 April 2019 tentang pengurus DPP Aceh Sepakat yang sah secara hukum.

DPP Aceh Sepakat hasil putusan Makamah Agung 24 April 2019 juga telah mengadakan acara Mubes DPP Aceh Sepakat pada tanggal 26 Desember 2020 di Hotel Polonia Medan dan Pengurusnya sudah terbentuk.

Belakangan, ada upaya untuk menggelar Mubeslub, bahkan upaya itu diketahui sampai melakukan pendekatan kepada Kepala Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara, Syafruddin Nasution. Pendekatan itu pun disebut-sebut sebagai upaya untuk memperoleh dukungan pelaksanaan Mubeslub tersebut.

“Saya tahu dan sangat menjunjung tinggi supremasi hukum di NKRI tercinta ini, namun dari pemberitaan yang saya baca di Harian Waspada dan Analisa pada saat itu, bahwa MUBES XI tanggal 26 Desember 2020 disinyalir Cacat Hukum karena dilaksanakan tidak berlandaskan pada AD/ART Aceh Sepakat Tahun 1997 yang sudah mendapatkan pengesahan sesuai putusan MA tanggal 24 April 2019,” beber Suriadin lagi.

Meski demikian, Suriadin mengaku hanya mengetahui Mubes XI sesuai pemberitaan media, dan tidak mengetahui apakah pengurusnya sudah terbentuk atau tidak. “Karena saya tidak ada kepentingan apapun,” kata Suriadin.

Tekait upaya melobi Kepala Kesbangpolinmas Sumut, Suriadin mengaku pernah diundang oleh Kepala Kesbangpolinmas Sumut di kantornya untuk menanyakan tentang permasalahan Aceh Sepakat. “Dan saya sudah memberikan keterangan sejauh apa yang saya pahami,” kata Suriadin.

Joefly Joesoef Bahroeny Bungkam

Terpisah, Jofly Joesoef Bahroeny yang tak lain merupakan mantan Ketua DPP Aceh Sepakat Sumut, juga tertangkap layar sedang hadir pertemuan daring persiapan Mubeslub DPP Aceh Sepakat Sumut. Mantan Komisaris Utama Holding PTPN itu ditengarai berada di balik adanya upaya melaksanakan Mubeslub meski Mahkamah Agung sudah menyatakan M Husni Mustafa sebagai Ketua DPP Aceh Sepakat yang sah.

Husni Mustafa sendiri sejak 2013 sudah sebagai Ketua DPP Aceh Sepakat Sumut. Namun, kala itu kabarnya ia digulingkan dari posisi ketua oleh kelompok Joefly Cs dengan mengangkat Soeradin Noernikmat. Tak terima, Husni Mustafa menggugat ke pengadilan negeri, pengadilan tinggi, hingga ke Mahkamah Agung. Keputusan akhirnya, ketua yang sah adalah Husni Mustafa.

Terkait keterangan yang dihimpun urbannews.id ini, Joefly tidak menjawab konfirmasi resmi yang diajukan urbannews.id sejak Kamis (4/2/2021) malam. Ia bungkam meski pesan whatsapp yang dikirim kepadanya sudah menandakan pesan berisi konfirmasi sudah ia terima.

Hal senada juga dilakukan Kepala Kesbangpolinmas Sumatera Utara Syafruddin Nasution. Ia tak memberikan keterangan ketika dikonfirmasi urbannews.id melalui pesan whatsapp pada Kamis malam.

Rencana usung Muchtar sebagai Ketum terendus

Belakangan juga santer kabar beredar bahwa kelompok Joefly Cs ini berencana akan mengusung Muchtar sebagai Ketua Umum DPP Aceh Sepakat Sumut pada Mubeslub yang sedang mereka rencanakan itu.

Nama Muchtar, tak asing. Ia adalah mantan Kakanwail Pajak Sumut yang baru pensiun tahun 2019 lalu. Ia pun kabarnya digadang-gadang dipersiapkan sebagai calon Gubernur Aceh pada Pilgub 2022 atau 2024 mendatang.

Muchtar pun terlihat ada di dalam foto yang beredar di Instagram bersama rombongan yang menemui Gubernur Sumut Edy Rahmayadi. Foto tersebut sudah beredar luas di media sosial.

Terkait sepak terjangnya itu, urbannews.id mencoba mengkonfirmasi kabar yang beredar tersebut kepada Mukhtar pada Kamis malam. Namun sayang, ia tak memberikan keterangan apa pun.

Minta dibubarkan polisi

Sementara itu, dilansir Medanbisnisdaily.com, Kamis (4/2/2021), Pengurus DPP Provinsi Sumut Aceh Sepakat akan mempolisikan pihak-pihak yang ikut terlibat dalam pelaksanaan Mubes (musyawarah bersama) tandingan yang rencananya akan digelar di Hotel Adimulia Medan, 8-9 Februari 2021. Ketua DPP Aceh Sepakat Sumut, Husni Mustafa, menjelaskan bahwa sejak keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) pada 24 April 2019, maka hanya ada satu DPP Aceh Sepakat, tidak ada tandingan.

“Dulu memang ada dualisme, sejak ada putusan MA hanya ada satu pengurus yang sah itu kami. Makanya kalau ada pihak-pihak lain yang mengatasnamakan Aceh Sepakat di luar kami itu tidak sah, ilegal. Makanya kalau ada Mubes 8-9 Februari nanti itu tidak sah, kami minta polisi untuk membubarkan kegiatan tersebut,” kata Husni, kepada wartawan, di Medan, Kamis (4/2/2021).

Sekretaris DPP Aceh Sepakat Sumut, Bahrumsyah, menambahkan, pihaknya sudah menyurati Kapolda Sumut dan unsur Forkompinda yang lain terkait agenda mubes tandingan tersebut. “Kami akan menempuh upaya hukum. Kami minta kegiatan itu dihentikan karena tidak punya payung hukum jelas,” jelasnya.

Dengan adanya putusan MA yang menyatakan kepengurusan mereka yang sah, katanya, seharusnya tidak ada lagi mubes tandingan.

Wakil Ketua DPRD Medan ini mendapat informasi yang akan menggelar Mubes adalah eks Ketua Dewan Musapat Aceh Sepakat, Bustami Syam.

“Beliau (Bustami) sudah pernah membubarkan DPP Aceh Sepakat, keluar dari Dewan Musapat, bersengketa di pengadilan hingga kalah sampai membentuk pengurus tandingan. Jadi Bustami termasuk yang menghancurkan Aceh Sepakat,” bebernya.

Hadir dalam kesempatan itu Ketua Dewan Musapat Aceh Sepakat Sumut, Sayed Khairuzzaman, kuasa hukum Sofyan Adami dan pengurus lainnya.

Bahrumsyah juga menyayangkan ada pernyataan dari Pemprov Sumut melalui Kesbangpol yang mendukung mubes tandingan itu. Menurut dia, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi tidak mendapat informasi yang utuh terkait hal ini.

Medanbisnisdaily.com belum berhasil mengkonfimasi Bustami Syam terkait rencana menggelar Mubes tandingan tersebut.(hen)

Bagikan

Pembangunan Rusun Simalungun Terbengkalai Tujuh Bulan di Kementerian PUPR

URBANNEWS.ID – Sejak 12 Febuari 2020, Balai Pelelangan Jasa Konstruksi (BP2JK) DKI di bawah koordinator Direktorat Jendral Bina Konstruksi Kementerian PUPR telah menetapkan pemenang paket Pembangunan Rusun Provinsi Sumatra Utara 2 (RSNPT20-02), dengan kode lelang 57234024. PT Even Makmur Permai ditetapkan sebagai pemnang. Nilai penawaran sebesar Rp. 21.687.380.000,-.

“Seharusnya jadwal sesuai tercantum pada LPSE yaitu pada 14 sampai 17 Febuari 2020 adalah merupakan kewajiban PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Direktorat Penyedian Perumahaan Kementerian PUPR untuk menerbitkan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyediaan  Barang dan Jasa). Jadi kalau surat tersebut sudah diterbitkan, tentu pihak kontraktor sudah bisa mulai pelaksanaan kegiatan pekerjaan fisik di lokasi dan Administrasi,” ungkap Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman kepada urbannews.id, Selasa (29/9/2020).

Namun anehnya, kata Yusri, entah ada masalah apa sehingga PPK terkesan mengabaikan persoalan terhadap jalannya program pembangunan Rusun tersebut. 

“Diduga ada oknum PPK yang mempunyai konflik kepentingan dengan pemenang di proyek dimaksud, sehingga SPPBJ terhambat diterbitkan sampai saat ini,” ungkap Yusri.

“Semua atasannya tau akan kondisi ini, tetapi tak mampu berbuat sesuatu untuk menindak lanjuti hambatan ini, sementara pembangunan rusun provinsi Sumatera Utara 2 (Simalungun) merupakan program prioritas pemerintah pusat dan daerah karena dibutuhkan oleh masyarakat di Simalungun,” kata Yusri.

Oknum PPK ini, lanjut Yusri, terbukti juga telah gagal mengkoordinir dan mengawasi proyek Rusun di Padang, Palembang dan Jambi, sehingga ketiga rusun itu hanya berhasil dikerjakan hanya pondasi saja dan diputus kontrak kerjanya pada akhir Desember 2019.

“Ironisnya lagi, oknum PPK berinial M itu di tahun anggaran 2020 oleh atasannya malah diberikan kepercayaan tambahan meliputi wilayah Sumatera dan Kalimantan, sehingga publik menduga bahwa buruk kinerja oknum PPK ini malah dilindungi atasannya,” papar Yusri.

Oleh sebab itu, menurut Yusri, BPK dan semua penegak hukum harus memberi atensi khusus soal ini, karena ada dana infrastruktur sekitar Rp 83, 97 triliun di tahun anggaran 2020 ditenderkan melalui 34 BP2JK diseluruh Indonesia, yang bisa rawan bocor.(hen)

Bagikan

Wartawan Lasernews Ditangkap Setelah Beritakan Kejanggalan Anggaran PTPN 3, CERI: Agak Janggal, Jangan-jangan Udah TO dari Polda Sumut?

JURNALIS yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Untuk Keadilan meletakkan kartu tanda pers saat berunjukrasa di depan Gedung DPRD Malang, Jawa Timur, Jumat (25/1/2019). Mereka menuntut Presiden Joko Widodo mencabut kembali remisi untuk I Nyoman Susrama yang merupakan terpidana kasus pembunuhan jurnalis Radar Bali Prabangsa karena menjadi kemunduran bagi penegakan hukum dan kemerdekaan pers di Indonesia. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto/wsj.

URBANNEWS.ID – Wartawan lasernewstoday.com, Marsal Harahap mengungkapkan pihak manajemen Kebun Gunung Para, Kebun Gunung Pamela, dan Kebun Silau Dunia yang pertama kali mengajaknya bertemu dengannya. Ketiga perkebunan ini merupakan milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) 3.

Manurut keterangan Marsal, manajemen ketiga kebun itu bahkan minta tolong kepadanya untuk tidak memberitakan tentang anggaran pemeliharaan kebun Gunung Pamela lagi. Media tempat Marsal bekerja sebelum dihubungi itu memberitakan mengenai kejanggalan pada anggaran pemeliharaan kebun tersebut.

“Asisten pengawas kebun mereka yang bernama Ibnu Syahputra itu menghubungi saya, saya diminta datang ke kantor mereka hari Jumat. Manajer kebun Gunung Para yang bernama Wahyu juga menghubungi saya dan meminta saya datang. Karena tidak bisa saya datang, lalu saya dihubungi lagi pada Sabtu dan Minggu. Akhirnya saya diminta datang Senin. Saya datang hari Senin itu,” ungkapnya.

Diceritakan Marsal, saat datang ke kantor kebun tersebut ia disodori uang oleh manajemen ketiga kebun milik PTPN 3itu. Menurut Marsal, mereka menawarkan uang sebesar Rp 30 juta untuk berkoordinasi dan bermitra dengan media lasernewstoday.com.

“Kami menolak pemberian uang itu. Tapi mereka terus minta tolong. Akhirnya saya minta mereka membuat kuitansi. Lalu kuitansi dibuat dia senilai Rp 30 juta. Disebutkan di kuitansi itu untuk biaya koordinasi dengan PT Laser,” beber Marsal.

Setelah masing-masing menandatangani kuitansi tersebut, kata Marsal, ia dan temannya pun keluar dari kantor tempat berlangsungnya pertemuan itu.

“Saat kami keluar kantor itu, tiba-tiba kami sudah dikepung polisi. Jadi seperti nampak sekali kalau ini sudah dikonsep untuk penangkapan kami. Setelah itu saya dibawa ke Polres,” ungkap Marsal.

Menurut Marsal, polisi tidak menjadikan kuitansi uang Rp 30 juta tersebut sebagai barang bukti dalam perkara yang disangkakan kepadanya.

Sementara itu, hingga berita ini dilaporkan, urbannews.id sedang mengupayakan konfirmasi ke pihak PTPN 3dan jajaran Polres Tebing Tinggi.

Pesan Kasat Reskrim beredar luas

Sementara itu, sebuah pesan whatsapp diterima urbannews.id pada Selasa (28/4/2020). Pesan tersebut berisi tulisan tentang laporan Kasat Reskrim Polres Tebing Tinggi AKP Rahmadani SH MH kepada Dirkrimum Polda Sumut.
Pesan itu juga berisi laporan tentang tangkap tangan pelaku pemerasan dengan ancaman kekerasan pada Senin (27/4/2020) di Kantor Perkebunan PTPN 3 Gunung Pamela Desa Buluh Duri Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai. Namun dalam laporan itu tidak merincikan tindakan pemerasan dengan ancaman kekerasan.

Menurut keterangan dihimpun urbannews.id, pesan whatsapp laporan Kasat Reskrim tersebut malah beredar luas di kalangan pegawai PTPN III dan PTPN IV.

Terkait beredarnya pesan laporan Kasat Reskrim tersebut, Direktur Eksekutif CERI Yusri Usman menilai ada yang aneh dalam penangkapan wartawan lasernewstoday.com tersebut.

“Adanya pesan berisi laporan dari Kasat Reskrim Polres Tebing ke Dirkrimum Polda Sumut yang anehnya beredar luas di internal PTPN itu, apakah penangkapan ini jangan-jangan Marshal ini merupakan TO (target operasi,red) dari Polda Sumut, karena dia terkenal banyak mengungkap kasus-kasus penyimpangan di PTPN 3, PTPN 4 dan kasus yang terbesar adalah rencana Holding Perkebunan mau melepas aset karena beban hutangnya yang sangat besar, yaitu terkait surat minta pendapat hukum ke Jamdatun Kejaksaan Agung pada 9 Juli 2019,” ungkap Yusri.

Yusri menilai, pesan whatsapp yang beredar di internal PTPN tersebut, mengandung kalimat yang menurutnya aneh karena ada kalimat pemerasan dengan ancaman kekerasan. “Hal ancaman kekerasan itu harus diungkap apa indikasinya, jangan sampai berita itu merupakan pembunuhan karakter terhadap profesi wartawannya, beber Yusri.(hen)

Bagikan