CERI: UU Minerba Pro Taipan, Dimana Tanggung Jawab Presiden Jokowi?

Share

Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources (CERI) Yusri Usman.foto/indopetronews.com

Sponsored

URBANNEWS.ID - Ketuk palu Ketua DPR RI dalam Rapat Paripurna atas pengesahan UU Minerba pada 12 Mei 2020, telah menjawab tegas bahwa DPR adalah 'tuli' terhadap harapan rakyat yang notabene pemilik sumber daya alam (SDA).

Demikian diungkapkan Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman dalam keterangan yang diterima urbannews.id, Rabu (20/5/2020).

"RUU Minerba telah disahkan, tujuh taipan pemilik PKP2B pasti tersenyum lebar, karena mereka telah mendapat 'karpet merah' dari kebaikan DPR dan atas restu Jokowi lah membuat semua menteri terkait lebih fokus melakukan pembahasan RUU Minerba daripada mengatasi pandemi Covid 19," ungkap Yusri.

Dikatakan Yusri, pasti lah senyum kemenangan para taipan pemilik PKP2B setelah mendapat kepastian perpanjangan menjadi IUPK Operasi Produksi dengan luasan semula yang semua bertentangan dengan pasal 63 dan 75 UU Minerba Nomor 4 tahun 2009.

"Para taipan saat itu, ibarat seperti pasien koma Covid 19 yang sudah terpasang ventilator alat bantu pernafasan, karena tinggal tunggu waktu meregang nyawanya, namun mendapat suntikan faksin pasal 169 a, b dan c oleh DPR dalam UU Minerba yang baru disahkan," beber Yusri.

Maka wajar, kata Yusri, kalau rakyat kemudian menilai bahwa DPR dan Presiden lebih berpihak kepada kepentingan ketujuh taipan daripada perusahaan milik negara sendiri.

"Ketidakberpihakan Pemerintah dan DPR terhadap perusahaan miliknya sendiri bisa merupakan bentuk kezaliman negara terhadap perusahaan negara miliknya sendiri, kecuali pengendali negara telah tersandera konflik kepentingan dengan kelompok-kelompoknya," ungkap Yusri.

Menurut Yusri, untuk menutupi semua kebusukan itu, muncul sikap wakil rakyat yang berbicara ke media bahwa perpanjangan PKP2B telah memberikan angin segar bagi iklim investasi, karena telah memberikan kepastian usaha, akan banyak investasi dan telah menciptakan lapangan pekerjaan dan penerimaan negara terjamin, sehingga mereka bicara seperti tukang jual obat koyok kemana-mana, sungguh ironis.

"Harusnya mereka malu diri bersama Pemerintah telah mengorbankan BUMN dan BUMD hanya untuk kepentingan taipan-taipan itu, karena kalau BUMN itu dikatakan tak mampu mengelola tambang PKP2B yang tingkat resikonya sangat rendah daripada diharuskanya BUMN Tambang itu mencari pinjaman USD 3,85 miliar untuk menambang dibawah tanah yang resiko gagalnya sangat tinggi, termasuk resiko bekerja di blok migas," kata Yusri.

Dilanjutkan Yusri, kaau dikatakan BUMN tak mampu karena direksinya 'kaleng-kaleng', tentu semua direksi itu hasil seleksi dan ditetapkan oleh Pemerintah serta DPR yang mengawasinya, sehingga alasan konyol yang dibuat oleh wakil rakyat itu sesungguhnya sama saja sedang membodohi dirinya sendiri.

"Padahal dengan melihat besarnya potensi keuntungan bisa diraih cepat dari ketujuh tambang PKP2B disaat pandemi Covid 19 tidak diketahui kapan berakhirnya, seharunya peluang emas ini diambil oleh negara dengan menugaskan BUMN Tambang mengelolanya untuk membantu Pemerintah yang harus banyak mengeluarkan uang tak terduga untuk melawan Covid 19, ada miliaran Dolar Amerika menjadi hilang percuma setiap tahunnya untuk pemasukan bagi negara," beber Yusri.

Menurut Yusri, perpindahan kepemilikan yang terjadi di industri sangat lazim dan transparan serta hampir tak pernah mengganggu kinerja produksinya. Kepemilikan ketujuh PKP2B silih berganti sejak beroperasi dari tahun 1980. Bahkan ada PKP2B yang sudah lima kali berganti kepemilikan, malah produksinya semakin meningkat, dan malah banyak CEO mereka basicnya bukan punya ilmu tambang, hanya mereka punya insting bisnis yang tajam serta pekerja keras dan paham manajemen.

"Hanya akal-akalan wakil rakyat sontoloyo yang membuat framing busuk kalau tambang PKP2B itu diambil BUMN maka akan hancur. Padahal pasar batubara PKP2B itu captive, infrastruktur tambang tidak memerlukan investasi besar, karena sudah mendekati total produksi nasional, tehnologinya juga sederhana sebatas shovel atau truck, menjadi sangat mudah untuk dikelola oleh BUMN, bahkan di Kalimantan mantan supir trukpun bisa jadi raja batubara," ungkap Yusri.

Sehingga untuk mengambil alihan PKP2B sebelumnya, kata Yusri, hanya sebatas mengganti Dewan Direksi dan Komisaris serta memindahkan alamat kantor, sangat simpel, dan tidak sebodoh yang dikatakan wakil rakyat tersebut.

"Tengoklah bagaimana proses perpindahan kepemilikan PT Adaro Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Arutmin Indonesia dan PT Berau Coal, bahkan hampir semua dioperasikan oleh saudara kita dari Indonesia. Maka pertanyaannya, apa motifnya wakil rakyat itu memframing kalau dikelola BUMN akan hancur, tapi menikmati CSR BUMN konon kabarnya paling rakus," ulas Yusri.

"Kemudian, mari kita lihat di neraca PKP2B terhadap corporate loan yang besar mereka miliki dengan jaminan pembayaran dari hasil penjualan batubara itu, bisakah dibayangkan apa yang akan terjadi apabila PKP2B itu tidak bisa diperpanjang oleh Pemerintah, maka holding mereka akan menanggung semua beban itu tanpa pendapatan dari tambang PKP2B. Maka tak heran segala upaya mereka lakukan untuk lobby ke istana dan senayan dengan at all cost agar tujuan tercapai, tentu rakyat sudah sangat cerdas membacanya," tambah Yusri.

Menurut Yusri, sangat mudah dilihat bagaimana sikap berbeda antara Menteri BUMN ketika dijabat oleh Rini Soemarno dengan Erick Thohir. "Coba lihat sekarang apakah ada seorangpun anggota Direksi BUMN Tambang dan Energi berani komentar soal potensi lahan PKP2B? Apa mau dipecat, emang ini Badan Usaha Milik Nenek Lo?" ungkap Yusri.

Maka tak heran, kata Yusri, kalau Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara KESDM di daam laporan kinerja tahun 2019 setebal 183 halaman yang diterbitkan awal Januari 2020, khususnya Bab 1.5.1 RUU Minerba, hanya sebatas membuat pertimbangan perpanjangan PKP2B generasi pertama menjadi IUPK Operasi Produksi merupakan pilihan paling tepat dan paling menguntungkan bagi negara, tanpa secuil pun membuat simulasi atau kajian peran penguatan BUMN.

"Meskipun Dirjen Minerba menjabat Komisaris di BUMN Tambang, namun cilakanya di dalam laporan itu Ditjen Minerba mengakui bahwa DIM yang diserahkan Menteri ESDM pada 7 Juni 2019 kepada Presiden RI dan Pimpinan DPR RI adalah DIM hasil pembahasan dengan kementerian dan lembaga terkait tanpa paraf, artinya DIM itu berpotensi bermasalah dari sisi legalitasnya," ungkap Yusri.

Anehnya lagi, lanjut Yusri, ternyata Pemerintah justru tidak menyertakan peran Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Menteri BUMN dan Menteri PUPR yang berwenang menetapkan Tata Ruang Nasional untuk bersama-sama dengan Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian yang mewakili Pemerintah rapat dengan Panja RUU Minerba untuk membahas 938 Daftar Inventaris Masalah, dan telah mencatat rekor dunia bahwa pembahan DIM bisa selesai dalam 9 hari kerja, setelah tanggal 13 Febuari 2020 Panja RUU Minerba dibentuk,   dalam tempo singkat beres semuanya pada akhir Febuari. Jika pembahasan RUU katanya sudah lama, maka mereka bisa dikatakan telah melakukan kebohongan publik.

"Padahal hampir sekitar 90% lahan tambang mineral dan batubara berada tumpang tindih dengan kawasan hutan, perkebunan, pertanian dan pemukiman, dan sekitar 10% berada di areal pengguna lain. Maka dengan tidak melibatkan Menteri KLHK dan Menteri PUPR terkait penetapann Tata Ruang Nasional dan Tata Ruang Daerah, maka dapat dipastikan potensi kerusakan ekosistem lahan kehutanan, pertanian dan perkebunan besar akan terjadi. Maka sangat wajar kalau masyarakat peduli lingkungan seperti Walhi, Jatam dan YLBHI menaruh perhatian tinggi terhadap proses RUU Minerba yang ditenggarai sarat kepentingan taipan. Tentu wajar rakyat bertanya apakah bukannya ada faktor kesengajaan atau memang skenario DPR atau Pemerintah akibat diloby oleh taipan batubara itu?," ungkap Yusri.

Lebih lanjut Yusri membeberkan, belum lagi proses hukum RUU Minerba yang dianggap kontroversial, terkuak jelas dalam pembahasan RUU Minerba ternyata tidak memenuhi syarat carry over dalam prolegnas DPR RI periode 2019-2024, yaitu berdasarkan surat resmi Ketua Komisi VII DPR RI tangal 20 Januari 2020 kepada Pimpinan DPR RI dan   Badan Legislasi DPR RI, yang menyatakan bahwa RUU Minerba ini tidak layak menjadi carry over, karena belum sempat dibahas sekalipun Pasal dan DIM pada DPR periode 2014-2019, dan DPD RI juga tidak pernah menyerahkan DIM sesuai amanat UU. Apabila Rancangan UU diusulkan DPR, maka wajib bagi Presiden dan DPD RI mengusulkan DIM dan membahas bersama. Tentu pertanyaan apakah kita sudah pantas menyebutkan bahwa UU Minerba ini sudah sangat konstitusional?

"Lebih menggelikan lagi, adanya omong kosong wakil rakyat mengumbar ke publik, bahwa UU Minerba yang baru telah memberikan kepastian divestasi 51% bagi BUMN untuk tambang yang dikuasi asing, itu artinya wakil rakyat itu tidak pernah baca pasal 112 di UU Minerba dan Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2017 yang telah digunakan Pemerintah mengakuisisi divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia," beber Yusri.

Dikatakan Yusri, tentu sangatlah menyedihkan kebohongan yang diucapkan oleh wakil rakyat dengan menyatakan bahwa BUMN tidak mampu mengelola tambang PKP2B. Menurut Yusri, jelas itu wakil rakyat yang bodoh dan tak tau diri.

"Dia makan gaji dari uang rakyat atau taipan? Sebaiknya dia belajarlah sama Haji Syam dan Aman Jago bagaimana cara menambang barubara itu, padahal sangat mudah, beda resikonya dengan mengambil minyak di perut bumi dan menambang bawah tanah seperti di Freeport yang beresiko sangat tinggi saja, PT Inalum dipaksa berhutang USD 3,85 miliar, sementara ada tambang gratis dan mampu memberikan laba besar bagi BUMN dan negara malah dilepas sama taipan-taipan, pertanyaan kita masih waras atau sudah pesong," ungkap Yusri.

"Ini penting rakyat harus tau, bahwa semua pemilik KK dan PKP2B adalah pembangkang terhadap UU Minerba Nomor 4 tahun 2009, mengingat pada pasal 169 dikatakan diberikan kesempatan paling lambat satu tahun kepada semua pemilik KK dan PKP2B terhitung UU Minerba diundangkan, untuk menyesuaikan seluruh isi KK dan PKP2B dengan seluruh isi UU Minerba, kecuali soal penerimaan negara," tambah Yusri.

Dikatakan Yusri, negara sangat menghormati kontrak KK dan PKP2B soal luasan dan waktunya sampai berakhir, nah kalau kemudian sekarang ada kalimat harus diperpanjang oleh pejabat dari KESDM sendiri, maka perlu dicek apakah dia masih sebagai bangsa Indonesia atau sudah pindah menjadi warga negara asing.

"Nah, kalau kemudian ada wakil rakyat dan pejabat KESDM sekarang lebih membela kepentingan pembangkang UU Minerba, daripada membela kepentingan BUMN dan BUMD yang memang dibentuk oleh negara sebagai awalnya sebagai lokomotif pembangunan dan ditugaskan oleh negara untuk menjaga ketahanan energi jangka panjang, dan rakyat bisa murah membeli listrik karena energi primernya dikelola sendiri oleh BUMN, tentu tak salah kalau rakyat menuding mereka yang pro taipan itu adalah pejabat sontoloyo," kata Yusri.

Dijelaskan Yusri, mengingat tujuan hakiki pembuatan UU itu adalah untuk mensejahterakan rakyat banyak, bukan malah mau mensejahterakan segelintir taipan, maka tak salah juga kalau sebagian besar rakyat menduga bahwa Presiden Jokowi telah melepaskan tanggung jawab konstitusinya terhadap produk UU Minerba terbaru itu, yang telah melenceng jauh dari konstitusi dan semangat Nawacita yang diusungnya.(hen)

Recent Posts

Satu Lagi ‘Bisul’ Pertamina Terkuak Usai ‘Ditelanjangi’ Ahok di Medsos: Saham di Maurel and Prom Senilai 700 Juta Euro Rontok

Setelah 'Nyanyian' Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok soal borok perusahaan pelat merah itu baru-baru ini,…

Jumat, 25 September 2020 | 00:07

IPW Sarankan Polri Tak Beri Izin LIB untuk Gelar Liga 1 dan Liga 2

URBANNEWS.ID - Polri diimbau agar tidak memberi ijin pelaksanaan pertandingan sepakbola Liga 1 dan Liga 2. Sebab, pandemi Covid 19…

Kamis, 24 September 2020 | 12:47

Kontroversi Ahok: Pertamina Bukan Milik Penguasa!

HEBOH soal pernyataan Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) tentang aib Pertamina memang sudah reda. Namun, persoalan belum usai. Pernyataan tersebut mengindikasikan…

Kamis, 24 September 2020 | 12:11

Pertanyakan Sebab Pencopotan Tiga Pejabat Polda Kalsel, IPW: Apa Berkaitan dengan Perang Mafia Tambang?

Sudah lima hari kasus pencopotan tiga pejabat Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) terjadi. Ketiganya dicopot dari jabatannya oleh Kapolri Idham Azis.…

Rabu, 23 September 2020 | 17:45