Categories: City Government

Kritisi Keterangan Dirut PLN soal Utang Rp 500 Triliun, Ahmad Daryoko: Kalau Proyek 35.000 MW Ini Milik IPP, Kenapa PLN yang Berhutang Membiayainya?

Share

Ahmad Daryoko.foto/spperjuanganpln.org

Sponsored

URBANNEWS.ID - Koodinator Invest Ahmad Daryoko, Selasa (30/6/2020) mengungkapkan kejanggalan atas keterangan Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini baru-baru ini.

"Dirut PLN mengatakan bahwa PLN terlilit hutang Rp 500 Triliun gara-gara penugasan proyek pembangkit 35.000 MW. Sehingga tiap tahun sejak 2015 harus ngutang Rp 100 Triliun. Kemudian Dirut PLN juga mengatakan, mengingat beban biaya yang besar, maka terpaksa menyerahkannya ke IPP atau swasta," ungkap Ahmad Daryoko.

"Dari kedua poin keterangan Dirut PLN itu, muncul pertanyaan, sebenarnya proyek 35.000 MW itu milik PLN atau IPP? Kalau milik PLN mengapa harus menyerahkan ke IPP? Dan kalau milik IPP mengapa PLN harus berhutang demi membiayai proyek 35.000 MW?" ulas Ahmad Daryoko.

Pertanyaan selanjutnya, kata Ahmad Daryoko, kalau proyek 35.000 MW adalah milik PLN, bagaimana korelasinya dengan instruksi Menteri BUMN yang meminta PLN tidak boleh lagi operasikan pembangkit?

"Yang berarti rezim Jokowi tidak konsisten atas proyek 35.000 MW yang dicanangkan pada akhir 2014 silam?" tegas Ahmad Daryoko.

Kesimpulannya, kata Ahmad Daryoko, masyarakat harus memiliki 'judgement' bahwa rezim ini serampangan dalam mengelola PLN.

"Dan di antaranya perlu lakukan class action terhadap Menteri BUMN karena instruksinya yang antara lain ada di Majalah Tempo 14 Desember, Kuliah Umum di YouTube awal 2020, dan Jawa Pos 16 Mei 2020, yang melarang PLN kelola pembangkit adalah inskonstitusional," ungkap Ahmad Daryoko.

Sementara itu, dikutip dari swarakyat.com, Perusahaan Listik Negara (PLN) yang menjadi andalan masyarakat indonesia sedang berada di ujung tanduk akibat utang yang membengkak.

Menurut Direktur Utama PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini, kondisi keuangan perusahaan sudah tidak sehat.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Zulkifli mengungkapkan, di akhir 2019 utang perseroan mendekati angka Rp500 triliun. Padahal lima tahun sebelumnya, utang perusahaan setrum ini bahkan di bawah Rp50 triliun.

Zulkifli menjelaskan, tambahan utang tersebut berasal dari pinjaman yang dilakukan PLN untuk membiayai investasi di berbagai proyek kelistrikan terutama proyek 35 ribu megawatt (MW). Proyek tersebut merupakan program yang dicanangkan Presiden Joko Widodo pada kepemimpinan awal.

“Lima tahun terakhir ini PLN membiayai investasi itu dengan utang. Setiap tahun utangnya Rp100 triliun, makanya utang PLN di akhir 2019 mendekati Rp500 triliun,” kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2020).

PLN mendapatkan penugasan untuk membangun proyek tersebut. Namun di sisi lain kata Zulkifli, PLN tidak memiliki kemampuan investasi dari ekuitas internal untuk membangun 35 ribu MW. Diakui Zulkifli, hampir tidak ada dana internal PLN untuk membangun proyek tersebut.

“Sebagai bankir saya paham ini tidak sehat. Kalau ada debitur datang ke bank, mau investasi Rp100 triliun saya tanya dana sendiri berapa, saya minta 30 persen kan. Tapi ini kan tunainya PLN dana sendiri nol persen, pinjaman 100 persen. Ini kondisinya,” papar mantan Direktur Utama Bank Mandiri itu.

Dikatakan, pada 2019 terdapat tambahan pembangkit dari Independent Power Producer (IPP) atau produsen listrik swasta. Dengan adanya tambahan IPP tersebut diperlukan dalam sistem Jawa Bali.

Namun investasi pembangkit membutuhkan dana Rp100 triliun per tahun yang diakui sulit bagi PLN untuk bisa memenuhinya sendiri.

“Tambahan pembangkit itu per tahun investasinya sekitar Rp90 triliun hingga Rp100 triliun. Transmisi dan distribusi Rp50 triliun hingga Rp60 triliun. Sementara kebutuhan investasi pembangkit dan juga investasi itu Rp150 triliun-Rp160 triliun tidak akan bisa dipenuhi oleh PLN sepenuhnya maka partisipasi swasta itu penting,” tandas Zulkifli.(hen/swarakyat.com)

View Comments

  • Kalaulah PLN kontrak dengan ipp, berarti dana yang dipinjam PLN seharusnya tidak dipakai. Bukankah seharusnya dana tersebut masih ada Di PLN. Bila tidak terpakai ya tinggal dikembalikan saja. Bila Dana tersebut berkurang berarti terpakai open PLN, dipakai until apa ?
    Jadi untuk apa menuding ipp kalau dana pinjaman tersebut terpakai open PLN ?

Recent Posts

Telkomsel Dukung Program Bantuan Kuota Data Internet Kemendikbud, Begini Cara Akses sebagai Penerima

Telkomsel terus bergerak maju menunjukan konsistensi dalam mendampingi masyarakat di berbagi fase kehidupan, terutama untuk menghadirkan kemudahan aktivitas digital yang…

Jumat, 25 September 2020 | 18:42

Satu Lagi ‘Bisul’ Pertamina Terkuak Usai ‘Ditelanjangi’ Ahok di Medsos: Saham di Maurel and Prom Senilai 700 Juta Euro Rontok

Setelah 'Nyanyian' Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok soal borok perusahaan pelat merah itu baru-baru ini,…

Jumat, 25 September 2020 | 00:07

IPW Sarankan Polri Tak Beri Izin LIB untuk Gelar Liga 1 dan Liga 2

URBANNEWS.ID - Polri diimbau agar tidak memberi ijin pelaksanaan pertandingan sepakbola Liga 1 dan Liga 2. Sebab, pandemi Covid 19…

Kamis, 24 September 2020 | 12:47

Kontroversi Ahok: Pertamina Bukan Milik Penguasa!

HEBOH soal pernyataan Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) tentang aib Pertamina memang sudah reda. Namun, persoalan belum usai. Pernyataan tersebut mengindikasikan…

Kamis, 24 September 2020 | 12:11