Categories: City Government

Ridwan Hisjam DPR Komisi VII Sebut Penetapan Harga BBM Umum Wewenang Pemerintah dan Ditetapkan Dua Bulan Sekali, CERI: Di Aturan Mana itu?

Share

Anggota Komisi VII DPR RI, Ridwan Hisjam.foto/monitor.co.id

Sponsored

URBANNEWS.ID - Anggota Komisi VII DPR RI, Ridwan Hisjam menyatakan penetapan harga bahan bakar minyak BBM umum merupakan kewenangan Pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian ESDM RI.

Demikian diungkapkan anggota DPR dari Partai Golkar itu dalam percakapan di salah satu grup whatsapp MKGR, Jumat (8/5/2020) dinihari.

“Badan usaha termasuk Pertamina hanya sebagai operator yang tunduk dan patuh terhadap kebijakan Pemerintah. Berdasarkan Kepmen ESDM yang terbaru terkait penetapan harga BBM, yakni penetapan harga BBM dilakukan dua bulan sekali berdasarkan formula dalam Kepmen tersebut,” ungkap Ridwan Hisjam.

Pernyataan Ridwan Hisjam tersebut lantas menuai tanggapan dari Direktur Eksekutif CERI Yusri Usman. “Di Kepmen mana dikatakan bahwa BBM umum ditetapkan oleh Pemerintah? dan dua bulan sekali?” tanya Yusri. Pertanyaan Yusri tersebut tidak dijawab oleh Ridwan Hisjam.

Sebelum itu, Ridwan Hisjam melansir tautan berita berisi pernyataan dirinya bahwa Pertamina merupakan lokomitif perekonomian nasional.

“Kalau BUMN sebagai lokomotif Ekonomi, apakah pantas mengambil untung di atas yang sudah ditetapkan Kepmen ESDM Nomor 62 K/12/MEN/2020 dalam menjual BBM kepada rakyat yang lagi susah kemampuan daya belinya, dimana hati nurani wakil rakyat?,” sanggah Yusri Usman atas postingan Ridwan Hisjam itu.

“Janganlah ketidak efisienan dalam menjalankan proses bisnisnya harus ditanggung oleh rakyat yang tak mampu?” timpal Yusri.

Sebelumnya, masih dalam percakapan yang sama, Ridwan Hisjam memberikan keterangan terkait adanya rekomendasi Komisi VII agar Menteri ESDM melakukan revisi Kepmen ESDM Nomor 62K tahun 2020 pada rapat kerja 4 Mei 2020.

“Bisa dijelaskan Mas Ridwan apa alasan Komisi VII menyarankan Kementerian ESDM merevisi Kepmen ESDM Nomor 62 k Tahun 2020? Dimana letak kesalahan Kepmen ESDM tersebut sehingga harus direvisi?” ungkap Yusri atas keterangan Ridwan Hisjam mengenai Kepmen ESDM tersebut.

“Tidak ada yang salah. Direvisi karena menyesuaikan dengan kondisi saat ini,” jawab Ridwan Hisjam dalam grup yang beranggotakan ratusan pengguna whatsaap dari berbagai kalangan tersebut.

Yusri mengomentari lebih lanjut, menjadi mengherankan dan aneh jika tak ada yang salah mengapa direkomendasikan harus direvisi.

"Ini logika terbalik kalau senyatanya harga BBM harusnya sudah diturunkan sesuai aturan Kementerian ESDM, kenapa Kepmen ESDM nomor 62 K yang harus disesuaikan dengan harga BBM yang tak mau diturunkan, ini tragedi hanya bisa terjadi di negara kita," kata Yusri. (hen)

Recent Posts

Satu Lagi ‘Bisul’ Pertamina Terkuak Usai ‘Ditelanjangi’ Ahok di Medsos: Saham di Maurel and Prom Senilai 700 Juta Euro Rontok

Setelah 'Nyanyian' Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok soal borok perusahaan pelat merah itu baru-baru ini,…

Jumat, 25 September 2020 | 00:07

IPW Sarankan Polri Tak Beri Izin LIB untuk Gelar Liga 1 dan Liga 2

URBANNEWS.ID - Polri diimbau agar tidak memberi ijin pelaksanaan pertandingan sepakbola Liga 1 dan Liga 2. Sebab, pandemi Covid 19…

Kamis, 24 September 2020 | 12:47

Kontroversi Ahok: Pertamina Bukan Milik Penguasa!

HEBOH soal pernyataan Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) tentang aib Pertamina memang sudah reda. Namun, persoalan belum usai. Pernyataan tersebut mengindikasikan…

Kamis, 24 September 2020 | 12:11

Pertanyakan Sebab Pencopotan Tiga Pejabat Polda Kalsel, IPW: Apa Berkaitan dengan Perang Mafia Tambang?

Sudah lima hari kasus pencopotan tiga pejabat Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) terjadi. Ketiganya dicopot dari jabatannya oleh Kapolri Idham Azis.…

Rabu, 23 September 2020 | 17:45