Categories: City Government

Soal UU Minerba, Simon F Sembiring: Ini Ibarat Sakit Panu di Kaki, Tapi Dokter Putuskan Bedah Otak…

Share

Mantan Dirjen Minerba Simon F Sembiring. foto/jitunews.com

Sponsored

URBANNEWS.ID - Mantan Dirjen Minerba Kementerian ESDM Simon F Sembiring mengungkapkan konsideran ayat b pada RUU Minerba tidak benar.

Konsideran itu menyebutkan kegiatan usaha Minerba terkendala antara lain oleh pembagian kewenangan pusat dan daerah, perizinan, pengolahan dan pemurnian, perlindungan terhadap masyarakat terdampak, dan data dan informasi pertambangan dan sanksi. Konsideran itu menyebutkan kendala-kendala itu mengakibatkan penyelenggaraan pertambangan minerba kurang berjalan efektif dan belum dapat memberi nilai tambah yang optimal.

“Hal ini tidaklah benar karena setelah UU Otda diamandemen dengan UU No.23/2014, maka UU itu menjadi “lex specialist” yang berarti UU itu otomatis menjadi pegangan dimana pengelolaan Minerba ada di tangan pusat, dan Pemerintah Provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam melaksanakan tugas pemerintah tersebut. Hal ini sudah berjalan, dimana otonomi bukan berada lagi di pemerintah kabupaten/kota,” ulas Simon.

Lebih lanjut dikatakan Simon, soal perizinan menjadi kendala bukan karena UU 4/2009 Tentang Minerba, tetapi aturan turunannya PP 23/2010 yang sampai dengan saat ini sudah mengalami amandemen keempat, dan bahkan ada draft amandemen kelima.

“Di samping itu ada kebijakan pemerintah bahwa perizinan melalui satu pintu, baik dalam rangka PMDM maupun PMA dimana UU Penanaman modal No.25/2007 saat ini masih berlaku. Kebijakan ini sampai sekarang bila ditanya publik, BKPM atau Pemerintah tidak pernah transparan memjelaskannya dan mengundang masyarakat ke kantor BKPM bagaimana perizinan satu pintu itu dilaksanakan?” urai Simon.

Sementara itu, mengenai alasan pengolahan dan pemurnian tidak jalan, menurut Simon adalah karena pemerintah sebagai eksekutor dan DPR sebagai lembaga pengawasan tidak berfungsi baik, tidak melaksanakan amanah UU Minerba No 4/2009 secara konsisten.

“Buktinya bahwa semua amandemen KK dan PKP2B asing yang diamanahkan Pasal 169 ayat b tidak tepat waktu selesai pada tahun 2010. Bahkan setelah delapan tahun baru selesai. Kemudian amandemen KK dan PKP2B asing apakah dikonsultasikan ke DPR, sebagaimana amanah UU N0.11/67 Pasal 10? Sebab, KK dan PKP2B masih dalam sistim kontrak, maka amandemen itu harus dikonsultasikan dengan DPR,” ungkap Simon.

Mengenai konsideran pemurnian bagi KK yang sudah produksi, menurut Simon hal itu gagal dilaksanakan dalam tempo lima tahun.

“Bahkan studi kelayakannya pun baru selesai dua tahun terakhir ini. Di samping itu ada ekspor konsentrat Ni-Matte yang sampai sekarang bebas merdeka tanpa dikenakan bea ekspor, karena Permen MESDM No.1/2014 yang masih berlaku sampai dengan sekarang memberi kebebasan tersebut dengan menyatakan bahwa Ni-Matte 70% sudah dianggap murni. Padahal baik secara ilmiah maupun bisnis bahwa Ni-matte itu adalah konsentrat yang harus dimurnikan,” ungkap Simon.

Kondisi serupa menurut Simon terjadi juga pada PT Amman, eks PT Newmont Nusa Tenggara dan PT FI. “Sampai sekarang pun masih mengespor konsentrat tembaga,” beber Simon.

Sementara itu tentang konsideran sanksi dalam RUU Minerba tersebut, menurut Simon harus perhatikan sanksi administrasi dan pidana adalam UU Minerba No 4/2009 yang memerintahkan diatur kemudian dalam PP.

“Ternyata dalam PP No23/2010 sanksi tersebut tidak dijabarkan secara lanjut dan teknis pelaksanaannya, tetapi sanksi adminstratif dalam pasal 151 dan Pasal 152 dalam PP No.23/2010 hanya sebagai copy paste sampai sekarang,” ungkap Simon.

“Kesimpulannya, konsideran ayat b dalam RUU Minerba ini adalah hal yang dipaksakan. Mencari kambing hitam padahal kesalahan tidak dijabarkannya UU No.4/2009 ke dalam tatanan PP sebagaimana mestinya adalah kesalahan Pemerintah dan DPR sebagai unsur pengawasan. Hal ini ibarat seseorang yang sakit panu di khaki, maka oleh dokter ahlinya memutuskan otaknya harus dibedah, quo vadis DPR dan Pemerintah?” ungkap Simon.(hen)

Recent Posts

Satu Lagi ‘Bisul’ Pertamina Terkuak Usai ‘Ditelanjangi’ Ahok di Medsos: Saham di Maurel and Prom Senilai 700 Juta Euro Rontok

Setelah 'Nyanyian' Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok soal borok perusahaan pelat merah itu baru-baru ini,…

Jumat, 25 September 2020 | 00:07

IPW Sarankan Polri Tak Beri Izin LIB untuk Gelar Liga 1 dan Liga 2

URBANNEWS.ID - Polri diimbau agar tidak memberi ijin pelaksanaan pertandingan sepakbola Liga 1 dan Liga 2. Sebab, pandemi Covid 19…

Kamis, 24 September 2020 | 12:47

Kontroversi Ahok: Pertamina Bukan Milik Penguasa!

HEBOH soal pernyataan Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) tentang aib Pertamina memang sudah reda. Namun, persoalan belum usai. Pernyataan tersebut mengindikasikan…

Kamis, 24 September 2020 | 12:11

Pertanyakan Sebab Pencopotan Tiga Pejabat Polda Kalsel, IPW: Apa Berkaitan dengan Perang Mafia Tambang?

Sudah lima hari kasus pencopotan tiga pejabat Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) terjadi. Ketiganya dicopot dari jabatannya oleh Kapolri Idham Azis.…

Rabu, 23 September 2020 | 17:45