Arsip Tag: Blok Rokan

Pengamat Nilai Tudingan Anggota DPR ke Pertamina soal Pembangkit Listrik Blok Rokan Salah Alamat

Yusri Usman. foto/offshoreindonesia.com

URBANNEWS.ID – Pernyataan Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI dari Daerah Pemilihan Riau, Achmad soal transisi Blok Rokan menuai kritik pedas. Tribunnews pada Minggu (2/5/2021) melansir pernyataan Achmad. Ia menuding Pertamina tidak mengambil langkah cepat untuk mengatasi problem pembangkit listrik sebagai tulang punggung produksi minyak di Blok Rokan.

“Tudingan itu sangat mengesankan anggota dewan ini gagal paham tentang masalah pembangkit listrik Blok Rokan. Sehingga terpeleset saat mengumbar tudingannya,” ungkap Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources (CERI), Yusri Usman kepada urbannews.id, Senin (3/5/2021) malam.

Menurut Yusri, seharusnya tudingan itu lebih layak di alamatkan ke SKK Migas. Karena negara telah menugaskan lembaga ini dengan kewenangan yang luar biasa. Kewenangan ini meliputi kewenangan merivisi dan menyetujui Plan of Develoment, Work Program & Budget, serta Authorization For Expenditure (AFE). AFE merupakan kewenangan untuk mengendalikan dan mengawasi seluruh Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) dalam menjalankan proses bisnisnya di hulu.

“Seandainya pun Pertamina itu bukan BUMN, sudah seharusnya SKK Migas harus dapat memberikan kepastian berusaha dan melindungi kepentingan perusahaan yang telah memenangkan tender operator wilayah kerja migas. Apalagi dalam hal ini Pertamina sebagai pemenang tender telah menyetorkan signature bonus sebesar USD 748 juta atau setara Rp 13,1 triliun kepada negara. Pertamina juga telah membuat komitmen kerja pasti senilai USD 500 juta untuk bisa mempertahankan laju produksi Blok Rokan,” beber Yusri.

Selain itu, lanjut Yusri, tentunya Anggota DPR RI tahu persis, Pertamina itu adalah BUMN. “Jika Pertamina selama ini terkesan banyak diam soal status pembangkit listrik ini, tentulah karena menghormati kewenangan SKK Migas,” ungkap Yusri.

Penunjukan PLN

Yusri mengatakan, Pertamina pasti telah mempersiapkan diri untuk menjadi pengelola Blok Rokan. Pertamina telah menunjuk PLN sebagai penanggungjawab pasokan listrik Blok Rokan mulai 9 Agustus 2021 mendatang. Penunjukan itu berlangsung sejak 1 Febuari 2021 lalu.

“Jadi, Pertamina lebih fokus membangun proses bisnis profesional dan menghargai dengan tidak mencampuri hal-hal di luar wewenang dan tanggungjawabnya,” ulas Yusri.

“Mungkin Saudara Achmad sebagai Anggota DPR belum mengetahui bahwa status pembangkit listrik Cogen yang diakui PT MCTN sebagai miliknya adalah berdasarkan Energy Service agreement (ESA) 1 Oktober 1998. Berdasarkan ESA status pembangkit itu merupakan aset investasi yang tidak ditagihkan atau dibayar oleh cost recovery, yang tidak akan dikembalikan sebagai aset negara pada akhir operasi 8 Agustus 2021,” beber Yusri.

Konyolnya lagi, lanjut Yusri, SKK Migas sebagai pihak yang paling bertanggungjawab, ternyata telah membiarkan temuan BPK tahun 2006 soal status kepemilikan pembangkit listrik itu. Temuan itu seharusnya bisa menjadi dasar untuk meninjau kembali ESA itu. Peninjauan itu membuka peluang pembangkit itu bisa dinyatakan sebagai aset negara ketika kontraknya berakhir bulan Agustus tahun ini.

“Aneh anak ajaib, sebaliknya pejabat SKK Migas justru telah turut mengukuhkan ( bekrachtiging) kecatatan proses awal kelahiran ESA pada 1 Oktober 1998 yang cacat hukum menurut temuan BPK tahun 2006 itu dengan beberapa amandemen dari ESA tersebut,” ujar Yusri.

Laporan BPK RI

Dalam laporan BPK itu, kata Yusri, jelas telah disebutkan bahwa pengadaan pembangkit listrik cogen 300 MW dengan nilai investasi USD 190 juta dengan menunjuk langsung PT MCTN oleh PT CPI, telah terindikasi mengandung praktek-praktek KKN. Sebab, 95% pemilik saham di MCTN adalah Chevron Standard Limited (CSL). CSL masih terafiliasi dengan Chevron Corporation atau sister company. Jadi merupakan suatu related party transaction.

“Apalagi alasan PT CPI telah memilih langsung PT MCTN saat itu dengan pertimbangan mendesak untuk kebutuhan listrik memenuhi target peningkatan produksi minyak Blok Rokan. Namun dari data-data produksi mulai tahun 2000 hingga 2006 malah memperlihatkan fakta-fakta yang terbalik. Yakni produksi minyaknya menurun terus,” lanjut Yusri.

Ironisnya, sambung Yusri, sampai dengan akhir pemeriksaan BPK pada 2 Maret 2006, tim BPK belum mendapat hasil analisa atau alasan yang mendasari mengenai keputusan PT CPI untuk tidak membangun sendiri pembangkit listrik tersebut. Tetapi menunjuk PT MCTN sebagai Special Purpose Vehicle (SPV). Dan itu bertentangan dengan Kepres Nomor 16 tahun 1994 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

“Oleh sebab itu, sudah seharusnya Kementerian ESDM dan SKK Migas yang lebih bertanggungjawab dan harus bisa bekerja keras untuk menekan PT CPI dan PT MCTN agar tau diri untuk bisa menyelesaikan soal pembangkit listrik dengan bijak untuk kepentingan nasional, tanpa harus membuka borok lama,” ungkap Yusri.

Mengenai pernyataan Achmad, Yusri memberi masukan. “Hemat saya, sebaiknya sebelum berkomentar apalagi menuding pihak tertentu, kita harus lah memahami hal sesuatu yang kita akan komentari itu. Semoga Saudara Anggota DPR dapat meluangkan waktu memahami setidaknya membaca ESA dan LHP BPK tahun 2006 itu,” tutup Yusri.(hen)

baca juga: Ketua MPR Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan Jurnalis

Bagikan

Ketua BPK RI Blokir WA Wartawan saat Dikonfirmasi Mengenai Audit Pembangkit Listrik Blok Rokan

Agung Firman Sampurna. foto/liputan6.com

URBANNEWS.ID – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Agung Firman Sampurna bungkam ketika di tanya mengenai audit BPK atas pembangkit listrik Blok Rokan. Tak hanya itu, alih-alih memberikan keterangan kepada publik, ia malah memblokir nomor WA urbannews.id ketika melakukan konfirmasi pada Rabu (28/4/2021).

Dalam konfirmasi tersebut, urbannews.id mengajukan konfirmasi terkait dengan adanya surat CERI ke BPK RI. Surat ini terkait pembangkit listrik Wilayah Kerja Migas Blok Rokan.

Agung tidak menggubris konfirmasi urbannews.id yang menanyakan apakah benar menurut keterangan Sekretaris SKK Migas Ir Taslim Z Yunus kepada CERI, bahwa BPK RI Pada Tahun 2014 telah menutup temuan LHP BPK RI tahun 2006 terhadap proses bisnis pembangkit Cogen North Duri Cogen dengan justifikasi pertimbangan operasi, produksi dan pertimbangan hukum.

Sementara itu, dalam suratnya kepada Ketua BPK RI pada 26 April 2021, Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman antara lain mengungkapkan proses transisi operator blok Rokan dari PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) ke Pertamina Hulu Rokan (PHR) pada 8 Agustus 2021 mendatang, berpotensi terganggu akibat status pembangkit listrik Cogen North Duri.

Bukan barang milik negara

Yusri juga mengungkapkan, Sekretaris SKK Migas telah menyatakan kepadanya bahwa pembangkit tersebut bukan barang milik negara, tetapi milik PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara (MCTN).

Akibat pernyataan SKK Migas tersebut, lanjut Yusri, MCTN akan menjual pembangkit listrik tersebut dengan proses lelang yang katanya telah mematok harga dasar USD 300 juta, meskipun pada tahun 2000 pembangkit tersebut bernilai investasi USD 190 juta.

“Sementara itu, sudah menjadi pengetahuan umum, Pertamina telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga listrik dan Uap (PJBTLU) dengan PLN pada 1 Febuari 2021 untuk menyuplai listrik dan steam kebutuhan lapangan minyak blok Rokan agar lifting migas tidak terganggu,” lanjut Yusri.

Namun, lanjut Yusri, mengingat frekwensi listrik yang di butuhkan blok Rokan 60 herts sementara frekwensi Listrik PLN 50 herts, maka PLN membutuhkan waktu 3 tahun untuk mengkonvert frekwensi listrik PLN untuk Blok Rokan menjadi 60 herts.

“Dengan demikian, PLN harus lah dapat memperoleh Pembangkit Listrik ex MCTN itu untuk mencegah terhentinya produksi Blok Rokan yang oleh Presiden di targetkan sebagai tulang punggung produksi minyak nasional,” beber Yusri.

Lemah di tender

Menurut Yusri, PLN menurut informasi yang ia peroleh, hanya berani menawar pembangkit tersebut hanya senilai USD 30 juta. Di prediksi kemampuan PLN menawar harga itu akan kalah dengan kompetitor lainnya, termasuk para sindikat pemburu rente.

“Kami masih ingat, menurut LHP BPK RI tahun 2006 untuk memeriksa buku tahun 2004 sampai 2005 yang telah menghasilkan banyak temuan penting tentang kecacatan secara peraturan (onwetmatigeheid) setidaknya secara hukum (onrechtmatigeheid) perjanjian ESA antara CPI dengan MCTN. Karena pemegang saham 95% MCTN adalah Chevron Standard Limited (CSL) terafiliasi dengan Chevron, jadi merupakan related party transaction, juga penunjukan MCTN oleh CPI ternyata tidak melalui proses tender,” beber Yusri.

Yusri mengungkapkan adapun pemilik saham 5% MCTN adalah PT Nusa Galih Nusantara atau Yayasan Serangan Umum 1 Maret 1949, belakangan pemiliknya bergabung dengan Yayasan Puri Cikeas menurut Gatra edisi 21 April 2021.

“Related party transaction dan penunjukan langsung itu jelas melanggar atau bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 1994 tentang Pengadaan Barang dan Jasa (onwetmatige) atau setidaknya bertentangan dengan kepantasan dan kepatutan yang harus di indahkan dalam membuat dan melaksanakan suatu perjanjian, jadi bersifat melawan hukum (onrechtmatige),” ungkap Yusri.

Rekomendasi BPK

Dalam Laporan BPK itu, kata Yusri, keluar beberapa rekomendasi BPK, antara lain meminta agar mengusut siapa yang terlibat dalam pembuatan ESA (Energy Service Agreemnet) antara CPI dengan MCTN yang sangat bermasalah kelahirannya dari perspektif peraturan perundang undang dan atau hukum itu.

“Selain itu, tarif listrik yang di bebankan kepada CPI oleh MCTN ternyata relatif jauh lebih mahal dari tarif listrik PLN, dan oleh CPI dibayar dan dibebankan kepada negara dengan skema cost recovery, meskipun pasokan energi primer berupa gas disediakan oleh CPI sebagai komponen C dari tarif dasar listrik,” lanjut Yusri.

Dengan demikian, kata Yusri, biaya listrik dan steam yang dibayarkan kembali oleh negara melalui pemerintah sangat diragukan kewajaranya dan bisa-bisa telah mengakibatkan kerugian negara bagi pemerintah sebesar USD 210 juta serta berpotensi merugikan negara USD 1,23 miliar sampai 8 Agustus 2021 sebagai batas akhir kontrak.

“Menurut hemat kami, seharusnya pimpinan BP Migas pada tahun 2006 dan penerusnya menindak lanjuti hasil temuan dan rekomendasi BPK agar tidak terjadi kerugian negara setidaknya meninjau kembali (review) perjanjian itu karena kondisinya saat itu hingga sekarang bukan era ORBA (Yayasan Serangan Umum) lagi. Ternyata apa yang dikuatirkan dari LHP BPK saat itu faktanya dirasakan saat ini. Bahwa pembangkit listrik itu oleh SKK Migas telah dinyatakan bukan menjadi milik negara, tetapi tetap milik MCTN, yang berarti mengukuhkan (bekrachtiging) perjanjian ESA dulu yang cacat hukum itu,” ungkap Yusri.

Audit tahun 2014

“Hal yang sangat mengagetkan kami adalah informasi dari Sekretaris SKK Migas Ir Taslim Z Yunus pada Minggu malam tanggal 25 April 2021 sekitar jam 20.15 WIB melalui dialog pesan whatsapp dengan kami, bahwa BPK RI tahun 2014 telah menutup temuan tersebut dengan justifikasi pertimbangan operasi dan produksi dan pertimbangan hukum,” tambah Yusri.

Berdasarkan hal-hal di atas, Yusri mengatakan CERI meminta konfirmasi kepada BPK RI tentang kebenaran informasi dari Sekretaris SKK Migas soal BPK RI tahun 2014 telah menutup temuan tersebut dengan justifikasi pertimbangan operasi dan produksi dan pertimbangan hukum.

“Jika benar, kami mohon informasi. Kemudian bolehkah BPK termasuk yang periode tahun 2014 menutup fakta-fakta temuan BPK tahun 2006? Karena sependek pengetahuan kami, fakta itu tidak mungkin hilang (facta aeterna est) dan tidak ada lembaga di Negara ini yang dapat menghapus fakta yang sudah ada incasu temuan BPK dalam LHP tahun 2006 itu,” lanjut Yusri dalam suratnya itu.(hen)

Baca juga:

Perusahaan Migas Aceh Diingatkan untuk Ekstra Hati-hati dalam Mengelola Aset Warisan

Bagikan

Konspirasi Perburuan Rente Listrik Blok Rokan: Menuntut Tindakan Konkrit Presiden!

Presiden Joko Widodo. foto/cnbcindonesia.com

PRESIDEN Jokowi di tuntut untuk segera membatalkan proses tender pembangkit listrik Rp 4,2 triliun milik Mandau Cipta Tenaga Nusantara (MCTN). Pembangkit ini sedianya akan di gunakan untuk operasi Blok Rokan oleh Pertamina sejak 8 Agustus 2021.

Penghentian ini harus segera, karena melanggar hukum, berpotensi merugikan keuangan negara triliunan Rupiah. Selain itu juga merendahkan kedaulatan NKRI di hadapan asing dan para oligarki pemburu rente.

Selain itu, DPR dan KPK di tuntut segera menyelidiki Chevron Pacific Indonesia (CPI) dan Chevron Standard Ltd (CSL). Terutama atas sikap dan pelanggaran yang di lakukan.

DPR dan KPK juga perlu segera memanggil dan menyelidiki keterlibatan konspiratif oligarki dan oknum-oknum pemerintah pada lembaga terkait. Terutama di Kementrian ESDM dan SKK Migas, yang membiarkan proses tender yang melanggar hukum dan Kontrak KKKS tetap berlangsung.

Seperti diketahui, pengelolaan Blok Rokan akan beralih kepada Pertamina pada 8 Agustus 2021. CPI sudah mengoperasikan Blok Rokan sejak 8 Agustus 1970. CPI, dulu bernama Caltex, telah menambang minyak di Blok Rokan, lapangan-lapangan Minas, Duri dan Bekasap sejak 1924.

Cadangan minyak terkuras

Cadangan Blok Rokan saat di temukan sekitar 6 miliar barel. Namun sebagian besar cadangan sudah terkuras. Sehingga saat ini guna mengeluarkan minyak yang tersisa dari sumur-sumur perlu suntikan air atau uap atau secondary recovery. Perlu zat kimia atau tertiary recovery, dan EOR.

Listrik adalah fasilitas utama untuk operasi lapangan dan penyuntikan uap ke sumur-sumur Blok Rokan. Untuk itu Blok Rokan di topang Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) North Duri Cogeneration (NDC) berkapasitas 300 Megawatt (MW). Menghasilkan output berupa daya listrik 300 MW dan uap 3.140 MMBTU sekaligus.

PLTG ini di kelola oleh MCTN dengan komposisi saham Chevron Standard Limietd (CSL) sebesar 95% dan PT Nusa Galih Nusantara (NGN) sebesar 5%. CLS sendiri terafiliasi dengan Chevron Corporation.

Belakangan di ketahui, saat alih kelola Blok Rokan 8 Agustus 2021 yang akan datang, PLTG milik MCTN tidak termasuk bagian aset yang di transfer dari CPI kepada Pertamina.

Bisa rugi Rp 5 Triliun

Chevron tidak ingin mentransfer aset PLTG tersebut secara cuma-cuma dengan menyatakan bahwa aset tersebut tidak masuk dalam aset hulu migas yang di alih-kelola ke Pertamina. Karena itu CPI menyatakan berhak melelang pembangkit tersebut kepada penawar tertinggi.

Padahal, jika pasokan listrik dan uap PLTG NDC tidak tersedia, maka produksi minyak Blok Rokan akan terhenti. Dengan asumsi rata-rata produksi Blok Rokan 165.000 barel per hari, harga crude rata-rata April 2021 USS 60 per barel dan kurs US$ terhadap Rupiah di angka 14.000, maka potensi kehilangan penerimaan Pertamina sejak 8 Agustus 2021 mencapai Rp 165.000 dikali 60 dikali 14.000, sama dengan Rp 138,6 miliar per hari. Dalam tiga tahun penerimaan yang akan hilang sekitar Rp 5 triliun.

PLN dan Pertamina Hulu Rokan (PHR) memang sudah menandatangani kontrak jual-beli listrik dan uap, berjangka pendek selama masa transisi, dan berjangka panjang, setelah PLN selesai membangun jaringan transmisi penghubung ke sistem jaringan listrik Sumatera.

Karena itu, selama masa transisi, mau tidak mau PLTG yang di kelola MCTN harus tetap menyuplai listrik dan uap Blok Rokan, sampai PLN mampu menyuplai kebutuhan 3 tahun mendatang.

Tersandera

Kasus listrik MCTN yang muncul saat alih-kelola dari CPI ke Pertamina tinggal beberapa bulan ini, telah menyandera kelangsungan operasi Blok Rokan.

Hal ini sekaligus akan mengancam pendapatan negara, merugikan Pertamina dan menurunkan lifting nasional, sehingga dapat mengakibatkan peningkatan impor crude atau BBM, menambah defisit neraca perdagangan dan menurunkan kurs Rupiah.

Karena itu, Pemerintah di tuntut untuk segera bertindak membatalkan proses tender, termasuk membawa kasus ini ke ranah hukum, karena hal-hal berikut.

Pertama, sarana listrik NDC milik MCTN telah di bayar oleh negara melalui mekanisme cost recovery. Sehingga tidak ada alasan bagi CPI atau MCTN mengklaim tetap memiliki aset negara tersebut. Apalagi, selama beroperasi, pembangkit NDC berada di atas tanah negara dan MCTN tidak pernah membayar biaya sewa sesuai perjanjian.

Perburuan rente?

Kedua, saat ini CPI masih terikat kontrak PSC Blok Rokan dengan Pemerintah atau SKK Migas. Sehingga, CPI tidak berhak secara hukum menenderkan PLTG NDC secara sepihak kepada pihak manapun tanpa persetujuan Pemerintah. Mengapa Pemerintah dan SKK diam? Ada oknum penguasa atau pengurus partai yang terlibat perburuan rente?

Ketiga, sesuai konstitusi, PLN merupakan pemegang hak monopoli penjualan listrik domestik. Karena itu tidak ada hak bagi perusahaan swasta untuk menyuplai listrik (dan uap) Blok Rokan, termasuk swasta calon pemenang tender. Mengundang swasta untuk mengikuti tender listrik MCTN pada dasarnya sudah merupakan pelanggaran hukum yang fatal.

Keempat, seandainya pun lelang tetap terjadi, nilai tender pembangkit NDC sebesar US$ 300 juta atau sekitar Rp 4,2 triliun ini sangat tidak wajar. Sebab, saat di bangun nilai NDC hanya US$ 190 juta atau sekitar Rp 2,66 triliun dan pembangkit ini sudah beroperasi selama 20 tahun. Sehingga nilai bukunya saat ini hanya tinggal beberapa juta US$ saja.

Kelima, selama ini CPI sengaja tidak membangun pembangkit sendiri, tetapi membiarkan pembangunan oleh perusahaan terafiliasi CPI, yakni MCTN. Sehingga hal ini memudahkan terjadinya transfer pricing guna memperoleh keuntungan besar. Tagihan listrik dari MCTN ke CPI dapat mencapai US$ 80 juta per tahun. Negara telah di kadali dan di rugikan!

Ada itikad buruk

Keenam, tender listrik MCTN sengaja di lakukan last minute, menjelang saat alih-kelola terjadi. Hal ini menunjukkan adanya iktikad buruk dan upaya perburuan rente di tengah ketidak-berdayaan Pertamina untuk tetap mempertahankan produski migas Rokan. Prilaku yang sarat moral hazard ini merupakan pelecehan terhadap kedaulatan negara dan martabat bangsa.

Ketujuh, proses tender berlangsung tertutup, konspiratif dan di tutup-tutupi guna memperoleh penawaran tinggi. Sementara itu, lembaga-lembaga terkait, terutama Kementerian ESDM dan SKK Migas, tidak menjalankan tugas dan fungsi pengendalian dan pengawasan sesuai aturan, sehingga tender pembangkit NDC tetap berlangsung. Sikap pembiaran yang melanggar hukum ini perlu di selidiki dan di usut DPR dan KPK. Hal ini akan di bahas dalam tulisan terpisah.

Memperhatikan hal-hal di atas, IRESS kembali mengingatkan dan menuntut Pemerintah, terutama Presiden Jokowi, untuk segera membatalkan proses tender PLTG milik MCTN. Karena melecehkan kedaulatan, merugikan keuangan BUMN atau negara, dan mengancam lifting yang berujung pada defisit neraca perdagangan dan gangguan ekonomi nasional, maka proses tender PLTG MDC yang sedang berlangsung saat ini harus dinyatakan tidak berlaku.

Selain itu Presiden dituntut menjamin alih-kelola Blok Rokan dari CPI ke Pertamina secara mulus, lancar dan prudent, termasuk menjamin penyerahan PLTG NDC dari MCTN kepada PLN secara cuma-cuma sesuai aturan berlaku.

Alih-kelola harus bebas dari intervensi oknum-oknum pejabat Kementerian ESDM dan SKK Migas, serta oknum-oknum Partai yang terlibat perburuan rente, namun sekaligus merugikan negara.

Pemerintah pun harus bersikap tegas menghadapi setiap upaya oligarki, termasuk pihak asing untuk memanfaatkan situasi ketidak-berdayaan BUMN (Pertamina dan PLN), atas nama mempertahankan lifting migas, dalam rangka berburu rente.***

Jakarta, 19 April 2021
Marwan Batubara, IRESS

Bagikan

Ruwetnya Status Pembangkit Listrik Blok Rokan, CERI: Negara Tak Boleh Kalah dari Korporasi!

Direktur Eksekutif CERI Yusri Usman. foto/dok

URBANNEWS.ID – Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia, Yusri Usman angkat bicara soal sengkarut dan ruwetnya status pembangkit listrik Blok Rokan.

Menurut Yusri, keinginan PLN mendapatkan pembangkit dengan harga wajar terbukti tidak sama dengan kemauan PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara (MCTN) sebagai pemilik pembangkit listrik congeneration 300 MW itu.

“Buktinya, MCTN tetap ‘kekeh’ mematok harga dasar USD 300 juta, meskipun pada saat investasi tahun 2000 pembangkit itu nilainya hanya USD 190 juta,” kata Yusri.

Hal itu menurut Yusri lantaran adanya Energy Service Agreement (ESA) antara PT Caltex Pasific Indonesia (CPI) atau Chevron, dengan Badan Pembinaan dan Pengusahaan Kontraktor Asing (BPPKA) Ir Gatot Karyoso pada 1 Oktober 1998.

“ESA menyatakan bahwa aset pembangkit itu milik MCTN yang di sewa oleh CPI untuk menyuplai listrik dan steam di blok Rokan,” kata Yusri.

“Secara hukum kontrak yang berlaku di Indonesia, apakah kontark yang demkian SAH? Lalu, apakah pembangkit itu sah milik MCTN, bukan milik negara yang dibayar oleh ‘cost recovery, sehingga apakah itu bisa membuat MCTN bisa semena-mena menentukan harga jual pembangkit itu. Meskipun dinilai pihak lainnya harga tidak wajar?,” tanya Yusri.

USD 500 juta pun Pertamina terpaksa beli

Kondisi tersebut menurut Yusri membuat MCTN makin di atas angin. Pertamina butuh pembangkit itu.

“Begitu lah kalau sudah salah langkah dan salah mengambil strategi. Kalau sudah begini, misalnya MCTN mematok USD 500 juta untuk pembangkit itu, Pertamina mesti beli kan. Karena sudah terpojok oleh kondisi,” ulas Yusri.

Negara bayar USD 80 juta per tahun

Kondisi pembangkit MCTN itu, sambung Yusri, memunculkan ironi. Sebab, negara telah membayar USD 80 juta per tahun kepada MCTN. Pembayaran ini sudah berlangsung selama 20 tahun terakhir.

“Pembayaran ini sebagai sebagai sewa atas tarif listrik yang tak wajar, yaitu 7 sen hingga 11,8 sen Dolar Amerika per KWH. Apalagi MCTN menempati lahan negara tanpa bayar sewa,” ulas Yusri.

Tak hanya itu, beber Yusri, dahulunya karyawan yang mengoperasikan pembangkit MCTN pun menerima bayaran dari negara.

“Namun sekarang, hukum ekonomi berlaku 100 persen. Lantaran Pertamina sebagai operator sangat berkepentingan terhadap pembangkit listrik itu. Dengan harga berapa pun pembangkit itu harus ada. Jika tidak, maka produksi blok Rokan ‘shutdown’. Resikonya jauh lebih besar,” tukas Yusri.

Yusri lantas membeberkan, sistem listrik congeneration menggunakan frekwensi 60 hertz seperti di Amerika. Sementara di Indonesia menggunakan frekuensi 50 hertz.

“Sehingga PLN membutuhkan waktu tiga tahun agar semua panel listrik di blok Rokan bisa tersambung dengan sistem jaringan listrik Sumatera,” ulas Yusri.

Sekarang, kata Yusri, kondisinya serba salah alias dilematis bagi Pertamina. “Karena waktunya sangat singkat. Hanya ada empat bulan jelang resminya proses ambil alih operator pada 9 Agustus 2021,” kata Yusri.

Akibat kontrak 1 Oktober 1998

Yusri mengatakan, semua kesalahan ini memang akibat adanya kontrak pada 1 Oktober 1998 itu. Selain itu juga lantaran banyaknya temuan BPK RI yang tidak di tindaklanjuti ke proses hukum.

“Salah satunya, temuan BPK tahun 2008. MCTN di tunjuk tanpa proses tender. Di sini cilakanya,” ungkap Yusri.

Selain itu, kata Yusri, harus di usut juga apakah dalam proposal tender yang di buat oleh Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM pada tahun 2017, status pembangkit listrik ini di sampaikan secara utuh kepada Pertamina saat itu atau tidak?

“Jika saat tender wilayah kerja blok Rokan saat itu Pertamina sudah mengetahui kondisinya, maka keruwetan saat ini bisa akibat Pertamina Hulu telah lalai mengantisipasi kondisi ini, atau proses mitigasinya sangat lemah,” kata Yusri.

Namun, lanjut Yusri, jika pada saat tender wilayah kerja itu, Pertamina tidak mendapat informasi soal ini secara utuh, maka tanggungjawab keruwetan ini harus dipikul SKK Migas dan Kementerian ESDM.

“Apakah kasus pembangkit listrik di blok Coastal Plain Pekanbaru (CPP) pada tahun 2000 yang diambilalih oleh Pertamina dengan Bumi Siak Pusako tidak jadi pelajaran penting? Negara tidak boleh kalah terhadap korporasi, apalagi korporasi asing,” ulas Yusri.(hen)

Baca juga:

Soal ‘Duo Kebagusan’ di Pusaran Proyek Pipa Blok Rokan, Pengamat: Kepentingan Orang Banyak Akhirnya Dikalahkan

Bagikan

Kupas Peluang Blok Rokan, Akri Institute Gelar Workshop Paradigma Titik Akhir Blok Rokan

URBANNEWS.ID – Akri Institute mengagendakan Workshop Paradigma Titik Akhir Blok Rokan, Kamis (8/4/2021). Workshop bertema ‘Penguatan Ekonomi Masyarakat Riau’ ini bakal berlangsung mulai pukul 08.30 WIB.

“Workshop kami buat dengan tetap mengacu ke protokol kesehatan ketat ya. Ada peserta yang offline dengan pembatasan sesuai Prokes, dan ada juga peserta secara daring. Untuk offline berlangsung di Hotel Pangeran Pekanbaru,” ungkap CEO Akri Institute, Peri Akri SE MM kepada urbannews.id, Kamis pagi.

Mengenai Blok Rokan, Peri Akri mengungkapkan, Blok Rokan merupakan penghasil minyak terbesar nasional.

“Blok Rokan ini kan kurang lebih berada di tiga perempat wilayah Riau wilayah beroperasinya. Paling banyak di Rohil, Bengkalis, Kampar, dan Rohul sebagian. Akri Institute ini melihat sebuah peluang. Makanya kami mengangkat tema penguatan ekonomi masyarakat Riau,” ungkap Peri Akri.

Menurut Peri, Riau sudah lama menjadi center energi fosil. “Tapi manfaatnya belum bisa dirasakan maksimal. Makanya kali ini kami mengundang sejumlah pembicara dan penanggap. Di antaranya bakal ada Bupati Rohil dan Ketua LAM Riau,” lanjut Peri Akri.

Peri mengungkapkan, peluang pada Blok Rokan tersebut membuka peluang kontribusi masyarakat dengan peran masing-masing. “Jadi ini kami melihat sudah saatnya kita memaksimalkan multiplier effect dari Blok Rokan ini bagi Riau. Tentunya dengan political will yang kuat,” ungkap Peri.(hen)

Baca juga:

Kabar Blok Rokan Dikelola MUJ Tidak Benar, Karmila Sari: Saya Sudah Telpon Langsung ke BUMD Jabar

Bagikan

Pertagas Akui Target Penyelesaian Proyek Pipa Blok Rokan Meleset

Direktur Eksekutif CERI Yusri Usman. foto/dok

URBANNEWS.ID – Persoalan tampaknya sudah semakin serius. Pertamina Holding seharusnya segera mengevaluasi kinerja subholding PT PGN Tbk. Termasuk anak usahanya, PT Pertagas, PGASol dan PDC sebagai kontraktor EPC. Sebab, sub holding tersebut telah gagal menjalankan tugas dari Pertamina Holding. Terutama tugas untuk menyelesaikan pemasangan pipa minyak Blok Rokan sepanjang 367 km sesuai target waktu agar proses alih kelola berjalan mulus.

Demikian menurut Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman kepada urbannews.id, Kamis (1/4/2021).

“Karena alih kelola lapangan Blok Rokan merupakan tonggak sejarah penting bagi penampilan Pertamina. Pertamina selalu mengklaim sebagai perusahan berkelas dunia. Blok Rokan merupakan tulang punggung produksi minyak nasional hampir 100 tahun terakhir,” ungkap Yusri.

Bayar Rp 11,3 triliun

Menurut Yusri, untuk memperoleh hak operator Blok Rokan pun, bukan hadiah gratis dari Pemerintah. Akan tetapi melalui proses tender yang ketat. Pertamina juga telah menyerahkan uang senilai USD 786 juta atau setara Rp 11, 3 triliun. Perusahaan pelat merah ini juga sudah membuat komitmen kerja pasti selama lima tahun pertama. Nilainya USD 500 juta atau setara Rp 7,2 triliun.

“Bahkan kami bersama-sama koalisi penjaga sumber daya alam dan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu menentang adanya pihak-pihak dari Kementerian ESDM dan seorang Menko saat itu, membuat wacana untuk tetap mempertahankan Chevron untuk tetap melanjutkan sebagai operatornya,” beber Yusri.

Kebal hukum

Oleh sebab itu, kata Yusri, sebelum terlambat, sebaiknya Pertamina Holding harus berani melibas siapa pun oknum aktor yang menghambat atau mengacaukan program alih kelola ini. Pertamina mesti menyisir semua oknum mulai dari oknum di PGN, Pertagas hingga PGASol serta PDC.

“Karena, bagi kami berita buruk ini sudah sejak September 2020 telah kami dengar dan sudah pernah kami ‘terompetkan’ di media, bahwa dugaan ‘hengki pengki’ itu terjadi dalam proses pemilihan mitra investasi dan penunjukan sub kontrak kerja dari kontraktor EPC PGASol dan PDC proyek pipa minyak Blok Rokan,” ungkap Yusri.

Bahkan, lanjut Yusri, rumor keras beredar di lingkungan kontraktor Migas sejak lama, bahwa PGASol dan PDC topengnya saja kontraktor EPC. Namun, prakteknya terkesan kental seperti broker alias calo yang tugasnya hanya membagi-bagikan pekerjaan kepada sub kontraktornya sesuai titipan dari atasan dan elit politik.

“Cilakanya lagi, menurut sumber kami yang dapat di percaya, penerima subkon itu pun bukannya mengerjakan pekerjaan sendiri. Malah katanya di tawar-tawarkan lagi ke pihak lainnya untuk jadi subkon lagi. Jika hal ini mengandung kebenaran, saya hanya bisa berucap, alamaaakjang… hajab kalilah…,” tukas Yusri.

“Meski pun aroma busuk itu sudah lama dan merebak kemana-mana, namun faktanya aman-aman saja tuh mereka. Artinya kita dapat membaca atau menduga benar adanya backing kuat alias kebal hukum,” lanjut Yusri.

Semakin mempertegas adanya ketidakpastian

Terbaru, kata Yusri, pernyataan Direktur Utama Pertagas Wiko Migantoro pada Rabu, 31 Maret 2021 ke media, bahwa sampai akhir Maret 2021, pengerjaan pemipaan blok Rokan masih 55 persen. Wiko mengatakan, pihaknya dapat memastikan pada saat alih kelola pada Agustus mendatang, Pertagas masih berusaha bisa menyelesaikan pipa jalur utara sebagai prioritas. Sementara pipa jalur selatan, nanti mereka selesaikan setelah alih kelola.

“Kata masih di usahakan untuk jalur utara dan nanti akan di lanjutkan untuk jalur pipa bagian selatan, bahwa kalimat ini semakin mempertegas ketidakpastian itu,” ungkap Yusri.

Tak hanya itu, kata Yusri, ternyata dalam proses pemilihan mitra investasi sebesar 25 persen dari total investasi USD 300, juga tertunda lama karena infonya ada perang antar ‘dewa’. Sebab, sejak Juni 2020 proses pemilihannya baru di putuskan pada Maret 2021. PGN memilih PT Rukun Raharja Tbk sebagai mitra investasi 25 persen.

“Soal pemilihan calon mitra ini pun memantik keheranan publik. Bagaimana mungkin Pertagas hanya mengundang dua perusahaan saja untuk berkompetisi. Sebab, dalam lingkungan dunia bisnis Migas mengatakan, bahwa proyek investasi itu ada ‘daging tebalnya’. Jika prosesnya lebih transparan dan di umumkan secara luas, bisa ratusan perusahaan besar antre ikut tender. Sebab, hanya soal menempatkan dana investasi saja,” ulas Yusri.

Potensi kerugian negara

Hebatnya lagi, kata Yusri, Majalah Gatra edisi 51 untuk periode 15-21 Oktober 2020, dengan cover depan berjudul ‘Anak dan Mantu Megawati di Blok Rokan’, telah mengupas tuntas dalam laporan utama sebanyak delapan halaman tentang perseteruan antar pihak dalam pemilihan mitra investasi di blok Rokan.

“Akhirnya publik akan menilai, apakah Pertamina Holding dalam waktu dekat mampu melibas oknum-oknum itu. Jika tidak mampu, maka tak salah juga di curigai oleh publik bahwa sebagian di holding pun sudah tercemar juga,” beber Yusri.

“Namun bagi semua penegak hukum, tanpa bermaksud mengajari bebek berenang, jika jeli dan peduli, akan banyak hal yang bisa di ungkap untuk menyelamatkan potensi kerugian negara,” tutup Yusri.(hen)

Baca juga:

Pernyataan Dirut PGN Pancing Kecurigaan Publik

Bagikan

Pernyataan Dirut PGN Pancing Kecurigaan Publik

Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman. foto/dok

URBANNEWS.ID – Pernyataan Direktur Utama PT PGN Tbk Suko Hartono terkait proyek pipa Blok Rokan di halaman 17 Majalah Gatra edisi 15 Oktober 2020 memantik kecurigaan publik.

Suko Hartono menyatakan, jika bermitra tidak memberikan manfaat bagi korporasi atau perusahaan, dan malah membawa masalah hukum di kemudian hari, lebih baik tidak bermitra sekalian. PGN masih punya kemampuan keuangan yang baik untuk dapat project financing scheme.

Menurut Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, pernyataan Suko itu memunculkan kesan kental bahwa proyek pemipaan Blok Rokan itu sesungguhnya tidak memerlukan mitra investasi. Sebab, Pertagas cukup mampu membiayai dari ‘kocek’ sendiri, atau dengan skema pembiayaan proyek dari pinjaman bank.

“Karena proyeknya sangat pasti pendapatannya. Resiko kecil. Sehingga adanya ruang 25% untuk investor luar, telah memancing kecurigaan publik. Ada apa di balik itu?,” ungkap Yusri kepada urbannews.id, Selasa (23/3/2021).

Menurut Yusri, jika menelisik ke belakang, akan terlihat bagaimana Pertagas melakukan mekanisme penawaran awal saat itu.

“Apakah secara terbuka dengan mengumumkannya di koran atau tempat yang bisa diakses secara terbuka oleh pengusaha, atau secara diam-diam dan terbatas?,” kata Yusri.

“Nah di proses ini lah yang bisa di kemudian hari terbuka kemungkinan, bahwa sejak awal proses ini di duga di rancang untuk memenangkan perusahaan tertentu. Itu berdasarkan bisik-bisik keras di lingkungan pengusaha yang bergerak di Sektor Migas,” ulas Yusri.

Menurut Yusri, pekerjaan pemipaan Blok Rokan sudah berlangsung sejak Agustus 2020. Kontraktor EPC PGSol dan PDC sudah menunjuk Sub kontraktor pelaksana. Jadi, PT Rukun Raharja Tbk hanya menempatkan modal investasi sebanyak 25% dari total investasi sekitar USD 300 juta.(hen)

Berita terkait:

Dirut PGN Kembali Bungkam Ditanya Konsistensi Pernyataannya Terkait Mitra Investasi Proyek Pipa Blok Rokan

Bagikan

Tengku Muhammad Amin: Ladang Minyak Blok Rokan Berada di Tanah Kesultanan Siak Sri Indrapura, Bukan Tanah Adat

URBANNEWS.ID – Lembaga Kesultanan Siak Sri Indrapura yang merupakan wadah kekeluargaan zuriyat sah Kesultanan Siak Sri Inderapura mengutus perwakilan, H Tengku Syed Muhammad Amin dan Tengku Muhammad Toha, untuk menghadiri Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja Migas Komisi VII DPR RI tentang Alih Kelola Wilayah Kerja Migas Rokan, pada Selasa (9/2/2021) di Gedung DPR RI, Jakarta.

“Walaupun terjadi keributan kecil sebelum acara RDP dimulai antara perwakilan Lembaga Kesultananan Siak dengan pengamanan gedung DPR RI, namun akhirnya Pimpinan Rapat Alex Noerdin dan Wakil Gubernur Riau Edi Natar Nasution memberikan kesempatan kepada Lembaga Kesultanan Siak untuk bisa mengikuti RDP serta Memasukkan Lembaga Kesultanan Siak dalam Jajaran Perwakilan Pemerintah Provinsi Riau,” ungkap Tengku Muhammad Amin kepada urbannews.id, Minggu (14/2/2021).

Setelah dimulainya agenda acara RDP, beber Amin, pimpinan sidang Alex Noerdin mempersilakan Wagub Edi Natar untuk membacakan pemaparannya dan kemudian dilanjutkan dengan perwakilan dari LAM Riau saat setelah perwakilan LAM selesai memaparkan pimpinan sidang langsung memberikan pemaparan selanjutnya kepada Perwakilan SKK Migas, Pertamina, Chevron, PGN. Setelah itu, perwakilan FKPMR, Chaidir intrupsi dan menyatakan ingin menyampaikan aspirasinya. Setelah itu, disusul oleh Tokoh Masyarakat Riau Wan Abu Bakar.

“Melihat seperti ada kesan dibatasi, maka saya yang mewakili Lembaga Kesultanan Siak pun memencet mic yang ada di depan meja saya. Pimpinan rapat awalnya menolak, lalu terjadi perdebatan. Tetapi atas desakan Anggota DPR komisi VII yang hadir saat itu, di antaranya Abdul Wahid dari PKB, Maman A Rahman, M Nasir dan lainnya, maka pimpinan rapat akhirnya memperkenankan saya sebagai perwakilan Lembaga Kesultanan Siak untuk memaparkan dan menjelaskan pemaparan saya,” ungkap Tengku Muhammad Amin.

Dalam pertemuan itu, Tengku Muhammad Amin berulang kali membeberkan dengan nada suara bergetar dan lantang bahwa ladang minyak yang ada di Blok Rokan tersebut berada di Tanah Kesultanan Siak bukan Tanah Adat.

Ia juga mengatakan Sultan Syarif Kasim II, yang menandatangani kepada perusahaan minyak asal Amerika NV Nederlandsche Pacific Petroleum Maatschappij (NPPM) pada tahun 1930. NPPM merupakan perusahaan patungan Standard Oil Company of California (Socal) dengan Texas Oil Company (Texaco). Pada dekade 1970-an, NPPM berubah nama menjadi PT. Caltex Pacific Indonesia (PT. CPI).

“Dikarenakan Baginda Sultan Syarif Kasim telah mangkat, maka ditunjuklah orangtua saya Tengku Syed Ibrahim sebagai perwakilan Sah Zuriat Kesultanan Siak Sri Indrapura untuk ikut menandatangani perjanjian tersebut karena beliau adalah Pewaris Sah Zuriat Kesultanan Siak Sri Indrapura. Dan itu dibukukan serta terlampir di Dokumen Negara. Oleh karenanya lah Pewaris Sah Zuriat Kesultanan Siak perlu dan berkepentingan untuk hadir memperjuangkan hak mendapatkan previlledge pada pengelolaan WK Migas Rokan ini. Mengingat selama eksploitasi migas dilakukan di wilayah Kesultanan Siak Sri Indrapura, khususnya yang kini berada di wilayah Provinsi Riau, hampir tidak pernah menyentuh dan memperhatikan keluarga Zuriyat Kesultanan Siak,” ungkap Tengku Muhammad Amin.

Demikian juga, lanjut Tengku Muhammad Amin, Lembaga Kesultanan Siak menyayangkan sikap Pemerintah Provinsi Riau yang tidak mengajak duduk bersama dalam proses alih kelola WK Migas Rokan, apakah itu untuk menelusuri sejarah Sultan Siak ke-12 yang pertama kali memberikan izin eksplorasi dan eksploitasi migas di Riau atau pun mendengarkan dan meminta aspirasi dari Keluarga pewaris sah zuriyat Kesultanan Siak Sri Indrapura.

“Sultan Syarif Kasim II merupakan seorang pendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tidak lama setelah Proklamasi dia menyatakan Kesultanan Siak Sri Indrapura bergabung dengan Indonesia dan menyatakan wilayah Kesultanan Siak Sri Indrapura yang wilayahnya mulai dari Sumatera Timur, meliputi Kerajaan Melayu Deli, Serdang, Bedagai hingga Provinsi Riau dan Kepulauan Riau saat ini, sebagai bagian wilayah Indonesia, dan dia menyumbang harta kekayaannya sejumlah 13 juta gulden untuk Pemerintah Republik, atau setara dengan US$ 151 juta atau 69 juta Euro pada tahun 2011. Bersama Sultan Serdang dia juga berusaha membujuk raja-raja di Sumatera Timur lainnya untuk turut memihak Republik Indonesia,” kata Tengku Muhammad Amin.

Sumbangan Sultan Siak itu, lanjut Tengku Muhammad Amin, merupakan sumbangan terbesar kerajaan-kerajaan di nusantara kepada Negara Republik Indonesia yang saat itu bagaikan bayi baru lahir. Bandingkan dengan Kesultanan Yogyakarta. Sultan Hamengku Buwono IX hanya menyumbangkan 6,5 juta Gulden Belanda untuk modal perjuangan kemerdekaan Indonesia.

“Sejarah akhirnya mencatat, bahwa wilayah Kesultanan Siak Sri Indrapura, yang kini menjadi Provinsi Riau, adalah salah satu penghasil minyak bumi terbesar di dunia. PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI), beroperasi di Wilayah Kesultanan Siak Sri Indrapura (Blok Rokan, Sebanga, Duri, Minas). Salah satu lapangan yang dikelola, yakni Lapangan Minas yang terkenal karena menghasilkan minyak berkualitas tinggi, Sumatran Light Sweet Crude Oil,” ungkap Tengku Muhammad Amin.

Menurut Tengku Muhammad Amin lagi, Kesultanan Siak Sri Indrapura, Yang Dipertuan Besar Assayaidis Syarif Kasim Abdul Jalil Saifuddin (Sultan Syarif Kasim II) dengan segala kontribusi dan nasionalisme yang telah diberikan, adalah sangat patut dan pantas untuk diapresiasi. Jika Indonesia bisa memberikan keistimewaan kepada Aceh dan Papua, karena mereka berani melawan, tentu negara dapat pula memberikan hal yang sama kepada Riau karena berani menunjukkan kebaikan hati.

“Yang berani melawan pantas mendapat perhatian, dan yang baik hati pantas pula diberikan penghargaan. Jika tidak, maka Indonesia akan mewariskan sebuah tradisi dan pelajaran yang buruk, bahwa hanya dengan berani melawan perhatian baru didapatkan. Ketidakarifan dan ketidakadilan bersikap ini akan menjadi sumber kecemburuan dan keretakan negeri zaman berzaman,” ungkap Tengku Muhammad Amin.(hen)

Bagikan

Hanya Terima Pesanan Spare Part, BUMD Jabar Tegaskan Tidak Pernah Ikut Terlibat dalam Pengelolaan Blok Rokan

URBANNEWS.ID – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Migas Hulu jabar (MUJ) menyatakan tidak pernah menyatakan minat bahkan memiliki rencana untuk terlibat pengelolaan Blok Rokan di Riau.

Dilansir bisnis.com, 28 Januari 2021, hal itu sekaligus meluruskan pemberitaan yang dimuat di beberapa media massa online yang bersumber dari pejabat Pemprov Riau bahwa MUJ sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat akan mengelola operasional pengeboran Minyak dan Gas di Wilayah Kerja (WK) Blok Rokan, Riau.

Direktur Utama PT Migas Hulu Jabar Begin Troys menegaskan keterlibatan Perseroan melalui anak perusahaan Energi Negeri Mandiri (ENM) sebatas penguatan daya dukung dalam pengadaan spare part atau bahan mentah maupun peralatan yang digunakan untuk refurbishment dan manufaktur rig beserta peralatan pendukung operasional lainnya yang dipesan oleh beberapa customer PT Petrodrill Manufaktur Indonesia.

Begin menjelaskan kerja sama tersebut didasari dengan penandatanganan perjanjian antara PT ENM dan PT Petrodrill Manufaktur pada 26 Oktober 2020 lalu, untuk memulai melaksanakan pekerjaan jasa penunjang energi yang selaras dengan bidang usaha MUJ selaku perusahaan induk.

“Kerja sama dengan Petrodrill sebagai perusahaan yang sudah berpengalaman di bidang manufaktur menjadi jawaban ENM untuk berkontribusi dalam mendukung kelancaran pemenuhan kebutuhan energi nasional melalui kegiatan pengadaan RIG yang dikerjakan atau diproduksi di Dawuan Jawa Barat. Juga akan turut berkontribusi dalam membangun Jawa Barat,” kata Begin dalam keterangan resmi perusahaan, Kamis (28/1/2021).

“Kami meluruskan dan memastikan bahwa tidak ada niat dan rencana korporasi untuk turut mengelola Blok Rokan,” ucap Begin.

PT Petrodrill Manufaktur Indonesia juga turut memastikan pemberitaan yang beredar di media massa Riau tidak sepenuhnya benar.

Direktur Utama PT Petrodrill Manufaktur Indonesia Djoni Handoyo mengatakan, duduk peran Petrodrill yakni merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang design, refurbishment dan manufaktur rig beserta peralatan pendukung operasional lainnya dan telah memiliki sertifikasi API SPEC 4F, API SPEC 7K, API SPEC 8C dan API SPEC Q1 sebagai standard dalam melaksanakan pekerjaan.

“PT Petrodrill Manufaktur Indonesia dalam menjalankan usahanya yakni menjalin kerjasama dengan pihak Perbankan dan pihak lainnya, di antaranya adalah kerjasama dengan PT Energi Negeri Mandiri untuk penguatan daya dukung dalam pengadaan spare part atau bahan mentah atau peralatan yang digunakan dalam refurbishment dan manufaktur rig beserta peralatan pendukung operasional lainnya,” kata Djoni dalam keterangan resminya.

Sehingga kerja sama antara Petrodrill dan ENM yang dilakukan pada Senin 26 Oktober 2020 lalu merupakan komitmen yang dijalin antara dua pihak untuk melaksanakan pekerjaan jasa penunjang energi secara nasional dengan langkah penyediaan manufaktur dan fasilitas pendukungnya.

MUJ merupakan perseroan daerah (Perseroda) yang seluruh sahamnya 100 persen dimiliki Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. MUJ menjadi pionir dalam implementasi pengalihan Participating Interest (PI) 10 persen di Wilayah Kerja ONWJ bagi BUMD daerah penghasil migas, sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No.37 Tahun 2016. Sebagai Holding MUJ memiliki anak perusahaan untuk pengembangan bisnis lainnya yakni MUJ ONWJ, dan ENM.(hen/bisnis.com)

Bagikan

CBA Serukan KPK Turun Tangan Usut Pelanggaran Kode Etik yang Bisa Berujung Tipikor di Proyek Pipa Blok Rokan

URBANNEWS.ID – Koordinator Center For Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman menyatakan masalah seleksi pemilihan mitra investasi proyek Pipa Blok Rokan sudah seharusnya menjadi perhatian pihak terkait, mulai dari pihak internal seperti komisaris PT PGN Tbk agar bertindak mendisiplinkan oknum-oknum yang diduga berlagak bak koboi.

“Selain itu penegak hukum seperti KPK juga harus turun tangan, karena jika dugaan pelanggaran kode etik jabatan terjadi hal ini sangat mengkhawatirkan, dan ujungnya jelas bisa kepada tindak pidana korupsi,” ungkap Jajang kepada urbannews.id, Minggu (25/10/2020).

Sementara itu diberitakan sebelumnya, Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman menyatakan Direktur Utama PT PGN Tbk, Suko Hartono telah mempertontonkan tindakan tidak profesional, tidak beretika, tidak governance, serta mendistorsi nama baik Pertamina Group di muka publik.

Demikian diungkapkan Yusri Usman kepada urbannews.id, Selasa (20/10/2020) terkait dengan seleksi pemilihan mitra investasi proyek Pipa Blok Rokan senilai Rp 4,3 triliun lebih.

“Dalam konteks hubungan PT Pertagas dan PT PGN, Pertagas dan PGN adalah dua entitas bisnis yang badan hukumnya berbeda. PGN sebagai perusahaan terbuka adalah hanya sebagai pemegang saham Pertagas, tidak lebih tidak kurang,” beber Yusri.

Menurut Yusri, berdasarkan Undang Undang PT dan Undang Undang BUMN, struktur pengambilan keputusan di Pertagas adalah tiga tingkat. Tingkat Direksi, Dewan Komisaris, dan tingkat RUPS atau owner.

“Kegiatan tender adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan Pertagas, dan itu menjadi wewenangnya direksi Pertagas. Dewan Komisaris Pertagas yang berhak mengawasinya itu pun ada mekanismenya, yaitu hasil review komite audit dan internal audit Pertagas. Peran pemegang saham hanya menyetujui usulan investasi yang sudah ditetapkan dalam RUPS,” beber Yusri.

Menurut Yusri, pihaknya mempertanyakan kapasitas Suko Hartono sebagai apa dalam melakukan penilaian proses tender di Pertagas.(hen)

Bagikan

CERI Layangkan Surat Terbuka soal Beda Keterangan Petinggi PGN dan Pertagas tentang Proyek Pipa Blok Rokan Rp 4,3 Triliun

URBANNEWS.ID – Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman melayangkan surat terbuka menyusul munculnya surat Corporate Secretary PT PGN Tbk Nomor: 030400S/HN.01.00/COS/2020 tertanggal 21 Oktober 2020, yang ditujukan kepada Redaksi Media Kontan.

“Terkait surat Corporate Secretary PT PGN Tbk Nomor: 030400S/HN.01.00/COS/2020 tertanggal 21 Oktober 2020 ditujukan kepada Redaksi media Kontan. Sifatnya segera. Perihal: Klarifikasi Pemberitaan Pengamat Proyek Jaringan Pipa Minyak Blok Harus Transparan. Untuk perihal tersebut diatas, perlu kiranya kami pun memberikan tanggapan,” ungkap Yusri kepada urbannews.id, Kamis (22/10/2020) soal surat terbuka tersebut.

Dijelaskan Yusri, dalam surat terbuka itu, tanggapan yang dikemukakan CERI antara lain, CERI telah merilis dua berita, yaitu pada tanggal 18 Oktober berjudul “Apakah Menteri BUMN dan Direksi Pertamina Berani Memberikan Kartu Merah Dirut PGN”, dan pada 20 Oktober 2020 berjudul “Suko Dirut PGN telah Mempertontonkan Tindakan Tidak Profesional, Tidak Beretika, Tidak Governance, Mendistorsi nama baik Pertamina Group di muka publik.

“Dari kedua rilis CERI tersebut di atas dan sebelumnya, tidak satu kalimat pun menyatakan bahwa pekerjaan pemasangan pipa Blok Rokan tertahan selama satu bulan karena belum disetujui oleh Dirut PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk, yang ada status pemilihan mitra investasi yang tak jelas statusnya, sehingga mungkin saja ada rekan media yang kurang tepat mengutipnya,” ungkap Yusri.

Selain itu, sambung Yusri, CERI menyatakan bahwa semua ulasan CERI berdasarkan fakta-fakta dari dokumen-dokumen yang ada, informasi yang berkembang luas dan akurat dari banyak pihak, bahkan masih banyak informasi akurat yang belum dikeluarkan ke media sebagai peluru yang mematikan.Termasuk hal yang meyakinkan bagi CERI, setelah keluar berita dalam laporan utama majalah Gatra edisi 15 – 21 Oktober 2020 dengan cover depan berjudul Anak Mantu Megawati Di Blok Rokan.

“Dirut PT PGN Tbk telah mempertegas sikapnya kepada saya melalui pesan khusus whastapp pada tanggal 19 Oktober 2020 dengan mengirimkan dua halaman berita Gatra dengan judul “Jika Bermasalah Lebih Baik Tidak Bermitra”. Bahkan terjadi dialog panjang saya dengan Pak Suko, screnshoot saya lampirkan. Anehnya lagi pada tanggal 20 Oktober 2020, Pak Suko sekitar jam 11.33 dan 11.34 mengirim pesan ke wa saya, namun sayangnya belum sempat saya baca, tetapi beliau menghapus serta memblokir kembali wa-nya ke saya,” tutur Yusri.

“Saya hanya bisa mendoakan beliau diberikan kekuatan lahir bathin dari Allah SWT dalam menerima dan menjalankan amanah sebagai Dirut PGN yang ada saham publik 34,4%,” sambung Yusri.

Menurut Yusri, berdasarkan fakta-fakta yang ada, CERI perlu meminta penegasan kembali dari Corporate Secretaris PT PGN Tbk terkait narasi nomor tiga dari surat klarifikasi yang menyatakan bahwa bahwa terkait dengan pemilihan mitra maupun skema mitra untuk Proyek Pembangunan Pipa Minyak Rokan, sampai saat ini masih dalam proses kajian internal Pertagas selaku anak perusahaan PGN. Ada pun alur proses pengambilan keputusan mengenai pemilihan calon mitra investasi adalah putusan BoD Pertagas, persetujuan dewan komisaris Pertagas, kemudian persetujuan pemegang saham Pertagas (BoD dan BoC PGN).

“Mengapa beda penjelasan Corsec PGN yang menyatakan bahwa soal pemilihan mitra investasi masih dalam kajian internal PT Pertagas, sementara keterangan Pak Suko sebagai Dirut PGN di Gatra menyatakan bahwa sampai saat ini, belum ada laporan ke PGN dari Pertagas. Saat Ini belum diputuskan dan masih berlanjut evaluasinya, dan seterusnya. Mohon penjelasan apakah saat ini masih proses kajian internal di Pertagas atau masih berlanjut evaluasinya? Atau memang sudah ditetapkan mitra investasi oleh BoD dan BoC Pertagas?,” ungkap Yusri menturkan isi surat terbuka tersebut.

Yusri mengutarakan, status masih dalam kajian adalah sangat berbeda dengan status evaluasinya masih berlanjut. “Jadi kami ingin memastikan yang mana yang benar?,” lanjut Yusri.

Kemudian, lanjut Yusri, sependek pengetahuan CERI, bahwa pemegang saham PT Pertagas adalah Pertamina sebesar 51 persen dan PGN Tbk sebesar 49 persen.

“Pertanyaan lanjutannya, apakah dalam persetujuan mitra investasi yang akan disampaikan oleh Pertagas harus mengikuti Pertamina Holding dalam keputusannya, atau dalam RUPS?,” ungkap Yusri lagi.

Yusri kemudian mengutarakan, menurut informasi yang beredar luas, bahkan ada diposting di twiiter soal proses keputusan pemilihan mitra investasi sudah diusulkan oleh BoD dan telah disetujui oleh BoC Pertagas pada tanggal 18 September 2020.

“Dan katanya secara lisan telah disampaikan kepada petinggi PGN, infonya karena ada yang kurang berkenan, sehingga ada arahan secara lisan kepada BoD Pertagas untuk membuat kajian agar porsi mitra investasi bisa dinaikan dari 25 persen menjadi 49 persen. Kalau mengutip berita Gatra, ada wacana untuk bisa diberikan kepada PT Rukun Raharja sebesar 25 persen dan PT Isar Gas sebesar 24 persen sebagai win win solution, apakah benar informasi tersebut?,” ulas Yusri lagi.

Dalam surat terbuka tersebut, CERI juga mengirimkan tembusan ke Menteri BUMN RI, BoD dan BoC Pertamina Holding, BoD dan BoC PT PGN Tbk, BoD dan BoC PT Pertagas, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, serta Direksi PT Bursa Efek Indonesia.

Sementara itu, terkait surat terbuka CERI tersebut, Sekretaris Perusahaan PT Pertamina (Persero) Fajriyah Usman belum memberikan keterangan atas konfirmasi dari urbannews.id yang dikirimkan melalui pesan Whatsapp, Kamis (22/10/2020) pukul 10.16 WIB.

Senada, Sekretaris Perusahaan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk, Rachmat Hutama, yang dikonfirmasi urbannews.id terkait surat terbuka CERI pada Kamis (22/10/2020) pukul 10.17 WIB, juga belum memberikan keterangan apa pun.(hen)

Bagikan

CERI: Apakah Menteri BUMN dan Pertamina Holding Berani Kasih ‘Kartu Merah’ Dirut PGN?

URBANNEWS.ID – Perilaku Dirut PT PGN Tbk Suko Hatono patut disesalkan. Ia terbukti benar telah mengadakan pertemuan dengan Dirut PT Isar Gas dan Dirut PT Rukun Rahajar Tbk Djauhar Maulidi sekitar akhir September 2020. Hal itu sesuai pengakuannya di dalam berita majalah Gatra terbitan 15-21 Oktober 2020 edisi Anak & Mantu Megawati di Blok Rokan.

Demikian diungkapkan Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman kepada urbannews.id, Minggu (18/10/2020).

“Maka pertemuan itu dapat diklasifikasikan pelanggaran berat terhadap prinsip Good Corporate Governance (GCG), sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor 1 tahun 2011,” ungkap Yusri.

Menurut Yusri, patut diduga pertemuan itu telah mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan antara hubungan dekat secara pribadi Suko Hartono dengan Iswan Ibrahim. Sebab, terungkap juga bahwa Suko sempat beberapa bulan berkarir di PT Isar Gas, pascadicopot dari Dirut Pertagas pada 16 Mei 2018.

“Iswan sebagai Dirut PT Isar Gas adalah sebagai kompetitor Djauhar sebagai Dirut PT Rukun Raharja, yang kedua perusahaan ini masih dalam proses beauty contest yang sedang dilakukan Pertagas hingga saat ini. Sehingga pertemuan itu adalah ‘bed contest’, dan tanpa bermaksud menuduh, maka peran Suko sebagai Dirut PGN sangat bisa mengintervensi dan menolak atas segala keputusan yang telah ditetapkan oleh Pertagas dalam mengusulkan mitra investasi terpilih ke PGN untuk membiayai 25% dari nilai USD 300 juta, karena usulan itu harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dirut PGN untuk bisa ditetapkan sebagai mitra investasi,” beber Yusri.

Dikatakan Yusri, meskipun alasan Suko bahwa acara pertemuan itu hanya untuk silahturami sebagai sahabat lama sekalian membahas isu-isu miring, adalah alasan yang tak masuk akal sehat, karena pertemuan itu dilangsungkan pada saat PSBB ketat diberlakukan oleh Gubernur DKI.

“Kalaupun alasan untuk acara silahturahmi sesama temen lama dan sekalian membahas isu-isu miring itu dalam situasi PSBB ketat, maka sangat bisa dilakukan secara virtual dengan zoom meeting dengan mengajak banyak pihak tentu lebih aman bagi kesehatan di saat pemdemi Covid 19. Tentu pertanyaannya mengapa harus ketemu tatap muka dan terbatas pesertanya? Tentu pertemuan itu memancing kecurigaan publik ada agenda lain di balik pertemuannya,” ungkap Yusri.

Menurut Yusri, pertemuan itu adalah melanjutkan rencana pertemuan pertama yang awalnya gagal dilakukan sekitar pada 7-8 September 2020. “Infonya kegagalan pertemuan itu disebabkan ada supir salah satu dari mereka terdeteksi reaktif covid 19,” beber Yusri.

Apalagi, kata Yusri, di dalam konten di akhir wawancara Gatra tersebut, Suko terkesan mengirim pesan ancaman halus kepada pihak terkait, bahwa jika bermitra tidak memberikan manfaat bagi korporasi atau perusahaan dan malah membawa masalah hukum di kemudian hari, lebih baik tidak bermitra sekalian. Suko mengatakan PGN masih punya kemampuan keuangan yang baik untuk project financing scheme.

“Sehingga terkesan kental pernyataan Suko di atas bias, alias tidak konsisten dengan kebijakannya sendiri, karena jelas berdasarkan kajian keekonomian proyek investasi 367 km itu dari tarif toll-nya memberikan NPV atau Nett Present Value mencapai USD 181, 32 juta kalau Pertagas tidak mengajak mitra. Kalau bermitra 20% saja pendapatannya turun menjadi USD 145,06 juta. Sedangkan angka IRR atau Internal Rate of Return 16,4%, bahkan IRR bisa mencapai 20% apabila dalam belanja barang pipa tidak melakukan subkontrak dari PT Krakatau Steel kepada dua pihak lainnya, PGASol dan PDC sebagai kontraktor EPC tidak menunjuk langsung subkontraktornya, karena kami dapat informasi ada dugaan penyimpangan telah terjadi,” ulas Yusri.

Padahal, kata Yusri, menurut keterangan Suko, PGN cukup mudah melakukan project financing scheme. “Maka pertanyaannya mengapa tidak dilakukan tindakan itu? Mengapa malah menyetujui porsi mitra 25% di dalam FID atau Final Investment Desicion yang Suko setujui dan sudah ditandatangani,” ungkap Yusri.

Lucunya lagi, sambung Yusri, bertolak belakang dengan apa yang dikatakan Suko kepada Gatra, malah berdasarkan info beredar luas ada pesan lisan dari Suko ke Dirut Pertagas Wiko Migantoro agar membuat kajian porsi mitra dinaikan dari 25% menjadi 49%. “Kalau informasi ini benar-benar terjadi, tentu cilaka 12,” kata Yusri.

Yusri melanjutkan, menurut informasi yang beredar luas, Direksi Pertagas ternyata telah mempresentasikan hasil penilaian pemilihan kepada dewan komisarisnya pada pertengahan September.

“Bahkan hasilnya sudah diketahui oleh Suko sebagai Dirut PGN, namun anehnya di berbagai kesempatan Suko menyatakan belum dilaporkan oleh Pertagas, maka pertanyaan kalau belum dilaporkan mengapa Suko sebagai Dirut PGN tidak menegor Dirut Pertagas?,” ungkap Yusri.

Selain itu, sambung Yusri, ternyata pada Jumat 16 Oktober 2020, Suko melakukan langkah tak lazim. Ia mendadak tanpa prosedur yang benar dan melanggar GCG mengumumkan akan melantik Rosa Permata Sari yang selama ini menjabat Direktur Teknik Operasi Pertagas untuk menjabat sebagai Project Manager Office (PMO) di PGN. Namun langkah itu terhenti mendadak ketika Komisaris Utama PGN Achandra Tahar menegor langkah teledor tersebut.

“Oleh sebab itu, Ahok jangan merem matanya, saat ini ditantang apakah berani dia menurunkan tim investasi dan komite audit yang di bawah kewenangan Dewan Komisaris Pertamina Holding untuk menelisik semua informasi yang berkembang untuk bisa ditertibkan, bahkan jangan takut untuk berani mengeluarkan ‘kartu merah’ bagi siapa pun yang ditemukan terlibat membuat kebijakan investasi yang menguntungkan orang lain dan merugikan Pertamina pada akhirnya,” ungkap Yusri.

Apalagi, lanjut Yusri, PT PGN Tbk dengan saham publik 43,04%, melakukan pelanggaran prinsip GCG di era kepemimpinan Dirut Suko Hartono, akan menjadi preseden buruk bagi rencana Pertamina Holding yang akan akan melakukan IPO bagi sub holdingnya.

“Kami adalah bagian dari anggota koalisi penjaga sumber daya alam bersama Serikat Pekerja Pertamina Bersatu sejak tahun 2013 sampai dengan hari ini berjuang bersama untuk mendesak Pemerintah agar semua blok migas yang akan berakhir kontraknya harus diserahkan kepada Pertamina, yaitu mulai Blok Mahakam hingga Blok Rokan,” ungkap Yusri.

Sebagai bukti, kata Yusri, pada akhir Juli 2019, pihaknya melaporkan secara resmi Menteri ESDM ke KPK, akibat telah memperpanjang operator Blok Coridor Grisik Sumsel kepada Conoco Philips. Padahal seharusnya sangat bisa diserahkan kepada Pertamina atau Saka Energy anak usaha PT PGN.

“Kalaulah alasan pemerintah tak percaya kepada Pertamina untuk mengelolanya, maka pertanyaannya, mengapa Pertamina disuruh berburu blok migas di luar negeri yang ternyata banyak terjadi proses dugaan ‘hengki pengkinya’,” ungkap Yusri.

Sehingga, lanjut Yusri, meskipun pihaknya sering mendapat ancaman akan dipidanakan akibat sering memberitakan dugaan penyimpangan ini, demi kepentingan rakyat banyak, maka tidak satu sentimeter pun pihaknya mundur untuk tidak mengungkapkannya.

“Oleh sebab itu, semua perjuagan itu dengan penuh resiko dan tak dapat imbalan apapun, kecuali hanya dapat minum kopi dan makan apa adanya bersama Serikat Pekerja, maka wajar kami sangat peduli dan tersinggung apabila buah dari semua perjuangan kami selama ini untuk merah putih telah dikotori oknum-oknum pejabat Pertamina bekerja sama dengan pemburu rente dalam mengelola blok migas,” ungkap Yusri.

Menurut Yusri, publik harus tau, bahwa investasi pipa blok Rokan masuk ranah bagian aktifitas hulu. Kalau terjadi proses ketidakefisanan dalam investasi ini, maka dia akan menyumbang semakin mahal biaya pokok produksi (BPP) minyak per barel dari Blok Rokan untuk diolah kilang Pertamina yang terlanjur tidak efisen.

“Ujungnya selama 20 tahun akibat minyak mentah dan proses kilang BPP-nya tinggi, maka konsumen BBM jangan berharap bisa menikmati harga BBM murah ketika harga minyak sangat murah, seperti yang kita alami baru-baru ini. Jadi Jangan ada dusta diantara kita,” beber Yusri.(hen)

Bagikan

Soal ‘Duo Kebagusan’ di Pusaran Proyek Pipa Blok Rokan, Pengamat: Kepentingan Orang Banyak Akhirnya Dikalahkan

Defiyan Cori.foto/bumntrack.co.id

URBANNEWS.ID – Pengamat Ekonomi Konstitusi, Defiyan Cori menilai ada orang dalam yang merupakan kroni Kebagusan di pusaran panasnya perebutan mitra investasi Pertagas pada proyek pipa Blok Rokan senilai Rp 4,3 triliun lebih.

“Ya, ada insider trading kayaknya,” kata Defiyan Cori kepada urbannews.id, Sabtu (17/10/2020) menanggapi terungkapnya ‘perseteruan’ dua orang dekat mantan presiden Megawati Soekarno Putri di Majalah Gatra edisi 15 Oktober 2020.

“Itulah kalau pengusaha menjadi pengelola pemerintahan, atau para politikis yang berbisnis memanfaatkan jabatannya, maka kepentingan orang banyak yang dikalahkan,” ulas Defiyan Cori.

Sementara itu, dilansir Gatra, dua perusahaan bersaing supaya terpilih sebagai mitra investasi Pertagas pada proyek yang ternyata memiliki nilai IRR 16 persen lebih itu. Nama menantu Megawati, Hapsoro Sukmonohadi dan anak kedua Megawati, Muhammad Prananda Prabowo.

Nama keduanya dikaitkan dengan dua perusahaan yang sedang ‘berkompetisi’ merebut pekerjaan pembangunan jaringan pipa migas itu. Kedua perusahaan yakni PT Rukun Raharja Tbk dan PT Isar Gas.

Hapsoro dikaitkan dengan PT Rukun Raharja Tbk, serta nama Muhammad Prananda Prabowo dikaitkan dengan PT Isar Gas.

Sementara itu, bos PT PGN Tbk, Suko Hartono, diungkapkan Gatra menampik adanya konflik kepentingan dirinya dengan kedua perusahaan yang sedang bersaing tersebut. Meski demikian, ia tak membantah pernah bertemu dengan kedua perusahaan tersebut. 

Suko juga mengungkapkan kepada Gatra, bahwa pihaknya belum menerima laporan tentang telah adanya pemenang pelaksana pekerjaan tersebut dari Pertagas. Pertagas merupakan anak perusahaan dari PT PGN Tbk.(hen)

Bagikan

Skandal Proyek Pipa Blok Rokan Rp 4,3 Triliun, Tokoh Masyarakat: Komunitas Melayu Riau Selama Ini Hanya sebagai Penonton dalam Bancakan Bisnis Industri Perminyakan

Chaidir. foto/riau.go.id

URBANNEWS.ID – Tokoh Masyarakat Riau, Chaidir terlihat tidak kaget dengan mencualnya skandal pemilihan partner investasi proyek jaringan pipa Blok Rokan senilai Rp 4,3 triliun oleh Pertagas. Menurutnya, aroma konspiratif sudah menjadi rahasia umum.

“Terlebih dahulu saya sampaikan, saya mengikuti berita-berita seputar lelang pembangunan jaringan pipa Blok Rokan oleh Pertagas ini melalui berita-berita di media online. Tertarik karena menyangkut Blok Rokan di Riau yang setahun terakhir ini menjadi diskursus berkaitan perjuangan masyarakat Melayu Riau untuk mendapatkan hak-haknya dalam alih kelola blok Rokan dari Chevron ke Pertamina yang akan jatuh tempo pada awal Agustus 2021,” ulas Chaidir kepada urbannews.id, Rabu (16/9/2020).

Menurut mantan Ketua DPRD Provinsi Riau itu, Komunitas Melayu Riau selama ini boleh dikatakan hanya sebagai penonton dalam bancakan bisnis industri perminyakan tersebut.

“Masyarakat Melayu Riau tak ubahnya ibarat ayam bertelur di lumbung padi mati kelaparan. Sudah menjadi rahasia umum, bisnis industri perminyakan tersebut sarat dengan aroma konspiratif apalagi untuk proyek-proyek berskala besar seperti pembangunan jaringan pipa tersebut,” ungkap Chaidir yang kini mengemban amanah sebagai Ketua Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR).

Lebih lanjut dikatakan Chaidir, orang awam pun pasti mencium aroma yang kurang sedap tersebut.

“Memang secara normatif pasti pemilik proyek berdalih tender tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ada, sudah memperhatikan praktik-praktik GCG. Tetapi, tak akan ada asap kalau tak ada api,” ungkap Chaidir.

“Media yang memiliki informasi awal tentang adanya dugaan praktik penyalahgunaan wewenang dalam pembangunan jaringan pipa tersebut, sebaiknya memberikan datanya ke KPK kemudian kawal prosesnya,” tutup Chaidir.(hen)

Bagikan

Dewan Komisaris Pertagas Diminta Bersikap Tegas atas Tindakan Konyol Dirut Pertagas di Proyek Pipa Blok Rokan Senilai Rp 4,3 Triliun Lebih

Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman

URBANNEWS.ID – Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman menyesalkan sikap tertutup Direktur Utama Pertagas Wiko Migantoro dan Sekretaris Perusahaan Pertagas Fitri Erika terkait proyek jaringan pipa Blok Rokan senilai USD 300 juta.

“Saya sangat menyesalkan sikap Dirut Pertagas dan Sekper Pertagas dalam menjawab pertanyaan Tim Urbannews.id, apalagi konten yang dipertanyakan itu adalah hal yang bukan rahasia, bahkan wajib untuk diketahui publik tentang bagaimana proses bisnis di Pertagas apakah sudah dijalankan mengikuti kaidah Good Corporate Governence sebagai sebuah korporasi seperti yang sering didengungkan oleh Direksi Holding Pertamina dan Ahok sebagai Komisaris Utamanya, timbul pertanyaan kenapa dikelola seperti lembaga intelijen?,” ungkap Yusri, Minggu (13/9/2020) malam.

Selain itu, kata Yusri, Pertagas merupakan anak usaha PT PGN Tbk. Ada 47% saham publik di induk usahanya. “Kejadian ini merupakan preseden buruk di saat kebijakan holding Pertamina akan melakukan IPO kepada sub holding nya, bisa hilang kepercayaan publik akibat sikap Dirut Pertagas ini,” ujar Yusri.

Oleh sebab itu, lanjut Yusri, Dewan Komisaris Pertagas harus memberikan teguran kepada Dirut Pertagas. “Bila perlu dicopot, karena dia telah melanggar UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik,” beber Yusri.

“Atau jangan-jangan benar apa yang diduga saat ini, bahwa ada kongklikong dalam proses pemilihan calon mitra investasi senilai USD 300 juta untuk membangun jaringan pipa di Blok Rokan ini,” timpal Yusri.

Karena beredar info di internal Pertagas, bahwa dirut sering diancam untuk memenangkan perusahaan tertentu sebagi mitra investasi di blok Rokan, bahkan katanya sempat diancam akan menahan tantiem untuk seluruh direksi Pertagas, kalau info ini benar, maka ada hal serius telah terjadi penyalah gunaan wewenang oleh oknum direksi PT PGN.

Yusri mengatakan, harus ada sikap tegas dari Dewan Komisaris Pertagas atas dugaan penyimpangan yang muncul terkait tata kelola perusahaan ‘pelat merah’ itu.

“Oleh sebab itu, kami menunggu sikap tegas Dewan Komisaris Pertagas dan Dewan Direksi PT PGN Tbk untuk mengklarifikasi langkah konyol Dirut Pertagas ini, karena tak elok mengurus perusahaan publik seperti gaya preman.

Apabila dalam satu minggu ini tidak ada upaya klarikasi dari dewan direksi Pertagas atau PT PGN Tbk, kata Yusri, maka pihaknya akan melakukan langkah hukum, yaitu akan mengugat ke pengadilan atas dugaan perbuatan melawan hukum oleh pejabat publik.

“Apakah dia tidak paham, kalau proses bisnis dalam investasi pipa ini juga akan dihitung sebagai beban produksi minyak per barel ketika akan dijual ke kilang Pertamina untuk dijadikan BBM atau produk petrokimia sebagai turunannya,” ulas Yusri.

Ditegaskan Yusri, ujung dari proses yang tidak efisien di Pertagas, tentu akan ditanggung rakyat, yang terpaksa harus membeli BBM dengan harga yang mahal.(hen)

Bagikan

Dirut dan Sekper Pertagas Berkelit Soal Pemilihan Partner Investasi Proyek Pipa Blok Rokan Senilai USD 300 Juta

Direktur Utama PT Pertagas, Wiko Migantoro.foto/medcom.id

URBANNEWS.ID – Direktur Utama PT Pertagas, Wiko Migantoro membantah sebagai kontraktor utama pemasangan pipa Blok Rokan. Menurut Wiko, Pertagas bertindak sebagai sponsor yang kelak akan mengoperasikan pipa tersebut.

“Kami bukan main kontraktor pemasangan pipa, tapi sebagai project sponsor yang kelak akan mengoperasikan pipa tersebut,” ungkap Wiko menjawab urbannews.id, Sabtu (12/9/2020) malam.

Menurut keterangan Wiko, pemilihan kontraktor engineering, procurement and construction (EPC) proyek jaringan pipa Blok Rokan itu adalah melalui lelang antar anak perusahaan di lingkup grup Pertamina.

“Pemilihan EPC Contractor dilakukan berdasar hasil lelang antar anak perusahaan di lingkungan Pertamina group. Selebihnya tidak ada tanggapan dari saya,” ungkap Wiko yang lalu mengarahkan urbannews.id untuk konfirmasi lebih lanjut ke Sekretaris Perusahaan PT Pertagas, Fitri Erika.

Sementara itu, menjawab urbannews.id soal proyek pipa Blok Rokan, alih-alih memberikan keterangan lengkap, Fitri Erika hanya menjawab singkat.

“Dalam menjalankan bisnisnya, Pertagas mempedomani berbagai ketentuan, aturan dan regulasi. Terima kasih,” ungkap Erika, Sabtu malam.

Urbannews.id mengajukan konfirmasi yang sama kepada Wiko dan Fitri Erika terkait aktifitas PT Pertagas yang telah ditunjuk project sponsor dalam mengoperasikan pipa dan PGASol sebagai kontraktor EPC untuk membangun jaringan pipa minyak di Blok Rokan.

Keterangan tersebut di atas diberikan Wiko dan Fitri Erika meski urbannews.id antara lain menanyakan bagaimana mekanisme PT Pertagas dalam memilih mitra investasi untuk membiayai pembangunan pipa dengan nilai investasi USD 300 juta tersebut.

Selain itu, urbannews.id juga menanyakan apakah pemilihan tersebut melalui proses tender terbuka atau pemilihan langsung alias beauty contest. Termasuk juga menanyakan berapa peserta yang diundang oleh Pertagas untuk proses pemilihannya.

Wiko dan Erika juga tidak memberikan keterangan atas pertanyaan urbannews.id tentang dasar hukum pelaksanaan pemilihan kontraktor utama proyek dengan cara pemilihan langsung atau beauty contest itu.

Mereka juga tidak memberikan keterangan mengenai nama perusahaan-perusahaan yang sudah mengikuti proses lelang di Pertagas.

Bagikan