Arsip Tag: CERI

CERI: Presiden Mestinya Tolak Calon Komite BPH Migas

Yusri Usman. foto/ist

URBANNEWS.ID – Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman menilai telah terjadi kesalahan prosedur dalam pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) Komite BPH Migas dan proses seleksinya. Yusri juga menilai proses tersebut tidak fair dan tidak transparan.

“Saat ini justru di antara yang lolos terdapat calon-calon yang tidak professional, pengalamannya tentang Migas meragukan. Sementara persyaratan minimal memiliki pengalaman 10 tahun di bidang Migas kurang menjadi perhatian utama,” ungkap Yusri.

Yusri mengatakan, cara-cara Menteri ESDM dalam seleksi Komite bisa beresiko fatal. “Pengelolaan hilir Migas menjadi korban,” tegas Yusri.

Terkait ketentuan yang lalu, lanjut Yusri, Pansel Komite BPH Migas bentukan Sekretariat Kepresidenan itu lah yang benar.

“Saya sayangkan, Komisi VII DPR RI kali ini kurang jeli, atau jangan-jangan sebagian sudah masuk angin. Oleh karena itu, sebaiknya Presiden menganulir Pansel ini dan menyesuaikan dengan aturan. Ini menyangkut juga wibawa Presiden,” saran Yusri mengakhiri.

Lembaga independen

Yusri membeberkan, BPH Migas merupakan lembaga independen sesuai perintah UU Migas Nomor 22 tahun 2001. BPH Migas bertanggungjawab kepada Presiden.

“Dengan demikian, semestinya yang membentuk Pansel adalah Sekretariat Kepresidenan, bukan Kementerian ESDM seperti berlangsung saat ini. Hal ini tercantum pada UU Migas. Tepatnya pada Bab IX Pasal 47 Ayat (3). Ayat ini berbunyi, Ketua dan anggota Komite Badan Pengatur sebagaimana di maksud dalam ayat (1) Di angkat dan di berhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan DPR RI,” beber Yusri.

Kemudian, lanjut Yusri, pada ayat (4) menyatakan bahwa Badan Pengatur sebagaimana di maksud dalam PasaI 8 ayat (4) bertanggung jawab kepada Presiden. Sedangkan pada ayat (5) menyatakan Pembentukan Badan Pengatur sebagaimana di maksud daIam PasaI 8 ayat (4) di tetapkan dengan Keputusan Presiden.

“Karena itu, pembentukan Pansel semestinya Sekretariat Kepresidenan, bukan Kementerian ESDM,” ujar Yusri.

Yusri membeberkan, persyaratan sesuai Kepmen ESDM Nomor 11.K/KP.03/MEM.S/2021 tentang Pedoman Seleksi Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas. Dimana pada poin (b) menyebutkan berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran.

“Persyaratan ini telah menghilangkan kesempatan dari senior profesional berpengalaman yang masih di perlukan tenaga maupun pemikirannya. Begitu juga generasi muda milenial yang kompeten di negeri ini untuk ikut serta dalam Seleksi tersebut,” ungkap Yusri.

Melanggar UU Migas dan HAM

Lebih lanjut Yusri mengatakan, penentuan syarat pembatasan usia melanggar UU Migas dan HAM.

“Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas pada Bab IX Pasal 47 Ayat 2 poin (2) menyatakan komite sebagaimana di maksud dalam ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, dan 8 (delapan) orang anggota, yang berasal dari tenaga profesional,” ungkap Yusri.

Yusri mengatakan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 67 Tahun 2002, Bab IV Pasal 19 menyatakan tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa.

Sementara pada Bab lV tentang Komite, pada Bagian Kesatu menyatakan Ketentuan Persyaratan. Pada Pasal 19 berbunyi, untuk dapat di angkat menjadi Anggota Komite wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut; a. Warga Negara lndonesia; b. Mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi; c. Mempunyai pendidikan, pengalaman dan kemampuan profesionalisme yang di butuhkan; d. Tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana kejahatan; e. Tidak terikat perjanjian atau memiliki kepentingan finansial dengan suatu Badan Usaha atau Badan Usaha tetap atau seluruh pelaku kegiatan usaha yang bergerak di bidang Minyak dan gas Bumi; f. Selama menjadi Anggota Komite, bersedia untuk tidak bekerja pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi serta usaha lainnya.

“Dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2001, pada Bab IX Pasal 47 Ayat 2, serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 67 Tahun 2002 Bab IV Pasal 19 di atas, tidak ada satu butir ayat pun syarat untuk menjadi Komite dengan pembatasan umur. Kecuali di sebutkan profesional,” ungkap Yusri.

Dijamin konstitusi

Selanjutnya, kata Yusri, pada Pasal 28 E ayat (1) UUD 1945, di antaranya menegaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Selain itu juga menegaskan bebas untuk memilih pendidikan dan pengajaran. Bebas memilih pekerjaan. Bebas memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

“Selain itu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), menyebutkan bahwa hal untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak
beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun,” ungkap Yusri.(hen)

Baca juga:

Sistem Digitalisasi SPBU Pertamina oleh Telkom Hampir Dua Tahun Gagal Capai Target Operasi, BPH Migas: Kami Sudah Surati KPK untuk Minta Audit IT

Bagikan

CERI Layangkan Surat Terbuka soal Beda Keterangan Petinggi PGN dan Pertagas tentang Proyek Pipa Blok Rokan Rp 4,3 Triliun

URBANNEWS.ID – Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman melayangkan surat terbuka menyusul munculnya surat Corporate Secretary PT PGN Tbk Nomor: 030400S/HN.01.00/COS/2020 tertanggal 21 Oktober 2020, yang ditujukan kepada Redaksi Media Kontan.

“Terkait surat Corporate Secretary PT PGN Tbk Nomor: 030400S/HN.01.00/COS/2020 tertanggal 21 Oktober 2020 ditujukan kepada Redaksi media Kontan. Sifatnya segera. Perihal: Klarifikasi Pemberitaan Pengamat Proyek Jaringan Pipa Minyak Blok Harus Transparan. Untuk perihal tersebut diatas, perlu kiranya kami pun memberikan tanggapan,” ungkap Yusri kepada urbannews.id, Kamis (22/10/2020) soal surat terbuka tersebut.

Dijelaskan Yusri, dalam surat terbuka itu, tanggapan yang dikemukakan CERI antara lain, CERI telah merilis dua berita, yaitu pada tanggal 18 Oktober berjudul “Apakah Menteri BUMN dan Direksi Pertamina Berani Memberikan Kartu Merah Dirut PGN”, dan pada 20 Oktober 2020 berjudul “Suko Dirut PGN telah Mempertontonkan Tindakan Tidak Profesional, Tidak Beretika, Tidak Governance, Mendistorsi nama baik Pertamina Group di muka publik.

“Dari kedua rilis CERI tersebut di atas dan sebelumnya, tidak satu kalimat pun menyatakan bahwa pekerjaan pemasangan pipa Blok Rokan tertahan selama satu bulan karena belum disetujui oleh Dirut PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk, yang ada status pemilihan mitra investasi yang tak jelas statusnya, sehingga mungkin saja ada rekan media yang kurang tepat mengutipnya,” ungkap Yusri.

Selain itu, sambung Yusri, CERI menyatakan bahwa semua ulasan CERI berdasarkan fakta-fakta dari dokumen-dokumen yang ada, informasi yang berkembang luas dan akurat dari banyak pihak, bahkan masih banyak informasi akurat yang belum dikeluarkan ke media sebagai peluru yang mematikan.Termasuk hal yang meyakinkan bagi CERI, setelah keluar berita dalam laporan utama majalah Gatra edisi 15 – 21 Oktober 2020 dengan cover depan berjudul Anak Mantu Megawati Di Blok Rokan.

“Dirut PT PGN Tbk telah mempertegas sikapnya kepada saya melalui pesan khusus whastapp pada tanggal 19 Oktober 2020 dengan mengirimkan dua halaman berita Gatra dengan judul “Jika Bermasalah Lebih Baik Tidak Bermitra”. Bahkan terjadi dialog panjang saya dengan Pak Suko, screnshoot saya lampirkan. Anehnya lagi pada tanggal 20 Oktober 2020, Pak Suko sekitar jam 11.33 dan 11.34 mengirim pesan ke wa saya, namun sayangnya belum sempat saya baca, tetapi beliau menghapus serta memblokir kembali wa-nya ke saya,” tutur Yusri.

“Saya hanya bisa mendoakan beliau diberikan kekuatan lahir bathin dari Allah SWT dalam menerima dan menjalankan amanah sebagai Dirut PGN yang ada saham publik 34,4%,” sambung Yusri.

Menurut Yusri, berdasarkan fakta-fakta yang ada, CERI perlu meminta penegasan kembali dari Corporate Secretaris PT PGN Tbk terkait narasi nomor tiga dari surat klarifikasi yang menyatakan bahwa bahwa terkait dengan pemilihan mitra maupun skema mitra untuk Proyek Pembangunan Pipa Minyak Rokan, sampai saat ini masih dalam proses kajian internal Pertagas selaku anak perusahaan PGN. Ada pun alur proses pengambilan keputusan mengenai pemilihan calon mitra investasi adalah putusan BoD Pertagas, persetujuan dewan komisaris Pertagas, kemudian persetujuan pemegang saham Pertagas (BoD dan BoC PGN).

“Mengapa beda penjelasan Corsec PGN yang menyatakan bahwa soal pemilihan mitra investasi masih dalam kajian internal PT Pertagas, sementara keterangan Pak Suko sebagai Dirut PGN di Gatra menyatakan bahwa sampai saat ini, belum ada laporan ke PGN dari Pertagas. Saat Ini belum diputuskan dan masih berlanjut evaluasinya, dan seterusnya. Mohon penjelasan apakah saat ini masih proses kajian internal di Pertagas atau masih berlanjut evaluasinya? Atau memang sudah ditetapkan mitra investasi oleh BoD dan BoC Pertagas?,” ungkap Yusri menturkan isi surat terbuka tersebut.

Yusri mengutarakan, status masih dalam kajian adalah sangat berbeda dengan status evaluasinya masih berlanjut. “Jadi kami ingin memastikan yang mana yang benar?,” lanjut Yusri.

Kemudian, lanjut Yusri, sependek pengetahuan CERI, bahwa pemegang saham PT Pertagas adalah Pertamina sebesar 51 persen dan PGN Tbk sebesar 49 persen.

“Pertanyaan lanjutannya, apakah dalam persetujuan mitra investasi yang akan disampaikan oleh Pertagas harus mengikuti Pertamina Holding dalam keputusannya, atau dalam RUPS?,” ungkap Yusri lagi.

Yusri kemudian mengutarakan, menurut informasi yang beredar luas, bahkan ada diposting di twiiter soal proses keputusan pemilihan mitra investasi sudah diusulkan oleh BoD dan telah disetujui oleh BoC Pertagas pada tanggal 18 September 2020.

“Dan katanya secara lisan telah disampaikan kepada petinggi PGN, infonya karena ada yang kurang berkenan, sehingga ada arahan secara lisan kepada BoD Pertagas untuk membuat kajian agar porsi mitra investasi bisa dinaikan dari 25 persen menjadi 49 persen. Kalau mengutip berita Gatra, ada wacana untuk bisa diberikan kepada PT Rukun Raharja sebesar 25 persen dan PT Isar Gas sebesar 24 persen sebagai win win solution, apakah benar informasi tersebut?,” ulas Yusri lagi.

Dalam surat terbuka tersebut, CERI juga mengirimkan tembusan ke Menteri BUMN RI, BoD dan BoC Pertamina Holding, BoD dan BoC PT PGN Tbk, BoD dan BoC PT Pertagas, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, serta Direksi PT Bursa Efek Indonesia.

Sementara itu, terkait surat terbuka CERI tersebut, Sekretaris Perusahaan PT Pertamina (Persero) Fajriyah Usman belum memberikan keterangan atas konfirmasi dari urbannews.id yang dikirimkan melalui pesan Whatsapp, Kamis (22/10/2020) pukul 10.16 WIB.

Senada, Sekretaris Perusahaan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk, Rachmat Hutama, yang dikonfirmasi urbannews.id terkait surat terbuka CERI pada Kamis (22/10/2020) pukul 10.17 WIB, juga belum memberikan keterangan apa pun.(hen)

Bagikan

CERI: Apakah Menteri BUMN dan Pertamina Holding Berani Kasih ‘Kartu Merah’ Dirut PGN?

URBANNEWS.ID – Perilaku Dirut PT PGN Tbk Suko Hatono patut disesalkan. Ia terbukti benar telah mengadakan pertemuan dengan Dirut PT Isar Gas dan Dirut PT Rukun Rahajar Tbk Djauhar Maulidi sekitar akhir September 2020. Hal itu sesuai pengakuannya di dalam berita majalah Gatra terbitan 15-21 Oktober 2020 edisi Anak & Mantu Megawati di Blok Rokan.

Demikian diungkapkan Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman kepada urbannews.id, Minggu (18/10/2020).

“Maka pertemuan itu dapat diklasifikasikan pelanggaran berat terhadap prinsip Good Corporate Governance (GCG), sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor 1 tahun 2011,” ungkap Yusri.

Menurut Yusri, patut diduga pertemuan itu telah mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan antara hubungan dekat secara pribadi Suko Hartono dengan Iswan Ibrahim. Sebab, terungkap juga bahwa Suko sempat beberapa bulan berkarir di PT Isar Gas, pascadicopot dari Dirut Pertagas pada 16 Mei 2018.

“Iswan sebagai Dirut PT Isar Gas adalah sebagai kompetitor Djauhar sebagai Dirut PT Rukun Raharja, yang kedua perusahaan ini masih dalam proses beauty contest yang sedang dilakukan Pertagas hingga saat ini. Sehingga pertemuan itu adalah ‘bed contest’, dan tanpa bermaksud menuduh, maka peran Suko sebagai Dirut PGN sangat bisa mengintervensi dan menolak atas segala keputusan yang telah ditetapkan oleh Pertagas dalam mengusulkan mitra investasi terpilih ke PGN untuk membiayai 25% dari nilai USD 300 juta, karena usulan itu harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dirut PGN untuk bisa ditetapkan sebagai mitra investasi,” beber Yusri.

Dikatakan Yusri, meskipun alasan Suko bahwa acara pertemuan itu hanya untuk silahturami sebagai sahabat lama sekalian membahas isu-isu miring, adalah alasan yang tak masuk akal sehat, karena pertemuan itu dilangsungkan pada saat PSBB ketat diberlakukan oleh Gubernur DKI.

“Kalaupun alasan untuk acara silahturahmi sesama temen lama dan sekalian membahas isu-isu miring itu dalam situasi PSBB ketat, maka sangat bisa dilakukan secara virtual dengan zoom meeting dengan mengajak banyak pihak tentu lebih aman bagi kesehatan di saat pemdemi Covid 19. Tentu pertanyaannya mengapa harus ketemu tatap muka dan terbatas pesertanya? Tentu pertemuan itu memancing kecurigaan publik ada agenda lain di balik pertemuannya,” ungkap Yusri.

Menurut Yusri, pertemuan itu adalah melanjutkan rencana pertemuan pertama yang awalnya gagal dilakukan sekitar pada 7-8 September 2020. “Infonya kegagalan pertemuan itu disebabkan ada supir salah satu dari mereka terdeteksi reaktif covid 19,” beber Yusri.

Apalagi, kata Yusri, di dalam konten di akhir wawancara Gatra tersebut, Suko terkesan mengirim pesan ancaman halus kepada pihak terkait, bahwa jika bermitra tidak memberikan manfaat bagi korporasi atau perusahaan dan malah membawa masalah hukum di kemudian hari, lebih baik tidak bermitra sekalian. Suko mengatakan PGN masih punya kemampuan keuangan yang baik untuk project financing scheme.

“Sehingga terkesan kental pernyataan Suko di atas bias, alias tidak konsisten dengan kebijakannya sendiri, karena jelas berdasarkan kajian keekonomian proyek investasi 367 km itu dari tarif toll-nya memberikan NPV atau Nett Present Value mencapai USD 181, 32 juta kalau Pertagas tidak mengajak mitra. Kalau bermitra 20% saja pendapatannya turun menjadi USD 145,06 juta. Sedangkan angka IRR atau Internal Rate of Return 16,4%, bahkan IRR bisa mencapai 20% apabila dalam belanja barang pipa tidak melakukan subkontrak dari PT Krakatau Steel kepada dua pihak lainnya, PGASol dan PDC sebagai kontraktor EPC tidak menunjuk langsung subkontraktornya, karena kami dapat informasi ada dugaan penyimpangan telah terjadi,” ulas Yusri.

Padahal, kata Yusri, menurut keterangan Suko, PGN cukup mudah melakukan project financing scheme. “Maka pertanyaannya mengapa tidak dilakukan tindakan itu? Mengapa malah menyetujui porsi mitra 25% di dalam FID atau Final Investment Desicion yang Suko setujui dan sudah ditandatangani,” ungkap Yusri.

Lucunya lagi, sambung Yusri, bertolak belakang dengan apa yang dikatakan Suko kepada Gatra, malah berdasarkan info beredar luas ada pesan lisan dari Suko ke Dirut Pertagas Wiko Migantoro agar membuat kajian porsi mitra dinaikan dari 25% menjadi 49%. “Kalau informasi ini benar-benar terjadi, tentu cilaka 12,” kata Yusri.

Yusri melanjutkan, menurut informasi yang beredar luas, Direksi Pertagas ternyata telah mempresentasikan hasil penilaian pemilihan kepada dewan komisarisnya pada pertengahan September.

“Bahkan hasilnya sudah diketahui oleh Suko sebagai Dirut PGN, namun anehnya di berbagai kesempatan Suko menyatakan belum dilaporkan oleh Pertagas, maka pertanyaan kalau belum dilaporkan mengapa Suko sebagai Dirut PGN tidak menegor Dirut Pertagas?,” ungkap Yusri.

Selain itu, sambung Yusri, ternyata pada Jumat 16 Oktober 2020, Suko melakukan langkah tak lazim. Ia mendadak tanpa prosedur yang benar dan melanggar GCG mengumumkan akan melantik Rosa Permata Sari yang selama ini menjabat Direktur Teknik Operasi Pertagas untuk menjabat sebagai Project Manager Office (PMO) di PGN. Namun langkah itu terhenti mendadak ketika Komisaris Utama PGN Achandra Tahar menegor langkah teledor tersebut.

“Oleh sebab itu, Ahok jangan merem matanya, saat ini ditantang apakah berani dia menurunkan tim investasi dan komite audit yang di bawah kewenangan Dewan Komisaris Pertamina Holding untuk menelisik semua informasi yang berkembang untuk bisa ditertibkan, bahkan jangan takut untuk berani mengeluarkan ‘kartu merah’ bagi siapa pun yang ditemukan terlibat membuat kebijakan investasi yang menguntungkan orang lain dan merugikan Pertamina pada akhirnya,” ungkap Yusri.

Apalagi, lanjut Yusri, PT PGN Tbk dengan saham publik 43,04%, melakukan pelanggaran prinsip GCG di era kepemimpinan Dirut Suko Hartono, akan menjadi preseden buruk bagi rencana Pertamina Holding yang akan akan melakukan IPO bagi sub holdingnya.

“Kami adalah bagian dari anggota koalisi penjaga sumber daya alam bersama Serikat Pekerja Pertamina Bersatu sejak tahun 2013 sampai dengan hari ini berjuang bersama untuk mendesak Pemerintah agar semua blok migas yang akan berakhir kontraknya harus diserahkan kepada Pertamina, yaitu mulai Blok Mahakam hingga Blok Rokan,” ungkap Yusri.

Sebagai bukti, kata Yusri, pada akhir Juli 2019, pihaknya melaporkan secara resmi Menteri ESDM ke KPK, akibat telah memperpanjang operator Blok Coridor Grisik Sumsel kepada Conoco Philips. Padahal seharusnya sangat bisa diserahkan kepada Pertamina atau Saka Energy anak usaha PT PGN.

“Kalaulah alasan pemerintah tak percaya kepada Pertamina untuk mengelolanya, maka pertanyaannya, mengapa Pertamina disuruh berburu blok migas di luar negeri yang ternyata banyak terjadi proses dugaan ‘hengki pengkinya’,” ungkap Yusri.

Sehingga, lanjut Yusri, meskipun pihaknya sering mendapat ancaman akan dipidanakan akibat sering memberitakan dugaan penyimpangan ini, demi kepentingan rakyat banyak, maka tidak satu sentimeter pun pihaknya mundur untuk tidak mengungkapkannya.

“Oleh sebab itu, semua perjuagan itu dengan penuh resiko dan tak dapat imbalan apapun, kecuali hanya dapat minum kopi dan makan apa adanya bersama Serikat Pekerja, maka wajar kami sangat peduli dan tersinggung apabila buah dari semua perjuangan kami selama ini untuk merah putih telah dikotori oknum-oknum pejabat Pertamina bekerja sama dengan pemburu rente dalam mengelola blok migas,” ungkap Yusri.

Menurut Yusri, publik harus tau, bahwa investasi pipa blok Rokan masuk ranah bagian aktifitas hulu. Kalau terjadi proses ketidakefisanan dalam investasi ini, maka dia akan menyumbang semakin mahal biaya pokok produksi (BPP) minyak per barel dari Blok Rokan untuk diolah kilang Pertamina yang terlanjur tidak efisen.

“Ujungnya selama 20 tahun akibat minyak mentah dan proses kilang BPP-nya tinggi, maka konsumen BBM jangan berharap bisa menikmati harga BBM murah ketika harga minyak sangat murah, seperti yang kita alami baru-baru ini. Jadi Jangan ada dusta diantara kita,” beber Yusri.(hen)

Bagikan

Pejabat Kilang Pertamina Bungkam soal Dugaan Pelanggaran Aturan di Tender Proyek Kilang TPPI Tuban Senilai Rp 50 Triliun

URBANNEWS.ID – Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman mengungkapkan adanya dugaan pelanggaran prinsip good corporate governance (GCG) oleh panitia tender pembangunan kilang TPPI Olefin Tuban senilai sekitar Rp 50 triliun. Panitia tender tersebut berada di bawah kewenangan PT Kilang Pertamina Internasional (KPI).

Tak hanya itu, menurut Yusri, proses tender tersebut diduga kuat juga melanggar Peraturan Menteri BUMN Nomor Per 08 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan BUMN

“Artinya diduga telah terjadi proses perbuatan melawan hukum oleh panitia tender yang menguntungkan salah satu peserta konsorsium dan merugikan konsorsium lainnya yang ternyata mempunyai pengalaman dan kemampuan lebih baik dalam membangun kilang TPPI olefin untuk Pertamina,” ungkap Yusri kepada urbannews.id, Minggu (27/9/2020).

Dijelaskan Yusri, padahal dalam waktu bersamaan, Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau dikenal Ahok, membuat testimoni di youtube bahwa ia merasa heran atas sikap pejabat Pertamina dalam memilih kontraktor EPC proyek RDMP Kilang Balikpapan.

“Ahok mengatakan dalam rekaman youtube itu, yang menggelikan dan menjengkelkan adalah kontrak upgrading (RDMP) kilang Balikpapan yang menang SK Energy Korea tetapi yang memimpin mengerjakan EPC-nya ada Rekin atau PT Rekayasa Industri yang berkonsorsium dengan Hyundai Contractor,” ungkap Yusri.

Menurut Yusri, lebih jauh Ahok mengatakan, pembalap Formula 2 saja tidak diperkenakan ikut balap Formula 1, apalagi level supir angkot kok mau ikut balap mobil Formula 1. Ahok heran melihat penunjukan pimpinan konsorsium proyek RDMP kilang Balikpapan.

“Oleh karena itu, melihat beberapa kejanggalan dalam tahap prakualifikasi proses tender ini yang berpotensi besar akan merugikan Pertamina di kemudian hari, bahwa Ahok sebagai komisaris utama, bahwa di dalam organ dewan komisaris ada komite audit bisa digunakan menelisik semua informasi dugaan penyimpangan ini agar tidak terlalu jauh, apalagi ini merupakan proyek strategis nasional. Maka KPK, BPK dan penegak hukum lainnya juga secara sinergi harus menelisik dugaan pelanggaran yang sudah terjadi,” ungkap Yusri.

Dikatakan Yusri, ia sudah berupaya melakukan konfirmasi kepada manajemen PT KPI. Namun tidak ada keterangan yang memadai mengenai adanya dugaan tersebut sampai saat ini.

“Setelah batas waktu konfirmasi kami terlampaui oleh semua pejabat PT Kilang Pertamina Internasional, yaitu Suwahyanto sebagai Direktur dan Ignatius Telulembang sebagai CEO dan Budi Syarif Santoso sebagai Deputy CEO Sub Holding PT Kilang Pertamina Internasional pada hari Jumat sore. Maka kami sementara ini berkesimpulan terhadap empat butir yang kami pertanyakan menjadi benar adanya. Meskipun agak terlambat, perlu diapresiasi sikap koperatif dari SVP PT KPI Suwahyanto baru menberikan tanggapan pada Sabtu (26/6/2020) sore, yaitu mengatakan bahwa semua jawaban satu pintu akan diberikan oleh Sekper PT KPI sdr Ifti Sukarya,” kata Yusri.

Yusri mengatakan, pihaknya mendapat kiriman seberkas dokumen terkait proses tender proyek kilang Olefin Tuban di TPPI.

“Bahwa menurut PQ pada halaman 8 pada point 4e disebutkan bahwa pimpinan konsorsium harus memiliki pengalaman membangun proyek EPC sebagai Pimpinan konsorsium atau kontraktor tunggal dalam 20 tahun terakhir sejak tahun 2020 untuk Grass Root untuk Olefin Craker (berbahan baku cairan, gas atau campuran) dengan kapasitas minimal 500 KTA atau memiliki pengalaman proyek FEED,” beber Yusri.

Dilanjutkan Yusri, apabila pemimpin konsorsium tidak memiliki pengalaman proyek untuk pekerjaan seperti di atas tersebut, maka konsorsium harus memiliki anggota pengalaman proyek FEED untuk Olefin Cracker.

“Infonya Hyundai Engineering and construction tidak pernah membangun konstruksi Olefin Plant di dunia, termasuk untuk project di Gas Chemical Complex Turkmenistan, karena untuk proyek itu terbukti yang mengerjakan EPC dan FEED untuk Olefin Cracker adalah Toyo Engineering, bukti tersebut ada di website Toyo tentang project tersebut, anehnya kalau tidak benar mengapa corsec PT KPI menjawabnya, ulas Yusri.

Begitu juga, lanjut Yusri, dengan anggota Konsorsium Hyundai, yaitu Saipem. Ternyata Saipem juga tidak memiliki pengalaman FEED untuk Olefin Cracker di dunia.

Kemudian, lanjut Yusri, Pertamina telah mengubah isi PQ (Prakualifikasi) dengan mengizinkan menambah anggota konsorsium setelah pengunguman kelulusan PQ, yaitu menambah Saipem sebagai anggota konsorsium bersama Hyundai dan Rekin.

“Infonya pemasukan proposal mundur dari seharusnya tanggal 28 April 2020 menjadi 3 Agustus 2020, infonya pengunduran itu diduga keras terkait untuk memenuhi kebutuhan salah satu anggota konsorsium dari peserta tender,” beber Yusri.

Lebih lanjut, Yusri membeberkan, pada Sabtu (26/9/2020) sore, ia kembali mengajukan pertanyaan untuk keterlibatan mantan karyawan Pertamina Irianto Ginting dalam tim tender, termasuk keberadaan Alex Dharma Balen di dalam tim tender, karena Alex Balen baru 29 Agustus 2020 menjabat sebagai Dirut PT Rekayasa Industri.

“Termasuk mempertanyakan sejauh mana tim tender melibatkan tim Jamitel dan Bareskrim dalam proses tender tersebut, apakah hanya berjaga di pintu di luar ruangan atau ikut terlibat aktif diberikan kesempatan memverifiksi data-data administrasi dalam tahap prakualifikasi setiap rapatnya, kalau diberikan kesempatan seluas-luasnya barulah kita percaya betul prosesnya transparan, tapi kalau berada di luar ruangan, maka pantaslah siapa pun akan meragukannya, untuk hal ini Sekper PT KPI masih meminta konfirmasi lagi ke internal PT KPI,” kata Yusri.

Dikatakan Yusri, intinya sampai Minggu (27/9/2020), CERI hanya mendapat jawaban sebatas direksi melempar ke sekretaris perusahaan dan sekretaris perusahaan akan menanyakan dulu ke direksi atau tim tender, ibarat gosok an hanya mondar mandir “Harapan kami pada hari mendatang akan diperoleh informasi yang akurat dari Sekper PT KPI,” kata Yusri.

Lebih lanjut Yusri mengatakan, informasi terbaru yang diperoleh CERI pada Minggu 27 September 2020, PT Rekayasa Industri yang dalam RKAP 2021 awalnya telah dicoret untuk diakusisi oleh BoD dan BoC Pertamina, belakangan infonya dimasukan kembali kedalam RKAP 2021 oleh tim Asdep Kementerian BUMN.

“Hal inilah katanya salah satu dari banyak hal di internal Pertamina sempat membuat Ahok berang dan tak mau menandatanganinya, diduga Ahok berani menyerang akan membubarkan Kementerian BUMN menjadi Indonesia Incorporate bisa jadi karena adanya praktek-praktek intervensi yang tak sehat,” ulas Yusri.

“Oleh karena itu, sesuai prinsip GCG semua insan Pertamina, serta mengacu ketentuan Pasal 4 dan 5 serta 6 soal Etika Pengadaan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER 08 tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, apabila Konsorsium Hyundai dengan Rekayasa Industri dan Saipem ada memasukan dokumen yang diduga palsu, maka bisa ada konsekwensi pidananya, yaitu sebagaimana diatur pada pasal 267 ayat 1 KUHP lengkapnya berbunyi barang siapa yang membuat surat keterangan palsu, maka dapat diancam 4 tahun penjara,” kata Yusri.

Sementara itu, terkait dugaan pelanggaran tender proyek kilang olefin Tuban di TPPI ini, urbannews.id telah melayangkan konfirmasi ke VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fajriyah Usman. “Kami akan teruskan ke pihak PT TPI,” ungkap Fajriyah.

CEO Kilang Pertamina Nasional, Ignatius Telulembang, hingga berita ini dilaporkan, belum memberikan keterangan apa pun terkait dugaan pelanggaran pada proses tender proyek kilang olefin Tuban di TPPI ini.

Terpisah, Direktur Utama PT Rekayasa Industri, Alex Dharma Balen ketika dikonfirmasi urbannews.id, mengatakan pihak PT Rekayasa Industri akan memberikan jawaban melalui Sekretaris Perusahaan PT Rekayasa Industri. Namun, hingga berita ini dilaporkan, belum ada jawaban dari Sekper PT Rekayasa Industri.(hen)

Bagikan

Ditanya Kredit Brompton Pegawai Pertamina, Tajuddin Noor Malah Blokir WA Wartawan dan Pengamat

Materi Promosi Kredit Sepeda Brompton untuk Pegawai Pertamina. foto/ist

URBANNEWS.ID – Alih-alih melaksanakan tugasnya mejalankan keterbukaan informasi publik, Sekretaris Perusahaan PT Pertamina (Persero), Tajuddin Noor malah memblokir nomor telepon dan whatsapp Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman.

“Kami awalnya hanya mempertanyakan program kredit sepeda Brompton untuk pegawai Pertamina. Tapi bukannya memberikan keterangan yang sebenarnya, Sekretaris Perusahaan Pertamina Tajuddin Noor malah memblokir nomor telepon saya,” ungkap Yusri Usman kepada urbannews.id, Jumat (26/9/2020).

Yusri menceritakan, lantaran nomor WA miliknya diblokir oleh Tajuddin Noor, ia lalu mengirimkan pertanyaan yang sama kepada Tajuddin Noor, namun melalui nomor WA anaknya.

Menurut Yusri, Tajuddin menjawab melalui nomor WA tersebut. “Itu programnya Bank abangku, cuman dia pasang logo Pertamina, biasa bank cari peluang bisnis apa saja karena sekarang lagi musim sepeda, jadi gak ada kebijakan perusahaan di sana abangku,” ungkap Yusri menirukan jawaban Tanjudin Noor melalui WA anaknya, karena Tajuddin Noor memblokir nomor WA miliknya.

Menerima jawaban itu, Yusri kembali mengajukan pertanyaan lanjutan kepada Tajuddin Noor.

“Apakah boleh mencari peluang bisnis dengan mempromosikan sepeda impor tanpa izin menggunakan logo Pertamina? Sebaliknya malah mengabaikan sepeda produksi dalam negeri. Mohon konfirmasi apakah boleh seenaknya Bank Mandiri Syariah menggunakan logo Pertamina? Atau penggunaan logo Pertamina itu atas izin BOD Pertamina?,” ungkap Yusri mengutip pertanyaan yang ia kirim ke Tajuddin Noor melalui nomor WA anaknya lantaran Tajuddin Noor sudah memblokir nomor WA miliknya.

Menerima pertanyaan itu, kata Yusri, Tajuddin Noor mengaku sudah meminta Bank Mandiri Syariah menurunkan iklan kredit sepeda itu. “Sudah kita minta take down, jadi tidak ada lagi iklan itu,” ungkap Yusri menirukan jawaban terakhir dari Tajuddin Noor.

Terkait adanya iklan kredit sepeda Brompton tersebut, kata Yusri, Direktur Dukungan Bisnis Pertamina M Haryo Yunianto saat dikonfirmasi, memberikan apresiasi atas kritik dan saran yang dikemukakan CERI, serta akan meneruskan saran CERI ke Bank Mandiri.

Langkah konyol

Dikatakan Yusri, jika kredit sepeda itu benar kebijakan resmi Pertamina, ia menganggap suatu langkah konyol. Sebab, harga sepeda itu per unit sekitar Rp 60 juta.

“Karena sudah banyak sepeda sejenis itu dengan kualitas baik dari produksi dalam negeri. Apakah program ini akan meningkatkan impor produk luar negeri yang akan berakibat ikut menyumbang defisit transaksi berjalan. Monggo pihak BOD Pertamina bisa mengkonfirmasi kebijakan ini,” ungkap Yusri menirukan konfirmasinya ke Tajuddin Noor yang berujung pemblokiran nomor whatsapp miliknya oleh seorang pejabat publik tersebut.

“Ngelola perusahaan saja semester 1 rugi Rp 11,13 triliun, bukannya prihatin sebagai momen evalusi untuk memperbaiki diri, malah jor-joran dan ikut menambah defisit transakai berjalan kalau angka impornya semakin tinggi,” timpal Yusri lagi.

Sementara itu, urbannews.id juga mencoba mengkonfirmasi kebijakan tersebut kepada Tajuddin Noor. Namun tak jauh berbeda dengan kofirmasi Yusri Usman, Tajuddin Noor juga memblokir nomor whatsapp wartawan urbannews.id.

Banjir sepeda impor

Terkait impor sepeda, dilansir cnnindonesia.com, Kamis (25/9/2020), Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut Indonesia kebanjiran sepeda impor di tengah meningkatnya minat masyarakat bersepeda di era pandemi covid-19.

Pun demikian, ia tak merinci berapa banyak sepeda impor yang membanjiri pasar sepeda dalam negeri.

“Bersepeda ini suatu kegiatan yang sangat fun (menyenangkan), saya salah satu penggemar sepeda. Oleh karena ini menjadi penting karena di tengah pandemi saya dengar impor (sepeda) banyak sekali,” katanya dalam peresmian acara daring Pekan Nasional Keselamatan Jalan 2020, Jumat (25/9).

Budi menugaskan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiadi untuk hanya mempromosikan sepeda buatan dalam negeri.

Tujuannya, agar membantu para produsen sepeda lokal, sehingga dapat menambah kesempatan kerja di dalam negeri.(hen)

“Kalau bisa nanti sepeda produksi luar negeri ngga usah dipromosikan. Kita bisa promosikan jualan sendiri karena dengan kita memasarkan produk dalam negeri berarti kesempatan kerja untuk teman-teman kita banyak,” terang dia.

Lebih lanjut, dia juga mendorong penggunaan sepeda sebagai bagian dari kegiatan masyarakat.(hen)

Bagikan

Satu Lagi ‘Bisul’ Pertamina Terkuak Usai ‘Ditelanjangi’ Ahok di Medsos: Saham di Maurel and Prom Senilai 700 Juta Euro Rontok

Harga Saham Pertamina di Maurel and Prom Rontok. foto/ist

URBANNEWS.ID – Setelah ‘Nyanyian’ Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok soal borok perusahaan pelat merah itu baru-baru ini, satu lagi ‘bisul’ raksasa Migas nasional itu terkuak.

Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources (CERI), Yusri Usman, Kamis (24/9/2020), membeberkan temuan rontoknya harga saham perusahaan bernama Maurel and Prom. Pertamina telah memborong saham perusahaan Perancis ini sejak 2016 hingga 2018.

“Hari ini kita menyaksikan harga saham yang dulu pada tahun 2016 dibeli Pertamina dengan harga 4,2 Euro per lembar saham, hari ini, 24 September 2020, harga per lembar saham itu hanya 1,5 Euro,” ungkap Yusri.

Menurut keterangan Yusri, Pertamina membeli saham Maurel & Prom sejak Mei 2016 hingga 2018. Terakhir Pertamina menguasai 72,65% atau 267.836.513 lembar saham untuk tiga blok Migas di Tanzania, Gabon dan Nigeria.

“Produksi minyaknya saat itu hanya sekitar 24.000 barel per hari. Tak kurang dari 700 juta Euro uang Pertamina yang digelontorkan ke sana. Uang Pertamina ini pun bersumber dari hutang global bond,” beber Yusri.

Dilanjutkan Yusri, bukan hanya masalah pembelian saham Maurel and Prom ini yang harus ditanggung Pertamina. Ada lagi sinyalemen dugaan mark up yang terjadi dalam pembelian participacing interesrt (PI) di Blok Migas Alzajair sebesar USD 1,85 miliar.

Tak hanya itu, lanjut Yusri, sinyalemen kuat itu juga mengemuka pada pembelian saham Murphy di Malaysia senilai USD 1 miliar.

“Dan ternyata pembelian PI di Blok BMG itu semua sudah menelan investasi senilai Rp 568 miliar. Hal ini diungkap Kejaksaan Agung RI pada 9 September 2018 silam. Semua uang itu hilang tak berbekas setelah PI di Blok BMG itu dilepas senilai USD 0, alias gratis oleh Pertamina saat itu,” ungkap Yusri.

Padahal, lanjut Yusri, pada tahun 2013 Maurel and Prom sudah pernah ditawarkan kepada Pertamina. Tim evaluasi yang mengkaji potensi dan resiko penawaran itu menyimpulkan bahwa tawaran itu lebih tepat dimasukan ke keranjang sampah.

“Kalau kemudian pada tahun 2016 diputuskan diakuisisi sahamnya, tentu boleh saya bertanya siapa yang harus bertanggungjawab atas potensi kerugian Pertamina yang bisa mencapai ratusan juta Euro itu?,” ungkap Yusri.

Asal-usul Investasi Rp 568 Miliar

Dilansir tempo.co, 25 September 2018, Kejaksaan Agung menegaskan kerugian keuangan negara akibat dugaan korupsi investasi PT Pertamina di Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia mencapai Rp 568 miliar. Kasus ini berawal dari 2009 ketika PT Pertamina dipimpin Karen Agustiawan melakukan akuisisi atau investasi terhadap beberapa aset perusahaan ROC Oil yang berada di lahan minyak Blok BMG di Australia.

“Investasi Pertamina di BMG itu merugikan negara. Pembelian tidak membawa hasil. Investasi itu tidak berjalan tanpa adanya penelitian dan persetujuan dewan komisaris,” ungkap Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus M. Adi Toegarisman di Jakarta, Senin, 24 September 2018.

Adi menjelaskan, pintu masuk penyidikan perkara investasi Pertamina tersebut ada pada direktur hulu yang waktu itu dijabat oleh Bayu Kristanto. “Proses ini tanpa hasil penelitian, tanpa ada penilaian risiko, dan itu tetap berjalan yang akhirnya disetujui dan dilaksanakan investasi oleh direktur utama yaitu saudara Karen Agustiawan yang kami lakukan penahanan.”

PT Pertamina, Adi melanjutkan, melakukan langkah akuisisi atau investasi Blok BMG Australia dengan penawaran berdasarkan dari ROC Oil Company Ltd.Selama penelitian, hasilnya tidak mendapat persetujuan dewan komisaris. Dalam pelaksanaanya ditemui dugaan penyimpangan dalam pengusulan investasi yang tidak sesuai dengan Pedoman Investasi dalam pengambilan keputusan investasi.

Penyimpangan investasi tersebut yaitu tanpa adanya feasibility study atau kajian kelayakan secara lengkap. Akibatnya, penggunaan dana investasi senilai US$ 31,49 juta, beserta biaya yang timbul lainnya US$ 26,8 juta, tidak memberikan manfaat atau keuntungan PT Pertamina. Sehingga, penyidik memperkirakan proyek ini merugikan negara hingga Rp 568 miliar.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus menetapkan Karen Agustiawan sebagai tersangka dan ditahan di Rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur, selama 20 hari terhitung sejak 24 September 2018.

Sebelumnya penyidik Kejaksaan Agung juga sudah menetapkan tersangka lain, yakni mantan Chief Legal Councel and Compliance, Genades Panjaitan dan mantan Direktur Keuangan PT Pertamina, Frederik Siahaan serta mantan Manager Merger & Acquisition (M&A) Direktorat Hulu PT Pertamina berinisial Bayu Kristanto.

Sarat kejanggalan

Sementara itu, kompasiana.com edisi 7 April 2017, melansir soal Pertamina mencoba mengadu peruntungan dengan mengakuisisi saham Maurel & Prom (MP)dari Prancis sebesar 72,65% kepemilikan saham perusahaan. Langkah korporasi ini luput dari perhatian publik dimana banyak ditemukan kejanggalan dalam proses akuisisi tersebut. Walaupun niat mengakuisisi ini sudah ditawarkan sejak 2013, akan tetapi inisiasi pengambil alihan baru dibulan Mei 2016.

Menurut sumber di Kemeneg BUMN proses pengambil keputusan sangatlah super cepat, surat dari Board of Commisioner (BOC) perihal pengambil alihan tertanggal 28 Juli 2016 dan pada 29 Juli 2016 surat persetujuan dikeluarkan. Dengan berjalannya waktu pada Agustus 2016 Pertamina membeli 24,5%saham Maurel & Prom senilai 201,2 juta euro yang dimiliki oleh Pasifico, perusahaan yang dipimpin oleh Jean Francois Henin, sosok kontroversial dalam bisnis keuangan.

Kebijakan Pertamina dalam membeli saham Maurel & Prom ini dinilai berbagai analis sangatlah sarat kejanggalan, karena proses akuisisi ini terjadi disaat Maurel & Prom tengah berada dalam kesulitan keuangan. Sebab asset dan kemampuan perusahaan MP ditengarai sudah terkikis dan tidak mempunyai prospek bisnis kedepannya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya anak perusahaan dan kantor-kantor MP tutup serta bergabung kembali atau merger dengan bekas anak perusahaan yaitu MP internasional serta menghentikan semua usaha eksplorasi. Dan usaha penambangan yang jalan hanya di Gabon dan Tanzania saja, itupun tidak besar.

Jika dilihat dari laporan keuangan Maurel & Prom untuk 2015, perusahaan Prancis ini sangatlah tidak sehat. Data keuangan EBITDA MP anjlok hampir 200 persen, dimana dari 352 juta euro pada tahun 2014 menjadi 107 juta euro untuk tahun 2015. Kemudian hasil penjualan produknya juga mengalami penurunan yang sangat signifikan dari 550 juta euro ditahun 2014 menjadi 276 juta euro untuk tahun 2015. Dan lebih parahnyanya lagi nilai sahamnya anjlok parah, dari 15 maret 2013 sempat menyentuh 14,81 euro/lembar saham, sampai terjadinya proses akuisisi oleh Pertamina awal Agustus 2016 nilai saham Maurel & Prom hanya bernilai 2,85 euro/lembar saham pada Juli 2016.

Yang begitu mengherankan adalah begitu beraninya Pertamina membeli saham Maurel & Prom pada angka 4,20 euro/lembar saham dalam mengakuisisi perusahaan Maurel & Prom ini. Jika dari data diatas saja begitu parahnya nilai saham MP mengalami terjun bebas selama periode 2013 sampai awal Agustus 2016 disaat deal akusisi oleh Pertamina. Dan bahkan lebih parahnya lagi sempat disuspen oleh otoritas bursa Prancis padi Juli 2016 lalu.

Kejanggalan berikutnya adalah dalam kondisi yang tidak menguntungkan tersebut, Pertamina bahkan ingin menambah porsi sahamnya di Maurel & Prom agar dapat menguasai perusahaan tersebut diatas 51% kepemilikan. Pada 25 Januari 2017 Autorite des Marches Financiers (AMF) Prancis mengumumkan hasil penawaran pembelian saham (tender offer), dan hasilnya adalah per 1 Februari 2016 Pertamina menguasai 64,46% saham Maurel & Prom.

Langkah Pertamina ini merupakan awal dari “tender offer” pertama dimana Pertamina mengendalikan 125.924.574 lembar saham atau 64,46% saham Maurel & Prom. Selain itu Pertamina juga mengendalikan sebanyak 6.845.626 ORNANE (obligasi yang dapat ditukar dengan uang dan saham) 2019, atau setara dengan 46,70 persen dari “outstanding” ORNANE 2019 serta akan memegang 3.848.620 ORNANE 2021 yang setara dengan 36,88 persen dari “outstanding” ORNANE 2021. Dimana pembayaran kepada pemilik ORNANE akan dilakukan pada saat penyelesaian transaksi sekaligus penyerahan ORNANE kepada perusahaan dengan nilai 17,28 euro per ORNANE 2019, yaitu nilai nominal plus bunga sebesar 0,02 euro dan 11,05 euro per ORNANE 2021, yaitu nilai nominal plus bunga sebesar 0,03 euro.

Yang lebih mengejutkan lagi, hasil dari pembukaan kembali “tender offer” selanjutnya pada 9 Februari 2017, perusahaan migas pelat merah Indonesia ini kembali memperoleh saham dan obligasi (obligasi ditukarkan dalam bentuk tunai dan / atau saham baru dan / atau yang sudah ada: “Ornanes 2019” dan “Ornanes 2021” ) dari Maurel & Prom, 15.987.365 lembar saham Maurel & Prom, 790.213 Ornanes 2019 dan 510.530 Ornanes 2021 yang telah ditenderkan. Secara total, pada akhir penawaran tersebut, Pertamina menguasai 141.911.939 lembar saham Maurel & Prom atau setara 72,65%.

Dengan kepemilikan saham Maurel & Prom 72,65% ini, Pertamina mempunyai kendali penuh atas perusahaan swasta Prancis tersebut. Yang menjadi permasalahan adalah aksi korporasi Pertamina ini dinilai tidak sesuai dengan perhitungan bisnis. Dengan neraca keuangan yang terus turun dan anjloknya saham Maurel & Prom sampai saat ini yang hanya bernilai 3,38 euro/lembar saham (Bloomberg 7/4/2017), Pertamina terancam kerugian yang sangat besar. Dan jangan heran suatu saat nanti saham Pertamina di Maurel & Prom akan sangat tidak berharga sama sekali. Hal ini bisa dilihat dari laporan keuangan yang ada pada situs Maurel & Prom.

Dengan adanya indikasi kerugian tersebut, akuisisi oleh Pertamina yang merupakan kebijakan korporasi, maka semua direksi yang terlibat sejak awal proses hingga terjadinya akuisisi Maurel & Prom wajib dimintakan pertanggungjawaban. Kebijakan ini juga merupakan bentuk abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh direksi Pertamina. Dan bahkan ada kemungkinan terjadinya praktek korupsi dalam proses terjadinya akuisisi Maurel & Prom. Jadi sudah sewajarnya untuk menepis kecurigaan ini harus ada audit investasi dari BPK agar akuisisi ini menjadi terang benderang. Dan publik juga harus dijelaskan bahwa yang Pertamina akuisisi bukanlah perusahaan negara Prancis melainkan swasta punya.

Blok Migas Bajay Kok Seharga 2 Bus Jumbo

Sementara itu, rmol.id edisi 29 Agustus 2016 melansir impian PT Pertamina (Persero) yang ingin menjadi perusahaan energi kelas dunia mendadak terhenti sejenak. Tanpa alasan jelas, Pertamina ibarat melepaskan kesempatan emas menyusul batalnya rencana akuisisi blok migas West Qurna 2 yang berada di Irak.

Diketahui, West Qurna 2 termasuk blok migas paling subur di Irak dan bahkan termasuk terbesar nomor 2 didunia setelah blok Ghawar di Saudi Arabia.

Pembatalan itu pun semakin janggal karena Pertamina pada Oktober 2015 telah menyewa lembaga auditor PricewaterhouseCoopers (PwC) untuk melakukan audit finansial terhadap blok yang dikelola LukOil itu. Adapun hasil audit finansial tersebut adalah sangat baik dan positif.

Kemudian, due diligence (uji kelayakan) pun sudah dilakukan tim teknis Pertamina yang dilakukan pada periode Februari hingga Juni 2015.

Celakanya, beredar kabar, sejak pertengahan Agustus 2016 LukOil asal Rusia, pemilik hak pengelolaan Blok West Qurna 2, telah menutup peluang Pertamina untuk mengakuisisi sahamnya sebesar 30 persen dari nilai 75 persen milik LukOil. Ini ada apa?

“Produksi West Qurna 2 sekarang sekitar 450 ribu barel per hari (bph) dan 2019 akan mencapai 1,2 juta bph. Maka coba bandingkan dengan saham milik Jean Prancois Heinin melalui perusahaan Pasifico yang dibeli Pertamina sekarang di Prancis (Maurel & Prom), itu pun bukan beli aset melainkan membeli saham induk (holding), dengan harga 201,2 juta Euro setara Rp 2,9 triliun,” urai Direktur Keuangan Pertamina Arief Budiman mengamini rilis Dirut Pertamina, Dwi Sucipto pada Jumat (26/8).

“Padahal produksinya hanya sekitar 25 ribu barel perhari ( bph) di tiga negara yakni Gabon, Tanzania dan Nigerian dengan total cadangannya hanya sekitar 250 juta barel,” beber Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman, Senin (29/8).

Berdasarkan data yang diperoleh, lanjut Yusri, semula LukOil menawarkan kepemilikan 30 persen sahamnya di West Qurna 2 seharga sekitar USD 1,2 miliar atau setara Rp 15,864 triliun (kurs Rp 13.220), dengan asumsi harga minyak saat itu 70 dolar AS per barel.

“Kalau saat ini harga minyak rata-rata di bawah 45 dolar AS per barel, tentu kalau Pertamina serius melakukan negosiasi bisa dapat harga di bawah USD 1 miliar,” terang Yusri.

Tapi, peluang itu sekarang sudah tertutup dan hilang disebabkan pada batas terakhir Pertamina tidak memberikan harga indikasi kepada LukOil. Harganya juga relatif murah.

“Anehnya kenapa Pertamina melepas kesempatan tersebut, hal itulah yang segera harus dijelaskan Pertamina ke publik, sehingga tidak ada kesan membeli Bajay kok seharga dua bus jumbo,” jelas Yusri.

Lantaran kalah cepat, menurut Yusri, kesempatan membeli 30 persen saham LukOil di West Qurna 2 pun ditelikung oleh Petronas, Mitsubishi, dan CNPC.

Situs resmi LukOil menjelaskan, pada 12 Desember 2009, konsorsium LukOil dan perusahaan asal Norwegia, StatOil, memenangkan tender pengembangan Blok West Qurna 2. Diperkirakan cadangan minyak di blok tersebut total mencapai 13 miliar barel, yang dihasilkan dari dua formasi utama, yakni Mishrif dan Yamama. Blok West Qurna Barat 2 adalah salah satu ladang minyak terbesar di dunia.

West Qurna 2 berlokasi di Irak selatan, 65 km di sebelah barat laut dari kota pelabuhan utama Basra. Lapangan migas tersebut ditemukan pada 1973, setelah sebelumnya pada 1970-an ahli geologi asal Soviet (Rusia) melakukan sejumlah kegiatan eksplorasi. Saat ini luasan kontrak area West Qurna 2 mencapai 300 kilometer persegi.

Pada 31 Januari 2010, pengembangan dan kontrak servis produksi (production service contract) untuk West Qurna (Tahap 2) diteken. Kontrak ini telah diratifikasi oleh dewan menteri Irak.

Adapun komposisi pemegang saham blok tersebut adalah, Iraqi South Oil Company (perusahaan BUMN Irak) dan konsorsium termasuk LukOil yang memiliki 75 persen saham, perusahaan asal Irak bernama National Iraqi North Oil Company (25 persen), dan StatOil memiliki 18,75 persen saham sebelum saham tersebut akhirnya pada Mei 2012 dialihkan ke LukOil.

Selanjutnya, pada Januari 2013, amandemen kontrak ditandatangani, antara lain, menargetkan produksi hingga 1,2 juta bph dengan masa produksi 19,5 tahun dan perpanjangan masa kontrak untuk periode 25 tahun.(hen/tempo.co/rmol.id/kompasiana.com)

Bagikan

Dewan Komisaris Pertagas Diminta Bersikap Tegas atas Tindakan Konyol Dirut Pertagas di Proyek Pipa Blok Rokan Senilai Rp 4,3 Triliun Lebih

Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman

URBANNEWS.ID – Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman menyesalkan sikap tertutup Direktur Utama Pertagas Wiko Migantoro dan Sekretaris Perusahaan Pertagas Fitri Erika terkait proyek jaringan pipa Blok Rokan senilai USD 300 juta.

“Saya sangat menyesalkan sikap Dirut Pertagas dan Sekper Pertagas dalam menjawab pertanyaan Tim Urbannews.id, apalagi konten yang dipertanyakan itu adalah hal yang bukan rahasia, bahkan wajib untuk diketahui publik tentang bagaimana proses bisnis di Pertagas apakah sudah dijalankan mengikuti kaidah Good Corporate Governence sebagai sebuah korporasi seperti yang sering didengungkan oleh Direksi Holding Pertamina dan Ahok sebagai Komisaris Utamanya, timbul pertanyaan kenapa dikelola seperti lembaga intelijen?,” ungkap Yusri, Minggu (13/9/2020) malam.

Selain itu, kata Yusri, Pertagas merupakan anak usaha PT PGN Tbk. Ada 47% saham publik di induk usahanya. “Kejadian ini merupakan preseden buruk di saat kebijakan holding Pertamina akan melakukan IPO kepada sub holding nya, bisa hilang kepercayaan publik akibat sikap Dirut Pertagas ini,” ujar Yusri.

Oleh sebab itu, lanjut Yusri, Dewan Komisaris Pertagas harus memberikan teguran kepada Dirut Pertagas. “Bila perlu dicopot, karena dia telah melanggar UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik,” beber Yusri.

“Atau jangan-jangan benar apa yang diduga saat ini, bahwa ada kongklikong dalam proses pemilihan calon mitra investasi senilai USD 300 juta untuk membangun jaringan pipa di Blok Rokan ini,” timpal Yusri.

Karena beredar info di internal Pertagas, bahwa dirut sering diancam untuk memenangkan perusahaan tertentu sebagi mitra investasi di blok Rokan, bahkan katanya sempat diancam akan menahan tantiem untuk seluruh direksi Pertagas, kalau info ini benar, maka ada hal serius telah terjadi penyalah gunaan wewenang oleh oknum direksi PT PGN.

Yusri mengatakan, harus ada sikap tegas dari Dewan Komisaris Pertagas atas dugaan penyimpangan yang muncul terkait tata kelola perusahaan ‘pelat merah’ itu.

“Oleh sebab itu, kami menunggu sikap tegas Dewan Komisaris Pertagas dan Dewan Direksi PT PGN Tbk untuk mengklarifikasi langkah konyol Dirut Pertagas ini, karena tak elok mengurus perusahaan publik seperti gaya preman.

Apabila dalam satu minggu ini tidak ada upaya klarikasi dari dewan direksi Pertagas atau PT PGN Tbk, kata Yusri, maka pihaknya akan melakukan langkah hukum, yaitu akan mengugat ke pengadilan atas dugaan perbuatan melawan hukum oleh pejabat publik.

“Apakah dia tidak paham, kalau proses bisnis dalam investasi pipa ini juga akan dihitung sebagai beban produksi minyak per barel ketika akan dijual ke kilang Pertamina untuk dijadikan BBM atau produk petrokimia sebagai turunannya,” ulas Yusri.

Ditegaskan Yusri, ujung dari proses yang tidak efisien di Pertagas, tentu akan ditanggung rakyat, yang terpaksa harus membeli BBM dengan harga yang mahal.(hen)

Bagikan

Suko dan Achandra Datang, Laba PGN Terjun Bebas 87 Persen

Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman.

URBANNEWS.ID – Ternyata bukan hanya PT Pertamina (Persero) sebagai holding saja yang mengalami kerugian mencapai Rp 11,13 triliun pada perhitungan rugi laba di semester pertama tahun 2020. Hal yang sama juga dialami subholdingnya, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS). Sepanjang semester pertama tahun 2020 labanya anjlok mencapai 87,56 persen.

Demikian diungkapkan Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman kepada urbannews.id, Sabtu (12/9/2020) di Jakarta.

“Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan pada Jumat 4 September 2020 oleh Direktur Keuangan PGN Arie Nobelta Kaban, terungkap laba periode berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik induk di semester pertama pada tahun 2020 hanya sebesar USD 6,72 juta atau sekitar Rp 97,5 miliar (kurs Rp 14.500/USD). Sementara pada periode yang sama pada tahun 2019, laba bersih tercatat USD 54,04 juta,” beber Yusri.

Menurut Yusri, meskipun Arie Kaban menyatakan bahwa kinerja keuangan PGAS pada semester pertama ini sangat dipengaruhi oleh triple down effect, yaitu akibat dampak pandemi Covid 19 terjadi penurunan konsumsi, disertai penurunan harga minyak dan gas dunia, dan pelemahan kurs rupiah terhadap dolar AS, akan tetapi alasan itu tidak juga bisa dibenarkan semuanya.

“Karena dalam kondisi harga minyak dan gas serta LNG yang lagi murah dimulai pada Maret 2020 itu, mungkin banyak berpengaruh hanya pada sektor hulu PGAS saja, yaitu terhadap aktifitas PT Saka Energi. Di hilir hanya relatif sedikit saja, karena banyak industri yang membatasi operasinya. Tetapi karena PSBB dan work from home seharusnya konsumsi gas rumah tangga semakin meningkat,” kata Yusri.

“Lazimnya sektor hilir berkontribusi besar bagi laba perusahaan. Ada pun contoh lainnya ternyata konsumsi LPG meningkat tajam dan harga jualnya tidak sepeser pun dikoreksi oleh Pertamina. Padahal CP Aramco saat itu hanya sekitar USD 250 per metrik ton. Sebelumnya CP Aramco LPG bisa mencapai USD 500 per metrik ton,” lanjut Yusri.

Direksi dan komisaris tidak harmonis

Dikatakan Yusri, menurut informasi yang beredar kuat, salah satu penyebab melemahnya kinerja PGAS saat ini akibat adanya ketidakharmonisan antara sesama anggota BOD dan antara anggota BOD dengan BOC setelah RUPS PGAS pada Mei 2020 oleh Meneg BUMN.

“Yaitu atas pengangkatan Suko Hartono sebagai Dirut dan Achandra Tahar sebagai Komisaris Utama, kondisi ketidakharmonisan itu terasa kental ketika rapat-rapat BOD dengan BOC dilaksanakan, akibatnya banyak program-program jalan di tempat,” ungkap Yusri.

Pasalnya, kata Yusri lagi, kehadiran kedua figur itu bukannya membuat organisasi itu semakin solid dalam membawa visi dan misi perusahaan agar semakin baik, tetapi katanya mereka terkesan hanya membawa agenda masing-masing. Inilah yang tidak boleh terjadi, sebab akan berdampak luas terhadap kinerja perusahaan.

“Seperti publik ketahui, Achandra Tahar sewaktu menjabat sebagai Wamen ESDM sering membuat kebijakan yang kontroversial yang berdampak buruk terhadap masa depan sektor hulu migas nasional jangka panjang, yaitu menerapkan konsep gross split dengan merubah konsep cost recovery yang sudah diadopsi puluhan perusahaan migas di dunia. Terbukti sekarang konsep gross split telah dikoreksi oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif,” ulas Yusri.

Selain itu, kata Yusri, Achandra Tahar diduga adalah sosok di balik kebijakan perubahan harga kontrak gas menjadi lebih mahal, yang dibeli oleh PGN senilai USD 0,90 cent per MMBTU, yaitu dari harga USD 2,6 menjadi USD 3,5 per MMBTU untuk gas dari blok Coridor lapangan Grisiik Conoco Philips pada 1 Agustus 2017.

“Anehnya lagi, PGN dicekik tidak boleh menaikan harga jualnya ke PLN di Batam, apa tidak konyol ini?,” ujar Yusri.

Bagikan

KPK Harus Mengawal Revisi UU Minerba yang Dipercepat di DPR

URBANNEWS.ID – Tak berselang beberapa hari setelah Sekretariat Negara mengembalikan Rancangan Peraturab Pemerintah (RPP) Minerba ke-6 kepada Kementerian ESDM, Kementerian di bawah kendali Menteri Ignasius Jonan ini kembali mendadak mengajukan revisi UU Minerba ke DPR RI pada 8 Juli 2019.

Diketahui sebelumnya, pengembalian RPP itu oleh Setneg adalah atas permintaan KPK kepada Presiden. Sebab, RPP itu dianggap menyimpang dari regulasi yang ada. Bahkan, pemberian IUPK terhadap PT Tanito Harum adalah sebuah pelanggaran terhadap UU Minerba.

Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources, Yusri Usman kepada urbannews.id dari Medan, Senin (15/7/2019).

“Padahal sebelumnya sekitar bulan April 2018 Menteri ESDM Ignatius Jonan telah mengatakan di berbagai media tidak perlu cepat-cepat merevisi UU Minerba Nomor 4 tahun 2009. Ada pun alasannya saat itu menurut Jonan masih belum 10 tahun sejak diundangkan, maka tak ada urgensinya UU Minerba tersebut untuk direvisi. Sehingga kalau melihat sikap dan perbuatan pejabat Kementerian ESDM selama ini terkesan tersandera oleh konglomerat batubara dan berpotensi menjadi upaya menjerumuskan Presiden,” ungkap Yusri.

Apalagi, lanjut Yusri, sikap Presiden Jokowi sangat berbeda dalam menentukan kebijakan di sektor Minerba. 

“Contohnya divestasi saham PT Freeport Indonesia yang sangat ngotot sampai dengan segala cara agar untuk dapat menguasai saham 51%. PT Inalum bahkan terpaksa mencari pinjaman sebesar USD 3.85 miliar. Namun ironisnya, saat ini ada potensi tambang batubara ex lahan PN Batubara secara gratis dapat diperoleh oleh BUMN Tambang, tetapi Pemerintah terkesan mengabaikannya,” kata Yusri.

Selain itu, kata Yusri, dari sisi potensi penerimaan negara jauh lebih besar dari tambang Freeport. 

“Nilai potensi pendapatan bersih bisa mencapai USD 2.5 miliar setiap tahunnya bagi BUMN tambang, tetapi anehnya oleh pembantunya Presiden dibuat dengan segala upaya untuk tetap bisa dikelola oleh konglomerat swasta,” ungkap Yusri.

Oleh karena itu, lanjutnya, sekarang timbul pertanyaaan publik apakah upaya tergesa-gesa saat ini yang telah dilakukan oleh Kementerian ESDM hanya untuk kepentingan menyelamatkan tujuh pemilik PKP2B agar dapat diperpanjang izinnya dalam bentuk IUPK, atau betul untuk kepentingan ketahanan energi nasional. 

“Karena tidak ada satu kalimat pun di dalam UU Minerba dan PKP2B ada kewajiban bagi Pemerintah untuk memperpanjangnya,” tukas Yusri.

Namun, kata Yusri, kalau benar upaya revisi UU Minerba dikatakan untuk kepentingan nasional, seharusnya sejak awal terhadap lahan tambang PKP2B generasi pertama oleh Kementerian ESDM sudah menunjuk BUMN Tambang untuk menjadi pelaksananya sesuai ketentuan Pasal 74 UU Minerba.

“Dan pentingnya kebijakan itu agar terhindar kekosongan kendali tambang dari kerusakan yang berdampak terhadap lingkungan yang akan terjadi dan pemutusan hubungan kerja seluruh karyawan yang sudah lama bekerja diperusahaan PKP2B tersebut,” ungkap Yusri.

“Karena soal pengalihan operasi sebuah lapangan Migas dan tambang selama ini merupakan hal yang biasa dan sudah banyak contohnya bisa berjalan dengan baik tanpa perlu melakukan pemutusan hubungan kerja bagi karyawannya maupun potensi rusaknya lokasi tambang akibat tidak ada yang bertanggung jawab mengelolanya bisa menimbulkan dampak kerusakan lingkungan,” tambah Yusri.

Seharusnya, ujar Yusri, Kementerian ESDM berkomitmen tinggi dalam menjalan kan kebijakannya sesuai UU Minerba dengan memberikan semua lahan PKP2B generasi pertama yang akan berakhir izinya kepada BUMN tambang untuk menjaga ketahanan energi nasional jangka panjang, dengan menjadikan energi primer batubara sebagai penyangga kebutuhan PLTU milik PLN dan swasta yang diperkirakan mencapai 180 juta metrik ton pertahun pada tahun 2024 nanti.

“Untuk itu, sebaiknya KPK mengawal ketat proses revisi UU Minerba ini di DPR, apalagi menjelang berakhirnya masa DPR periode 2014-2019, sangat rawan terjadi praktek kongkalikong dengan pemilik PKP2B dan oknum pejabat Kementerian ESDM,” ujar Yusri.

Selain itu, lanjut Yusri, mengingat Indonesia hanya mempunyai sisa cadangan batubara sekitar hanya 2% dari total cadangan dunia, maka kini tibalah saatnya adanya semangat dari Pemerintahan Jokowi harus berani menentukan sikap pro ketahanan energi nasional dengan segera menugaskan BUMN Tambang sebagai operatornya.

“Karena dalam sisa potensi cadangan batubara kita ibarat ‘kereta terakhir’ dan momen ini tak kan terulang lagi di kemudian hari. Salah menentukan kebijkan hari ini, maka anak cucu kita harus menderita panjang di kemudian hari,” tutup Yusri.(hen)

Bagikan

Istana ‘Menampar’ Menteri ESDM Lewat Penolakan RPP Minerba

Oleh: Yusri Usman, Direktur Eksekutif CERI

DIKEMBALIKANNYA Rancangan Perubahan Ke-6 Peraturan Pemerintah (RPP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) setelah Lebarab pekan lalu oleh Sekretariat Negara, merupakan ‘tamparan keras’ Presiden kepada Menteri ESDM. Alasannya jelas, Menteri BUMN tidak mau atau belum memberikan paraf setiap lembar RPP yang ada. Sikap Sekretaris Negara (Sekneg) tersebut patut diapresiasi dengan acungan dua jempol. 

Penolakan Presiden melalui Sekneg sebagai sinyal keras bahwa Kementerian ESDM dinilai tidak taat azas terhadap UU dalam merivisi sebuah peraturan, termasuk terhadap UU Minerba Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, sekaligus atas UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Hirarkis dan Tata Cara Pembuatan Undang Undang.

Atau sebaliknya, pengembalian RPP itu oleh Sekneg mungkin bocor bahwa KPK akan meningkatkan kasus perpanjangan PT Tanito Harum ke tingkat penyidikan.

Sejak semula, RPP Nomor 23 tahun 2010 yang diajukan Menteri ESDM dinilai aneh. Ibarat operasi intelijen, semua proses dilakukan dengan sunyi senyap, tidak seperti yang diatur dalam UU Nomor 12 tahun 2011. Menurut undang undang ini, semestinya setiap akan melakukan perubahan sebuah peraturan, selalu diawali sosialisasi terhadap stakeholder. 

Mengingat RPP Nomor 23 tahun 2010, lebih banyak bersifat teknis, justru lazimnya harus diawali dengan sosialisasi dan bahkan lewat Forum Group Discussion (FGD). Semestinya, Kementerian dapat melakukan FGD dengan Persatuan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI), Ikatan Ahli Geologi Indonesia(IAGI), atau fakultas yang terkait aktifitas pertambangan di berbagai perguruan tinggi.

Namun yang terjadi, Kementerian ESDM justru melakukan komunikasi terbatas dan sepihak dengan pihak pemilik tambang PKP2B. Kementerian ESDM tercatat menghiraukan amanah UU Minerba, dimana Sumber Daya Alam (SDA) semestinya diletakkan pada filosofi dimiliki oleh semua rakyat Indonesia, dan dikelola Negara untuk kepentingan rakyat. 

Oleh Menteri ESDM justru perubahan PP sebatas dikomunikasikan dengan pemilik tambang, tanpa menghiraukan pihak-pihak terkait, baik asosiasi, universitas dan bahkan Non-Government Organization (NGO) yang atas UU yang ada, berhak mengetahui keberadaan SDA. 

Sekitar Oktober 2018, kami mendapatkan bocoran bahwa RPP tersebut telah lolos harmonisasi ke Kementerian Hukum dan HAM, tanpa proses harmonisasi terlebih dahulu ke Kementerian BUMN. 

Sikap potong kompas oleh Kementeriaan ESDM yang selanjutnya mengirimkan langsung ke Sekretariat Negara untuk mendapat tanda tangan Presiden, menjadi langkah Menteri ESDM yang patut dipertanyakan. Apalagi langkah Menteri ESDM, terkait dengan keberadaan SDA (batubara) yang langsung menyentuh ketahanan energi nasional.

Mengingat kepentingan negara atas SDA, dan khususnya bagi ketahanan energi nasional jangka panjang, Sekneg dan Menteri BUMN mempunyai sikap lain. Sikap mereka jauh berbeda dengan sikap Kementeriaan ESDM. 

Melalui penilaian menyeluruh atas UU Minerba, dan ‘roh’ UU Minerba untuk memperbesar peran BUMN, Menteri Sekretaris Negara mencium gelagat aneh atas RPP yang diusulkan oleh Menteri ESDM. 

Atas alasan itu, Sekneg mengirimkan surat kepada Menteri BUMN awal Januari 2019 untuk memintakan tanggapan dan paraf. Oleh Menteri BUMN, surat Sekneg telah direspon pada 11 Maret 2019, yang intinya Kementerian BUMN sesuai isi dan perintah UU Minerba menuntut hak prioritas kepada BUMN Tambang untuk mengelola tambang PKP2B yang telah dan akan berakhir izin kontraknya. Oleh BUMN dilakukan lebih untuk menyesuaikan atas amanah UU Minerba, khususnya untuk menjaga ketahanan energi nasional.

Diduga usulan RPP yang tak lazim ini kental mengangkat kepentingan sepihak, yaitu pemilik PKP2B. Proses pengajuan RPP terlihat sebatas mengakomodir kepentingan delapan konglomerat batubara dari pada kepentingan nasional. 

Padahal delapan PKP2B generasi pertama, awalnya dimiliki oleh BUMN juga, yaitu PN Batubara. Melalui Kepres Nomor 75 tahun 1996, Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi IB Sujana, lahan tambang batubara tersebut diambil alih untuk dikerjamasakan dengan swasta asing dan swasta nasional.

Salah satu dari kedelapan pemilik PKP2B yaitu PT Tanito Harum (milik Kiki Barki) telah berakhir pada 15 Januari 2019. Akan tetapi RPP keenam tak kunjung diteken oleh Presiden Jokowi. 

Harus diakui, proses ini menjadi kesalahan Kementeriaan ESDM melalui Dirjen Minerba, yang tidak mempersiapkan dengan baik, agar setelah berakhirnya PKP2B dapat berjalan sesuai dengan amanah UU Minerba, khususnya BUMN Pertambangan dalam memperkuat ketahanan energi nasional.

Sebaliknya yang terjadi, Menteri ESDM dan Dirjen Minerba justru terkesan panik dengan memaksakan perubahan PKP2B PT Tanito Harum menjadi IUPK pada tanggal 15 Januari 2019 dengan menggunakan payung hukum lama dan kontroversial (pemerintahan SBY-Budiono), yaitu Peraturan Pemerintah nomor 77 Tahun 2014. Padahal PP ini dinilai merugikan negara, karena kewajiban divestasi awalnya 51 persen bagi pemegang Kontrak Karya kepada Pemerintah, menjadi hanya 30% untuk tambang dibawah permukaan (undergroundmining). Bahkan PP tersebut telah direvisi untuk keempat kalinya menjadi PP Nomor 1 tahun 2017 yang telah dijadikan payung hukum oleh KESDM untuk merubah Kontrak Karta PT Freeport Indonesia menjadi IUPK agar tidak melanggar UU Minerba.

Menurut data Kementerian ESDM, tujuh perusahaan PKPB2B (Perjanjian Karya Pertambangan Batubara) generasi pertama yang sudah berakhir waktunya sebagai berikut; 1. PT Tanito Harum – 15 Januari 2019, seluas 35.757 Ha; 2. PT Arutmin Indonesia – 02 November 2020, seluas 70.153 Ha; 3. PT Adaro Indonesia – 30 September 2022, seluas 34.940 Ha; 4. PT Kaltim Prima Coal – 31 Desember 2021, seluas 90.938 Ha; 5. PT Multi Harapan Utama – 02 April 2022, seluas 46.063 Ha; 6. PT Kideco Jaya Agung – 13 Maret 2023, seluas 50.921 Ha; dan 7. PT Berau Coal pada – 26 April 2025, seluas 118.400 Ha

Sehingga tak salah KPK mensinyaalir ada dugaan pelanggaran dilakukan oleh pejabat di Kementerian ESDM terhadap regulasi atas perubahan PKP2B oleh PT Tanito Harum menjadi IUPK. Infonya, sudah banyak pejabat Kementerian ESDM seperti ‘strikaan’ mondar-mandir ke KPK untuk dimintai keterangannya terkait perpanjangan dan perubahan IUPK PT Tanito Harum, termasuk beberapa ahl- ahli pertambangan dan hukum dimintakan keterangannya.

Untuk PKP2B yang semestinya akan berakhir setelah dua tahun kedepan, semestinya Menteri ESDM dapat lebih mempersiapkan untuk kepentingan BUMN Pertambangan, namun ironisnya justru pengajuan ijin perpanjangan yang seharusnya dapat diajukan paling cepat dua tahun sebelum kontrak habis dan paling lambat enam bulan sebelum berakhirnya kontrak, justru oleh Menteri ESDM dalam RPP dapat diajukan lima tahun sebelum kontrak berakhir. Ini terlihat dengan jelas, bagaimana RPP dibuat sebatas untuk mengakomodir kepentingan pemilik PKP2B.

Mengingat RPP Nomor 23 tahun 2010 telah ditolak Presiden, seharusnya peristiwa itu semakin meyakinkan semua penyidik KPK bahwa perubahan dan perpanjangan izin dalam bentuk IUPK terhadap PT Tanito Harum adalah pelanggaran hukum. 

Adapun nilai kerugian negara sangat mudah dihitung, yaitu keuntungan yang harusnya bisa dinikmati oleh BUMN ternyata dinikmati oleh PT Tanito Harum, maka bisa jadi wajib hukumnya untuk dilakukan proses penyidikan untuk menentukan siapa tersangkanya.***

Medan 19 Juni 2019

Bagikan