Arsip Tag: Enam Laskar FPI Tewas

TP3 Temui Fraksi PPP, Minta DPR Usung Hak Angket soal Pembunuhan Enam Laskar FPI

Ilustrasi. Keluarga Korban Penembakan Laskar FPI.

URBANNEWS.ID – Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan Enam Laskar FPI (TP3) telah temui dan beraudiensi dengan Fraksi PPP DPR. Audiensi berlangsung pada 13 April 2021 di Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta.

TP3 bertemu Anggota DPR FPPP, Arsul Sani, yang juga merupakan Wakil Ketua MPR RI. Sedangkan Abdullah Hehamahua memimpin delegasi TP3 Temui Fraksi PPP. Ia datang bersama Marwan Batubara, Chusnul Mar’iyah, Wirawan Adnan, Syamsul Balda, Mursalin, Neno Warisman, Edy Mulyadi dan Ibrahim Aji.

Abdullah Hehamahua menjelaskan tentang latar belakang pembunuhan enam laskar FPI dan penanganan kasus tersebut oleh Komnas HAM dan Pemerintah yang mereka anggap jauh dari nilai kebenaran dan keadilan.

Selanjutnya Marwan Batubara menjelaskan berbagai langkah advokasi TP3. Termasuk pernyataan sikap, doa dan zikir nasional, serta audiensi dengan Presiden Jokowi. Kemudian Marwan menyampaikan surat permintaan khusus kepada Fraksi PPP DPR.

Arsul Sani menyambut baik kedatangan delegesi TP3. Ia memberi apresiasi atas langkah TP3 memberikan kepercayaan kepada mereka untuk beraudiensi dengan FPPP DPR perihal kasus pembunuhan enam laskar.

Arsul Sani menyampaikan akan berupaya maksimal, sesuai metode dan pendekatan Fraksi PPP. Agar kasus tersebut dapat tuntas secara transparan dan berkeadilan sesuai hukum berlaku.

Empat poin penting TP3

Sementara itu, dalam suratnya kepada Fraksi PPP DPR RI, TP3 menuntut antara lain meminta Pemerintah dan DPR untuk menyatakan agar laporan Komnas HAM yang diberi judul Laporan Penyelidikan atas kasus pembunuhan enam laskar FPI bukanlah merupakan laporan penyelidikan, namun hanyalah laporan pemantaun.

Selain itu TP3 juga menuntut Pemerintah dan DPR untuk meminta Komnas HAM melakukan penyelidikan kasus pembunuhan brutal laskar FPI sesuai UU Nomor 26 Tahun 2000.

TP3 juga meminta DPR mengusung Hak Angket terhadap Pemerintah, terutama agar Komnas melakukan penyelidikan atas pelanggaran HAM berat atas pembunuhan enam laskar FPI;

Tak kalah penting, TP3 juga meminta Komnas HAM untuk menggunakan wewenangnya dengan melakukan penyelidikan sesuai dengan Pasal 18 UU Nomor 26 Tahun 2000 dan membentuk tim adhoc dengan melibatkan unsur masyarakat sesuai Pasal 18 ayat 2.(hen)

Baca juga:

TP3 Nyatakan Telah Terjadi Pembantaian Terencana atas Enam Laskar FPI

Bagikan

Kemana Kapolda Metro Jaya Ya?

TAMPIL percaya diri menjadikan Polisi sebagai korban penyerangan laskar FPI dalam kasus “Km 50” dengan mempertontonkan senjata api dan senjata tajam lainnya. Belakangan bukti-bukti hilang atau menguap, kecuali senjata api yang berubah menjadi rakitan. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran didampingi oleh Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurrahman. Tak jelas relevansinya selain pamer kekuasaan.

Tahap berikut menetapkan enam syuhada anggota laskar FPI sebagai tersangka yang tentu mendapat reaksi bahkan cemoohan publik. Terkesan membangun opini kesalahan ada pada keenam anggota laskar yang ditembak. Bangunan opini yang nyatanya gagal tersebut akhirnya dibatalkan dengan pencabutan status tersangka. Kasus tidak terhenti. Terpaksa muncul tersangka baru dari kalangan Polisi sendiri.

Tiga calon tersangka yang diduga pelapor itu sebenarnya masih diragukan sebagai pelaku sesungguhnya, hingga kini pihak Kepolisian belum mengumumkannya meskipun sekedar inisial. Kekhawatiran publik adalah pelaku sebenarnya telah raib atau diraibkan sehingga dapat memutus mata rantai komando. Meskipun demikian tiga tersangka nanti tidak akan luput dari pantauan dan penilaian masyarakat.

Indonesia Police Watch (IPW) merilis apresiasi peningkatan status menjadi penyidikan. Meminta agar penyidik membuka smartphone petugas di lapangan apakah sebelum penembakan mereka berkomunikasi dengan atasan berpangkat AKBP, Kombes atau mungkin juga Perwira berpangkat Jenderal.

Sebelum jejak digital dihilangkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, maka jejak digital tersebut harus diamankan. “Sangat mustahil jika dalam penguntitan itu tidak terjadi komunikasi dan koordinasi” tegas Ketua IPW Neta S. Pane.

Sejak ada rekomendasi Komnas HAM bahwa aparat melakukan unlawful killing, maka Kapolda Metro rasanya menjadi agak “pendiam”. Suara lantang, hebat, dan percaya diri hilang dari pemberitaan. Konon ada yang mengaitkan dengan efek mubahalah bahwa sang komandan terganggu kesehatan. Namun itu baru kicauan burung saja.

Desakan rasional adalah pencopotan segera Irjen Fadil Imran dari jabatan Kapolda Metro Jaya, hal ini agar pemeriksaan para tersangka yang tak lain adalah anggota Polda Metro Jaya tersebut tidak diintervensi atau direkayasa oleh atasannya yang puncaknya adalah Kapolda Fadil Imran. Apalagi sebagaimana pandangan IPW, bahwa penembakan enam laskar tersebut mustahil tanpa komunikasi dan koordinasi dengan atasan.

Tentu terlalu jauh atau olok-olok saja jika hilangnya Kapolda Metro Jaya ini disamakan dengan Harun Masiku yang hilang misterius ditelan kasus.
Dengan tindakan awal kejahatan anak buah maka keterlibatan Kapolda Metro menjadi pertanyaan dan dugaan publik yang serius.
Pak Kapolda diduga mengetahui “komandan operasi” yang datang mengendarai Land Cruiser.

Hayo Pak Kapolda, muncul lah, beri statemen terbuka agar kasus pembunuhan ini menjadi lebih mudah terkuak. Tak ada gunanya menyembunyikan fakta atau data, perbuatan jahat bawahan maupun atasan tetap harus mendapat sanksi hukum yang sama. Mengambangkan, mengaburkan, atau menyembunyikan hanyalah memberi jalan agar waktu dapat membunuh dengan pelan-pelan. Siksaan yang tentu saja menyakitkan.

Memang berat posisi Kapolda dengan terus disorotnya kasus pembunuhan di luar batas enam anggota laskar FPI ini, apalagi jika terbit buku putih kelak yang menggambarkan persepsi rakyat tentang kejahatan kemanusiaan ini.


Meskipun mungkin Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran terpaksa harus mengundurkan diri, tetap saja dosa politik dan dosa keagamaan akan terus mengejar. Sulit mengelak dari tanggungjawab dari kejahatan kemanusiaan ini.***

Bandung, 17 Maret 2021
M Rizal Fadillah
Pemerhati Politik dan Kebangsaan.

Bagikan

IPW: Buka Percakapan Telepon Terduga Penembak Laskar FPI Hingga ke Tingkat Jenderal

Neta S Pane. foto/beritaindependen.com

URBANNEWS.ID – Ind Police Watch (IPW) memberi apresiasi pada Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Kabareskrim Komjen Agus yang sudah menaikkan status penanganan kasus penembakan di Km 50 Cikampek, yang menewaskan enam laskar FPI.

“Untuk itu IPW mendesak agar pihak pihak yang menangani kasus penembakan ini segera membuka akses komunikasi HP para polisi di lapangan yang diduga menembak keenam laskar FPI tersebut. Tujuannya agar diketahui, sebelum penembakan terjadi apakah mereka berkomunikasi dengan atasannya, dengan perwira berpangkat AKBP, Kombes atau perwira berpangkat jenderal,” ungkap Ketua Presidium Ind Police Watch, Neta S Pane kepada urbannews.id, Kamis (11/3/2021).

Menurut Neta, hal itu juga untuk membuka percakapan telepon para oknum polisi tersebut. “Lalu apa isi komunikasi mereka? Adakah perintah penembakan atau tidak dalam komunikasi tersebut? Sangat mustahil jika dalam penguntitan itu tidak terjadi komunikasi dan koordinasi. Dan sangat mustahil seorang anak buah tidak melakukan koordinasi dan bertindak sendiri-sendiri, padahal penguntitan itu perintah atasannya,” lanjut Neta.

Dikaakan Neta, selama ini akses komunikasi tersebut sepertinya belum dibuka, baik oleh Komnas HAM maupun oleh Tim FPI. “Padahal di sana ada jejak digital yang bisa menjadi petunjuk. Sebelum dihilangkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, jejak digital itu harus diamankan,” ulas Neta.

Menurut Neta, dinaikkannya status penanganan kasus ini adalah langkah baru dari Kapolri dan Kabareskrim untuk menyelesaikan kasus ini dengan tuntas.

“Sehingga dugaan unlawful killing atau pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh tiga anggota Polda Metro Jaya terhadap enam laskar Front Pembela Islam (FPI) yang tewas di Tol KM 50 Jakarta-Cikampek bisa dituntaskan dengan transparan,” lanjut Neta.

Neta juga mengatakan, dengan naiknya penyelidikan menjadi penyidikan, berbagai bukti, saksi, dan info baru bisa bermunculan.

“Temuan Komnas HAM sendiri mengindikasikan adanya unlawfull killing, atau pembunuhan di luar proses hukum, terhadap keempat anggota laskar FPI. Sehingga komnas HAM meminta kasus ini diproses hingga ke persidangan. Guna membuktikan indikasi yang disebut unlawfull killing, Komnas HAM sudah menyerahkan seluruh barang bukti, hasil temuan serta rekomendasi kepada Polri dengan harapan dapat memperjelas peristiwa penembakan laskar FPI di Tol Jakarta-Cikampek KM 50. Namun Komnas HAM sepertinya belum membuka jejak digital komunikasi para polisi di lapangan dengan atasan mereka yang memerintahkan aksi penguntitan,” ulas Neta.

Bagaimana pun, kata Neta, para polisi reserse itu menguntit laskar FPI berdasarkan perintah atasannya, mulai dari berpangkat AKBP, Kombes hingga jenderal. “Artinya, sepanjang penguntitan itu pasti terjadi komunikasi intensif. Tidak mungkin para polisi itu dilepas begitu saja. Sehingga segala tindakan petugas di lapangan tetap dalam kendali dan kontrol atasannya, yang juga melaporkan perkembangannya ke atasannya lagi,” ungkap Neta.

Untuk membuka kasus ini secara transparan, kata Neta, semua akses komunikasi dalam proses penguntitan tersebut perlu dibuka. Komunikasi HP antar ketiga polisi yang dituduh menembak itu dengan atasannya harus dibuka agar diketahui apa sesungguhnya perintahan atasannya itu.

“Begitu juga komunikasi HP atasannya dengan atasannya lagi yang berpangkat jenderal juga harus dibuka secara transparan, agar diketahui apa perintahnya, apakah ada perintah penembakan atau tidak. Semua identitas mereka, mulai polisi di lapangan, atasannya yang berpangkat AKBP, Kombes maupun jenderal harus dibuka secara transparan,” lanjut Neta.

Dikatakan Neta, sikap transparan sangat diperlukan agar kasus ini tuntas secara terang benderang. Sebab menyelesaikan kasus dugaan unlawful killing terhadap laskar FPI di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek hingga ke pengadilan sudah menjadi rekomendasi Komnas HAM.

“Tentunya Polri harus mendukung perkara ini dituntaskan secara profesional, transparan, akuntabel, dan presisi. Sebab itu IPW memberi apresiasi pada Kapolri dan Kabareskrim yang sudah meningkatkan penangan kasus ini dari penyelidikan menjadi penyidikan,” tutup Neta.(hen)

Bagikan

TP3 Nyatakan Telah Terjadi Pembantaian Terencana atas Enam Laskar FPI

URBANNEWS.ID – Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) atas peristiwa pembunuhan enam laskar FPI, Kamis (21/1/2021) mengeluarkan pernyataan sikap resmi mereka.

“Kami, Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) enam warga sipil Laskar FPI, dengan ini menyatakan akan melakukan advokasi hukum dan HAM berkelanjutan agar kasus pembunuhan atas enam warga sipil Laskar FPI agar terungkap jelas dan pelakunya diadili sesuai hukum yang berlaku,” ungkap TP3 dalam pernyataan yang diterima urbannews.id.

“TP3 melakukan langkah-langkah advokasi setelah mengamati secara cermat sikap, kebijakan dan penanganan kasus oleh Pemerintah dan Komnas HAM, yang kami nilai jauh dari harapan dan justru cenderung berlawanan dengan kondisi objektif dan fakta-fakta di lapangan,” lanjut TP3.

TP3 menyatakan, pada 7 Desember 2020, Kapolda Metro Jaya Fadil Imran mengatakan enam orang laskar FPI tewas dalam baku tembak, karena mereka melakukan penyerangan terhadap jajaran Polri yang sedang menjalankan tugas penyelidikan kasus Habib Rizieq Shihab (HRS).

Belakangan, lanjut TP3, pada 14 Desember 2020 Polri menyatakan dua laskar FPI tewas dalam baku tembak dan empat lainnya ditembak karena berupaya merebut pistol petugas di dalam mobil. “Polisi terpaksa melakukan tindakan tegas dan terukur,” kata Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri Brigadir Jenderal Andi Rian.

“Dari kompilasi infomasi yang dilakukan, TP3 menemukan fakta bahwa laskar FPI tidak memiliki senjata, tidak pernah melakukan penyerangan, dan dengan demikian tidak mungkin terjadi baku tembak,” ungkap TP3.

TP3 lebih lanjut menyatakan meyakini yang terjadi adalah pembunuhan dan pembantaian yang patut diduga telah direncanakan sebelumnya. “Sebaliknya, TP3 menilai, apa pun alasannya, tindakan aparat polisi tersebut sudah melampaui batas dan di luar kewenangan menggunakan cara-cara kekerasan di luar prosedur hukum dan keadilan alias extrajudicial killing,” lanjut TP3.

Menurut TP3, tindakan brutal aparat polisi ini merupakan bentuk penghinaan terhadap proses hukum dan pengingkaran atas azas praduga tidak bersalah dalam pencarian keadilan, sehingga bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan yang berlaku.

“Karena itu TP3 mengutuk dan mengecam keras para pelaku pembunuhan, termasuk atasan dan pihak-pihak terkait. TP3 menuntut pelakunya diproses hukum secara adil dan transparan. Sebagai pemimpin pemerintahan, TP3 meminta pertanggungjawaban Presiden Jokowi atas tindakan sewenang-wenang dalam kasus pembunuhan tersebut,” beber TP3.

Sementara itu, lanjut TP3, dalam konferensi pers 8 Januari 2021, Komnas HAM menyatakan dua mobil laskar FPI menghalang-halangi tugas polisi mengintai HRS, sehingga terjadi bentrok yang menyebabkan dua laskar tewas.

“Penembakan empat laskar FPI lainnya dinyatakan sebagai unlawfull killing. Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, mengatakan empat orang tersebut meninggal saat berada dalam penguasaan kepolisian. Anam mengatakan, maka peristiwa tersebut adalah pelanggaran HAM, karena tidak ada upaya lain untuk menghindari jatuhnya korban,” ungkap TP3.

Lebih lanjut, TP3 menyatakan bahwa pembunuhan enam laskar FPI oleh aparat negara tidak sekadar pembunuhan biasa dan dikategorikan sebagai pelanggaran HAM biasa, sebagaimana yang dinyatakan oleh Komnas HAM.

Bagikan