Arsip Tag: Jokowi

Ambisi Jokowi Mewariskan Ibu Kota Negara Baru

Presiden Joko Widodo. foto/bbc.com/ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK A

RANCANGAN Undang Undang (RUU) tentang Ibukota Negara (IKN) Omnibus law sebagai usulan Pemerintah Jokowi, merupakan salah satu RUU yang dijadikan dalam proglenas DPR- RI 2021. Ambisi Jokowi menentukan sendiri lokasi di Penajem Paser, Balikpapan, Kaltim.

Paling lambat pada 2024 proses pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur sudah terlaksana. “Pokoknya akhir 2024 harus pindah (ibu kota),” perintah Jokowi yang kemudian mendesak para menteri Kabinet Maju untuk bergerak cepat.

Perintah Jokowi jelas, ia ingin pemindahan ibu kota sebelum masa jabatannya berakhir. Ini adalah ambisi Jokowi. Mimpinya harus menjadi kenyataan bahwa untuk merayakan hari Proklamasi 17 Agustus 2024 harus di Ibu Kota Negara (IKN) baru. Tentunya ambisi tersebut adalah keinginan untuk legacy (warisan) yang akan di kenang sejarah.

Ambisi Jokowi akan di amini oleh Fraksi – Fraksi di DPR untuk menggodok RUU IKN baru (Omni bus law) secepatnya. Maklum semua merupakan koalisi partai gendut yang juga memetik keuntungan besar dari berbagi kue kekuasaan. Walaupun beberapa LSM lingkungan seperti WALHI, Jatam, Kiara sebelumnya gencar menyampaikan kajian gencar menyampaikan keberatannya, semua di dan terabaikan.

Jika hanya mengejar ambisi dan mimpi seorang Presiden, sebenarnya sangat berbahaya dan gambling (berjudi). Apalagi dengan kejar tayang, terburu-buru dengan target waktu. Bisa menyesal kemudian. Akan berakibat merugikan rakyat banyak. Akan menimbulkan banyak permasalahan di kemudian hari.

Saat ini apakah proyek raksasa tersebut merupakan kepentingan utama rakyat?. Jelas Tidak. Pertanyaan berikutnya apakah ambisi Presiden Joko Widodo akan berdampak positip dan negatif dalam jangka panjang. Bisa debatable.

Fakta selama periode pertama pemerintahan Jokowi, pertumbuhan ekonomi tetap stagnan di 5% (alias tidak tumbuh). Dan malah resikonya terbalik ratio Pendapatan Pajak malah terendah dari sejak jaman beberapa pemerintahan sebelumnya, walaupun infrastruktur gencar di mana-mana, dengan menambah utang secara luar biasa.

Ghost Town

Kenapa dikatakan gambling? Karena dalam pengalaman pemindahan IKN baru Indonesia yang akan melakukan perpindahan ibukota Negara dengan jarak yang luar biasa lebih 1000 km.

Serta melewati lautan. Berkaca kepada perpindahan ibukota Negara lain seperti Kuala Lumpur ke Putrajaya hanya berjarak 36 km, Amsterdam ke Den Hag 64 km, Sidney ke Canberra 247 km, begitu juga New York ke Washington 386 km, dan itu semua bisa di capai melalui jalan darat, baik kereta api, bus maupun kendaraan pribadi dari IKN lama ke IKN baru.

Patut di catat baik Den Hag, Canberra, maupun Washington sudah merupakan kota sebelumnya, infrastruktur tinggal menambah dan melengkapi.

Negara –negara tersebut membangun IKN baru dalam kondisi ekonomi mereka sedang melaju pesat. Menjadikan kota Canberra yang sudah ada sebelumnya menjadi IKN baru Australia membutuhkan waktu selama 20 tahun.

Berbeda dengan keinginan pemerintah Jokowi, jarak dengan Jakarta dan harus menyeberangi lautan, tidak bisa di capai melalui daratan. Sehingga IKN baru di Penajam bisa saja di kemudian hari menjadi IKN yang gagal menjadi ghost town (kota kosong).

Kutukan bagi generasi Z

Ketika hal itu terjadi, Presiden Joko Widodo sudah bukan lagi presiden yang akan di kenang sejarah, akan tetapi akan mejadi kutukan bagi generasi Z yang nantinya akan memerintah. Karena semua dana utang yang di pergunakan akan menjadi beban mereka.

Patut juga di catat bahwa membangun sebuah kota tidak bisa jika hanya di bangun untuk urusan administratif tok. Fungsi-fungsi sosial dan ekonomi harus di kembangkan dalam skala yang seimbang untuk memenuhi kebutuhan manusia di dalamnya. Infrastruktur kebutuhan sosial ekonomi manusia Indonesia sejak dulu sudah terbentuk di pulau Jawa. Ini Fakta yang sangat sulit untuk dirubah.

Contoh kecil di Aceh dan Sumbar pernah di bangun industri garmen (pakaian jadi) skala besar. Dasarnya pemerataan industri. Apa yang terjadi? Semua tidak jalan karena infrastruktur kebutuhan bahan bakunya semua ada di pulau Jawa (bahan kain, zipper, kancing, packing plastik dsbnya). Lalu semua pabrik bahan bakunya perlu akan di buat di daerah tersebut. Sesuatu yang sangat sulit di lakukan. Secara ekonomis sangat tidak menguntungkan.

Dari uraian diatas prioritas RUU IKN 2021 pada proglenas 2021 usulan pemerintah Jokowi sangat perlu dipertimbangkan kembali, civil society harus terus mempelototi dan jika perlu menolak RUU tersebut. Mumpung Jokowi sekarang ini pingin di kritik.

Karena membangun IKN baru berbahaya jika mengandalkan ambisi dan mimpi Presiden semata. Seperti legenda Sangkuriang, ketika semua gagal semua ditendang.***

Syafril Sjofyan
Pengamat Kebijakan Publik, Sekjen FKP2B dan Aktivis Pergerakan 77-78

Baca juga:

Strategi Merampok Hutang Luar Negeri Lewat Kelistrikan!

Bagikan

Aspek Indonesia Serukan Presiden Batalkan UU Cipta Kerja Tanpa Judicial Review

Presiden ASPEK Indonesia, Mirah Sumirat.foto/kspi.or.id

URBANNEWS.ID – Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia meminta kebijaksanaan politik kepada Presiden Joko Widodo untuk membatalkan UU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR pada 5 Oktober lalu. Sesuai amanat Undang Undang Dasar (UUD) 1945 dan mewujudkan nilai-nilai Pancasila, dalam memberikan jaminan perlindungan kepada segenap rakyat Indonesia, Presiden Joko Widodo sebaiknya segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) untuk membatalkan UU Cipta Kerja. 

Demikian disampaikan Presiden ASPEK Indonesia, Mirah Sumirat dalam keterangan pers tertulis yang diterima urbannews.id, Jumat (17/10/2020).

“Banyak hal yang bisa menjadi pertimbangan Presiden Joko Widodo, antara lain sejak awal proses legislasi, mulai perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan, UU Cipta Kerja telah memicu kontroversi dan kritik dari banyak elemen masyarakat. Baik terkait prosesnya yang minim partisipasi publik dan tidak melibatkan unsur tripartit sejak awal penyusunan, maupun isinya yang hanya menguntungkan kelompok pengusaha dan merugikan rakyat,” ungkap Mirah.

Kemudian, lanjut Mirah, telah terjadi penolakan baik saat masih RUU maupun setelah pengesahan UU Cipta Kerja, yang semakin meluas dari berbagai elemen masyarakat, termasuk Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, tokoh agama lintas kepercayaan, mahasiswa, akademisi, aktivis lingkungan, kalangan jurnalis, pendidik, masyarakat adat, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan lain sebagainya. Seluruhnya secara umum menilai bahwa UU Cipta Kerja hanya mementingkan kelompok pengusaha dan merugikan rakyat.

“Pengesahan UU Cipta Kerja dilakukan secara terburu-buru dan dipaksakan. Bahkan ketika pengesahan, anggota DPR tidak menerima naskah UU Cipta Kerja yang disahkan. Selain itu, proses penyusunan dan pengesahan UU Cipta Kerja, termasuk berbagai penolakan dari masyarakat, telah menjadi sorotan dunia internasional. Bahkan Council of Global Unions yang terdiri dari International Trade Union Confederation (ITUC), UNI Global Union, IndustriAll, BWI, ITF, EI, IFJ, IUF, PSI selaku konfederasi dan federasi serikat pekerja tingkat dunia, bersama federasi serikat pekerja internasioanl dan organisasi serikat pekerja dari berbagai negara, antara lain Japanese Trade Union Confederation (JTUC-Rengo), Central Autonoma de Trabajadores del Peru, FNV Netherlands, Memur-Sen Turki,  juga sudah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo,” beber Mirah.

Inti surat tersebut, lanjut Mirah, adalah menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja, karena menimbulkan ancaman bagi proses demokrasi, serta menempatkan kepentingan dan tuntutan investor asing di atas kepentingan pekerja, komunitas dan lingkungan. Organisasi serikat pekerja internasional juga prihatin bahwa prosedur dan substansi Omnibus Law UU Cipta Kerja tidak sejalan dengan hak asasi manusia di Indonesia, dan hukum hak asasi manusia internasional. 

“Pemerintah harus memastikan bahwa undang-undang di masa depan tidak mengurangi hak dan manfaat yang telah ada dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 serta standar ketenagakerjaan internasional. Beberapa catatan di atas, tentunya harus menjadi perhatian Presiden Joko Widodo, agar upaya pemulihan ekonomi khususnya di masa pandemi dapat menjadi lebih prioritas,” ungkap Mirah Sumirat.

Mirah menegaskan, pemerintah sebagai representasi negara harus hadir untuk menjamin terpenuhinya jaminan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sesuai amanat UUD 1945.(hen)

Bagikan

Hipokrisi: New Normal Ala Pemerintahan Jokowi

Presiden Joko Widodo

PEMBATASAN Sosial Berskala Besar (PSBB) DKI Jakarta yang semula akan berlangsung ketat berujung pada PSBB kompromistis non-total. Berdasar data yang terpercaya, Gubernur DKI Anies Baswedan dan sejumlah pakar pandemi berkesimpulan PSBB ketat harus segera berlaku agar transmisi Covid-19 yang naik 25% dalam dua minggu pertama September 2020 dapat ditekan. Anies bertambah confident menerapkan PSBB total karena yakin dengan sikap Presiden Jokowi yang mengutamakan kesehatan di banding ekonomi.

“Kesehatan yang baik akan menjadikan ekonomi kita baik. Artinya fokus kita tetap nomor satu adalah kesehatan,” kata Jokowi di Istana Negara (7/9/2020). Tweets Presiden: “Agar ekonomi kita baik, kesehatan harus baik. Ini artinya, fokus utama pemerintah dalam penanganan pandemi kesehatan dan keselamatan masyarakat. Jangan sampai urusan kesehatan ini belum tertangani dengan baik, kita sudah me-restart ekonomi. Kesehatan tetap nomor satu”.

Ternyata rencana Anies diprotes sejumlah menteri kabinet Jokowi. Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto rencana PSBB Anies menjadi penyebab turunnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di BEI. Mendag Agus Suparmanto bilang PSBB Jakarta dapat menghalangi distribusi logistik yang bisa menghancurkan PDB. Menperin Agus G. Kartasasmita sebut PSBB dapat menghancurkan industri manufaktur yang tengah menggeliat.

Sikap ketiga menteri yang pro ekonomi di atas ternyata dibiarkan saja oleh Presiden Jokowi. Karena pada dasarnya itulah sikap asli Presiden. Terbukti, tiga hari berselang, Presiden Jokowi mengatakan agar kepala daerah berhati-hati dalam menetapkan PSBB. Katanya, banyak aspek terkait, misalnya kondisi sosial dan ekonomi bisa terdampak akibat PSBB. Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) atau komunitas lebih efektif diterapkan untuk disiplin protokol Kesehatan dibanding PSBB total.

Sebagian publik bertanya-tanya, mengapa sikap Presiden cepat berubah, inkonsisten? Padahal, jika punya ingatan kuat, mereka tidak perlu banyak tanya. Sebab, selama ini memang demikianlah sikap kepala negara kita: inkonsisten, lain kata dengan perbuatan atau hipokrit. Rakyat harusnya sudah terlatih untuk tidak terkecoh akibat sudah begitu seringnya hipokrisi terjadi. Terlepas dari itu, kita berharap semoga saja angka positivitas korona menurun.

Bagikan

Politisi Senior Golkar Ajak Dukung Kabinet Baru Jokowi

Agun Gunandjar Sudarsa.foto/dok

URBANNEWS.ID – Politisi senior Partai Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa menyatakan ajakan untuk mendukung pemerintahan dengan kabinet baru yang diunumkan Presiden Jokowi, Rabu (23/10/2019) pagi tadi. 

Ia juga menyatakan mempunyai harapan Indonesia mampu menghadapi tantangan global di masa yang akan datang.

“Alhamdulillah, perjalanan panjang meniti karir politik dan kehidupan masih bisa terus berlanjut sejak awal reformasi 1997 hingga hari ini. Pimpinan Lembaga Negara dan Kabinet hasil Pemilu 2019, telah ditetapkan. Mari kita dukung dan doakan, semoga Pemerintahan RI lima tahun ke dean kuat dan mampu menghadapi tantangan global guna mewujudkan Indonesia Adil dan sejahtera. Maju terus bangsa Indonesia,” ungkap Agun yang tak lain adalah anggota FPG DPR/MPR RI 2019-2024 ini. (hen)

Bagikan

Haris Azhar: Jokowi Tidak Konsen pada Penegakan Hukum dan Kondisi HAM

Haris Azhar.foto/politrik.com

URBANNEWS.ID – Pidato Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi yang bertajuk Visi Indonesia menuai kritik kalangan pegiat Hak Asasi Manusia (HAM). Sebab, dalam paparan tentang visi pemerintah lima tahun ke depannya itu Jokowi tak menyinggung soal penegakkan HAM di Indonesia dan penyelesaian masalah HAM berat di masa lalu.

“Jokowi tidak konsen pada soal penegakan hukum dan kondisi HAM,” kata Pendiri kantor hukum Lokataru, Haris Azhar, Senin, (15/7/2019).

Dalam lima tahun era pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, kasus pelanggaran HAM memang masih kerap terjadi. Selain dorongan agar masalah HAM masa lalu segera diselesaikan, ternyata dimentahkan.

Komnas HAM, mencatat beberapa kasus HAM berat masa lalu yang diserahkan ke Kejaksaan Agung, dipulangkan kembali pada awal 2019 karena dinyatakan kurang bukti materiil. Tercatat ada sembilan berkas kasus pelanggaran HAM berat yang diajukan Komnas HAM dikembalikan dengan dalih kurang bukti materiil.

Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko membantah bahwa Presiden Joko Widodo mengabaikan isu hak asasi manusia (HAM) dan pemberantasan korupsi dalam Visi Indonesia. Menurut dia, tidak munculnya dua isu tersebut dalam pidato hanya masalah teknis. “Semua tidak (bisa) dioleskan dalam kata-kata,” kata Moeldoko, Senin  (15/7/2019).(hen/tempo.co)

Bagikan