Arsip Tag: Kudeta Ketua Aceh Sepakat Sumut

Ditanya Soal Surat Dukungannya untuk Mubes Aceh Sepakat, Kepala Kesbangpol Sumut Bungkam

Surat Kepala Badan Kesbangpol Sumut untuk pelaksanaan Mubes Aceh Sepakat 10 Maret 2021. foto/ist

URBANNEWS.ID – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara, Safruddin bungkam atas konfirmasi urbannews.id terkait pelaksanaan Mubes DPP Aceh Sepakat Sumut pada 10 Maret 2021 lalu.

Safruddin tidak memberikan keterangan apa pun atas surat yang ia tandatangani pada 9 Maret 2021. Surat ini pada salah satu poinnya menyatakan mendukung pelaksanaan Mubes tersebut.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP Aceh Sepakat Sumut M Husni Mustafa kepada urbannews.id, Jumat (12/3/2021), membenarkan adanya surat dukungan dari Kesbangpol Sumut atas pelaksanaan Musyawarah Besar DPP Aceh Sepakat Sumut. Ia juga sudah mengetahui bahwa Mubes itu telah dilangsungkan dan telah pula terpilih Ketua DPP Aceh Sepakat.

“Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 420 K/Pdt/2019 pun dikangkangi. Luar biasa intevensi Pemda,” ungkap M Husni Mustafa menjawab urbannews.id Jumat siang.

Ia megatakan, dalam amar putusan MA tersebut, kepengusan DPP Aceh Sepakat dikembalikan kepada M Husni SE selalu ketua dan HT Bahrumsyah selaku sekretaris hasil Mubes DPP Aceh sepakat X.

Penelusuran urbannews.id, dalam laman resmi Mahkamah Agung RI, putusan MA Nomor 420 K/Pdt/2019 antara lain menyatakan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi HM Husni Mustafa SE dan HT Bahrumsyah SH. Selain itu, MA juga membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 378/Pdt/2017/PT MDN tanggal 30 Januari 2018 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 208/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 14 Juni 2017.

Dalam pokok perkara, MA antara lain menyatakan sah Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Aceh Sepakat Hasil Muslub I tertanggal 1 November 1997. MA juga menyatakan sah kepengurusan M Husni Mustafa dan HT Bahrumsyah sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Aceh Sepakat Periode 2013-2018 yang diangkat berdasarkan Mubes X Aceh Sepakat dengan Surat Keputusan Nomor 02/FMB-X-AS/II/2013 tertanggal 11 Februari 2013.

Tak hanya itu, MA juga membatalkan Surat Keputusan Nomor: 001-A/DM/AS/III/2016 tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB) ke III tertanggal 1 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Bustami Syam dan Tergugat Ishak Ibrahim.

MA juga menyatakan Muslub III Aceh Sepakat 2016 yang dilaksanakan di Home Anaya Hotel tertanggal 7 Maret 2016 pukul 23.30 WIB tidak sah dan batal demi hukum.

MA juga membatalkan dan menyatakan tidak sah Surat Keputusan Nomor 004/MUSLUB-III/AS/2016 tentang Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban, Kegiatan dan Keuangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aceh Sepakat Masa Bakti 2013-2018.

Masih menurut putusan berkekuatan hukum tetap yang dipublikasi Mahkamah Agung RI itu, Kepala Badan Kesbanglinmas Sumatera Utara merupakan pihak Turut Termohon Kasasi III. Sedangkan Suriadin Noernikmat dan Mahyani Mumahad SH MKn, masing-masing secara berurut merupakan Pihak Turut Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi II dalam perkara ini.

Dalam perkara ini, M Husni Mustafa SE dan HT Bahrumsyah SH sebagai pemohon kasasi berhadapan dengan Prof Bustami Syam, Islahuddin Yahya, dan Ishak Ibrahim.

Hingga berita ini dilaporkan, belum diperoleh konfirmasi dari Kepala Badan Kesbanglinmas Sumatera Utara dan pihak-pihak para pelaksana Mubes XI DPP Aceh Sepakat.(hen)

Bagikan

Pelaksanaan Mubes XI DPP Aceh Sepakat Sumut Kangkangi Putusan Mahkamah Agung RI

Salinan Surat Dukungan Badan Kesbangpol Sumatera Utara atas pelaksanaan Mubes XI Aceh Sepakat pada 10-11 Maret 2021. foto/ist

URBANNEWS.ID – Ketua DPP Aceh Sepakat Sumut M Husni Mustafa kepada urbannews.id, Jumat (12/3/2021), membenarkan adanya surat dukungan dari Kesbangpol Sumut atas pelaksanaan Musyawarah Besar DPP Aceh Sepakat Sumut. Ia juga sudah mengetahui bahwa Mubes itu telah dilangsungkan dan telah pula terpilih Ketua DPP Aceh Sepakat.

“Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 420 K/Pdt/2019 pun dikangkangi. Luar biasa intevensi Pemda,” ungkap M Husni Mustafa menjawab urbannews.id Jumat siang.

Ia megatakan, dalam amar putusan MA tersebut, kepengusan DPP Aceh Sepakat dikembalikan kepada M Husni SE selalu ketua dan HT Bahrumsyah selaku sekretaris hasil Mubes DPP Aceh sepakat X.

Penelusuran urbannews.id, dalam laman resmi Mahkamah Agung RI, putusan MA Nomor 420 K/Pdt/2019 antara lain menyatakan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi HM Husni Mustafa SE dan HT Bahrumsyah SH. Selain itu, MA juga membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 378/Pdt/2017/PT MDN tanggal 30 Januari 2018 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 208/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 14 Juni 2017.

Dalam pokok perkara, MA antara lain menyatakan sah Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Aceh Sepakat Hasil Muslub I tertanggal 1 November 1997. MA juga menyatakan sah kepengurusan M Husni Mustafa dan HT Bahrumsyah sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Aceh Sepakat Periode 2013-2018 yang diangkat berdasarkan Mubes X Aceh Sepakat dengan Surat Keputusan Nomor 02/FMB-X-AS/II/2013 tertanggal 11 Februari 2013.

Tak hanya itu, MA juga membatalkan Surat Keputusan Nomor: 001-A/DM/AS/III/2016 tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB) ke III tertanggal 1 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Bustami Syam dan Tergugat Ishak Ibrahim.

MA juga menyatakan Muslub III Aceh Sepakat 2016 yang dilaksanakan di Home Anaya Hotel tertanggal 7 Maret 2016 pukul 23.30 WIB tidak sah dan batal demi hukum.

MA juga membatalkan dan menyatakan tidak sah Surat Keputusan Nomor 004/MUSLUB-III/AS/2016 tentang Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban, Kegiatan dan Keuangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aceh Sepakat Masa Bakti 2013-2018.

Masih menurut putusan berkekuatan hukum tetap yang dipublikasi Mahkamah Agung RI itu, Kepala Badan Kesbanglinmas Sumatera Utara merupakan pihak Turut Termohon Kasasi III. Sedangkan Suriadin Noernikmat dan Mahyani Mumahad SH MKn, masing-masing secara berurut merupakan Pihak Turut Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi II dalam perkara ini.

Dalam perkara ini, M Husni Mustafa SE dan HT Bahrumsyah SH sebagai pemohon kasasi berhadapan dengan Prof Bustami Syam, Islahuddin Yahya, dan Ishak Ibrahim.

Hingga berita ini dilaporkan, belum diperoleh konfirmasi dari Kepala Badan Kesbanglinmas Sumatera Utara dan pihak-pihak para pelaksana Mubes XI DPP Aceh Sepakat.(hen)

Bagikan

LAPORAN EKSLUSIF!!! Ngeri…, Begini ‘Sepak Terjang’ Mantan Kanwil Pajak dan Mantan Komut PTPN untuk Mubeslub-kan Ketua Aceh Sepakat Sumut Husni Mustafa

Tangkapan layar pertemuan daring rencana pelaksanaan Mubeslub DPP Aceh Sepakat Sumut. MA sudah memutuskan ketua yang sah adalah Husni Mustafa. foto/ist

URBANNEWS.ID – Mantan Ketua Umum DPP Aceh Sepakat periode 2017-2019, Suriadin Noernikmat kedapatan hadir dalam pertemuan daring terkait pelaksanaan Mubeslub Pengurus DPP Provinsi Sumut Aceh Sepakat pada 8 Febuari 2021.

Kehadiran Suradin terlihat dalam gambar tangkapan layar pertemuan daring melalui aplikasi Zoom. Ia terlihat hadir dalam pertemuan online dengan peserta Mubeslub Pengurus DPP Provinsi Sumut Aceh Sepakat. Kehadirannya itu pun ditengarai sebagai dukungannya untuk pelaksanaan Mubeslub.

Tak hanya itu, Suriadin juga terlihat hadir bersama rombongan panitia Mubeslub di rumah dinas Gubernur Sumut Edy Ramayadi pada Selasa (2/2/2021) sore. Kehadirannya terlihat pada suatu postingan di media sosial peserta audiensi dengan Gubsu Edy Ramayadi.

Terkait kehadirannya tersebut, Suriadin ketika dikonfirmasi urbannews.id, Jumat (5/2/2021), tak menampik hadir dalam pertemuan daring itu.

“Saya hadir dalam zoom meeting hari ini Kamis tanggal 04 Februari 2021 mulai jam 17:00-18.30 Wib dalam rangka mendengarkan sosialisasi MUBES XI Aceh Sepakat Sumatera Utara yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 7-8 Februari 2021,” ungkap Suriadin.

Suriadin juga membenarkan ikut hadir di di rumah dinas Gubsu pada 2 Februari 2021. “Kehadiran saya dalam rangka menyampaikan undangan Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan dilaksanakan tanggal 7 Februari 2021 oleh para abang beca warga masyarakat Aceh di Medan,” ungkapnya.

Terkait kepengurusan DPP Aceh Sepakat Sumut, telah ada putusan Mahkamah Agung (MA) pada 24 April 2019 tentang pengurus DPP Aceh Sepakat yang sah secara hukum.

DPP Aceh Sepakat hasil putusan Makamah Agung 24 April 2019 juga telah mengadakan acara Mubes DPP Aceh Sepakat pada tanggal 26 Desember 2020 di Hotel Polonia Medan dan Pengurusnya sudah terbentuk.

Belakangan, ada upaya untuk menggelar Mubeslub, bahkan upaya itu diketahui sampai melakukan pendekatan kepada Kepala Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara, Syafruddin Nasution. Pendekatan itu pun disebut-sebut sebagai upaya untuk memperoleh dukungan pelaksanaan Mubeslub tersebut.

“Saya tahu dan sangat menjunjung tinggi supremasi hukum di NKRI tercinta ini, namun dari pemberitaan yang saya baca di Harian Waspada dan Analisa pada saat itu, bahwa MUBES XI tanggal 26 Desember 2020 disinyalir Cacat Hukum karena dilaksanakan tidak berlandaskan pada AD/ART Aceh Sepakat Tahun 1997 yang sudah mendapatkan pengesahan sesuai putusan MA tanggal 24 April 2019,” beber Suriadin lagi.

Meski demikian, Suriadin mengaku hanya mengetahui Mubes XI sesuai pemberitaan media, dan tidak mengetahui apakah pengurusnya sudah terbentuk atau tidak. “Karena saya tidak ada kepentingan apapun,” kata Suriadin.

Tekait upaya melobi Kepala Kesbangpolinmas Sumut, Suriadin mengaku pernah diundang oleh Kepala Kesbangpolinmas Sumut di kantornya untuk menanyakan tentang permasalahan Aceh Sepakat. “Dan saya sudah memberikan keterangan sejauh apa yang saya pahami,” kata Suriadin.

Joefly Joesoef Bahroeny Bungkam

Terpisah, Jofly Joesoef Bahroeny yang tak lain merupakan mantan Ketua DPP Aceh Sepakat Sumut, juga tertangkap layar sedang hadir pertemuan daring persiapan Mubeslub DPP Aceh Sepakat Sumut. Mantan Komisaris Utama Holding PTPN itu ditengarai berada di balik adanya upaya melaksanakan Mubeslub meski Mahkamah Agung sudah menyatakan M Husni Mustafa sebagai Ketua DPP Aceh Sepakat yang sah.

Husni Mustafa sendiri sejak 2013 sudah sebagai Ketua DPP Aceh Sepakat Sumut. Namun, kala itu kabarnya ia digulingkan dari posisi ketua oleh kelompok Joefly Cs dengan mengangkat Soeradin Noernikmat. Tak terima, Husni Mustafa menggugat ke pengadilan negeri, pengadilan tinggi, hingga ke Mahkamah Agung. Keputusan akhirnya, ketua yang sah adalah Husni Mustafa.

Terkait keterangan yang dihimpun urbannews.id ini, Joefly tidak menjawab konfirmasi resmi yang diajukan urbannews.id sejak Kamis (4/2/2021) malam. Ia bungkam meski pesan whatsapp yang dikirim kepadanya sudah menandakan pesan berisi konfirmasi sudah ia terima.

Hal senada juga dilakukan Kepala Kesbangpolinmas Sumatera Utara Syafruddin Nasution. Ia tak memberikan keterangan ketika dikonfirmasi urbannews.id melalui pesan whatsapp pada Kamis malam.

Rencana usung Muchtar sebagai Ketum terendus

Belakangan juga santer kabar beredar bahwa kelompok Joefly Cs ini berencana akan mengusung Muchtar sebagai Ketua Umum DPP Aceh Sepakat Sumut pada Mubeslub yang sedang mereka rencanakan itu.

Nama Muchtar, tak asing. Ia adalah mantan Kakanwail Pajak Sumut yang baru pensiun tahun 2019 lalu. Ia pun kabarnya digadang-gadang dipersiapkan sebagai calon Gubernur Aceh pada Pilgub 2022 atau 2024 mendatang.

Muchtar pun terlihat ada di dalam foto yang beredar di Instagram bersama rombongan yang menemui Gubernur Sumut Edy Rahmayadi. Foto tersebut sudah beredar luas di media sosial.

Terkait sepak terjangnya itu, urbannews.id mencoba mengkonfirmasi kabar yang beredar tersebut kepada Mukhtar pada Kamis malam. Namun sayang, ia tak memberikan keterangan apa pun.

Minta dibubarkan polisi

Sementara itu, dilansir Medanbisnisdaily.com, Kamis (4/2/2021), Pengurus DPP Provinsi Sumut Aceh Sepakat akan mempolisikan pihak-pihak yang ikut terlibat dalam pelaksanaan Mubes (musyawarah bersama) tandingan yang rencananya akan digelar di Hotel Adimulia Medan, 8-9 Februari 2021. Ketua DPP Aceh Sepakat Sumut, Husni Mustafa, menjelaskan bahwa sejak keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) pada 24 April 2019, maka hanya ada satu DPP Aceh Sepakat, tidak ada tandingan.

“Dulu memang ada dualisme, sejak ada putusan MA hanya ada satu pengurus yang sah itu kami. Makanya kalau ada pihak-pihak lain yang mengatasnamakan Aceh Sepakat di luar kami itu tidak sah, ilegal. Makanya kalau ada Mubes 8-9 Februari nanti itu tidak sah, kami minta polisi untuk membubarkan kegiatan tersebut,” kata Husni, kepada wartawan, di Medan, Kamis (4/2/2021).

Sekretaris DPP Aceh Sepakat Sumut, Bahrumsyah, menambahkan, pihaknya sudah menyurati Kapolda Sumut dan unsur Forkompinda yang lain terkait agenda mubes tandingan tersebut. “Kami akan menempuh upaya hukum. Kami minta kegiatan itu dihentikan karena tidak punya payung hukum jelas,” jelasnya.

Dengan adanya putusan MA yang menyatakan kepengurusan mereka yang sah, katanya, seharusnya tidak ada lagi mubes tandingan.

Wakil Ketua DPRD Medan ini mendapat informasi yang akan menggelar Mubes adalah eks Ketua Dewan Musapat Aceh Sepakat, Bustami Syam.

“Beliau (Bustami) sudah pernah membubarkan DPP Aceh Sepakat, keluar dari Dewan Musapat, bersengketa di pengadilan hingga kalah sampai membentuk pengurus tandingan. Jadi Bustami termasuk yang menghancurkan Aceh Sepakat,” bebernya.

Hadir dalam kesempatan itu Ketua Dewan Musapat Aceh Sepakat Sumut, Sayed Khairuzzaman, kuasa hukum Sofyan Adami dan pengurus lainnya.

Bahrumsyah juga menyayangkan ada pernyataan dari Pemprov Sumut melalui Kesbangpol yang mendukung mubes tandingan itu. Menurut dia, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi tidak mendapat informasi yang utuh terkait hal ini.

Medanbisnisdaily.com belum berhasil mengkonfimasi Bustami Syam terkait rencana menggelar Mubes tandingan tersebut.(hen)

Bagikan