RIAU disebut menerima Participating Interest (PI) 10% Blok Rokan senilai sekitar Rp3,5 triliun. Angka itu besar. Sangat besar. Namun sampai hari ini, tampaknya, wujudnya tak pernah benar-benar hadir dalam kehidupan rakyat Riau.
Dana PI yang berasal dari pengelolaan minyak oleh PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) itu dikabarkan telah dicairkan dan masuk ke BUMD Riau Petroleum Rokan.
Masalahnya, setelah masuk ke BUMD, uang itu seperti menguap. Publik tidak pernah mendapat penjelasan utuh tentang berapa yang menjadi laba bersih, berapa yang disetor ke kas daerah dan berapa yang masih “parkir”, atau berapa yang dibagi untuk kabupaten dan kota se Riau.
Tahun anggaran 2025 akan berlalu dengan cerita klasik, APBD ketat, kegiatan dibayar tunda, utang dibahas, SILPA dan defisit diperdebatkan.
Ironisnya, di tengah semua itu, PI Rp 3,5 triliun tidak pernah tampil sebagai solusi.
BUMD Jadi Pintu Tertutup
Secara konsep, PI adalah hak ekonomi daerah. Bukan hibah. Bukan CSR. Ia seharusnya memperkuat fiskal dan menghadirkan manfaat langsung bagi publik. Namun ketika PI hanya berhenti di BUMD tanpa laporan terbuka, hak rakyat berubah menjadi angka administratif.
Laporan keuangan BUMD tidak dipublikasikan secara luas. Pemprov tidak menjelaskan secara rinci. DPRD pun lebih banyak diam. Transparansi yang dijanjikan justru menghilang ketika angka membesar.
PHR Sudah Bayar, Daerah Tak Menjawab
PHR menyebut kewajiban PI telah dipenuhi. Jika itu benar, maka persoalannya bukan lagi di pusat, melainkan di pengelolaan daerah. Siapa yang bertanggung jawab menjelaskan ke publik? Pemerintah provinsi. Siapa yang mengawasi? DPRD.
Namun hingga kini, tak ada konferensi pers khusus, tak ada laporan resmi terbuka, tak ada audit publik yang disampaikan. Yang ada hanya narasi: “sudah ada PI”.
Pertanyaan Publik yang Tak Pernah Dijawab
Berapa PI murni Riau tahun 2024? Berapa biaya yang dipotong? Berapa laba bersihnya? Berapa yang masuk ke APBD? Pertanyaan sederhana, tapi jawabannya selalu absen.
Riau bukan miskin minyak. Riau bukan kekurangan uang. Riau kekurangan kejujuran membuka angka.
PI Rp3,5 triliun hari ini lebih mirip mitos fiskal: sering disebut, jarang terlihat, tak pernah dirasakan. Dan selama PI dibiarkan gelap, kemiskinan dan ketimpangan di Riau bukan nasib, melainkan akibat pilihan.(*)
Zulkarnain Kadir
Pengamat Hukum dan Pemerhati Birokrasi
