JAKARTA – Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) menyatakan mendesak Direktur Utama PT PLN Persero untuk mengumumkan nama kedua Independent Power Producer (IPP) yang disebut-sebut mengalami gangguan dan keluar dari sistem kelistrikan Jawa, Madura dan Bali (Jamali) sehingga mengakibatkan pemadaman listrik bergilir beberapa waktu belakangan ini.
“Kami meminta Dirut PLN untuk mengumumkan nama kedua IPP yang mengalami gangguan ini. Karena dalam berbagai kesempatan, Dirut PLN selalu menyatakan pemadaman bergilir di Pulau Jawa ini akibat ada gangguan dua IPP dan defisit pasokan batubara DMO, namun tidak pernah sekali pun disebutkan nama IPP yang mengalami gangguan. Tentu ini menimbulkan berbagai tanda tanya besar bagi publik, mengapa ditutup nama kedua IPP ini?” ungkap Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, Rabu (24/6/2026).
Menurut Yusri, dari berbagai informasi akurat yang diperoleh CERI, jika pemadaman bergilir memang karena gangguan dua IPP saja, tentu menimbulkan kejanggalan. Sebab, kelistrikan Jamali selama ini disebut memiliki Reserve Margin atau cadangan daya mencapai 39,2%.
“Berdasarkan data operasional triwulan pertama 2026, Sistem Interkoneksi Jawa-Madura-Bali (Jamali) mencatatkan statistik cadangan daya yang sangat ideal di atas kertas, dimana Daya Mampu Netto (DMN) Jamali sekitar 49,0 Gigawatt (GW), Beban Puncak Sistem sekitar 34,0 hingga 35,0 GW dan Reserve Margin Statis sekitar 39,2% atau setara surplus hingga 14,0 GW,” urai Yusri.
“Tentu sekarang timbul pertanyaan, dengan surplus daya yang begitu tinggi, sekitar 14 GW lebih, pada saat terjadi gangguan hanya pada dua IPP, mestinya tidak akan mengakibatkan pemadaman bergilir seperti yang terjadi sekarang,” ungkap Yusri.
Apalagi, kata Yusri, CERI juga memperoleh informasi bahwa salah satu pembangkit Paiton dan Suralaya bahkan mencapai titik nadir dengan Hari Operasi Pembangkit (HOP) hanya satu hari saja.
“Padahal belakangan selalu diungkapkan bahwa sudah terjadi oversupplay daya listrik untuk sistem Jamali. Dan jangan sampai dilupakan bahwa IPP yang ada di Jamali ini menggunakan skema Take or Pay (ToP),” ungkap Yusri.
Yusri menjelaskan, Skema Take or Pay (ToP) adalah klausul dalam Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) yang mewajibkan pembeli (PLN) untuk menyerap listrik yang diproduksi oleh produsen listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP). Jika PLN gagal menyerap daya sesuai kuota minimal yang disepakati, PLN tetap harus membayar penalti kepada IPP.
Lebih lanjut Yusri menguraikan, CERI memperoleh informasi bahwa angka reserve margin sebesar mencapai 14 GW tersebut terbukti menjadi semu saat krisis melanda. Cadangan tersebut bersifat statis-potensial, artinya daya hanya tersedia jika pasokan bahan bakar terpenuhi secara kontinu.
“Ketika pasokan batubara terhambat dan kapasitas riil PLTU menyusut akibat derating, margin cadangan dinamis yang siap berputar (spinning reserve) runtuh mendekati angka nol. Hilangnya 1,76 GW kapasitas dari PLTGU Jawa 1 secara mendadak langsung melampaui batas toleransi cadangan dinamis yang tersisa, memicu defisit daya riil pada grid transmisi,” ungkap Yusri.
Promosi Rakhmad Dewanto Haris
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT PLN (Persero) 2026 menunjuk Rakhmad Dewanto Haris J sebagai direktur perencanaan korporat dan pengembangan bisnis Perseroan.
Rakhmad menggantikan Hartanto Wibowo pada posisi tersebut. Rakhmad sebelumnya menjabat sebagai direktur utama PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), subholding PLN.
Menurut Yusri, penunjukan Rakhmad justru menimbulkan tanda tanya besar terkait dengan pemadaman listrik di Pulau Jawa, Madura dan Bali saat ini.
“Padahal PLN EPI penanggungjawab ketersedian batubara, gas dan BBM untuk PLTU dan PLTGU serta PLTG, tapi malah dapat promosi jabatan, piye iki Danantara,” ungkap Yusri.
Menurut Yusri, terjadinya pemadaman bergilir di Jawa Madura dan Bali tak lain salah satunya disebabkan kegagalan memenuhi pasokan energi bagi pembangkit PLN.
“Sudah jelas gagal menjamin pasokan energi primer malah promosi jabatan jadi Direktur di PLN, luar biasa Danantara” pungkas Yusri.(*)
