JAKARTA – Sufmi Dasco Ahmad mengawal pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset hingga mencapai kesepakatan tingkat I antara Komisi III DPR RI dan pemerintah. Regulasi ini menjadi perhatian karena mengatur mekanisme pengambilalihan aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana, termasuk melalui jalur tanpa menunggu putusan pidana terhadap pelaku.
Wakil Ketua DPR RI tersebut memimpin rapat pembahasan RUU Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Dalam rapat itu, Komisi III DPR bersama pemerintah menyepakati naskah RUU untuk dibawa ke pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna.
Kesepakatan tersebut menandai berlanjutnya proses legislasi RUU Perampasan Aset setelah pembahasan berbagai daftar inventarisasi masalah (DIM) antara DPR dan pemerintah.
NU Online pada 18 November 2026 melaporkan, RUU tersebut mengatur mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana atau non-conviction based asset forfeiture (NCB). Skema itu memungkinkan proses perampasan aset melalui mekanisme hukum tersendiri tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pemilik atau pihak yang terkait.
Bagi masyarakat, ketentuan tersebut berkaitan dengan kepastian hukum atas kepemilikan harta. Aset yang menjadi objek penelusuran atau proses hukum dapat melibatkan pihak lain, sehingga mekanisme perlindungan pemilik yang beritikad baik menjadi salah satu aspek penting dalam pembahasan regulasi.
Dalam proses pembahasan, DPR dan pemerintah juga menyoroti perlunya prosedur hukum, pengawasan, serta ruang bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan keberatan. Hal itu menjadi bagian dari keseimbangan antara upaya negara mengambil aset hasil tindak pidana dan perlindungan hak masyarakat.
RUU Perampasan Aset mencakup sejumlah tindak pidana, di antaranya korupsi, narkotika, perdagangan orang, penyelundupan, penipuan, serta penggelapan yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi.
Pembahasan tingkat I menghasilkan kesepakatan atas 397 daftar inventarisasi masalah. Rinciannya terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.
Dasco memimpin proses rapat yang menghasilkan persetujuan agar RUU tersebut dilanjutkan ke tahap pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR.
Tahap berikutnya menjadi bagian penting dalam proses legislasi sebelum RUU dapat disahkan dan diberlakukan. Dengan demikian, kewenangan negara dalam merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana serta perlindungan terhadap pihak yang memiliki hak atas harta tersebut masih menunggu penyelesaian proses pembentukan undang-undang.(*)
