Menurut Adri, pembelajaran di rumah malah tidak menjadikan siswa belajar secara aktif. “Ketika guru memberikan tugas, siswa hanya melakukan copy-paste jawaban dari siswa lainnya. Setiap hari guru memberikan tugas hanya sebatas mengisi absen, tapi menyerah untuk mengevaluasi hasil belajar siswa. Menurut kami, Kemendikbud seharusnya mampu memonitoring dan mengevaluasi secara menyeluruh, bukan hanya kinerja guru, tapi juga perkembangan siswa yang selama ini belajar di rumah,” lanjut Adri.
“Kami pun melihat bahwa kekurangan sarana-prasarana yang dialami siswa bukan sebatas persoalan gawai atau kuota untuk memenuhi kebutuhan belajar secara daring, tetapi juga kebutuhan finansial untuk mencetak tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Selama kebijakan daring ditetapkan oleh Kemendikbud, sebagian besar guru memberikan tugas di hampir setiap harinya, lalu oleh orangtua siswa tugas itu juga dicetak setiap harinya, tugas-tugas yang diberikan dan dicetak hampir setiap hari itu jelas membutuhkan dana yang cukup besar bagi orangtua yang dirumahkan bahkan di PHK karena covid-19,” ulas Adri.
Selain itu, kata Adri, pihaknya melihat banyak guru ekskul yang tidak diperhatikan sama sekali oleh Kemendikbud, kebijakan Kemendikbud dengan meniadakan belajar ekskul ini tidak dapat diterima sama sekali.
“Selain mendiskriminasi guru ekskul, ini pun memperpanjang masalah perekomian Indonesia selama covid-19. Guru ekskul di Indonesia tergolong dalam guru silat, guru musik, guru seni, guru olahaga, dan guru budaya. Tentu guru ekskul ini memiliki jumlah yang sangat besar. Selain itu juga, guru ekskul memiliki nilai yang seharusnya diperhatikan, karena mereka mempertahankan eksistensi seni dan budaya di Indonesia yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah dan adat Indonesia,” beber Adri.
Untuk diketahui, lanjut Adri, sebelum covid-19 mewabah di Indonesia, guru ekskul hanya mengandalkan pendapatan mereka setiap minggu di sekolah, lalu oleh kebijakan Kemendikbud kegiatan ekskul ditiadakan, maka pendapatan mereka pun hilang.