Mestinya DPR RI melakukan cross cek lewat RDP Komisi VII dengan memanggil Menkeu dan Dirut PLN! Tetapi semua ini tidak dilakukan! Di sinilah indikasinya telah terjadi oligarki antara pemerintah, DPR dan pihak-pihak lain untuk merampok rakyat lewat PLN!
Tetapi, dalam pemberitaan-pemberitaan media, meskipun PLN hutang Rp 500 triliun, subsidi ratusan triliun dan lain-lain, toh masih sanggup mengakuisisi PT Energi Managemen Indonesia (EMI) yang bergerak di Energi Primer EBT, yang diprediksi akan memberikan pendapatan pada 2025 sebesar Rp 8 triliun (kompastv.com, 22 Oktober 2021).
PLN masih bisa lakukan korting bermacam program dalam rangka HLN ke-76. Bila dibandingkan dengan Garuda yang berhutang Rp 90 triliun saat ini sudah mau ditutup.
Dengan berita yang kontroversial seperti di atas, diindikasikan bahwa PLN dapat melakukan manuver apa saja demi menutupi keadaan yang sebenarnya. Dibanding Garuda yang bukan public goods, artinya bukan penyangga Infrastruktur, tetapi Commercial good atau komoditas komersial yang banyak pilihan atau saingannya, berbeda dengan listrik.
Kesimpulannya, ketika PLN saat ini, dua hari lagi, yaitu pada 27 Oktober 2021, menyambut Hari Listrik Nasional (HLN) yang ke-76 , sudah dalam kondisi ‘Ada dan Tiada’. Tetapi sepertinya pemerintah masih back up secara penuh kelistrikan! Agar tetap terlihat taat Konstitusi.
Tetapi entah uang darimana dan apa akibat di kemudian hari, kalau semua ini berasal dari Hutang Luar Negeri! Ingat, kelistrikan sudah dikuasai China yang telah mendatangkan puluhan ribu TKA-nya untuk kelistrikan!
Kami menyarankan rakyat harus lakukan Class Action bila tarif listrik naik. Karena ditenggarai akan merayap naik seperti Kamerun dan Philipina. Sebab, sistem kelistrikan yang ada saat ini diterapkan dengan memaksakan Unbundling System yang melanggar putusan MK Tahun 2004 dan Tahun 2016! Bangkit melawan, atau diam tertindas! Allahuakbar! Merdeka!***
Jakarta, 25 Oktober 2021
Ahmad Daryoko
Koordinator INVEST
