PEKANBARU – Hanya bermodal sepucuk radiogram dari Sekretaris Jenderal Kemdagri atas nama Menteri Dalam Negeri, Plt Gubernur Riau Sofyan Franyata (SF) Haryanto telah mengobok-obok tatanan Pemprov Riau.
Demikian diungkapkan Direktur Utama PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) Perseroda Ida Yulita Susanti yang telah diberhentikan bukan oleh Gubernur Riau definitif, Jumat (23/1/2026) malam.
“SF Haryanto mengobok-obok Pemprov Riau hanya berangkat dengan dasar Radiogram sebagai pelaksana tugas. Seharusnya, dengan legalitas kedudukan yang tidak defenitif itu, tugas SF Haryanto seharusnya memastikan kondusifitas berjalannya pemerintahan. Tapi saat ini justru SF Haryanto menciptakan kegaduhan di Pemrov Riau dengan membuat keputusan-keputusan dan kebijakan yang tidak menjadi kewenangan dia,” ungkap Ida.
Ida merincikan, di antara tindakan SF Hariyanto mengobok-obok Pemprov Riau terjadi pada tanggal 5 November 2025. Kala itu, kata Ida, SF Hariyanto mengganti 11 Pelaksana Tugas pada organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau.
“Kemudian, dia mengobok-obok Direksi BUMD. Sudah empat direksi BUMD yang diobok-obok. Tak hanya itu, statement yang bersangkutan sering memunculkan konflik di tengah masyarakat,” ungkap Ida. (*)
