MEDAN – Enda Simakasura Ketaren dan Edwyn Tresnanugraha memperoleh pemulihan hak, kedudukan, serta martabat setelah majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan membebaskan keduanya dari perkara dugaan korupsi proyek Waterfront City Pangururan dan Tele, Kabupaten Samosir.
Putusan bebas tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Mohammad Yusafrihardi Girsang di ruang sidang Cakra Utama PN Medan, Jumat (13/11/2026).
Majelis hakim menyatakan kedua terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan alternatif pertama maupun kedua jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Samosir.
Enda merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumatera Utara, sedangkan Edwyn merupakan mantan General Manager atau Kepala Wilayah IV PT Yodya Karya Medan yang bertindak sebagai konsultan pengawas proyek.
Dalam amar putusan, hakim memerintahkan agar kedua terdakwa dibebaskan dari tahanan setelah putusan diucapkan. Majelis juga memulihkan hak-hak mereka dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabat serta membebankan biaya perkara kepada negara.
Selain pemulihan hak, hakim memerintahkan pengembalian uang sebesar Rp13,18 miliar yang sebelumnya dititipkan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara kepada PT Hutama Karya (Persero) melalui Heri Suhendra.
Putusan tersebut berbeda dengan tuntutan jaksa yang sebelumnya meminta masing-masing terdakwa dihukum dua tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 60 hari kurungan.
Perkara ini berkaitan dengan proyek penataan Waterfront City Pangururan dan Tele Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba tahun anggaran 2022. Proyek tersebut memiliki nilai kontrak sekitar Rp161,59 miliar.
Dalam proses persidangan, jaksa mendalilkan adanya penyimpangan pelaksanaan pekerjaan yang menyebabkan kerugian keuangan negara sekitar Rp13,18 miliar. Namun, majelis hakim menyatakan kedua terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan.
Putusan bebas tersebut menjadi dasar pemulihan hak hukum kedua terdakwa, sekaligus mengakhiri pemeriksaan perkara pada tingkat pertama di PN Medan.(*)
