PEKANBARU – Masyarakat Riau lagi-lagi tampaknya akan menjadi korban atas kontestasi politik di kalangan elit di Pemerintah Provinsi Riau. Pasalnya, setelah Gubernur Riau Abdul Wahid ditahan KPK, Mendagri mengangkat Wakil Gubernur Riau Sofyan Franyata Hariyanto sebagai Plt Gubernur Riau.
Seolah tanpa ragu dan dengan semangat menggebu, pada hari pertama menjadi Plt Gubernur Riau, tepatnya pada 6 November 2025 lalu, Hariyanto mencopot 10 Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Riau. Para Plt ini sebelumnya diangkat oleh Gubernur Abdul Wahid.
Alhasil, gejolak di tubuh birokrasi akibat pergantian pucuk pimpinan satuan kerja perangkat daerah itu sangat rentan mengabaikan tugas utama birokrasi pemerintahan, yaitu mengelola, mengurus dan melayani masyarakat di Provinsi Riau.
Tak hanya itu, belakangan santer terdengar dari perbincangan warga Pekanbaru, Hariyanto juga sedang bersiap mengambil ancang-ancang untuk ‘menggusur’ orang-orang pilihan Gubernur Abdul Wahid di jajaran komisaris dan direksi Badan Usaha Milik Daerah milik Pemprov Riau.
Terkait hal ini, Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik LIPI Prof Dr R Siti Zuhro MA menjawab Urbannews.id, Minggu (14/12/2025) petang menjelaskan, mestinya tidak terjadi demikian pada pelaksanaan pemerintahan yang baik dan beretika.
“Menurut saya biasanya ada jeda lah sedikit, etikanya ada jeda lah, tidak langsung (mengganti birokrat,red). Ini kan politis jadinya. Apalagi belum tentu memang satu paket tadi itu oke kan, biasanya pecah kongsi kan. Kompetisi terjadi,” jelas Siti Zuhro.
Siti juga mengutarakan, apa yang terjadi di Pemprov Riau itu tak dapat dibantah sangat kental dengan aroma politik.
“Memang kalau tata kramanya birokrasi ya jeda lah dulu. Karena bagaimana pun juga menata dulu, bukan malah di-shaking gitu kan. Nah kalau itu kan memang lebih condong ke politik, bukan orangnya lah kasarnya gitu,” ulas Zuhro.
Ia menjelaskan, pada birokrasi, seharunya siapa pun masuk birokrasi, maka politic end,. “Kan gitu mestinya. When administrative begin, politic end, seharunsya lho ya,” ungkap Siti.
“Tapi ini yang jadi masalah kita, ketika ada Pilkada langsung seperti itu, selalu dibawa-bawa kompetisi kompensasi. Maka birokrasi kita ini menjadi terkontaminasi oleh dominasi politik yang sekedar suka tidak suka, dukung mendukung gitu kan, partisanship yang lebih menonjol,” ulas akademisi jebolan Curtin University ini.
Alhasil, lanjut Siti, hal inilah yang mengakibatkan terabaikanya hak masyarakat.
“Nah ini yang membuat birokrasi kita mengapa lalu tidak mampu menyerap aspirasi rakyat, tidak mampu melakukan pelayanan publik yang berkualitas, dan lain sebaianya,” ungkap peneliti senior LIPI ini.
Akhirnya, kata Siti Zuhro, masyarakat hanya berkutat pada kompetisi di internal antar elit itu.
“Padahal, visi misi ketika kampanye Pilkada itu kan tidak seperti itu. Aturan mainnya jelas. Siapa pun masuk ke birokrasi maka politic end mestinya. Karena sudah harus berubah dari nuansa kompetisi kontestasi tadi itu ke nuansa yang memang mengelola, mengurus dan melayani,” ungkap Sisi Zuhro.
“Pemda itu kan mengurus dan melayani. Harusnya ini yang menonjol, tapi tidak menonjol sama sekali justru. Maka inilah yang ada, pembiaran terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat dan Pemda yang government ability itu tidak terwujud akhirnya,” pungkas Zuhro.(*)
