PEKANBARU, URBANNEWS.ID – Manager Operasi Penambangan PT Rifansi Dwi Putra, Narto kepada media cyber88 yang diberitakan Sabtu (15/1/2022) telah menyatakan mereka menambang tanah urug milik PT Pertamina Hulu Rokan di Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.
PT PHR hanya dapat izin dari Kementerian ESDM untuk mengeklporasi dan memproduksi minyak dan gas di WK Blok Rokan berdasarkan UU Migas Nomor 22 tahun 2001 junto PP 35 tahun 2004 junto Permen ESDM Nomor 23 tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Yang Akan Berakhir Kontrak Kerjasamanya.
Diduga PT Pertamina Hulu Rokan tidak memiliki IUP Operasi Produksi untuk tanah urug yang menurut Narto sedang ditambang oleh PT Rifansi Dwi Putra, karena menambang bahan galian itu mengacu pada UU Nomor 3 tahun 2020 tentang Minerba junto PP Nomor 96 tahun 2021 junto Permen ESDM nomor 7 tahun 2020.
Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan Jafee Suardin hingga berita ini dilaporkan belum menjawab konfirmasi urbannews.id mengenai hal tersebut.
Demikian juga dengan Kepala SKK Migas Dwi Sutjipto, Wakil Kepala SKK Migas Fatar Yani Abdurrahman, Deputi Operasi SKK Migas Julius Wiratno dan Direktur Utama PT Pertamina Hulu Budiman Parhusip, juga tidak membantah atau membenarkan keterangan Narto tersebut.
Padahal, kegiatan diduga ilegal ini sudah berlangsung lama, karena sebelumnya sudah pernah diprotes oleh PD KAMI ( Komunitas Aksi Muda Indonesia) pada 15 Oktober 2021 menurut Momenriau.com, tampaknya terkesan aparat penegak hukum membiarkannya, faktanya masih berlangsung hingga hari ini.(hen)
