BATAM – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta percepatan pelaksanaan program-program prioritas nasional.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi ke-2 dalam rangka Harmonisasi Kewenangan Pemerintahan Pusat dan Daerah melalui Evaluasi Implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (22/10/2025).
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rakor pertama di Makassar dan menjadi bagian penting dari agenda penyiapan revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah berjalan lebih dari satu dekade dan kini termasuk dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 serta Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025–2026.
Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Mayjen TNI Dr. Heri Wiranto, mengingatkan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 20 Oktober 2025.
Presiden Prabowo menekankan pentingnya menjalankan pemerintahan dengan niat tulus dan berorientasi pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden juga menegaskan bahwa digitalisasi dan pemanfaatan teknologi merupakan kunci menuju pemerintahan yang lebih efisien dan transparan.(*)
