JAKARTA – Subsidi dan atau bansos dalam bentuk apapaun, bentuk barang, bentuk orang atau bentuk lainnya, ujung dan akhirnya terjadi penyalagunaan atau penyelewengan.
Demikian diungkapkan Ketua Umum APKLI Ali Mahsun Atmo kepada urbannews.id, Senin (5/9/2022).
“Presiden Jokowi resmi naikkan harga BBM Subsidi, Pertalite jadi Rp 10 ribu per liter dan Solar Rp 6.800 per liter atau 30% per 3 September 2022 jam 14.30 WIB. Sebagaimana telah kami sampaikan di berbagai kesempatan, hal tersebut berdampak secara ekonomi dan sosial. Inflasi ekonomi Indonesia saat ini 5% bisa melompat 8-10%. Inflasi pangan Indonesia bisa melonjak dari 11% ke 15% hingga 16%. Kenyataan ini akan segera menggerus daya beli rakyat yang belum kunjung bangkit dampak pandemi covid-19 dan daya konsumsi rakyat secara tajam,” ungkap Ali Mahsun.
Menurutnya, kenaikan harga BBM itu juga dapat perlambat gerak roda ekonomi rakyat dan pemulihan ekonomi nasional. Bahkan bisa luruhkan pertumbuhan ekonomi nasional yang anjlok dari 5,44% jadi di bawah 5%.
“Tergerusnya daya beli dan konsumsi rakyat secara tajam dapat akibatkan dampak sosial dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Tentunya segenap rakyat dan bangsa Indonesia tidak ingin, dampak resesi ekonomi dunia, melonjaknya inflasi, ancaman krisis pangan, krisis ekonomi dan krisis energi dunia akibat pandemi covid-19, serta perang Rusia-Ukraina dan ketegangan Laut Cina Selatan ada dan terjadi di Indonesia. Kita semua tidak ingin realitas di Negara Srilangka terjadi di Indonesia,” kata Ali Mahsun yang juga saat ini sebagai Ketua Umum KERIS.
Untuk itu, kata pria yang kini juga sebagai Presiden KAI Kawulo Alit Indonesia itu, sebagai pribadi, rakyat, bangsa dan warga negara RI, ia menyampaikan sikap atas tujuh hal kepada Presiden RI, segenap rakyat dan bangsa Indonesia, serta seluruh pelaku ekonomi rakyat dan pemangku kepentingan di republik ini.
“Pertama, berlandaskan pengalaman panjang 77 tahun Indonesia merdeka, subsidi dan atau bansos dalam bentuk apapun pada ujung dan akhirnya terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan. Kita tidak akan pernah lupa dalam sejarah negeri ini, bansos covid-19 terkorupsi oleh Mensos RI,” kata Ali Mahsun.
Oleh karena itu, katanya, ia tidak pada posisi menerima atau menolak kenaikan harga BBM Subsidi yang dialihkan ke Bansos Kenaikan BBM dengan anggaran Rp 24,17 triliun, yaitu Rp 12,4 trilyun untuk BLT 20,65 juta keluarga masing-masing Rp 600 ribu, untuk Subsidi Upah Pekerja sebesar Rp 9,7 trilyun untuk 16 juta pekerja dengan gaji dibawah Rp 3,5 juta per bulan masing-masing Rp 600 ribu dan Rp 2,17 triliun untuk subsidi transportasi umum, ojol dan nelayan dari 2% DAU dan Dana Bagi Hasil.
“Kedua, kami minta Presiden Jokowi untuk memiliki langkah cepat dan tanggap menanggulangi dampak ekonomi maupun dampak sosial kenaikan BBM Subsisi, baik secara ekonomi, sosial maupun politik. Sekali lagi, segenap rakyat dan bangsa Indonesia tidak ingin kenyataan di Negara Srilangka terjadi di Republik Indonesia,” kata Ali Mahsun.
Ketiga, kata Ali, Presiden Jokowi dengan segala aparaturnya harus menjamin ketersediaan, kelancaran distribusi atau rantai pasok, dan stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat dan atau row material usaha ekonomi rakyat. Kita tidak ingin terjadi krisis pangan, melonjaknya kemiskinan, serta kelaparan masif dan massal di negeri ini. Kita juga tidak ingin ekonomi rakyat, bangsa dan negeri ini jadi korban kebijakan menaikan harga BBM subsidi.
“Keempat, Presiden Jokowi harus segera terbitkan Inpres RI mewajibkan Bupati, Walikota dan Gubernur membelanjakan 40% APBD ke produk-produk ekonomi rakyat dan bangsa Indonesia. Inpres ini sangat penting dan mendasar untuk mengguyur dana (uang) ke masyarakat sehingga dapat membantu menjaga daya beli dan konsumsi rakyat, efektifkan roda ekonomi rakyat dan nasional, serta mencegah dampak sosial politik yang tidak diharapkan akibat kenaikan harga BBM Subsidi,” kata Ali Mahsun.
Kelima, lanjut Ali, mengingat dua tahun lebih modal ekonomi rakyat tergerus untuk memenuhi kebutuhan pokok akibat pandemi Covid-19, kami minta Presiden Jokowi penuhi janjinya terbitkan Perpu RI Pemutihan BI Checking atau Slik OJK.
“Ini sangat penting sehingga KUR tahun 2022 dengan plafon Rp 373,17 trilyun dengan bunga bunga disubsidi APBN bisa di akses pelaku ekonomi rakyat tanpa ada hambatan BI Checking atau Slik OJK. Juga penyaluran KUR dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntable kemana disalurkan, bukan di salahgunakan,” kata Ali Mahsun.
Keenam, kata Ali, pihaknya minta kepada Presiden Jokowi untuk rombak total tata kelola migas di Indonesia, serta lakukan pengalihan subsidi BBM secara tepat sasaran, tegas, transparan dan akuntable.
“Ketujuh, kami mendesak Presiden Jokowi mencabut total subsidi BBM 2023, dan anggarannya sebesar Rp 350 triyun APBN 2023 dialihkan ke kesehatan, pendidikan dan ekonomi rakyat. Dengan demikian segenap rakyat dan bangsa Indonesia mendapat jaminan secara gratis pelayanan kesehatan dan pendidikan secara layak sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945. Juga dipergunakan untuk skema keuangan ekonomi rakyat diluar lembaga perbankan, LPDB dan Program Kemitraan BUMN/BUMD,” terang Ali.
“Kepada seluruh pelaku ekonomi rakyat, petani, nelayan, pedagang, buruh, TKI, home industri, pegiat seni budaya, ojek, sopir, becak, asisten RT, pemulung dan pelaku ekonomi rakyat lainnya, kalian semua harus tetap move on. Harus tetap berjualan, berproduksi, berusaha dan bekerja, serta harus selalu optimis. InsyaAllah badai ancaman krisis pangan, ekonomi dan energi saat ini segera berlalu,” katanya.(*)
