Oleh: Ricky Tamba
WAKTU saya kecil, Papi (almarhum) sering menyuruh saya bantu bersihkan rumah. Tak boleh sembarangan sapu yang dipakai, hanya sapu bersih yang boleh untuk membersihkan rumah, apalagi kamar. Yang sudah jelek, biasanya ditaruh di luar rumah untuk halaman.
Papi bilang, sapu kotor tak akan mampu bersihkan sampah dan debu. Seakan bersih bila digunakan, tapi bila diteliti seksama akan banyak butiran yang tak terangkat, yang bila menumpuk jadi banyak kuman juga. Bisa jadi penyakit.
Dalam hal pilkada, bagaimana sebuah rumah (baca: kabupaten/kota/ provinsi) akan dapat bersih (baca: daerah maju rakyat sejahtera), bila sapu yang dipakai yang sudah kadaluwarsa banyak ijuknya yang rusak copot (baca: tak paham tantangan kekinian zaman).
Problem kita hari ini, salah satunya adalah masalah kaderisasi kepartaian yang kian pragmatis. Padahal kaderisasi partai adalah hulu dari pengadaan stok kepemimpinan nasional dan daerah. Hilirnya penetapan calon oleh KPU berdasar rekomendasi partai pengusung.
Idealnya, tiap partai pengusung kandidat pilkada mencalonkan kader internalnya, terlebih bila kader tersebut telah memiliki rekam jejak perjuangan kerakyatan yang panjang, sangat nasionalis dalam tindakan, serta pro Merah Putih NKRI Pancasila.
Dalam Pilkada 2017, kebutuhan atribut kampanye telah disediakan KPU berdasarkan ketentuan UU. Tetapi, itu tak seberapa, dibanding dengan rumors tingginya biaya dapat rekomendasi partai dan lobi-lobi. Plus mahalnya sosialisasi seremonial para kandidat terpilih.
Di demokrasi elektoral, siapapun sah mencalonkan dicalonkan. Tapi, bila paradigma menang jor-joran (lebihi ambang batas gugatan MK) yang tumbuh, bagaimana bisa calon potensial (tanpa logistik berlimpah) tarung gagasan cerdas kemajuan daerah kesejahteraan rakyat.
Tendensi mahalnya biaya elektoral di Pilkada 2020 semoga bisa jadi perhatian elite parpol, akademisi, jurnalis, aktivis dan khususnya pemilih. Jangan sampai kandidat terpilih hanya yang mampu beli rekomendasi partai, lakukan politik uang, sewa artis endorser dll.
Semoga kader internal terbaik tiap partai yang akan maju bertarung gagasan, rekam jejak dan kejelian taktik ambil hati rakyat. Jangan selalu terulang, yang terpilih akhirnya diciduk KPK, kembalikan modal via jual beli izin tambang, jabatan dan proyek APBN/APBD.
Kalau ada sapu bersih, buang saja sapu kotor! Ayo rakyat awasi proses Pilkada 23 September 2020. Pilih yang baik dan amanah, jangan yang pencitraan, politik uang dan ngapusi! Demi kemajuan daerah kesejahteraan rakyat, juga Merah Putih, NKRI dan Pancasila.***