URBANNEWS.ID – Anggota DPD RI Intsiawati Ayus memandang sah-sah saja atas pertemuan Komisi V DPR RI dengan Gubernur Riau, Kamis (9/7/2020) lalu.
“Secara aturan sih sah-sah saja ya, tidak ada aturan yang dilanggar,” kata Senator dari Riau itu kepada urbannews.id, Minggu (12/7/2020) siang.
Meski demikian, Intsiawati Ayus mengungkapkan tentang adanya prinsip pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif.
“Dalam pemisahan kekuasaan itu, ada pula yang penting dan jangan diabaikan, bahwa masing-masing tingkatan kekuasaan itu ada padanan masing-masing. Kalau Bupati dan Walikota itu padannya DPRD Kabupaten dan Kota, Gubernur itu padanannya DPRD Provinsi, sedangkan presiden itu padanannya dengan DPR RI,” ulas Instiawati Ayus.
Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa eksekutif itu merupakan ruang administrasi dan bukan ruang politik. “Sebaliknya, legislatif itu ruang politik dan bukan ruang administrasi,” ulas Intsiawati Ayus.
Konsekwensinya, kata Intsiawati Ayus, ruang administrasi itu sifatnya terukur, sedangkan ruang legislatif itu sifatnya tidak terukur.
“Ya kalau legislatif itu memang ruang politik, ruang kompromi, haluan negara kita dibentuk oleh konstitusi memang begitu. Legislatif bukan ruang administrasi,” ungkap Intsiawati Ayus.
Sementara itu, terkait dengan isi pembicaraan Gubernur Riau dengan Komisi V DPR RI, tentang dukungan untuk perbaikan infrastruktur Riau, Intsiawati mengatakan apa pun langkah eksekutif, tentu harusnya diukur dengan manfaat yang bisa didapat.
“Tepat atau tidaknya suatu pemerintahan itu sangat ditentukan oleh man, money, menthod, dan material. Faktor pertama itu, man, siapa orangnya, itu sangat meentukan sekali hasil yang akan diperoleh,” ulas Intsiawati.
Senator Riau ini juga mengingatkan agar Anggota DPR RI dan Gubernur Riau lebih memahami aturan dan rel yang ada di dalam sistem pemerintahan. “Jadi jangan sampai salah pilih kanal lah,” ungkap Intsiawati Ayus.
Sementara itu, dalam sebuah rekaman video yang diterima urbannews.id, sejumlah Anggota Komisi V DPR RI yang hadir dalam pertemuan dengan Gubernur Riau itu memberikan apresiasi atas upaya Gubernur Riau meski hal itu menurut mereka tidak banyak dilakukan kepala daerah lain. Mereka juga mengugkapkan pada kesempatan itu, tidak banyak yang bisa mereka lakukan terkait dengan apa yang disampaikan Gubernur Riau tersebut.
Terpisah, dikutip dari website resmi Pemprov Riau, Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar menyambangi Komisi V DPR RI terkait perbaikan masalah infrastruktur di Provinsi Riau.
Gubri Syamsuar, hadir dalam rapat dengar pendapat umum bersama Komisi V DPR, Kamis (9/7/2020) di Jakarta.
Gubri mengatakan, saat ini infrastruktur di Riau masih sangat belum memadai, bahkan Provinsi Riau yang notabene sebagai salah satu daerah penyumbang APBN terbesar di Indonesia hanya berada di posisi 19 untuk indeks daya saing infrastruktur nasional.
“Saat ini infrastruktur di Provinsi Riau masih belum memadai, peningkatan pembiayaan APBN tahun 2021 dalam pembangunan dan perbaikan infrastruktur sangat kami harapkan mendapat dukungan dari Komisi V,” kata Gubri Syamsuar dalam rapat Komisi V yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi V, Hj Nurhayati.
Lebih lanjut dijelaskan Gubri, buruknya infrastruktur di Provinsi Riau saat ini sangat berdampak besar terhadap pembangunan ekonomi masyarakat. Sehingga sangat diharapkan Komisi V DPR dapat memberikan dukungan terhadap perbaikan dan pembangunan infrastruktur di Provinsi Riau. Antara lain terdiri dari insfratruktur jalan Tanjung Padang-Teluk Belitung di Kabupaten Meranti, jalan Sei Akar-Kuala Enok di Kabupaten Inhil serta jalan Parit Hitam-Simpang Batang di Kota Dumai.
“Khusus untuk insfratruktur jalan terlebih di Meranti, Inhu dan Kota Dumai ini sangat penting dilakukan perbaikan dan pembangunan karena akan berdampak langsung kepada pembangunan ekonomi masyarakat. Terlebih untuk insfratruktur jalan di Lubuk Gaung Kota Dumai di sana ada kawasan industri Lubuk Gaung yang menggunakan jalan masyarakat dan mengakibatkan konflik antara perusahaan dengan masyarakat,” jelasnya didampingi Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan (PUPR-PKPP) Provinsi Riau, M Taufiq OH.
Tidak hanya infrastruktur jalan, Gubernur Riau Syamsuar juga memohon dukungan perbaikan dan pembangunan infrastruktur rehab dermaga dan pembangunan Bandara Pinang Kampai. (hen)
