Categories: City Government

Soal Pemilihan Mitra Investasi Pertagas di Proyek Pipa Blok Rokan Senilai Rp 4,3 Triliun, CERI: OJK Harus Beri Teguran Keras ke Dirut PGN Suko Hartono

Share

URBANNEWS.ID - Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman menyatakan Direktur Utama PT PGN Tbk, Suko Hartono telah mempertontonkan tindakan tidak profesional, tidak beretika, dan tidak governance, serta mendistorsi nama baik Pertamina Group di muka publik.

Demikian diungkapkan Yusri Usman kepada urbannews.id, Selasa (20/10/2020) terkait dengan seleksi pemilihan mitra investasi proyek Pipa Blok Rokan senilai Rp 4,3 triliun lebih.

"Dalam konteks hubungan PT Pertagas dan PT PGN, Pertagas dan PGN adalah dua entitas bisnis yang badan hukumnya berbeda. PGN sebagai perusahaan terbuka adalah hanya sebagai pemegang saham Pertagas, tidak lebih tidak kurang," beber Yusri.

Menurut Yusri, berdasarkan Undang Undang Perseroan Terbatas dan Undang Undang BUMN, struktur pengambilan keputusan di Pertagas adalah tiga tingkat. Tingkat Direksi, Dewan Komisaris, dan tingkat RUPS atau owner.

"Kegiatan tender adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan Pertagas, dan itu menjadi wewenangnya direksi Pertagas. Dewan Komisaris Pertagas yang berhak mengawasinya itu pun ada mekanismenya, yaitu hasil review komite audit dan internal audit Pertagas. Peran pemegang saham hanya menyetujui usulan investasi yang sudah ditetapkan dalam RUPS," beber Yusri.

Menurut Yusri, pihaknya mempertanyakan kapasitas Suko Hartono sebagai apa dalam melakukan penilaian proses tender di Pertagas.

"Apakah dia sebagai direksi atau anggota atau ketua dewan komisaris atau ketua internal audit atau juga sebagai pemegang saham. Dan kita tahu, pemegang saham Pertagas adalah PGN, bukan Suko Hartono secara pribadi," beber Yusri.

Menurut Yusri, Suko Hartono banyak berbicara di media tentang proses tender di Pertagas. "Itu dalam posisi apa? sebagai pemegang saham atau Humas Pertagas?," ungkap Yusri.

Lebih lanjut Yusri mengatakan, Suko Hartono telah memanggil dua calon mitra Pertagas, yaitu CEO PT Rukun Raharja Tbk Djauhar Mulidi dan CEO PT Isar Gas Iswan Ibrahim, kedua perusahaan itu masih dalam tahap penetapan pemenang mitra investasi 25% dengan Pertagas, Suko pernah bekerja di PT Isar Gas. Pertemuan itu dalam kapsitas dia sebagai apa? Sedangkan di majalah Gatra edisi Anak & Mantu Megawati di blok Rokan, Suko bicaranya sebagai Dirut PGN Tbk," kata Yusri.

Yusri mempertanyakan, apakah pantas mengaku sebagai seorang profesional dan menjabat Dirut sebuah perusahaan terbuka, lalu diduga telah mengintervensi proses tender di perusahaan lain yang itu bukan wewenangnya.

"Sehingga Bapak Suko telah melanggar kode etik jabatan dan perbuatan yang tidak menyenangkan serta mengganggu tatakelola perusahaan Pertagas serta Pertamina Group secara menyeluruh," ungkap Yusri.

"Komisaris PGN atau pemegang saham harus mengambil tindakan keras dan tegas, karena Suko telah mempertontonkan tindakan yang sangat jauh dari profesional, tidak beretika, tidak good governance," ungkap Yusri.

Lebih lanjut Yusri mengatakan, OJK sebagai regulator perusahaan terbuka atau perusahaan publik harus memberikan teguran keras kepada Suko Hartono sebagai Dirut perusahaan terbuka atau perusahaan publik agar supaya tidak dilakukan lagi oleh semua komisaris atau direksi perusahaan publik dalam mencampuri proses tender di perusahaan lain di kemudian hari.

"Ini contoh nyata 'Aksi Koboi' Bapak Suko atas Bad Governance di Perusahaan BUMN dan Terbuka atau Publik. Bapak Suko telah menggangu Trust dan good governance yang sedang dibangun oleh Menteri BUMN dan Komisaris serta Direksi Pertamina," ungkap Yusri.

Sementara itu, menurut Yusri, ia telah berupaya mengkonfirmasi dugaan pelanggaran tersebut secara langsung ke Suko Hartono melalui aplikasi pesan Whatsapp.

"Kami konfirmasi sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik ya. Tapi bukannya memberikan keterangan yang benar, Suko Hartono malah memblokir nomor Whatsapp saya," beber Yusri.

Terpisah, terkait pernyataan Yusri tersebut, Direktur Utama PT PGN Tbk, Suko Hartono saat dikonfirmasi urbannews.id, Selasa (20/10/2020) sore melalui pesan Whatsapp, tidak memberikan keterangan apa pun.

"Saya tidak mau menanggapi mas.
Sudah dijelaskan. Namun beliau punya pandangan yang lain. Kita hormati," ungkap Suko.

"Saya doakan semoga yang benar segera ditunjukkan kebenarannya dan yang salah di tunjukkan kesalahan. Posisi PGN sesuai yang saya sampaikan di Gatra," tutup Suko Hartono seraya menyarankan urbannews.id untuk konfirmasi lebih lanjut ke Sekretaris Perusahaan PT PGN Tbk.(hen)

Berita Terbaru

Pertamina Digugat Mozambik Rp 40 Triliun, Pemerintah Bertanggungjawab!

PADA Februari 2019 Pertamina telah menandatangani perjanjian jual beli (sale and purchase agreement, SPA) dengan Anadarko Petroleum Corporation untuk pembelian…

16 Januari 2021 | 21:44 WIB

Gelar Tinc Batch 6, Telkomsel Dorong Kolaborasi dalam Pengembangan Potensi Digital Inovator Lokal

URBANNEWS.ID – Program Telkomsel Innovation Center (Tinc) kembali membuka kesempatan bagi seluruh talenta unggul di bidang teknologi digital dari seluruh…

15 Januari 2021 | 10:17 WIB

Lieus Sungkharisma Minta Menkumham Cabut Izin Praktek Notaris Hartono, Terpidana Kasus Penipuan Jual Beli Vila Bali Rich

URBANNEWS.ID - Kaburnya lima terpidana kasus penipuan jual beli Vila Bali Rich di Ubud Bali yang telah menimbulkan kerugian moral…

10 Januari 2021 | 07:01 WIB

Pelanggaran HAM terhadap Rakyat Sipil dari Petugas Aparatur Negara

PELANGGARAN HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi,…

8 Januari 2021 | 20:53 WIB

MG HS Sabet Gelar Best Medium SUV, Posisi sebagai Merek Terpercaya di Pasar Otomotif Indonesia Makin Kokoh

URBANNEWS.ID - MG baru saja mencetak tonggak sejarah baru dalam kiprahnya membangun bisnis di Indonesia. Dalam waktu kurang dari 6…

8 Januari 2021 | 20:18 WIB

Aspek Indonesia Ingatkan Jangan Ada Lagi Penyelewengan Bansos untuk Rakyat

URBANNEWS.ID - Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) mengapresiasi Program Pemerintah berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat terdampak pandemi…

8 Januari 2021 | 15:20 WIB