Vaksinasi Berbayar, Sesuaikah dengan Keadaan Pandemi?

oleh -
Ilustrasi Vaksin Covid 19. foto/pekanbaru.go.id

PERTANYAAN mendasarrnya adalah apakah Pandemi Covid-19 terjadi karena kecerobohan masyarakat Indonesia? Apakah ada rakyat Indonesia yang ingin menderita Covid-19? Jawabannya pasti TIDAK!!!

Tapi kenapa terjadi?, dan sampai hari ini 61 ribu masyarakat Indonesia tewas karena Covid-19. Karena ada virus yang berasal dari Wuhan dan melanda dunia. Tidak terkecuali Indonesia. 

Belahan dunia dan negara lain ada yang  Quick Respons, sebagai suatu wabah, ada yang slowly respons dan ada yang wait and see, dengan ungkapan, “Kita tunggulah apa sampai ke negara kita. Kita negara tropis banyak panas cahaya matahari, virus tidak akan berani datang”.  Saya tidak berani menyimpulkan Indonesia masuk kategori yang mana.

Yang pasti langkah pemerintah Indonesia untuk mengatasi Covid-19 ini, secara perangkat regulasi sudah cukup lengkap dan kuat. Setidaknya ada empat UU yang menjadi dasar hukumnya; UU 4/2014 Tentang Wabah Penyakit Menular, UU 6/2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, UU Nomor 24/2007 tentang Penangulangan Bencana, UU Nomor 2/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Terkait aturan pelaksanaannya, sudah ada diterbitkan PP 21/2020 Tentang PSBB, beberapa Perpres, Permenkes, Instruksi Mendagri, dan Peraturan menteri lainnya yang terkait.

Setiap Undang Undang itu, mencantumkan kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan APBN dan APBD serta juga partisiasi masyarakat atau sumbangan, bantuan hibah yang tidak mengikat. Tetapi juga kita cermati di Undang Undang itu tidak ada norma yang mengharuskan masyarakat membayar sejumlah tertentu, atas jasa, pelayanan yang disediakan pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara.

Karena itulah diterbitkan Undang Undang Nomor 2/2020 tetang Kebijakan Keuangan Negara, terkait situasi pandemi Covid-19, yang memberikan ruang fleksibilitas yang sangat lentur, bahkan tidak perlu lagi melibatkan DPR dalam perencanaan dan penyusunan anggarannya. 

Semangat dan spirit melindungi masyarakat secara keseluruhan dalam situasi pandemi ini juga merupakan kebijakan global yang dikomandoi oleh WHO, oleh karena itu apapun garis kebijkan WHO kita sebagai bagian dari anggota WHO patuh atas kebijakannya, termasuk pelaksanaan vaksinasi yang sedang dilakukan di seluruh dunia.

Dari awal Indonesia, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, menargetkan untuk terbentuknya herd immunity dengan melakukan vaksinasi terhdap 70% jumlah penduduk (180 juta penduduk), yang akan dapat mengakhiri wabah Covid-19.

Kebijakan itu sudah tertuang dalam Perpres 99/2020 dan diperbaharui dengan Perpres 14/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *