Sedangkan Menteri Erick Tohir memiliki keterkaitan dengan PT GSI melalui Yayasan Adaro Bangun Negeri.
“Fakta ini perlu dilakukan penyelidikan secara serius oleh KPK, sangat Bahaya jika sejumlah proyek penting negara dimonopoli dan dinikmati segelintir elite menteri sekaligus pengusaha,” ungkap Jajang.
Dikatakan Jajang, begitu pun kasus jual beli jabatan di Kementerian Desa sampai saat ini tidak ada tindak lanjut dari KPK.
“Padahal praktik jual beli jabatan yang diduga untuk pejabat eselon I dibandrol sampai Rp 3 miliar, dan pejabat eselon II diduga dibandrol sampai Rp 1 miliar sangat merusak semangat reformasi birokrasi di pemerintahan Joko Widodo,” ungkap Jajang.
Dikatakan Jajang, jika Presiden Joko Widodo tidak mengambil tindakan dengan memecat ketiga menteri di atas, hal ini akan menjadi beban bagi pemerintahan.
“Bahkan publik akan semakin yakin bahwa Joko Widodo tidak berdaya di hadapan para pembantunya,” ungkap Jajang.
“Begitu juga KPK, jika penyelesaian kasus tiga menteri di atas mangkrak publik akan semakin yakin bahwa KPK saat ini hanya ganas di daerah tapi menghadapi kasus di pusat melempem,” tutup Jajang.(hen)
