Wakil Ketua DPR Minta Pemerintah Evaluasi Ulang Biaya Karantina

oleh
37B94BAA 6053 4CAB BD84 B3BD75568CE5
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. foto/dpr.go.id

JAKARTA, URBANNEWS.ID – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan saat ini perekonomian di Indonesia belum pulih imbas pandemi COVID-19. Dasco merasa kasihan kepada rakyat apabila dibebani biaya yang terlalu besar, seperti untuk karantina.

“Kan kita sama-sama tahu bahwa pemulihan ekonomi nasional ini kita belum pulih, dan kasihan rakyat kalau dibebankan biaya yang terlalu banyak,” ujar Dasco

   

Dasco menyebut karantina memang membutuhkan biaya, dari transportasi hingga PCR. Namun, dia mendorong pemerintah mengevaluasi komponen-komponen biaya karantina mandiri agar tak memberatkan masyarakat.

“Jadi memang kalau menurut Satgas COVID-19, BNPB, soal karantina itu ada biaya akomodasi, PCR, transportasi. Tapi saya imbau supaya komponen-komponen biaya itu bisa dibuat agar tidak memberatkan masyarakat,” ucapnya.

Baca Juga  Tanggapi Isu Reshuffle Kabinet, Sufmi Dasco: Kita Serahkan Sepenuhnya ke Presiden

Lebih lanjut, Dasco meminta pemerintah membuat kajian yang mendalam terkait pemberlakuan biaya karantina mandiri agar tak jadi beban bagi rakyat. Sebab, kata Dasco, mayoritas kepulangan warga negara Indonesia (WNI) ke Indonesia merupakan pekerja migran Indonesia (PMI), bukan orang yang jalan-jalan ke luar negeri.

“Saya minta makanya pemerintah harus membuat kajian yang mendalam, dihitung juga dengan benar agar tidak memberatkan rakyat. Kita ekonomi belum pulih. Kan tadi saya bilang kebanyakan yang pulang dari luar negeri itu adalah yang kerja, bukan yang jalan-jalan,” tutur

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu juga mengusulkan agar biaya karantina dibuat sistem subsidi silang. Dia melanjutkan, biaya karantina bagi wisatawan dapat diberlakukan lebih mahal, sementara non-wisatawan diberlakukan dengan harga yang lebih murah.

Baca Juga  Sufmi Dasco Ajak Seluruh Kader Gerindra untuk Fokus Promosikan Program Prabowo ke Masyarakat Luas

“Kalau yang jalan-jalan mungkin bisa dikasih biaya yang berbeda, lebih tinggi, supaya ada subsidi silang. Itu salah satu usul saya,” ujarnya.(hen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *