LPPHI Menolak Keras Semua Dalil Eksepsi Tergugat Kasus Limbah B3 TTM Blok Rokan

oleh
A129BA72 9943 41F5 9F04 070497AE1994 scaled
Sidang Gugatan Pencemaran Limbah B3 TTM Blok Rokan berlangsung di PN Pekanbaru, Kamis (16/12/2021) dengan agenda pembacaan gugatan. foto/dok.LPPHI

PEKANBARU, URBANNEWS.ID – Lembaga Pencegah Perusak Hutan Indonesia (LPPHI) telah menegaskan menolak keras seluruh dalil yang disampaikan Para Tergugat perkara pencemaran limbah B3 tanah terkontaminasi minyak (TTM) Blok Rokan dalam jawaban mereka atas gugatan yang dilayangkan 6 Juli 2021 ke PN Pekanbaru.

“Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Jawaban Para Tergugat baik dalam Eksepsi, Provisi maupun Pokok Perkara,” ungkap Josua Hutauruk SH, Ketua Tim Hukum LPPHI di Pekanbaru, Kamis (6/1/2021). 

Menurut Josua, Tim Hukum LPPHI telah menyampaikan sikap penolakan tersebut dalam dokumen replik yang disampaikan melalui sistem e-litigasi kepada Majelis Hakim PN Pekanbaru yang menyidangkan perkara tersebut pada Kamis (6/1/2021).

LPPHI mengajukan Gugatan Lingkungan Hidup Nomor 150/PDT.G/LH/2021/PN.Pbr tanggal 6 Juli 2021 lalu. Ada empat pihak yang digugat, PT Chevron Pacific Indonesia, SKK Migas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. 

Tim Hukum LPPHI terdiri dari tujuh advokat. Ketujuhnya yakni Josua Hutauruk, S.H., selaku Ketua Tim Hukum LPPHI, lalu Supriadi, S.H, C.L.A., Tommy Freddy M, S.H., Amran, S.H, M.H., Muhammad Amin, S.H., Nelli Wati, S.H. dan Perianto Agus Pardosi, S.H.

Para tergugat tersebut menurut LPPHI dalam gugatannya, telah lalai dan melakukan perbuatan melawan hukum atas pencemaran limbah B3 TTM di Wilayah Kerja Migas Blok Rokan di Provinsi Riau.

Sementara itu, mengenai jawaban Para Tergugat yang mempertanyakan kenapa LPPHI tidak menggugat PT Pertamina Hulu Rokan dalam perkara pencemaran limbah B3 TTM Blok Rokan, LPPHI menyatakan penolakan keras atas pernyataan Para Tergugat itu. Para tergugat menyataka gugatan LPPHI menjadi kurang pihak karena tidak menyeret PT PHR lantaran menurut mereka PT PHR sudah mendapat penugasan untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup Blok Rokan yang tercemar.

“Kita tidak menggugat PT Pertamina Huku Rokan karena pada saat gugatan didaftarkan ke pengadilan, PT Chevron Pacific Indonesia masih berstatus sebagai operator KKKS Wilayah Kerja Migas Blok Rokan. Lagipula, perbuatan pencemaran yang dilakukan PT CPI itu, terjadi pada masa CPI menjadi kontraktor Blok Rokan. Jadi merupakan hal yang berbeda antara PHR dan CPI,” ungkap Josua.(rls)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.