SAMBAS – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menindaklanjuti kerja sama di bidang ekonomi dan perdagangan antarnegara melalui kawasan perbatasan yang diteken Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, selaku Kepala BNPP dan Ketua Umum KADIN, M. Arsjad Rasjid.
Terkini, BNPP dan Kadin Indonesia melaksanakan kunjungan sekaligus mengadakan pertemuan dan dialog antara pelaku usaha dan unsur pemerintah di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, di Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (16/3/2022).
Pada kesempatan ini Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP Robert Simbolon, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Paulus Waterpauw, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pembangunan Kawasan Perbatasan Edy Suryadi, para pengurus Kadin Indonesia tingkat Provinsi dan Kabupaten Perbatasan se Provinsi Kalimantan Barat, bersama Pemerintah Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten Perbatasan se Provinsi Kalimantan Barat bertemu dengan Konsulat Jenderal RI di Kuching, Setia Usaha Kerajaan Sarawak yang diwakili Direktur Tebedu Inland Port Nobel Pang dan Sarawak Economic Development Corporation (SEDC) yang diwakili Deputy Director Corporate Relations and Communication Division Judith Angela Skinner.
Robert Simbolon mengatakan kerja sama antara Indonesia dan Malaysia merupakan hal penting dan perlu dilakukan agar sama-sama bangkit dan bergerak maju dari situasi sulit karena dampak pandemi Covid-19.
Kerja sama juga penting dilaksanakan dalam rangka penanganan berbagai masalah di perbatasan, seperti penyelundupan dan tindak kriminal lainnya, termasuk dalam pengamanan batas wilayah negara.
Sementara itu terkait dengan kerja sama dalam bidang ekonomi dan perdagangan antarnegara melalui kawasan perbatasan, Robert menilai kerja sama Indonesia-Malaysia nantinya bukan hanya akan dibangun dalam kerangka kerja sama Business to Business (B to B) tetapi juga dikukuhkan dengan kerja sama Government to Government (G to G).
Robert mengutarakan bahwa dari pertemuan ini, BNPP berhasil mengidentifikasi beberapa isu strategis seperti kondisi empirik kerjasama RI-Malaysia di perbatasan, khususnya perbatasan darat di Kalimantan, masalah-masalah yang memerlukan solusi, kerangka kerja sama dan rencana aksi ke depan, pihak-pihak terkait (stakeholders) yang perlu terlibat secara aktif, bidang-bidang ekonomi yang potensial untuk dikerjasamakan, antara lain bidang pertanian, manufaktur, pariwisata, jasa khususnya pelatihan dan pendidikan vokasional, peternakan, dan lain-lain, termasuk SOP penanganan Covid-19.
Ia menambahkan hasil pertemuan dan dialog yang dilaksanakan di PLBN Aruk ini akan segera ditindaklanjuti dengan finalisasi draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) BNPP dan Kadin Indonesia.
Kemudian draft PKS akan dikoordinasikan dengan Kementerian terkait untuk pelaksanaan kerja sama tersebut. Selanjutnya, akan dilaksanakan pertemuan dan dialog lanjutan dengan pihak Malaysia yang akan difasilitasi oleh Kadin Indonesia dan Konjen RI di Kuching.
“Pulang dari sini nanti kita akan merancang segera tindak lanjut MoU dalam bentuk perjanjian kerja sama, untuk kegiatan-kegiatan yang secara konkret kita pandang sangat strategis dan penting dilakukan dalam rangka memperkuat ekonomi kawasan perbatasan negara dengan berbagai bentuk kegiatan, yang nanti akan kita laporkan tentu kepada Bapak Menteri dan Ketua Umum Kadin Indonesia,” ujar Robert.
Sementara itu ditemui di tempat yang sama, Paulus Waterpauw mengatakan ia melihat Pemerintahan Serawak yang ada di batas negara bersikap proaktif terkait kerja sama di bidang ekonomi dan perdagangan antarnegara melalui kawasan perbatasan.
Mantan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri ini menegaskan pihaknya menyambut baik respon positif dari negara Malaysia.
Paulus menyampaikan akan melakukan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah untuk mendorong pemberdayaan masyarakat lokal sekitar agar masyarakat merasakan manfaat dibangunnya PLBN Aruk di perbatasan negara. Apalagi Aruk merupakan lokasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw.
“Artinya sarana prasarana infrastruktur sudah terbangun indah dan luar biasa, itu juga harus dirasakan oleh masyarakat lokal di sini, karena mereka yang sudah menunggui turun temurun mempunyai wilayah di batas negara ini. Jangan sampai mereka tidak terlayani dengan baik, kita pikir itu bagian yang tidak kalah penting dari amanat Inpres,” kata Paulus.
Kemudian sebagai perwakilan Kadin Indonesia, Edy Suryadi, bersyukur BNPP telah memfasilitasi pertemuan Kadin Indonesia dan pengusaha Serawak. Edy menyatakan pihaknya akan mengambil langkah konkret agar kerja sama BNPP dan Kadin Indonesia di bidang ekonomi dan perdagangan antarnegara melalui kawasan perbatasan berjalan lancar.
“Alhamdulillah kita tinggal menyimpulkan apa yang harus kita ambil, langkah apa yang harus kita sampaikan kepada pemerintah maupun kepada Kadin nanti, sehingga terjalin pertumbuhan ekonomi di perbatasan yang kita harapkan,” tutur Edy.
Sebagai informasi, Menteri Tito dan Ketua Umum Kadin Indonesia, M. Arsjad Rasjid, menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) mengenai Sinergitas Pembangunan Ekonomi Daerah dan Desa serta Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara pada Rapimnas Kadin Indonesia di Bali, Jumat (3/12/2021).
Muatan kerja sama yang akan dikembangkan sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo, serta arah kebijakan Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara-Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024 terutama pelibatan Non State Actors dalam pembangunan kawasan perbatasan. Kerja sama diarahkan pada tiga hal pokok yaitu pengembangan potansi wilayah, perdagangan lintas batas negara, dan dukungan pengembangan infrastruktur kawasan perbatasan.(hen)
