PEKANBARU – Setelah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Riau memutus kontrak jasa konstruksi Pembangunan Makorem 031/Wirabima dengan PT Marlanco pada 2 Juni 2022 lalu, desakan untuk dilakukan audit investigasi mencuat.
Menurut Direktur Investigasi Riau Resources Watch (RRW), Agung Novandi, Selasa (16/5/2023), perlu segera dilakukan audit investigasi oleh BPK Riau untuk mengetahui persoalan yang sebenarnya terjadi sebagaimana yang dilakukan oleh BPK Riau terhadap Proyek Masjid Raya Senapelan Pekanbaru.
“Apalagi sekarang dengan pernyataan Sekdaprov Riau SF Hariyanto yang juga telah meminta audit investigasi terhadap proyek payung Masjid Agung An Nur Riau itu. Jadi jangan tanggung-tanggung, semua yang putus kontrak oleh Pemprov Riau mesti dilakukan audit investigasi secepatnya,” beber Agung.
Lebih lanjut Agung membeberkan, menurut keterangan yang ia peroleh di lapangan, sub kontraktor PT Marlanco pada proyek Makorem itu dalam waktu dekat akan menempuh jalur hukum dengan melayangkan gugatan ke pengadilan.
“Informasi yang kami peroleh juga, diduga Dinas PUPRPKPP tidak mencairkan jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar sekitar Rp 4.6 miliar akibat pemutusan kontrak tersebut. Jika benar demikian, tentu ini akan menjadi persoalan hukum serius dan mencoreng nama Pemprov Riau,” beber Agung.
Sementara itu terpisah, Direktur Eksekutif RRW Nasir Day menyoroti fungsionalitas pembangunan gedung Makorem itu.
“Sebagai Kader Bela Negara, dengan tak kunjung selesainya pembangunan Makorem 031/Wirabima ini, tentu saya terpanggil untuk mengingatkan agar jangan sampai dilalaikan kepentingan strategis geopolitik nasional serta peran TNI. Apalagi pelaksanaan Pemilu semakin dekat yang tentunya ini menentukan arah Negara kira ke depan,” ungkap Nasir.
Oleh sebab itu, Nasir menegaskan agar pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan gedung Makorem tersebut tidak lagi bermain-main dan berakrobat yang aneh-aneh.
“Segera selesaikan. Apa tidak malu kita sebagai orang Riau ini, seorang Jenderal TNI yang baru ditugaskan sebagai Dandrem di tempat kita, malah kantor pun tidak ada yang memadai untuk beliau tempati,” pungkas Nasir.(*)
