JAKARTA – Dampak memburuknya perubahan iklim semakin meluas melanda Indonesia. Setelah sebelumnya terjadi banjir besar di Bali, Aceh, Sumbar, dan Sumatra, kini banjir rob kembali melanda Jakarta dan pesisir Pulau Jawa.
Bagi Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno, situasi saat ini sudah bukan lagi perubahan iklim, tetapi sudah mengarah pada situasi krisis iklim.
“Hingga hari ini bencana telah merenggut 940 jiwa dan menyebabkan kerugian lebih dari Rp 2,2 triliun, terutama pada infrastruktur dan perumahan. Tragedi ini tidak hanya memperlihatkan dahsyatnya kondisi alam, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa krisis iklim telah memasuki fase yang semakin mengancam kehidupan masyarakat Indonesia,” tegas Eddy.
Karena itu Eddy Soeparno menegaskan pentingnya manajemen krisis di pemerintah dalam upaya menghadapi semakin memburuknya dampak perubahan iklim.
“Dampak perubahan iklim ini sudah harus diantisipasi dengan manajemen krisis dan tidak bisa lagi dengan manajemen business as usual,” tegas Eddy di acara Leadership Forum yang diadakan di Jakarta, Senin (8/12).
Doktor Ilmu Politik UI ini menjelaskan, langkah penting dan prioritas adalah penegakan hukum yang kuat dan konsisten, terutama untuk menghentikan pembalakan liar, pertambangan ilegal, dan praktik perusakan lingkungan lainnya.
“Keselamatan rakyat adalah mandat konstitusi dan karena itu harus menjadi prioritas baik sebelum bencana terjadi dan bahkan pencegahan sebelum terjadinya bencana,” ungkapnya.
“Penegakan hukum yang konsisten dan konsekuen sangat penting untuk melindungi hak masyarakat sekaligus memastikan adanya efek jera bagi siapa pun yang melanggar,” tambahnya.(*)
