SURABAYA – Rencana Pemerintah Kota Surabaya memindahkan Rumah Potong Hewan (RPH) Pegirian ke kawasan Tambak Oso Wilangun memicu perlawanan terbuka dari para jagal dan pedagang daging sapi. Mereka memastikan akan menggelar aksi demonstrasi dan mogok kerja massal mulai Senin, 12 Januari 2026.
Dalam surat pemberitahuan aksi yang beredar, jagal dan pedagang daging se-Kota Surabaya menegaskan penolakan terhadap relokasi RPH Pegirian dengan alasan apa pun. Aksi dijadwalkan berlangsung selama empat hari, 12 hingga 15 Januari 2026, dengan titik kumpul di depan RPH Pegirian Surabaya sejak pukul 10.00 WIB.
Massa aksi yang diklaim berjumlah sekitar 1.500 orang akan bergerak menuju Kantor Wali Kota Surabaya dan DPRD Surabaya. Mereka juga berencana membawa mobil komando, 20 ekor sapi, serta ban bekas sebagai bagian dari simbol perlawanan. Aksi ini akan dilanjutkan dengan mogok kerja pemotongan sapi hingga tuntutan mereka dipenuhi. Dalam seruannya, koordinator lapangan menyatakan sikap, “Bangkit melawan atau tunduk ditindas.”
Konfrontasi ini muncul sebagai respons atas rencana pemindahan aktivitas pemotongan dari RPH Pegirian ke RPH Tambak Oso Wilangun (TOW) yang digagas Pemerintah Kota Surabaya melalui PT RPH Surabaya Perseroda. Para jagal menilai pemindahan tersebut berpotensi mematikan usaha dan mengganggu rantai distribusi daging di Surabaya.
Direktur Utama RPH Surabaya, Fajar Afriyanto, menegaskan bahwa pihaknya tidak dalam posisi mengomentari rencana aksi tersebut. Menurutnya, jagal merupakan mitra pengguna jasa, bukan pegawai RPH.
“RPH itu penyedia jasa, mitra jagal Pegirian adalah pengguna jasa. Kami fokus menyiapkan pelayanan operasional pemotongan di RPH Pegirian dan Tambak Osowilangun. Semoga ada ruang komunikasi untuk mencari solusi yang baik bagi semua,” ujarnya saat dikonfirmasi Potret Kota, Minggu, (11/01/2026).
Di tengah memanasnya situasi, ancaman mogok massal para jagal ini dikhawatirkan akan berdampak langsung pada pasokan dan harga daging sapi di Surabaya, apabila tidak segera ada dialog dan titik temu antara Pemkot, pengelola RPH, dan para pelaku usaha pemotongan.(potretkota.com)
