Ada Apa Di Balik Dorongan Munaslub Apjatel Pusat? Forjatel Riau Buka Suara

oleh
program penataan jaringan kabel telekomunikasi di Kota Pekanbaru yang saat ini tengah berjalan. ForJatel Riau menegaskan akan siap mendukung kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru, namun menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam pelaksanaannya.
Program penataan jaringan kabel telekomunikasi di Kota Pekanbaru yang saat ini tengah berjalan. ForJatel Riau menegaskan akan siap mendukung kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru, namun menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam pelaksanaannya.

PEKANBARU – Forum Jaringan Telekomunikasi (ForJatel) Riau menyatakan dukungannya terhadap inisiatif anggota untuk menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) Tingkat Pusat. 

Langkah itu muncul seiring menguatnya aspirasi anggota yang menginginkan evaluasi terhadap kebijakan dan tata kelola organisasi.

Dukungan tersebut disampaikan sebagai respons atas berbagai dinamika internal, mulai dari kebijakan yang dinilai memberatkan anggota hingga minimnya transparansi dalam pengambilan keputusan, khususnya terkait program relokasi dan penataan jaringan telekomunikasi di berbagai daerah.

Perwakilan ForJatel Riau, Hisam Setiawan, menyebut kondisi ini mencerminkan menurunnya kepercayaan anggota terhadap kebijakan dari dewan pengurus selama ini.

   

“Kondisi ini menunjukkan bahwa organisasi Apjatel sedang tidak baik-baik saja. Banyak anggota mempertanyakan transparansi dan proses pengambilan keputusan yang tidak melibatkan mereka,” ujarnya.

Baca Juga  Revolusi Kopi Liberika! Kolaborasi Yayasan Gambut dan Faperta UR Dorong Lahirnya Bibit Unggul di Riau

Di tingkat daerah, isu ini berkaitan dengan program penataan jaringan kabel telekomunikasi di Kota Pekanbaru yang saat ini tengah berjalan. ForJatel Riau menegaskan akan siap mendukung kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru, namun menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam pelaksanaannya.

“Kami mendukung penuh kebijakan Pemko Pekanbaru. Namun kami juga ingin memastikan bahwa pelaksanaannya transparan, efisien dan tidak memberatkan pelaku usaha,” tegas Hisam.

Menurutnya, seluruh pelaku usaha yang memiliki izin resmi dari Pemerintah Pusat dan beroperasi di daerah harus dilibatkan dalam setiap kebijakan yang berdampak pada operasional di lapangan.

ForJatel juga mengingatkan agar program penataan ini tidak mengulang persoalan yang sebelumnya menimbulkan kekecewaan di internal Apjatel.

Baca Juga  Revolusi Kopi Liberika! Kolaborasi Yayasan Gambut dan Faperta UR Dorong Lahirnya Bibit Unggul di Riau

“Kami tidak ingin program ini berujung pada masalah yang sama, kurangnya transparansi dan adanya kepentingan tertentu yang justru merugikan pelaku usaha dan mengganggu iklim bisnis terutama untuk pelaku usaha lokal,” tambahnya.

Sebagai penutup, ForJatel Riau menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan tata kelola infrastruktur yang rapi, tertib dan berkeadilan melalui semangat Pekanbaru RAPI (Ruang Aman Penataan Jaringan Infrastruktur).

Sebagaimana diketahui, ForJatel Riau merupakan forum komunikasi pemilik izin penyelenggara jaringan telekomunikasi di Provinsi Riau yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital RI. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *