JAKARTA — Pemerhati militer dan politik Selamat Ginting menyarankan Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi terhadap jajaran pemerintah yang menangani bidang hukum dan penegakan hukum.
Menurut Ginting, evaluasi dan kemungkinan perombakan diperlukan untuk mendukung agenda pemerintahan, termasuk komitmen pemberantasan korupsi yang selama ini disampaikan Prabowo di berbagai kesempatan.
“Saya memahami kegelisahan publik terkait soal ini. Sebab, hampir dua tahun pemerintahan Prabowo belum menunjukkan perubahan besar pada sejumlah pos strategis, terutama di bidang penegakan hukum dan keamanan,” kata Ginting.
Ginting menilai sejumlah posisi strategis masih diisi oleh figur yang berasal dari atau telah menduduki jabatan sejak pemerintahan sebelumnya. Namun, penilaian tersebut merupakan pandangan pribadi Ginting dalam melihat dinamika pemerintahan saat ini.
Menurut dia, Presiden Prabowo perlu memiliki keleluasaan dalam menentukan jajaran yang dinilai sejalan dengan arah dan agenda pemerintahannya.
“Kita tahu, orang-orang di penegakan hukum adalah inventaris Jokowi. Jadi menurut saya, supaya Prabowo lebih leluasa mewujudkan visinya, tidak ada cara lain selain reshuffle bidang hukum. Selama tidak dilakukan, dia akan terus-menerus menghadapi banyak gangguan dari dalam pemerintahannya sendiri,” ujarnya.
Bandingkan dengan Masa Awal Pemerintahan Soeharto
Doktor ilmu politik Universitas Nasional itu juga menyoroti dinamika hubungan politik antara Prabowo dan mantan Presiden Joko Widodo.
Ginting membandingkan situasi tersebut dengan masa transisi kekuasaan pada era Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Namun, ia menilai terdapat perbedaan kondisi politik dan latar belakang antara kedua periode tersebut.
Menurut Ginting, pada awal pemerintahannya Soeharto mengambil langkah konsolidasi kekuasaan yang berbeda dibandingkan pendekatan yang ditempuh Prabowo saat ini.
Ia juga menyoroti perbedaan usia dan situasi ketika keduanya mulai memimpin pemerintahan. Menurut Ginting, faktor tersebut menjadi salah satu pertimbangan yang membedakan gaya dan pilihan politik kedua presiden.
Meski demikian, perbandingan antara pemerintahan Prabowo dan Soeharto serta penilaian mengenai hubungan politik dengan pemerintahan sebelumnya merupakan analisis dan pandangan Selamat Ginting.
Ginting berharap evaluasi terhadap jajaran pemerintahan, khususnya di bidang hukum, dapat dilakukan untuk memastikan agenda pemerintahan berjalan sesuai arah kebijakan Presiden Prabowo.
Menurut dia, efektivitas pemerintahan dan pelaksanaan agenda pemberantasan korupsi menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian dalam evaluasi tersebut.(*)
