JAKARTA — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Yorrys Raweyai mendorong agar persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah mendapat ruang lebih luas dalam pemberitaan nasional. Menurut dia, informasi dari daerah perlu diangkat agar kebutuhan warga dapat diketahui publik dan menjadi perhatian dalam pembangunan.
Dorongan tersebut disampaikan Yorrys saat membuka Workshop dan Pelatihan Jurnalistik bertajuk Mengawal Aspirasi, Menyebar Informasi di Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Yorrys menilai, persoalan masyarakat yang berada jauh dari pusat pemerintahan maupun perhatian media perlu memperoleh kesempatan yang sama untuk disuarakan. Pemberitaan, menurut dia, dapat menjadi salah satu sarana untuk memperkenalkan persoalan tersebut kepada masyarakat luas.
“Suara-suara masyarakat di daerah yang selama ini jauh dari tangkapan media massa senantiasa didorong untuk muncul ke permukaan, menjadi isu nasional, dan menjadi subjek pembangunan,” ujar Yorrys, sebagaimana dikutip Kabar Publik.
Melalui dorongan itu, Yorrys menekankan pentingnya peran pemberitaan dalam menghubungkan persoalan masyarakat daerah dengan perhatian nasional. Isu yang muncul dari kehidupan warga, termasuk kebutuhan pembangunan dan persoalan pelayanan publik, perlu mendapat ruang dalam arus informasi nasional.
Untuk mendukung tujuan tersebut, Yorrys mendorong peningkatan kemampuan jurnalistik di lingkungan DPD RI. Pelatihan itu ditujukan kepada staf anggota dan jajaran Sekretariat Jenderal DPD RI agar mampu mengolah serta menyampaikan informasi secara lebih baik.
Ia juga menyoroti tantangan penyebaran informasi di era digital. Menurut Yorrys, kemampuan jurnalistik perlu disertai ketelitian dalam memeriksa fakta agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat dipertanggungjawabkan.
Bagi warga di daerah, perhatian terhadap isu lokal menjadi penting karena persoalan yang mereka hadapi tidak selalu mendapat sorotan di tingkat nasional. Pemberitaan yang mengangkat kebutuhan warga diharapkan dapat memperluas pengetahuan publik mengenai kondisi berbagai daerah di Indonesia.
Meski demikian, pengangkatan suatu persoalan menjadi berita nasional tidak dengan sendirinya menjamin perubahan kebijakan. Diperlukan tindak lanjut dari pihak terkait agar aspirasi yang telah disampaikan memperoleh perhatian sesuai kebutuhan masyarakat.
Yorrys berharap penguatan kapasitas jurnalistik di lingkungan DPD RI dapat membantu memperluas penyampaian aspirasi daerah sekaligus meningkatkan kualitas informasi kelembagaan yang diterima publik.(*)
