URBANNEWS.ID – Mantan Menteri ESDM Sudirman Said ungkap kronologis dikuasainya saham Freeport Indonesia sebesar 51 persen. Pria yang kini menjadi Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ini menyatakan paket deal saham itu tak sepenuhnya menguntungkan Indonesia.
Bermula pada 7 Oktober 2015, saat itu Sudirman yang masih menjabat sebagai Menteri ESDM dipanggil mendadak oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Ketika dia sampai di Istana, dia diberi tahu oleh asisten Presiden bahwa tidak ada pertemuan, namun dia tetap diperintahkan menghadap Presiden.
Singkat cerita, sesampainya dia di ruangan kerja Jokowi, dia melihat ada James atau Jim Moffet, yang kala itu menjabat sebagai Executive Chairman Freeport McMoRan, sedang mengadakan pertemuan dengan Jokowi. Di sana Sudirman diperintahkan Jokowi untuk membuat draft mengenai kesepakatan pembelian saham.
“Dan tidak panjang lebar, Presiden hanya katakan ‘tolong siapkan surat, seperti yang dibutuhkan, kira-kira kita ini ingin menjaga keberlangsungan investasi lah’, nanti dibicarakan setelah pertemuan ini, ‘baik pak Presiden’. Maka keluarlah saya bersama Pak Jim Moffet ke suatu tempat,” ujar Sudirman di acara bedah buku bertajuk ‘Satu Dekade Nasionalisme Pertambangan’ di Jalan Adityawarman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (20/2/2019).
Sesampainya di sebuah tempat, Moffet menyodorkan draf kesepakatan. Menurut Sudirman, draf itu tidak menguntungkan Indonesia.
“Pak Moffet sodorkan draft, kira-kira surat yang dibutuhkan seperti itu. Saya bilang sama Moffet ‘this is not the way i do business, kalau saya ikuti draft-mu, maka yang akan ada Presiden negara didikte korporasi’. Saya tidak lakukan itu, ‘yout tell me what we have been discussed with president’, dan saya akan buat draft yang lindungi kepentingan republik’,” kata Sudirman seraya menirukan perkataannya kepada Moffet.
Kemudian setelah pertemuan dengan Moffet, Sudirman langsung menyampaikan draft tersebut kepada Jokowi. Menurut Sudirman, saat itu Jokowi disebut langsung menyetujui, padahal menurut Sudirman draf tersebut hanya menguntungkan pihak Freeport bukan Indonesia.
“Bapak dan Ibu tahu komentarnya pak presiden apa? dia mengatakan ‘lho kok begini saja sudah mau? Kalau mau lebih kuat lagi sebetulnya diberi saja’. Jadi mungkin saja ketika pagi itu, saya nggak ikut diskusi, saya datang tulis surat, dan saya nggak tahu sebelum pertemuan itu ada siapa. Jadi saya disuruh nulis surat dengan level ini aman, nggak merusak. Tapi pak Presiden bilang ‘kok begini nggak mau’, jadi mungkin tanggal 7 itu mungkin sudah ada komitmen yang lebih kuat, yang dikatakan surat itu perkuat posisi mereka, dan lemahkan posisi kita,” ungkap Sudirman.
Sudirman menilai pertemuan antara Jokowi-Moffet itu bukanlah pertemuan normal layaknya pertemuan biasa. Sebab, setelah draft tersebut disetujui Jokowi, angka saham Amerika naik.
“Dan saya paham itu bukan pertemuan normal. Tetapi dari segi hukum saya rasa dapat proteksi dari kepala biro hukum saya dan sekjen. Itulah cerita surat itu,” tutur Sudirman.
Terakhir, caleg Gerindra ini mengatakan baru-baru ini Freeport merilis catatan terkait saham Freeport Indonesia 51 persen. Dia mengatakan Indonesia menguasai mayoritas saham Freeport tetapi mereka terima 82 persen benefit ekonomi.
“Freeport menumpahkan saham 51 persen kepada pihak Indonesia. Tapi kemudian ada catatan gini, meskipun mayoritas saham di Indonesia, tetapi, dengan perjanjian yang sudah ada, maka kontrol manajemen operasional tetap dipegang oleh Freeport McMoran. Kemudian sampai dengan 22 perjanjian itu disebutkan, Freeport McMoran akan terima 82 persen benefit ekonomic pacific yang ada. Jadi Indonesia miliki 51 saham, tapi 82 persen benefit ekonomic ke mereka,” kata Sudirman Said.
Benarkah cerita dari Sudirman Said? Yang jelas cerita itu berbeda dengan yang disampaikan Jokowi. Dalam kesempatan sebelumnya Jokowi mengungkapkan dalam alotnya negosiasi terdapat penolakan tawaran kepemilikan saham PT Freeport sebesar 30%. Hal itu dilakukan karena pemerintah menginginkan mayoritas saham.
Sebab, selama 40 tahun Indonesia hanya menikmati 9,3% dari hasil sumber daya alam (SDA) yang berada di tanah Papua itu.
“Mereka menawar 30%, tapi saya menolak. Kita harus mendapatkan hak kepemilikan mayoritas 51%,” tulis dia dalam laman Facebooknya, Presiden Joko Widodo, Senin (31/12/2018) silam.
“Sudah 40 tahun Indonesia hanya menikmati bagi hasil pengolahan 9,3% dari tambang ini. Alhamdulillah, upaya panjang itu sudah membuahkan hasil. Kepemilikan saham kita di Freeport Indonesia kini menjadi 51%,” sambungnya.
Sementara itu, hal ini juga menjadikan bukti bahwa Indonesia mampu berdaulat atas SDA-nya sendiri. Adapun, ia menilai keberhasilan ini sebagai penutup tahun 2018 yang indah.
“Dan kini, Alhamdulillah, kita menutup tahun 2018 dan memasuki tahun yang baru, sebagai bangsa yang semakin berdaulat atas bumi dan kekayaan alamnya sendiri,” tutup dia.
Tanggapan Istana
Sementara itu, dikutip dari cnnindonesia.com, Rabu (20/2/2019), CNNIndonesia.com sudah menghubungi pihak istana untuk mengonfirmasi pernyataan Sudirman Said ini. Namun Staf Khusus Presiden Johan Budi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Mensesneg Pratikno tak menjawab saat dihubungi.
Sementara itu anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding menyebut pernyataan Sudirman Said itu sebagai gosip buatan. Dia memilih menjawab pernyataan Sudirman itu dengan merujuk pada status Freeport saat ini yang 51 persen sahamnya telah dikuasai pemerintah.
“Apapun gosip atau isu yang disebarkan, faktanya bahwa Freeport sekarang dengan membahagiakan dan membanggakan bisa kita kuasai 51 persen,” kata Karding kepada CNNIndonesia.com.
“Jadi prinisipnya segala upaya yang dilakukan Pak Jokowi harus dihargai sebagai bagian daripada mewujudkan kedaulatan dalam negeri,” ujar Karding menambahkan.(detik.com/cnnindonesia.com)