Oleh : Radhar Tribaskoro
AUSTRIA adalah salah satu negara anggota Uni Eropa dan Nato. Demokrasi di Austria telah berlangsung sejak berdirinya Republik Pertama tahun 1918. Namun tidak berapa lama Austria jatuh ke tangan Nazi dan menjadi negara fasis.
Demokrasi baru dipulihkan ketika Nazi dikalahkan Mei 1945. Jadi secara umum pengalaman demokrasi Austria tidak jauh berbeda dengan kita. Di negara seperti Austria apakah Mahkamah Konstitusinya mengurusi hasil pilpres?
Tiga tahun lalu (2016), Mahkamah Konstitusi Austria membatalkan hasil pilpres.
Capres Van den Bergen gagal dilantik dan harus bertarung lagi melawan Hofer dari Partai Kebebasan pada pilpres ulang Desember 2016. Vand den Bergen akhirnya tetap menang, bahkan dengan margin yang lebih besar.
Apa alasan MK Austria membatalkan pilpres Mei 2016?
Alasannya bukan karena salah hitung suara atau kecurangan. MK mendasarkan putusannya kepada alasan “kesalahan prosedur” atau “kesalahan administrasi” atau dalam bahasa asing disebut “irregularities”.
Berapa banyak irregularities? Irregularities ditemukan; 1). Di 20 dari 117 distrik (dapil) Austria; 2). Di penghitungan surat suara via pos atau absentee ballots, sebanyak 78.000 suara.
Ditemukan bahwa penghitungan suara via pos dilakukan lebih cepat dari seharusnya dan dilakukan oleh orang-orang yang tidak berhak. Namun tidak ditemukan ada kecurangan penghitungan.
Ketua MK Austria Gerhard Holzinger mengatakan “Standar ketat pemilu diterapkan demi memperkuat kepercayaan terhadap hukum dan demokrasi Austria.”
Bagaimana dengan Mahkamah Konstitusi kita?***
