JAKARTA – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menilai kesetaraan gender hingga saat ini masih wacana di atas kertas.
Menurutnya, kesetaraan gender di lapangan belum sepenuhnya terealisasi dengan baik. Justru masih terjadi diskriminasi, baik pada masalah ekonomi, maupun sektor lainnya.
Oleh karena itu perjuangan kesetaraan gender yang dituangkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi Women20 (KTT W20) yang difokuskan pada
penanganan diskriminasi perlu didukung kebijakan yang lebih spesifik.
“Saya mendukung realisasi kesetaraan gender dalam bentuk nyata. Jangan sekedar wacana saja. Makanya saya sepakat hal itu harus dituangkan dalam sebuah kebijakan yang mengikat,” ucap LaNyalla, Rabu (20/7/2022).
Menurutnya, kaum perempuan juga harus diberdayakan secara ekonomi, pendidikan, teknologi, keuangan, dan kesehatan.
Ditegaskannya, jumlah penduduk perempuan sebanyak 49, 42
persen merupakan potensi besar dalam membangun bangsa ke depan. Apabila SDM perempuan tidak diberdayakan maka akan menjadi ancaman di kemudian hari.
“Makanya disinilah perlunya kebijakan yang spesifik dalam memberdayakan perempuan agar dapat lebih eksis dan menjadi bagian dari bonus demografi,” ujar dia lagi.
Menurut Senator asal Jawa Timur itu pemberdayaan perempuan bertujuan supaya perempuan mudah mendapatkan akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya.
Hal itu akan menjadikan kaum perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah.
“Artinya kaum perempuan mampu mandiri dengan menggali dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada pada diri dan daerahnya, sehingga bisa membantu masyarakat lainnya bebas dari kemiskinan,” katanya.
Konferensi Tingkat Tinggi Women 20 (W20) akan membahas beberapa agenda dengan fokus pada berbagai topik seperti menangani diskriminasi untuk pembuatan kebijakan kesetaraan gender.
Dalam kegiatan W20 juga akan membahas pemberdayaan ekonomi perempuan, pertumbuhan ekonomi inklusif bagi perempuan pedesaan dan perempuan dengan disabilitas, dan pendampingan bisnis. (*)
