Yulian Gunhar Dukung Prabowo Ambil 70 Persen Hasil Tambang, Manfaat bagi Warga Jadi Sorotan

oleh
Yulian Gunhar
Yulian Gunhar

JAKARTA – Masyarakat di sekitar wilayah pertambangan diharapkan memperoleh manfaat lebih besar dari kekayaan mineral dan batu bara yang dieksploitasi di daerah mereka. Persoalan distribusi manfaat ekonomi tersebut menjadi perhatian anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Yulian Gunhar, yang mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto agar minimal 70 persen hasil pertambangan dinikmati negara.

Gunhar menilai pengelolaan sumber daya alam harus memberikan manfaat nyata bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya menghasilkan keuntungan bagi perusahaan pemegang izin usaha pertambangan.

Dalam keterangannya yang dikutip CNBC Indonesia, Rabu (18/11/2026), Gunhar menyebut arahan Prabowo sebagai momentum untuk memperkuat kembali penguasaan negara atas sumber daya alam sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945.

“Saya mendukung penuh arahan Presiden Prabowo. Sudah terlalu lama kita menyaksikan kekayaan mineral Indonesia dikeruk, diolah, dan menghasilkan keuntungan besar, tetapi nilai tambah dan manfaat ekonominya belum sepenuhnya dinikmati oleh bangsa sendiri,” ujar Gunhar.

   
Baca Juga  Memasuki Tahun Politik, HNW Ingatkan Pentingnya Siaran Pemberitaan yang Sehat

Menurut dia, penguasaan negara tidak cukup diwujudkan melalui penerbitan izin usaha pertambangan, pengaturan investasi, maupun pemungutan pajak dan royalti. Negara juga harus memiliki kendali dalam menentukan arah pengelolaan, produksi, serta pembagian manfaat ekonomi dari kegiatan pertambangan.

Gunhar menyoroti kondisi masyarakat di sekitar wilayah tambang yang masih menghadapi persoalan kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan kerusakan lingkungan.

“Kita sudah merdeka secara politik, tetapi jangan sampai kekayaan alam kita justru menjadi sumber kemakmuran pihak lain, sementara rakyat di sekitar wilayah tambang masih berhadapan dengan kemiskinan, ketimpangan, dan kerusakan lingkungan,” katanya.

Baca Juga  Puan: Pembukaan Pintu Bali Harus Buat Ekonomi Rakyat Menggeliat

Ia juga mengingatkan bahwa target minimal 70 persen harus diterjemahkan menjadi kebijakan konkret dengan mekanisme pengawasan yang kuat.

Presiden Prabowo sebelumnya menyampaikan arahan tersebut dalam pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).

Dalam kesempatan itu, Prabowo meminta agar minimal 70 persen hasil pertambangan dinikmati negara. Bahkan, ia membuka kemungkinan negara turut menguasai saham perusahaan pertambangan.

“Semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70% harus dinikmati oleh negara. Bila perlu dikuasai saham-sahamnya,” kata Prabowo sebagaimana diberitakan CNBC Indonesia pada 16 November 2026.

Namun, penerapan target tersebut masih membutuhkan kejelasan mengenai mekanisme perhitungan dan pembagian manfaat ekonomi. Pemerintah perlu memastikan apakah kontribusi negara dihitung berdasarkan penerimaan pajak, royalti, dividen, kepemilikan saham, maupun manfaat ekonomi lainnya.

Baca Juga  Nilai Hinca Panjaitan Hanya Laporkan Informasi Sontoloyo ke Kejati Riau, CERI: Kemana Saja Kau Selama Ini Hinca?

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Indonesia (API-IMA), Sari Esayanti, dalam pemberitaan CNBC Indonesia pada 18 November 2026, mengingatkan bahwa kontribusi industri pertambangan perlu dihitung secara menyeluruh.

Menurut dia, perhitungan manfaat pertambangan tidak semata-mata berdasarkan pajak, dividen, dan laba perusahaan, tetapi juga mencakup belanja domestik, penciptaan lapangan kerja, serta aktivitas ekonomi dalam rantai pasok.

Pandangan tersebut menunjukkan pentingnya kejelasan indikator agar kebijakan peningkatan penerimaan negara tetap mempertimbangkan keberlanjutan investasi dan kegiatan operasional pertambangan.

Bagi masyarakat di wilayah penghasil tambang, ukuran keberhasilan kebijakan tersebut pada akhirnya tidak hanya terletak pada besarnya penerimaan negara. Pemerataan manfaat ekonomi, kesempatan kerja, pembangunan daerah, serta perlindungan lingkungan juga menjadi persoalan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *