Ronald Lumbuun Perkuat Kompetensi PPID, Cegah Sengketa Informasi Publik

oleh
Ronald Lumbuun
Ronald Lumbuun

PANGKALPINANG – Penguatan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menjadi perhatian Kementerian Hukum dalam mencegah sengketa informasi antara badan publik dan masyarakat. Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Hukum, Ronald Lumbuun, mendorong peningkatan kompetensi petugas agar pelayanan informasi berjalan sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.

Penguatan sumber daya manusia pengelola informasi tersebut dilakukan melalui kegiatan yang diselenggarakan Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Hukum secara daring pada 16 November 2026. Kegiatan ini diikuti jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung.

Baca Juga  Tubuh Wisnu Terjepit Mesin Drag Chain, Pekerja IKPP Perawang Tewas Akibat Kecelakaan Kerja

Sumeks.co dalam pemberitaannya pada 17 November 2026 melaporkan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman pengelola layanan informasi publik sekaligus mencegah potensi sengketa akibat kesalahan dalam memberikan pelayanan kepada pemohon informasi.

Bagi Ronald Lumbuun, kompetensi petugas menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan hak masyarakat atas informasi terpenuhi. Pengelola informasi dituntut memahami prosedur pelayanan, klasifikasi dokumen, serta batasan informasi yang dapat dan tidak dapat dibuka kepada publik.

   
Baca Juga  CERI: Rencana Menkominfo Pajaki Judi Online Itu Terkesan Bak Kebijakan Pesong

Dalam kegiatan tersebut, Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi Pusat RI, Arman Fauzi, memberikan materi mengenai landasan hukum keterbukaan informasi publik dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Salah satu materi yang dibahas adalah pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) serta pelaksanaan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan. Kedua aspek tersebut penting agar badan publik tidak sembarangan menolak permohonan informasi masyarakat.

Ketentuan keterbukaan informasi sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 4 UU tersebut menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga  Orang Miskin Masih Banyak, Gubernur Sumsel Malah Borong Pakaian Dinas Seharga Rp 1,1 miliar

Regulasi itu juga mengatur mekanisme keberatan dan penyelesaian sengketa informasi apabila pemohon menghadapi hambatan dalam mendapatkan informasi dari badan publik.

Melalui penguatan kompetensi pengelola PPID, Kementerian Hukum berupaya mendorong pelayanan informasi yang transparan, akuntabel, dan sesuai prosedur. Dengan demikian, masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *