JAKARTA – Kebijakan Menteri BUMN Erick Tohir yang telah mencopot Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina ( Persero) holding Dedi Sunardi, jika dikaitkan dengan terbakarnya depo TBBM Plumpang, Jakarta Utara, dianggap aneh dan lucu.
“Sebab, jika ditinjau setelah dibentuk organisasi Pertamina Holding dengan Subholding oleh Kementerian BUMN, maka kendali penuh operasi distribusi BBM berada langsung di Subholding, dalam hal ini PT Pertamina Patra Niaga,” ungkap Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, Rabu (8/3/2023) di Jakarta.
Menurut Yusri, langkah dengan mencopot Direktur Pengembang Bisnis Pertamina Holding yang rentang kendalinya jauh di atas dengan kebakaran depo TBBM Plumpang menjadi tanda tanya besar.
“Jika tindakan hukuman yang diambil Kementerian BUMN terkait kebakaran Depo TBBM Plumpang, lebih tepat adalah Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution,” beber Yusri.
Atau, lanjut Yusri, setidak-tidaknya mencopot Eksekutif General Manager Pertamina MOR (Marketing Operation Regional) III yang bertanggung jawab langsung untuk TBBM di wilayah Jakarta dan Jabodetabek, termasuk Kepala Depo TBBM Plumpang.
“Ataupun, jika melihat kebakaran beruntun selama dua tahun terakhir, Kilang Balongan, Kilang Cilacap dan Kilang Balikpapan serta kebakaran travo pembangkit listrik Blok Rokan pada 7 Desember 2022 yang menyebabkan terjadinya unplaned shutdown berakibat produksinya sempat anjlok hingga 70.000 barel perhari, seharusnya Dirut PT Pertamina (Persero) Holding Nicke Widyawati yang harus dicopot oleh Menteri BUMN,” ungkap Yusri.
Oleh sebab itu, sambung Yusri, kebijakan mencopot bukan pejabat terkait langsung dengan peristiwa kecelakan operasi, bisa dibaca publik kebijakan Menteri BUMN terkesan bernuansa politis.(*)
