URBANNEWS.ID – Kementerian ESDM entah benar atau tidak punya dasar pertimbangan kuat telah menunjuk kembali ConocoPhillips sebagai operator Blok Corridor hingga 2026 nanti. Pertimbangan itu, meskipun terlihat mengangkangi aturan yang ada, juga bersumber dari pasrahnya PT Pertamina (Persero) menerima keputusan tersebut, meskipun sikap pasrah patut dicurigai adanya intervensi oleh orang orang kuat yang bisa menekan Presiden.
Direksi Pertamina, melalui siaran persnya, secara tidak langsung menyerah lantaran khawatir tak mampu menjaga kestabilan lifting migas di blok Corridor.
Demikian diutarakan Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman dalam keterangan pers, Selasa (30/7/2019) di Medan.
Menurut Yusri, dalam siaran pers tertanggal 29 Juli 2019 oleh VP Corporate Communication itu disebutkan, Pertamina menerima tidak dijadikan sebagai operator pada saat terminasi blok Corridor pada tahun 2023. Namun, proses transisi baru akan dimulai setelah tahun 2026, dengan porsi saham tak lebih 27%.
“Pasca tahun 2026 pun, Pertamina tetap jadi supir di rumah sendiri untuk tuan besar Conoco Philips, hebat benar skenario yang dijalankan Mr Jonan. Selain itu, artinya secara tegas Dewan Komisaris dan Direksi Pertamina mengakui klaim pemerintah yang diucapkan oleh Kepala SKK Migas Dwi Sucipto bahwa Pertamina diragukan kinerjanya menjaga blok migas terminasi, bahkan bisa ditafsirkan buruknya kinerja Pertamina akibat warisan Dwi Sucipto semasa jadi Dirut Pertamina” tukas Yusri.
Karena sebelumnya, Dwi Sucipto juga dengan terang benderang meragukan kemampuan Pertamina mengelola blok migas terminasi, maka secara tidak sadar dia telah menampar dirinya sendiri dan kementerian ESDM sebagai regulator dan penanggung jawab maju mundurnya sektor energi.
Dengan ketidakmampuan tersebut, Yusri mendesak agar Menteri BUMN segera mengambil langkah cepat dengan mengevaluasi jajaran direksi dan komisaris Pertamina.
“Sebaiknya langsung diganti dengan yang lebih mampu, karena telah terbukti gagal meyakinkan Pemerintah bisa menjaga produksi blok migas yang akan terminasi,” tegas Yusri.
Konsekuensinya, sambung Yusri, pemerintah juga mengimbau Pertamina untuk tidak lagi melakukan aksi bisnis di luar negeri, terutama pembelian saham blok migas di luar Indonesia. “Bagaimana mungkin ke luar negeri kalau di dalam negeri saja tidak lagi dipercaya pemerintah?” Yusri membeberkan.
Bahkan, dengan dasar ketidakmampuan Pertamina di dalam negeri tersebut, Yusri meminta aparat penegak hukum KPK untuk segera menelisik aksi korporasi Pertamina di luar negeri.
“Pembelian saham migas di luar negeri yang selama ini dilakukan Pertamina menjadi patut dicurigai. Jangan-jangan ada kongkalikong di sana,” tukas Yusri.(hen)