Pendapatan dan Belanja APBD Sumbar Kini Bisa Dicek Secara Realtime

oleh
IMG 6464

SADAR sepenuhnya bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) sejak 2023 lalu telah menghadirkan situs yang bisa diakses publik terkait APBD Pemprov Sumbar tahun berjalan melalui dashboard.sumbarprov.go.id.

Baca Juga  Sebagai Rujukan Wilayah Sumbagsel, Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Bengkulu Harusnya Dikelola Kemenkes RI

Melalui platform dashboard.sumbar.go.id, khalayak dapat memantau dan monitoring realisasi keuangan dan fisik serta pencapaian target kinerja Organisasi perangkat daerah di Provinsi Sumatera Barat, secara realtime. Termasuk juga paket pengadaan baik secara e purchasing, non purchasing maupun tender dan non tendering, serta hibah.

Selain itu juga juga terdapat rubrikasi berupa dashboard data analytics, indikator kinerja utama, indikator kinerja daerah, indikator kinerja program, program unggulan hingga capaian PK eselon II.

Baca Juga  Surabaya Diusulkan Sebagai Percontohan Kota Anti Korupsi

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Sumbar, Siti Aisyah, menyebut keberadaan dashboard ini merupakan wujud komitmen badan publik untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/ proporsional, dan cara sederhana.

   

“Dashboard monitoring ini menunjukkan keseriusan Pemprov Sumbar dalam hal mewujudkan good government dan clean government, yaitu dengan menampilkan data-data kinerja seluruh perangkat daerah secara realtime, by sistem,”ungkap Kepala Dinas Kominfotik Sumbar, Siti Aisyah, Rabu (28/2/2024).

Baca Juga  Ketua Pemuda Menggala Sakti Apresiasi Program Bantuan Renovasi Rumah Program BSPS 

“Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta kepemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki,” tambah Siti Aisyah.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *