JAKARTA — Pemerintah menyiapkan sistem digitalisasi pemerintahan berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang ditargetkan diluncurkan secara nasional pada Oktober 2026. Sistem tersebut diharapkan memberi dampak langsung terhadap masyarakat, terutama dalam penyaluran bantuan sosial, pelayanan pemerintah, dan penggunaan anggaran negara.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pengembangan sistem tersebut telah mencapai sekitar 70-80 persen. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkannya secara nasional pada Oktober mendatang.
Hal itu disampaikan Luhut dalam Jakarta Investment Festival Summit 2026 di Jakarta, Jumat (28/8/2026), sebagaimana diberitakan CNN Indonesia.
Luhut menyebut terdapat tiga manfaat utama yang diharapkan muncul dari penerapan AI dalam pemerintahan, yakni meningkatkan ketepatan bantuan sosial, menekan biaya pengadaan pemerintah, serta mengurangi ruang intervensi dalam proses administrasi.
Bansos Ditargetkan Lebih Tepat Sasaran
Salah satu dampak yang paling dekat dengan masyarakat adalah perubahan sistem penyaluran bantuan sosial.
Pemerintah tengah mengintegrasikan data dari berbagai kementerian dan lembaga agar penerima bantuan dapat diidentifikasi dengan lebih akurat. Dalam uji coba di Banyuwangi, pemerintah sebelumnya menemukan persoalan ketidaktepatan sasaran yang cukup besar.
Dengan bantuan AI untuk mengolah dan mencocokkan data, pemerintah menyebut tingkat ketidaktepatan sasaran dalam sistem yang dikembangkan telah ditekan hingga di bawah 5 persen. Pemerintah menargetkan tingkat ketepatan penyaluran dapat mencapai sekitar 90 persen pada akhir 2026.
Bagi masyarakat penerima bantuan, sistem tersebut diharapkan dapat mengurangi persoalan seperti penerima yang tidak memenuhi kriteria atau warga yang seharusnya memperoleh bantuan tetapi belum terdata.
Pengadaan Pemerintah Dipantau AI
Manfaat kedua berkaitan dengan belanja pemerintah.
Luhut menyebut teknologi AI dapat digunakan untuk membaca pola harga dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sistem tersebut diharapkan mampu mendeteksi anomali sehingga proses pengadaan menjadi lebih terukur.
Pemerintah memperkirakan digitalisasi dapat menghasilkan efisiensi sekitar 20-30 persen dari anggaran pengadaan yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun. Angka tersebut merupakan proyeksi pemerintah, bukan penghematan yang telah direalisasikan secara nasional.
Dengan sistem berbasis data, pemerintah berharap proses pengadaan dapat lebih mudah dipantau dan potensi pemborosan dapat ditekan.
Interaksi Manual Dikurangi
Keunggulan ketiga yang disampaikan Luhut adalah berkurangnya ruang interaksi manual dalam proses administrasi pemerintahan.
Digitalisasi diarahkan agar sejumlah proses berjalan berdasarkan data dan aturan yang telah ditetapkan dalam sistem. Pemerintah berharap pola tersebut dapat mempersempit peluang terjadinya intervensi atau praktik suap.
Luhut sebelumnya juga menyebut integrasi data pemerintah memungkinkan sistem bekerja dengan informasi yang berasal dari berbagai kementerian dan lembaga.
Menurut ANTARA, pemerintah telah mengintegrasikan data dari delapan kementerian dan lembaga utama dalam satu sistem yang didukung AI. Pemerintah juga tengah mengintegrasikan sekitar 27 ribu aplikasi yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga.
Data Pemerintah Mulai Disatukan
Transformasi tersebut menjadi bagian dari agenda GovTech atau teknologi pemerintahan digital yang didorong pemerintah.
Sebelumnya, Luhut menyampaikan bahwa proyek percontohan GovTech telah dijalankan di puluhan kabupaten dan kota. Sistem tersebut tidak hanya ditujukan untuk pelayanan digital, tetapi juga untuk menghubungkan data pemerintah agar pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan basis informasi yang lebih terintegrasi.
Pemerintah juga menyiapkan digitalisasi perlindungan sosial. ANTARA melaporkan program digitalisasi bansos ditargetkan diterapkan secara nasional mulai Oktober 2026 setelah melalui evaluasi proyek percontohan di sejumlah daerah.
Bagi masyarakat, keberhasilan sistem tersebut nantinya akan terlihat dari manfaat yang dirasakan secara langsung: bantuan yang lebih tepat sasaran, pelayanan yang lebih sederhana, serta penggunaan anggaran negara yang lebih efisien.
Namun, penerapan AI tetap membutuhkan pengelolaan data yang akurat dan sistem keamanan yang memadai. Pemerintah sebelumnya menyatakan aspek keamanan data dalam GovTech turut diperkuat dengan dukungan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Dengan target peluncuran nasional pada Oktober, masyarakat kini menunggu bagaimana sistem AI pemerintah tersebut diterapkan dalam layanan sehari-hari dan sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan secara nyata.(*)
